Karya Ilmiah Hukum.docx

Kata Pengantar .

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang............................

1

B. Rumusan Masalah........................

2

C. Tujuan Masalah...........................

2

BAB II PEMBAHASAN.....................

3

A. Pengertian Penggelapan Barang Milik Negara

3

B. Macam-Macam Penggelapan Barang Milik Negara

4

C. Badan Usaha Milik Negara

5

D. Hak-Hak Pengelolahan Barang Milik Negara

5

E.

6

Kesimpulan

F. Penutup

7

A. Kata Pengantar Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat, dan rahmatNya sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu, dengan judul “Penggelapan Barang Milik Negara “. Karya ilmiah ini kami susun secara sederhana. Karya ilmiah ini dibuat berdasarkan pengetahuan dari refrensi buku dan informasi dari internet, Semoga karya ilmiah ini dapat menjadi sarana bagi kita semuanya supaya mengetahui betapa pentingnya menjaga barang milik negara. Kami menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini belum sempurna dan masih banyak kekurangannya. Untuk itu demi kesempurnaan karya ilmiah ini kami sangat mengharapkan adanya saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen dan teman yang telah memberikan saran yang baik kepada saya dalam menyusun karya ilmiah ini, tak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen Bahasa Indonesia yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk membuat karya ilmiah ini.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Terbitnya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 yang mencabut PP No.06 tahun 2006 jo PP 38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No.78 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan Pengeloaan Barang Milik Negara di Kementerian/Lembaga dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ruang lingkupnya mulai dari Perencanaan kebutuhan sampai dengan Pelaporan sesungguhnya sudah dapat memberikan guide/petunjuk pelaksanaan yang cukup memadai. Fakta di lapangan masih membuktikan bahwa diserahi fungsi sebagai pengguna barang tidak sesuai dengan harapan. Permasalahan klasik seperti: manajemen Sumber Daya Manusia, ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan penatausahaan BMN/D yang karut marut, hal ini kita dapat ketahui catatan atas opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (disclaimer) hampir setiap tahun masih di dominasi masalah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Ruang lingkup barang milik negara mengacu pada pengertian barang milik negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik negara disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diperjelas lingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai

pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghitungan dan pencatatan penyusutan pada tingkat kuasa pengguna barang. Penghitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan oleh unit pembantu penatausahaan, dalam hal dibentuk unit pembantu penatausahaan di lingkungan kuasa pengguna barang. BMN meliputi unsurunsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Hasil penghitungan dan pencatatan penyusutan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang dan hasil penghimpunan yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dihimpun oleh pengguna barang. Seluruh barang milik negara yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia mutlak harus dilakukan agar terpotret secara jelas nilai aset/kekayan negara yang saat ini berada di penguasaan masing-masing kementerian/lembaga negara. Selanjutnya setelah itu dilakukan tahap penilaian ulang (revaluasi) aset/kekayaan negara, khususnya yang berupa tanah dan/atau bangunan oleh pengelola barang guna mendapatkan nilai wajar atas aset tetap tersebut. Inventarisasi dan reevaluasi barang milik negara/daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen aset negara itu sendiri.

Rumusan Masalah a. Mengapa Bisa Terjadi Penggelapan Barang Milik negara?| b. Apa saja Barang Milik Negara yang sering terjadi penggelapan Barang Milik Negara? c. Bagaimana cara pemerintah mengatasi Penggelapan Barang Milik Negara ? d. Apa saja badan usaha milik negara yang menangani kasus Penggelapan barang Milik Negara?

Tujuan Masalah : a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penggelapan barang milik negara. b. Untuk mengetahui jenis jenis barang yang biasanya diambil oleh oknum penggelapan barang milik. negara c. Untuk mengetahui tindakan apa yang sudah diambil oleh pihak yang berwenang dalam kasus ini. d. Untuk mengetahui tugas badan usaha barang milik negara.

BAB II PEMBAHASAN

A.

Pengertian Penggelapan Barang Milik Negara

Dalam beberapa pasal KUHP itu dijelaskan bahwa: Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 373 Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 374 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Pasal 376 Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 377 (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1— 4. (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa :

Penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan sebagai perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik.

B. Macam-macam Penggelapan Barang Milik Negara Barang-barang milik negara sering menjadi target bagi anggota pemerintahan untuk digelapkan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan dampak ke depannya. Ini yang menyebabkan kerugian bagi negara sendiri dan bisa mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan di dalam sistem pemerintahan negara. Adapun beberapa barang milik negara yang sering menjadi target penggelapan antara lain : 1. Uang 2. Peralatan negara 3. Alat Transportasi Negara.

Badan Usaha yang Mengatur Barang Milik Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Penggelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 nomor 1 dijelaskan bahwa Menteri keuangan termasuk badan penggelolaan milik negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden. Dalam Pasal 6 dituliskan bahwa Kementerian juga termasuk penggelolaan barang milik negara, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK). Undang-Undang tentang BUMN yang terbaru adalah UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN (badan usaha milik Negara). Secara umum wajah BUMN di Indonesia lebih menampakkan citra birokrasi pemerintahan daripada sebuah unit usaha. Dalam hal ini Fungsi BUMN terdapat pada pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003. Dengan menyusun seperangkat kebijakan yang tegas, jelas dan pasti. Upaya tersebut sebenarnya telah dimulai melalui prinsip-prinsip Clean Government dan Good Corporate Governance. Dengan hal ini akan tercipta transparancy, accountability dan fairness yang selanjutnya membangun iklim positif dalam berusaha dan meningkatkan nilai BUMN. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah: Kekayaan Negara yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan atau perum serta perseroan terbatas lainnya pasal 1 ayat 10. Macam Badan Usaha Milik Negara adalah persero dan Perusahaan umum. Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Jawatan (Perjan). Maksud dan tujuan dari pendirian suatu BUMN terdapat di dalam pasal 2 UU ini yaitu: a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya dan mengejar ke untungan b. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koprasi dan masyarakat. Pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawasan dan restrukturisas.

D. Hak-hak Penggelolaan Barang Milik Negara Peraturan Pemerintah No 17 dan No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang didalamnya memuat pembatalan status PT BHMN. Besarnya organisasi UGM membuat terbentuknya unit penatausahaan BMN sebanyak 107 unit untuk menuju BMN yang tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Badan-badan yang bersifat hukum publik yaitu : Negara, provinsi, kabupaten dapat mempunyai hak-hak milik dan hak-hak lain sama seperti halnya badan-badan hukum perdata atau perorangan, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan seperti: menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah pekarangan. Pemerintah hanya dapat menetapkan aturanaturan guna kepentingan pemakain yang baik dan aman namun tidak dapat menetapkan syarat-syarat financial. Penggantian financial dan pengenaan pembatasan-pembatasan dalam pemakaian biasa hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum publik. Contoh : pemungutan pajak, retribusi. 1.

Hak Milik Negara/ pemerintah

Badan-badan pemerintah dapat memiliki kekayaan (vermogen), seperti : tanah, gedung, mobil dinas, kapal, jembatan, instansi pelabuhan, stasiun kereta api dan lain-lain. a.

Hak milik privat (domaine prive)

Menurut J.B.V Proudhon hak privat adalah: Benda-benda kepunyaan Negara seperti : tanah, sawah, kebun kopi, kebun karet, rumah dinas pegawai, gedung perusahaan Negara. Hukum yang mengaturnya adalah hukum yang mengatur tentang hak milik perdata biasa, yaitu pasal 570 dan seterusnya yang di dalam KUH perdata. Barang-barang pribadi Negara atau pemerintah memiliki status yang kurang lebih sama dengan barang-barang milik pribadi seseorang atau badan hukum perata. Artinya : barang-barang itu digunakan untuk pemakaian sendiri dan tidak di tujukan bagi umum. Contoh gedung-gedung, kantor-kantor, rumah-rumah dinas, mobil dinas dan barang-barang perabotan atau peralatan kantor. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan, wewenagan, pengaruh, mampu sedangkan pengertian di miliki adalah : kepunyaan atau hak. dimana di UUD 1945 pasal 33 ayat tiga menjelaskan hak kekayaan alam. Hak meguasai dari Negara dimaksudkan untuk memberi wewenang: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, ruang angkasa.

E. Kesimpulan Penggelapan Barang Milik negara adalah suatu pelanggaran hukum pidana. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah sessuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Penutup Demikianlah makalah yang kami buat ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti, dan lugas.Karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan Dan kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami semoga dapat diterima di hati dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.