Kak Perencanaan Sdp_ta 2018.docx

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK) UraianPendahuluan 1. Latar Belakang

Berdasarkan konstelasi struktur ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031, Kabupaten Gresik sebagai bagian dari wilayah pengembangan (WP) Germakertosusila Plus memiliki peranan penting dalam mendukung fungsinya sebagai pusat kegiatan nasional (PKN).Sebagai kawasan hinterland Kota Surabaya yang menjadi pusat pelayanan skala regional, perkembangan wilayah di Kabupaten Gresik ini menjadi sangat signifikan, khususnya pada beberapa wilayah Kabupaten Gresik yang menjadi wilayah inti dari WP Germakertosusila Plus atau yang lebih dikenal dengan sebutan SMA (Surabaya Metropolitan Area). Kedua perkotaan ini berkembang pesat selain karena adanya stimulan dari perkembangan Kota Surabaya, juga karena adanya jaringan jalan utama (arteri primer) yang menghubungkan Kota Surabaya dengan wilayah lainnya yang ada di sekitar Pantai Utara. Peran penting BWP Gresik Perkotaan di Kabupaten Gresik ini tidak hanya karena penetapan pusat pelayanan berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur saja, namun juga karena kondisi eksistingnya yang dilalui oleh jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surabaya dengan wilayah administratif Jawa Timur lainnya. Selain dilalui oleh akses yang cukup vital, Kawasan BWP Perkotaan Gresik ini juga memiliki pusat kegiatan berupa industri dan pergudangan serta perdagangan dan jasa yang ditunjang dengan keberadaan simpul transportasi berupa Pelabuhan Gresik. Oleh karena itu, wilayah BWP Gresik Perkotaan ditetapkan pengaturan tata ruangnya dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perkembangan wilayah di kedua perkotaaan, yakni BWP Gresik Perkotaan ini tentunya memicu perubahan penggunaan lahan/ pola ruang yang ke depan menjadi titik awal diperlukannya penyelenggaraan penataan ruang pada bagian wilayah perkotaan (BWP) Gresik Perkotaandi Kabupaten Gresik tersebut, guna melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang atas perubahan penggunaan tanah dan perkembangan fisik wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka rencana tata ruang di Indonesia dirumuskan secara berjenjang mulai dari yang bersifat umum sampai tingkatan yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang

merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional maka antara satu jenis rencana tata ruang dengan jenis rencana tata ruang lainnya mempunyai hubungan yang saling terkait dan saling berurutan satusama lainnya, serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. Selain itu, optimalisasi untuk pemanfaatan sumberdaya alam sebagai tujuan akhir dari penyusunan suatu rencana tata ruang merupakan amanat dari Pasal 33 UUD Tahun 1945 khususnya Ayat (3) yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, perencanaan ruang wilayah sebagai wujud perencanaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam, berada dan menjadi tugas besar dari pemerintah baik di daerah sampai nasional dalam memfasilitasinya, haruslah optimal, sinergi dan digunakan untuk “kemakmuran” untuk semua pihak, semua kalangan, termasuk masyarakat luas serta memperhatikan setiap dinamika yang dimungkinkan terjadi di masa datang untuk keberlanjutannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; serta Pasal 6ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030, maka diperlukan rencana rinci tata ruang yang lebih aplikatif, konsekuen dan optimal, mengingat RTRW Kabupaten Gresik tersebut belum efektif sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Untuk mengatasi kebutuhan akan rencana tata ruang yang lebih rinci, meminimalkan dampak negatif pembangunan, serta menghadapi tantangan persaingan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, maka perlu arahan pembangunan yang lebih optimal, terarah, dengan mensinergikan kebijakan pembangunan keruangan (spasial) Kabupaten Gresik, khususnya BWP Gresik Perkotaan, ke dalam arahan kebijakan pembangunan Nasional, Propinsi dan Regional (antar wilayah kabupaten/kota) yang berdaya saing, berdayaguna, terpadu, serta berkelanjutan di masa datang, melalui penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) BWP Gresik Perkotaantersebut. Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Tahun 2018 ini diarahkan pada kawasan perkotaan di Kabupaten Gresik yang meliputi wilayah pusat kegiatan perkotaan yaitu BWP Gresik

Perkotaan.Cepatnyaperkembanganpembangunandanperubahankebi

jakanstrategispemerintahterutamadalampembangunaninfrastruktu rberupajalantol di wilayahperencanaanmenuntutadapenyesuaiandokumenperencana an yang telahdisusun. Sehinggadiharapkanperencanaanmampumenjawabpermasalahan yang akanterjadidimasamendatang. Kawasan perkotaan ditetapkan adalah Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas.Kebomasadalah salah satukecamatan yang ada di gresik. Kecamataniniberdekatandenganpusatpemerintahankota Gresik. Kecamataninidapatdibilangkecamatan yang maju, karenakecamataninimerupakan salah satubagiandari CBD (centre business district) dan memilikibeberapabangunanbangunanpenting, sepertiPabrik Semen Gresik, rumahsakit Gresik (Bunder), Masjid Agung Gresik, makamSunanGiri, perumahanperumahandiantaranya Gresik Kota Baru, Griya Kembangan Asri, Rusunami dan Rusunawa di daerahPrambangan. Selainitu, perbatasanantarakecamataninidengan Gresik biladilihatsecarasepintastidaktampakbegitujelas. Kecamatanini juga sangatstrategis, karenajalanraya di dalamkecamataniniialahsebagaijalanutamaluarkota, menujukekotaLamongan, Tubandll Secara geografis Kecamatan Gresik terletak pada ketinggian ± 4 m di atas permukaanlaut dan seluruh wilayahnya merupakan dataran rendah. Kecamatan Gresik memiliki luaswilayah 5,54 km2. Desa Ngipik merupakan desa yang memiliki luas wilayah paling luas dibandingkandengan desa-desa yang lainnya yaitu sebesar 0,65 km2. Sedangkan desa dengan luaswilayah terkecil adalah Desa Sukodono yang hanya memiliki luas wilayah sebesar 0,03 km2.Wilayah Kecamatan Gresik biladilihatdaripenggunaanlahannyasebanyak 438,36 Haatausebesar 79,08 persenmerupakantanahpekarangan. Sebesar 19,02 persenmerupakanLain-lain dan 1,89 persenmerupakantanahkering. 2. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kembali sesuai dengan Pedomanpenyusunan (Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011) dan penyusunan PERDA Sedangkan tujuan dari Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ini antara lain:  Menyusunreviewdokumen / materiteknis rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi;  Menyusunrancanganperaturandaerah (Perda) tentangRencana

Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan ZonasiTahun 2018 – 2038; 3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasiantara lain: 1. Muatan RTDTK  Tujuan Penataan BWP;  Rencana Pola Ruang;  Rencana Jaringan Prasarana;  Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya;  Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan  Peraturan Zonasi (bagian tak terpisahkan yang memuat materi peraturan zonasi dan pengelompokan materi) 2. Perda meliputi batang tubuh dan penjelasan

4. Lokasi Kegiatan

Lokasikegiatan yang menjadiwilayahperencanaan review Rencana Detail Tata Ruang RDTR danPeraturanZonasiberadapadaBWP Gresik Perkotaan yang meliputiKecamatan Gresik dan KecamatanKebomas. KecamatanKebomasmeliputiDesa/ Kelurahan: Kedanyang, Prambangan, Gulomantung, Sukorejo, Segoromadu, Karangkiring, Indro, Singosari, Sidomoro, Gending, Ngargosari, Kawisanyar, Sidomukti, Giri, Klangonan, Sekarkurung, Kembangan, Dahanrejo, Randuagung, Kebomas. SedangkanKecamatan Gresik terdiridariDesa/ Kelurahan: Ngipik, Tlogopatut, Sidokumpul, Kramatinggil, Sidorukun, Pulopancikan, Gapurosukolilo, Tlogobendung, Pekauman, Sukorame, Karangturi, Trete, Karangpoh, Bedilan, Kebungson, Pekelingan, Kemuteran, Sukodono, Kroman, Lumpur, dan Tlogopojok.

5. Sumber Pendanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ini diarahkan di Perkotaan BWP Gresik Perkotaan, dan memerlukan biaya sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang dibiayai oleh DPA – SKPD APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018.

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Kegiatan pekerjaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ini dibawah Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018. Data Penunjang

Data 7. Data Dasar

dasar

yang

digunakandalampenyusunanadalahDokumen

RDTR dan PZ BWP Gresik Perkotaandan RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030.

8. Standar Teknis

Standarteknispenyusunanberpedomanpadaperaturanmenteripeker jaanumumNomor : 20/PRT/M/2011 tentangpedomanpenyusunanrencana detail tataruangdanperaturanzonasikabupaten/kota dan Pergub 34 tahun 2013 tentang MekanismePemberianPersetujuanSubstansiRancanganPerdaKabup aten/Kota tentangRencana Detail Tata RuangBagian Wilayah PerkotaanKabupaten/Kota (Berita Daerah ProvinsiJawaTimurTahun 2013 Nomor 34 Seri E)

9. Studi-Studi Terdahulu

Beberapa studi terdahulu tentang kawasan perencanaan: 1. RPJPD 2. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 3. RTRW Kabupaten Gresik

10. Referensi Hukum

Landasan hukum dari kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Tahun 2017 ini antara lain : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234); f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang PerubahanatasperaturanpemerintahNomor 26 tahun 2008 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional. h. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); j. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); k. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya; l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rinciannya. n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 15); q. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 34 Seri E); r. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

RuangLingkup 11. Lingkup Kegiatan

Ruanglingkupkegiatanpenyusunanrencana detail tataruangdanperaturanzonasidibatasipadawilayahperkotaanpadaB WP Gresik Perkotaan. AdapunRuangLingkupSubstansikegiatanpenyusunan RDTR dan PZ yaitumelakukan review ataspenetapan BWP, rencanapolaruang, rencanajaringanprasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskanpenanganannya, kebutuhanpemanfaatanruangdanperaturanzonasi. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ini antara lain: a) Menyusun Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasiyang sekurang – kurangnya terdiri dari:  Tujuan Penataan BWP;  Rencana Pola Ruang (Konsep pengembangan BWP, Pembagian Sub BWP dan Blok, Penetapan Zona dan Sub Zona, Rencana Zona Lindung dan Zona Budidaya);  Rencana Jaringan Prasarana (Jaringan pergerakan, Jaringan energi / kelistrikan, Jaringan telekomunikasi, Jaringan Air Minum, Jaringan Drainase, Jaringan Air Limbah, dan Pengembangan prasarana lainnya);  Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penangannanya;  Ketentuan Pemanfaatan Ruang (Program perwujudan tata ruang, dan Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas); dan  Peraturan Zonasi (Ketentuan wajib, peraturan zonasi pada zona lindung, peraturan zonasi pada zona budidaya, dan zoning map). b) Dalam proses penyusunannya, Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota membuat draft konsep rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana untuk diserahkan kepada

KonsultanTenaga Ahli Pemetaan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi, agar mendapatkan rekomendasi dan persetujuan substansi peta / dokumen spasial yang memenuhi standart informasi geospasial dari BIG (Badan Informasi Geospasial). c) Menyusun draft Raperda yang berisi tentang materi wajib dalam RDTR sebagaiprasyarat untuk diikutkan dalam Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten Gresik tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Gresik Perkotaaneoleh Gubernur Jawa Timur. d) Berkoordinasi dengan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik selama proses Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi ini, dan memberikan draft rencana (baik rencana pola ruang maupun rencana jaringan prasarana kepada Tenaga Ahli Lingkungan agar disusun dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)-nya untuk disahkan oleh BLH (Badan Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Timur sebagai prasyarat dalam penerbitan Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten Gresik tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah BWP Gresik Perkotaanoleh Gubernur Jawa Timur. 12. Keluaran

Terdapat beberapa keluaran yang akan dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi ini, antara lain: a. Materi Teknis yang memuat beberapa materi wajib, antara lain: - Tujuan Penataan BWP; - Rencana Pola Ruang; - Rencana Jaringan Prasarana; - Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya; - Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan - Peraturan Zonasi (bagiantakterpisahkan yang memuatmateriperaturanzonasidanpengelompokanmateri) b. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai draft / rancangan produk hukum yang mengakomodasi seluruh rencana tata ruang (pola ruang, rencana jaringan saran dan prasarana) serta dan peraturan zonasi, seperti halnya yang terdapat dalam materi teknis, guna mendapatkan persetujuan substansi RDTR oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. c. Keluaran tersebutdalam point a, dan point b, diserahkan dalam bentuk soft file yang disimpan pada USB flash diskdan CD (Compact Disk), yang memuat keseluruhan rangkaian hasil dan

proses penyelesaian kegiatanmeliputilaporanpendahuluan,laporanakhir, danringkasaneksekutif sebanyak 1 (satu) buah.

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pelaksanaan Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi diperlukan peralatan dan material yang berfungsi sebagai pendukung dalam penyusunan kegiatan tersebutantara lain Hardisk, LCD, dandokumenperencanaandanperaturantataruang. Adapun dalam Pelaksanaan penyusunan Tenaga Ahli Perencanaan dapat dibantu oleh tenaga/timteknis yang telah ditunjuk dan ditetapkan .

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatandan Material dari penyedia jasa yang diperlukan dalam penyusunan terdiri dari GPS, Kamera, dan Laptop.

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan yang sekaligus merupakan lingkup pekerjaan konsultan, diantaranya adalah : a. Melakukantanggapan (bilaada) sekaliguspenjabaran KAK ini, untukselanjutnyamenyusunrencanakerjadanmelakukanpersiap an-persiapanpekerjaan, sertamengajukannyakepadaPejabatPembuatanKomitmen (PPK)dalambentukLaporanPendahuluan, untukdibahasdalamsuatu

forum

pertemuanbersama

Teknisgunamemperolehkesepakatan

Tim yang

akanmenjadipeganganbersama, b. Melakukanpengecekanwilayah c. Menyusun dan mendiskuisikanlaporanpendahuluan dan draft laporanakhir yang berupaprogreskemajuan. d. Membuatsertamenyerahkanrisalahsetiappertemuankepada Tim Teknisuntukdicocokkandenganrisalah

yang

disusunolehTim

Teknis. e. MembuatsertamenyerahkansetiapbentukdokumentasikepadaPej

abatPembuatKomitmensecaratepatwaktudengansuatuBeritaAca raSerahTerima. 16. Lingkup Kewenangan Pengguna Jasa

1. Menyediakan

data

dan

informasi

terkait

RDTR

dan

peraturan zonasi 2. Memfasilitasi pertemuan/ koordinasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan 3. Menggadakan laporan sesuai dengan kebutuhan 4. Memfasilitasi penyedia jasa dalam melakukan pengecekan lapangan

17. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 5. Personil

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ditetapkan 5 (lima) bulan terhitung setelah diterbitkannya SPMK. Posisi Tenaga Ahli: TenagaAhliPer encanaanWila yah dan Kota

6. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kualifikasi

Jumlah Orang Bulan1

-lulus perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah 1 orang, 5 diakreditasi atau perguruan tinggi Bulan luar negeri yang telah diakreditasi, -memiliki SKA Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (502) yang masih berlaku, -Tenaga Ahli Tingkat Keahlian Ahli Madyapengalaman 5 (Lima) tahun

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi sebagai berikut: 1. Laporan pendahuluan 2. Pengecekan lapangan 3. Draft laporan akhir 4. Laporan akhir 5. Ranperda

Laporan 7. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: o Persepsi/pemahaman terhadap wilayah pekerjaan; o Teori – teori penanganan; o Gambaran umum wilayah perencanaan; o Metodologi pelaksanaan pekerjaan; o Jadwal pelaksanaan Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh hari kerja sejak SPMK diterbitkan dan diserahkan dalam Compact Disk (CD)

8. Laporan Akhir

Laporan Akhir berupa materi teknis yang memuat : - Pendahuluan - MuatanUmum - Tujuan Penataan BWP; - Rencana Pola Ruang; - Rencana Jaringan Prasarana; - Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya; - Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan - Peraturan Zonasi (bagian tak terpisahkan yang memuat materi peraturan zonasi dan pengelompokan materi) Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 150 (seratusduapuluh) hari kerja sejak SPMK diterbitkandandiserahkandalamcakram padat (compact disc)

9. Draft Ranperda

Substansi Draft/rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR dan Peraturan Zonasi mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memuat rumusan

pasal perpasal dari dokumen materi teknis RDTR dan PZ serta dengan mengacu pada RTRWN, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, peraturan sektoral, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan terkaitlainnya.

Gresik, Mei 2018 Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Penyusunan RDTR danPeraturanZonasi

ACHMAD HADI, SP.,MT. Pembina NIP. 19740101 199803 1 013