Kapita Selekta

Di era informasi seperti sekarang ini informasi merupakan hal yang penting, dimana informasi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap harinya oleh masyarakat, baik itu berupa informasi dalam mendukung segala pekerjaan, pendidikan maupun hanya untuk sekedar hiburan. Menurut Gordon B Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Penulis lain, Burch dan Strater, menyatakan informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Sedangkan George R. Terry, Ph. D menyatakan bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Jadi, secara umum informasi adalah data yang sudah diolah menjadi suatu bentuk lain yang lebih berguna yaitu pengetahuan atau keterangan yang ditujukan bagi penerima dalam pengambilan keputusan, baik masa sekarang atau yang akan datang. Banyak cara atau media yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi keingintahuan akan informasi, baik itu dengan menggunakan media cetak maupun elektronik. Sekarang masyarakat tidak perlu lagi hkawatir tidak akan menemukan informasi yang dibutuhkannya dikarenakan informasi yang berkembang di masyarakat sudah begitu bebasnya baik itu informasi yang positif maupun informasi yang negatif. Oleh karena hal tersebut maka pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana didalam Undang-undang tersebut diatur mengenai kebebasan dalam mengakses informasi. Undang-undang No. 14 tahun 2008 dibuat atas beberapa pertimbangan, yaitu : 1. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional 2. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik

3. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik 4. bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan mengenai beberapa pengertian, yaitu : 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat , didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri. 4. Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi nonlitigasi.

5. Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. 6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. 7. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. 8. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. 9. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik. 10. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. 11. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. 12. Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 2 menerangkan mengenai asas, yaitu : 1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. 2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

4.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang,

kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 3 menerangkan mengenai tujuan, yaitu bahwa Undang-Undang ini dibuat bertujuan untuk: 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik 2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik 3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik 4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan 5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak 6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa 7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 4 hak pemohon informasi publik 1. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

2. Setiap orang berhak: a. melihat dan mengetahui informasi publik b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang ini d.

menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 3. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut. 4. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Pasal 5 kewajiban pengguna informasi publik 1. Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 hak badan publik 1. dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 7 kewajiban badan publik 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2.

Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak

menyesatkan. 3. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. 4. Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. 5. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau pertahanan dan keamanan negara. 6. Dalam rangka memenuhi kewajiban ayat (1) sampai dengan ayat (4) badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan nonelektronik.

Pasal 8 menerangkan mengenai : Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebebasan informasi yang kini diatur dalam perundang-undangan, merupakan sebuah kebebasan yang dijamin oleh konstitusi sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Amandemen tersebut merupakan penguatan dan pengulangan atas ketentuan yang persis sama yang telah dirumuskan sebelumnya pada tahun 1999 melalui pasal 14 UU No. 39 tahun 1999, tujuan utama adanya ketentuan yang secara tegas mengatur kebebasan informasi adalah: a. Mendorong demokrasi dengan memastikan adanya akses public pada informasi dan rekaman data dan informasi. b. Meningkatkan akses public pada data dan informasi. c. Memastikan agar lemabaga mematuhi jangka waktu kadaluarsa. d. Memaksimalkan kegunaan data dan informasi lembaga. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kebebasan itu tidak ada yang mutlak seperti yang dikatakan oleh beberapa filsuf bahwa there is no absolute freedom, demikian pula dengan kebebasan informasi.

Karena dalam KUHP kini ada beberapa ketentuan yang merupakan pembatasan informasi, yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai hal tertentu, yaitu: 1. Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan Negara (sanksi pidana penjara selama-lamanya 20 tahun). 2. Pasal 124 mengenai militer (sanksi pidana penjara selama 15 tahun). 3. Pasal 322 mengenai rahasia jabatan (sanksi pidana penjara selama-lamanya 9 bulan). 4. Pasal 323 mengenai rahasia perusahaan. 5. Pasal 396 mengenai rahasia pribadi yang dibuka untuk memeras seseorang (sanksi pidana selama-lamanya 4 tahun). 6. Pasal 430-434 mengenai kerahasiaan surat menyurat melalui kantor pos atau kerahasiaan hubungan melalui telepon umum (sanksi pidana penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan). Dalam ketentuan diatas sangat jelas bahwa yang diatur lebih banyak merupakan upaya memberikan informasi daripada memperoleh informasi. Bahwasanya ketentuan dalam KUHP bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum pada informasi, pemilik informasi, dan mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk memiliki informasi yang bersifat publik, hal mana berhubungan erat dengan public accountability suatu lembaga yang merupakan bagian dari good governance. Adanya pembatasan diperlukan untuk memberikan kepastian pada warga masyarakat, dan harus disertai dengan justification yang sahih, sehingga petugas informasi dalam lembaga yang bersangkutan merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya dan tidak dibayangi ketentuan yang tidak perlu, sedangkan masyarakat memahami pentingnya informasi yang bersangkutan untuk dirahasiakan.

Daftar Pustaka

1. Davis Gordon B. 1974. Management Information System: Conceptual Foundation, Structure, and Development. McGraw-Hill International Book Company. 2. Bruch dan Strater. 1974. Information System: Theory and Practice. Santa Barbara, California: Hamilton Publishing Company. 3. Terry George R. 1962. Office Management and Control, Fourth Edition. Homewood, Ilinois: Richard D. Irwin Inc. 4. Internet http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/26/Editor/edit01.htm

KEBEBASAN AKSES INFORMASI: UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Disusun Untuk memenuhi tugas kelompok mata Kuliah Kapita Selekta Informasi

Oleh : Kurniawan

210210067029

Renie Saefudin

K1D 053 072

Noordin Majid

210210060028

M. Mario Saleh

2102100670112

M. Febriansyah

210210067089

Kelas

:

C

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI JURUSAN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN 2009