Karya Ilmiah Israan Noor.docx

SAMPAIKAN ASPIRASI MELALUI REFERENDUM Masalah di Indonesia kini terasa semakin rumit, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Masalah ini akan menjadi berat jika tidak ada penegasan dari pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap keefektifan kinerja pemerintah. Kurangnya kepercayaan masyarakat biasanya disebabkan oleh bukti nyata yang tidak ditunjukkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang hanya mengumbar janji dan mementingkan kepentingannya sendiri. “Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” merupakan kesimpulan dari demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, pada kenyataannya “rakyat” yang dimaksud di demokrasi tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Jika keadilan dan demokrasi sudah terwujud, namun pemerataan dalam melaksanakan kedua hal tersebut belum terpenuhi, itu juga dapat menjadi kendala dalam pemecahan masalah di Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi dengan pemerataan berdasarkan keadilan diperlukan otonomi daerah, karena alasan perlu dan filosofisnya otonomi daerah adalah karena pembagian kekayaan alam tidaklah adil dan merata dan dapat mengembangkan kehidupan demokrasi. Demokrasi, keadilan dan pemerataan juga merupakan prinsip dari otonomi daerah. Kini, peran rakyat di Indonesia memang sangat diakui, namun tidak jarang suara mereka yang tidak ditindaklanjutkan oleh pemerintah. DPRD sebagai wakil rakyat disetiap provinsi dan kabupaten yang dalam melakukan bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif. Hak DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah antara lain mengajukan pernyataan pendapat dan mengadakan perubahan. Salah satu tugas utama DPRD adalah menampung aspirasi serta memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan sosial. Aspirasi rakyat disampaikan melalui DPRD kepada lembaga eksekutif. Dalam penyampaian aspirasi rakyat bukan tidak mungkin DPRD mempertimbangkan aspirasi rakyat tersebut. Maksudnya adalah aspirasi yang dikeluarkan oleh rakyat belum tentu sepenuhnya disampaikan DPRD kepada lembaga eksekutif karena DPRD pasti akan mempertimbangkan berbagai hal sebelum menyampaikan aspirasi rakyat tersebut. Negara kita merupakan negara kesatuan. Namun, bukan tidak mungkin jika kita melakukan referendum. Jika di suatu negara terdapat negara bagian dan di negara

bagian itulah terdapatnya referendum, tidak ada salahnya kita membuat referendum di setiap provinsi kita. Tujuannya adalah agar aspirasi yang dikeluarkan oleh rakyat dari setiap provinsi lebih dipertimbangkan, karena kebutuhan disetiap provinsi pasti berbeda-beda untuk masing-masing mereka. Tujuan yang lain adalah agar timbul kepercayaan masyarakat

terhadap

kinerja

pemerintah

karena

referendum

ini

merupakan kegiatan politik dan menjaga keutuhan NKRI. Manfaat dari adanya referendum disetiap provinsi kita yakni merata dan adilnya aspirasi dari rakyat, meningkatkan kesejahteraan

rakyat

dan merupakan

salah satu bukti dalam

menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Secara leksikal demokrasi berasal dari kata Yunani yakni “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti wewenang atau memerintah. Jadi, secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai kewenangan rakyat untuk memerintah atau rakyat memiliki kedaulatan untuk memerintah. (Sandan, Gregorius.2004.Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto. Bantul: Pondok Edukasi.)

Dengan keadilan dan

pemerataan demokrasi bisa menjadi sukses pelaksanaannya dalam pemerintahan. Adil dalam memberikan kesempatan bersuara kepada masyarakat dan rata dalam hal pelaksanaan keputusan berdasarkan suara rakyat. Otonomi daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam pembuatan dan pengambilan suatu keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah diperlukan karena adanya kesenjangan sosial dan pembangunan, pembagian kekayaan alam tidaklah adil dan merata, kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini (masa orde baru) masih sangat sentralistis, sehingga daerah diabaikan. Sedangkan alasan filosofis diantaranya adalah menjaga stabilitas politik nasional, merupakan sarana pendidikan politik, mengembangkan kehidupan demokrasi dan mencapai kesetaraan politik di Indonesia. Arti penting konsolidasi demokrasi dalam kerangka realisasi otonomi daerah digarisbawahi oleh temuan survei, Lembaga Survei Indonesia (20 Maret 2007), sebagai berikut: »

Dukungan normatif terhadap demokrasi memperkuat NKRI

»

Sementara itu, penguatan demokrasi tergantung pada praktek atau kinerja demokrasi itu sendiri, dan yang menarik kinerja otonomi daerah berpengaruh terhadap kinerja demokrasi.

»

Kesenjangan antara otonomi daerah dengan NKRI ternyata dijembatani oleh demokrasi.

»

Tanpa diperantarai oleh demokrasi yang kuat maka otonomi daerah tidak bisa membantu memperkuat keIndonesiaan, dan demikian juga sebaliknya. Otonomi daerah seluas-luasnya terlaksana dengan pemanfaatan sumberdaya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

»

Makin baik kinerja otonomi daerah dapat memperkuat kinerja demokrasi, dan kinerja demokrasi berdampak pada dukungan normatif tentang demokrasi (Buku Politik Otonomi Daerah Isran Noor, hal. 8) Pembaruan dan kemajuan demokrasi daerah sangat ditentukan oleh adanya

kerangka landasan hukum yang pada satu sisi mampu menjamin terwujudnya hak-hak politik rakyat, dan pada sisi lain dapat mendorong terbentuknya lembaga legislatif serta eksekutif di daerah yang lebih kredibel dan akuntabel. Hubungan otonomi daerah dengan demokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu terdapatnya lembaga Legislatif Daerah yaitu DPRD yang bertugas mengawasi badan Eksekutif Daerah dan menyampaikan aspirasi rakyat daerahnya kepada Eksekutif daerah agar kepentingan rakyat tetap terjaga dan tersalurkan dalam berpolitik atau menentukan nasibnya. (http://www.slideshare.net/maneicon22/otonomi-daerah-dan-demokrasi-14688267) Kepentingan umum bagi masyarakat sangat penting, oleh karena itu pemerintah harus dipegang oleh rakyat, setidak-tidaknya rakyat mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan agar kepentingan umum (volonte generale) dapat terwujudkan. (Busroh, Abu

Daud.2011.Ilmu

Negara.Jakarta:Bumi

Aksara.)

Untuk

mencapai

suatu

kepentingan umum maka rakyat harus berpartisipasi. Ada dua alasan mengapa rakyat diharapkan

untuk

berpartisipasi

dalam

pemerintahan.

Pertama,

seperti

telah

dikemukakakan, partisipasi seperti itu akan menunjang pengembangan pribadi, yang akan memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan maupun secara individual. Kedua, jika rakyat kurang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi sama sekali, maka dalam menjalankan masyarakat tersebut orang-orang lain harus lebih banyak lagi berpartisipasi. Referendum adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang di tempuh

oleh

parlemen

setuju

atau

tidak

terhadap

kebijaksanaan

yang

dimintakan

persetujuannya kepada rakyat. a) Referendum Obligator (yang wajib) Referendum yang harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan

langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. b) Referendum Fakultatif Suatu

Undang-Undang

yang

dibuat

oleh

Parlemen

setelah

diumumkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang berhak meminta disahkan melalui referendum (Undang-Undang biasa). c) Referendum Konsultatif Referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu. (Busroh, Abu Daud.2011.Ilmu Negara.Jakarta:Bumi Aksara.) Keuntungan adanya sistem referendum adalah rakyat dapat langsung ikut serta menanggulangi setiap masalah negara dan kedudukan pemerintahan stabil sehingga pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya. Sedangkan, kelemahannya adalah bahwa tidak setiap masalah negara mampu diselesaikan oleh rakyat karena untuk mengatasi itu perlu pengetahuan yang cukup yang harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri dan sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika terdapat banyak perbedaan pendapat atau paham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijakan politik. Salah satu penyimpangan UUD pada masa orde baru adalah ketetapan MPR untuk tidak mengubah UUD 1945 dan jika dilakukan perubahan harus melalui Referendum (Ketetapan MPR No. I Tahun 1983: Mengenai Tatatertib MPR). Hal ini bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945, yaitu kewenangan MPR mengubah UUD. Pada masa itu, referendum dikatakan menyimpang UUD jika ia diberlakukan untuk mengubah UUD. Namun, jika kita mengadakan referendum di negara kita bertujuan untuk mendukung UUD dan pelaksanaan demokrasi maka referendum bukanlah hal yang menyimpang. Jika alasan tidak diberlakukannya referendum karena banyaknya perbedaan paham

antara rakyat dan pemerintah, pemerintah yang masih mementingkan kepentingannya sendiri, itu dapat diatasi. Perbedaan paham biasanya timbul akibat tingkat pengetahuan rakyat yang berbeda dengan pemerintah mengenai politik. Akan tetapi apa salahnya tetap melibatkan suara rakyat atas setuju atau menolak untuk suatu kebijakan karena kebijakan itu sendiri juga untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat berdemonstrasi yang menimbulkan keonaran dan perpecahan, namun pemerintah tidak mau mendengarkan atau memberi perhatian terhadap suara rakyat. Sebenarnya demonstrasi yang seperti itu terjadi sebagai bentuk protes masyarakat yang tidak puas dengan kinerja DPRD dalam menyampaikan asprasi mereka. Contohnya saja di Papua. Di Papua sumber daya alam bisa dikatakan melimpah, namun rakyatnya masih banyak yang belum sejahtera. Alasan logis pemerintah rakyat Papua masih bersifat primitif dan sulit untuk menerima kemajuan zaman. Sehingga Papua melakukan pemberontakan untuk melepaskan diri dari Indonesia sebagai wujud ketidakpuasan atas kinerja DPRD dalam menyampaikan aspirasi mereka. Nah, apabila ada referendum maka aspirasi rakyat tidak hanya disampaikan oleh DPRD namun juga melalui referendum itu sendiri. Pada akhirnya suatu keputusan dapat diambil dari aspirasi yang disampaikan melalui DPRD dengan referendum disetiap provinsi. Pemerintah masih ada yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri, ini juga merupakan kendala dalam melakukan referendum. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya pemerintah menyelenggarakan sistem pemerintahan yang transparan (terbuka) agar bisa melibatkan partisipasi rakyat dalam mengambil suatu keputusan untuk kemajuan suatu negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka marilah kita coba untuk menerapkan referendum di negara kita untuk setiap provinsinya agar demokrasi bisa terlaksana dengan efektif dan sesuai dengan harapan rakyat, dengan DPRD tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Sementara lembaga eksekutif, dalam pengambilan keputusan tetap juga mempertimbangkan referendum yang murni dari suara rakyat tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan politik dari DPRD dengan yang disampaikan DPRD. Selain melakukan referendum itu bangsa kita juga harus berkaca dari realitas yang berkembang saat ini

dan bagaimana membangkitkan kesadaran bersama untuk intropeksi diri. Dengan demikian, akan terwujudlah kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI.