Jurnal Ddda Kim.docx

https://www.google.com/search?client=firefox-bab&q=penghambat+pengembanngan+SDA+di+lombok12:00

https://www.researchgate.net/publication/298788715_WANATANI_DI_NUSA_TENGGARA_RINGKAS AN_HASIL_LOKAKARYA 4 jan 12:02

Air NTB Kian Kritis by Redaksi Lombok Post21 Maret 2018 0

Dua orang anak secara bergantian memompa air untuk mandi di Desa Berembeng, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, kemarin (20/3). Pompa ini adalah satu satunya yang tersisa yang dapat digunakan untuk umum. IVAN/ LOMBOK POST

Kamis esok, seluruh bumi kembali memeringati hari Air Sedunia. Peringatan itu menguak cerita miris lagi, betapa NTB kini sedang dibelit krisis air. Adalah fakta bahwa Lombok dan Sumbawa sudah defisit air. Musababnya, di hulu, hutan dibabat habis. Sementara di hilir, air tanah disedot hingga kritis. Kita terlena, hingga alpa, betapa setetes air begitu berharga. —————————————————————SAHNI, masih ingat persis, bagaimana dulu dia tak pernah kuatir soal air sumur. Warga kampung Kebon Beleq, Mapak Indah, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram ini mengenang betapa air sumur bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Ya mandi. Ya mencuci. Ya minum. Yak memasak pula. a�?Tapi itu sudah lebih dari sepuluh tahun lalu,a�? kata dia pada Lombok Post, kemarin (20/3). Air kala itu, begitu mudah diperoleh dari alam. Tinggal gali sumur, air mengucur. Lalu air tersebut tinggal dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun kini, semua kemewahan itu telah sirna. Air telah menjadi komoditi. Dia harus membayar dengan memasang instalasi PDAM di rumah, baru mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baca Juga :[su_posts template=”templates/list-loop.php” taxonomy=”post_tag” tax_term=”192″ order=”desc”]

a�?Air sumur sekarang sudah berubah drastis,a�? kata Sahni. Sahni yang masih punya sumur mengaku, kalau air di dalamnya kini sudah tidak bersahabat lagi. Kalau dari rupanya mungkin masih jernih. Tapi, aromanya telah memberi petunjuk, kalau air sumur tersebut tidak untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. a�?Makanya untuk kebutuhan sehari-hari, kami lebih baik cari aman. Dengan menggunakan air PDAM,a�? tuturnya. Apakah semua begitu? Ada yang masih sedikit beruntung. Masi di Jempong Baru, tepatnya di wilayah Mapak Belatung, di sana masih ada warga yang menggunakan air sumur. a�?Masih pakai sumur. Tapi untuk minum saya beralih menggunakan air isi ulang,a�? kata Mahningsih, warga di sana saat ditemui Lombok Post. Mahningsih punya sumur bor yang tak terlalu dalam di rumahnya. Air sumur itulah yang dia gunakan memasak, mandi, dan mencuci pakaian. Harap dicatat. Ini baru di pinggiran Kota Mataram. Bagaimana di dalam kota? Kondisinya ternyata jauh lebih parah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram Irwan Rahadi tak menampik, betapa kondisi air di Mataram kini bermasalah. Pihaknya sudah mengecek sejumlah sumur warga di Kota Mataram. Hasilnya mencengangkan. a�?Sebanyak 80 persen sumur bornya telah tercemar,a�? kata Irwan. Makanya, dia menganjurkan agar sumur bor yang ada di Mataram, tidak dianjurkan untuk kegiatan sehari-hari, seperti halnya mandi, mencuci pakaian, minum, dan aktivitas memasak. Tercemarnya sumur-sumur di Kota Mataram kata Irwan, disebabkan karena air bakunya yang memang sudah tercemar. Irwan memastikan bahwa baku mutu air sungai yang ada di Mataram terindikasi tercemar. Memang pencemarannya masih dalam kategori ringan. Yakni tercemar bakteri e-coli. Muasalnya dari kotoran manusia sampai kotoran hewan. Karena tercemar e-coli, meski termasuk ke dalam pencemaran kategori ringan, namun tidak disarankan untuk dikonsumsi atau pun dimanfaatkan warga. a�?Cukup untuk pertanian sajalah,a�? jawabnya. Dalam sampel yang dicek pihaknya, kandungan e-coli bisa mencapai 240 ribu. Padahal, ambang baku mutu yang masih ditoleransi sebesar 10 ribu. Sehingga, kondisinya memang boleh dibilang sudah parah banget. Tentu saja, pemerintah tak tinggal diam. Terutama memastikan bahwa perusahaanperusahaan di Kota Mataram mengelola terlebih dahulu limbah mereka, sebelum air limbah bisa dibuang ke alam. Sementara untuk rumah tangga, hal ini belum sampai ke sana. Urusan Air Sedang Pelik

Tentu saja, urusan air ini tak sedang menjadi masalah Kota Mataram semata. Secara umum, urusan air di Bumi Gora memang sedang pelik. Dalam 10 tahun terakhir, kebutuhan air meningkat drastis. Hingga 40 persen. Peningkatan kebutuhan tersebut akan terus meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Tak cuma orang. Binatang juga memerlukan air. Tanamana��tanaman pertanian juga memerlukannya. Dan bukan hanya kita penduduk NTB. Posisi daerah ini yang kini menjadi tujuan wisata utama di Indonesia, juga menuntut penyediaan air yang memadai pula. World Wildlife Fund (WWF) NTB mencatat, rata-rata indeks kebutuhan air Pulau Lombok saja di atas 70 persen. Itu angka yang sangat tinggi. Dan repotnya, sumber daya air terus berkurang. Kerusakan lingkungan menjadi biangnya. a�?Tingkat kekritisan air sangat tinggi,a�? ungkap Direktur WWF NTB Ridha Hakim pada Lombok Post. Dia memberikan data. Indikatornya ternyata sangat jelas. Tercermin pada kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kian parah. WWF mengungkap, NTB punya 627 DAS. Tapi luas lahan DAS di Pulau Lombok yang kritis mencapai 71,59 persen dari 145 DAS yang ada. Sementara di Pulau Sumbawa luas lahan DAS yang krirtis mencapai 73,09 persen dari 482 DAS. Itu indikasi kemampuan daerah aliran sungai mempertahankan air sudah jauh berkurang. Sekaligus menjadi indikasi hutan NTB sangat kritis. Karena degradasi kerusakan sistem hidrologi DAS berkaitan erat dengan kondisi hutan. Data yang disodorkan WWF itu segendang sepenarian dengan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Dari 1,07 juta hektare luas hutan NTB, lahan kritis mencapai 578 ribu ha. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan sendiri 141 ribu hektare, atau sekitar 13,19 persen. Kerusakan itu disebabkan ilegal loging dan alih fungsi hutan yang masif. Lahan kritis terluas berada di Kabupaten Bima yaitu 161 ribu hektare, disusul Sumbawa dengan 148 ribu hektare, Lombok Tengah 65 ribu hektare, Lombok Timur 47,4 ribu hektare, Lombok Utara 44,3 ribu hektare, Dompu 36,7 ribu hektare, Sumbawa Barat 34 ribu hektare, Lombok Barat 32,8 ribu hektare, Kota Bima 6,6 ribu hektare dan Kota Mataram 963 hektare. Toh, meski lahan kritis begitu banyak. Tapi Dinas KLH NTB masih bisa tenang. Sebab, data terbaru menunjukkan, jumlah mata air mencapai 2.600 titik, dan baru 450 titik mata air yang termanfaatkan. a�?Kondisi kita masih aman,a�? kata Kepala Dinas LHK NTB H Madani Mukarom. Namun bagi WWF, banyak mata air tidak menjamin ketersediaan air masih melimpah. Persoalan air tidak hanya dilihat dari jumlah mata air, tapi seberapa kemampuannya menyuplai kebutuhan air.A� a�?Ngak bisa bilang mata air kami masih ada, karena daerah aliran sungai rusak kok!a�? kata Ridha. A�DAS Kian Parah

Dengan kondisi DAS yang semakin parah. Pemerintah tidak bisa bilang ketersediaan air masih aman. Kerusakan DAS pasti membuat ketersediaan air terganggu. Potensi kekeringan NTB sangat tinggi. MeskiA� beberapa titik memang masih aman saat musim hujan, tapi itu bukan jaminan. Faktanya defisit air meningkat pada wilayah kering, dan kapasitas air menurun di daerah yang lebih subur. Ridha mengingatkan, tipe DAS NTB merupakan tipe DAS hulu, tidak mampu menyimpan air terlalu lama. Air yang ada dengan cepat mengalir dan terbuang ke daerah hilir. Diperparah kerusakan lahan DAS di atas 70 persen. Menurutnya kondisi itu sangat mencemaskan. Ia mencontohkan, pada DAS Dodokan. Tingkat kebutuhan air mencapai 3.422,89 mcm, sementara potensi yang tersedia 1.266 mcm, sehingga defisit 2.156,89 mcm. Artinya indeks kebutuhan airnya sudah mencapai 270,35 persen, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian dan idustri. a�?Sangat kritis, defisit,a�? katanya. NTB punya 627 DAS, semua harus di tangani secara terpadu. Mulai dari masalah tata ruang, penegakkan hukum, hingga pengalokasian anggaran. Jika tidak, maka setiap tahun akan dihadapkan dengan masalah yang sama. a�?Jalan satu-satunya adalah memperbaiki DAS,a�? sarannya. Contoh lain di Lombok Tengah. Pada tahun 2015-2016 PDAM harus memenuhi kebutuhan air 30 ribu rumah tangga. Sementara kemampuan Gunung Rinjani menyuplai air bagi PDAM di sana hanya 76,26 persen. Sisanya 23,74 persen diambil dari Bendungan Batujai. Dan karena itu, pemerintah daerah di sana harus mengeluarkan dana subsidi Rp 3-4 miliar saban tahun. Jika tidak, akan terjadi defisit air di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Padahal kebutuhan belum seberapa di sana. Bayangkan lonjakan permintaan manakala Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika beroperasi. Jangan heran, kalau kemudian manajemen PT ITDC, memilih membangun fasilitas pemurnian air laut di dalam kawasan. Agaknya hal itu untuk mengantisipasi ketersediaan air yang sulit di sana manakala kawasan sudah dipenuhi hotel-hotel berbintang. Kapasitas permurnian air laut di sana sangat besar. Bisa mencapai 3.000 liter. Direktur Utama PDAM Loteng Lalu Kitab pada Lombok Post mengungkapkan, krisis air bersih memang sudah terjadi di Lombok Tengah. Tahun lalu saja kata dia, ada 82 desa/kelurahan dari 139 desa/kelurahan di 12 kecamatan yang kesulitan air bersih. Dan PDAM belum mampu mengatasi kondisi itu. Yang ada, mereka juga kena imbas. Sulit pula mendapat air baku untuk diolah jadi air bersih untuk disuplai ke pelanggan. Bendungan Batujai rupanya tak bisa terus menerus diandalkan. Sebab, salah satu debit bendungan terbesar di NTB ini juga terus menyusut pula. Sedimentasi bendungan tersebut memang dinilai sudah sangat parah. Mengakibatkan pendangkalan. Kapasitas maksimum bendungan Batujai sendiri 24,8 juta meter kubik dengan luas genangan 890 hektare dengan luas keliling genangan waduk 21 km.

Karena masalah debit itu pula, sewaktu-waktu, PDAM Loteng pun memilih menghentikan pengoperasian pengolahan air bersihnya di sana. Sebab, air bendungan tentu saja bukan hanya untuk PDAM. Tapi untuk air baku dan untuk lahan pertanian. Dan kalau itu sudah terjadi, aliran air bersih ke sejumlah pelanggan PDAM Loteng pun dipastikan terganggu. Disebutkan Lalu Kitab, mata air di wilayah Batukliang, Batukliang Utara, Kopang dan Pringgarata juga tidak mampu mengatasi. Itu karena maraknya kasus illegal logging. Sumber-sumber mata air pun mulai berkurang dan hilang. a�?Makanya kita selalu mengimbau. Gunakan air seperlunya. Jangan boros. Apalagi dibuang sia-sia,a�? sarannya. Krisis air yang terjadi di Lombok Tengah tentu tak lepas dari kondisi di hulu. Sebab, di Lombok Utara yang berada di kaki Rinjani pun sudah mengalami hal serupa. Dari data terakhir yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Utara, ada 237 mata air di daerah itu yang terdata. Itu terutama mata air yang terus mengalir saat musim kemarau. Namun begitu, saban tahun, debitnya terus menyusut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Utara H Rusdi mengatakan, penyusutan disebabkan berkurangnya vegetasi pohon di sekitar mata air. Selain itu, mata air berada di tanah miring sehingga pihaknya mengaku kesulitan melakukan penghijauan di wilayah tersebut. Kesulitan juga terjadi saat hendak penghijauan di sekitar lahan mata air yang dimiliki masyarakat. Pemiik lahan menginginkan ditanami pohon yang menghasilkan. Sementara jika untuk mata air, pohon-pohon yang dibutuhkan adalah pohon untuk perlindungan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik lahan. Lebih lanjut, Rusdi mengatakan untuk melestarikan mata air ini perlu peran serta seluruh pihak termasuk PDAM dan PLTMH yang juga kerap memanfaatkan mata air sebagai sumber airnya. Ditambahkannya, untuk perlindungan mata air ini pihaknya setiap tahun melakukan reboisasi. Selain pemkab, langkah reboisasi juga sering dilakukan kelompok swadaya masyarakat. Bisnis Air Kemasan Melonjak Di tengah peliknya persoalan air di NTB, anomali justru terjadi. Ditandai dengan eksploitasi air untuk bisnis seperti perusahaan air minum dalam kemasan yang terus meningkat. Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral NTB menunjukkan, permintaan Surat Izin Pengeboran (SIP) dan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) meningkat. Tahun 2015 jumlah SIP dan SIPA yang direkomendasikan 17 izin. Tahun 2016 bertambah menjadi 79 rekomendasi izin, baik SIP maupun SIPA. Tahun 2017 sebanyak 75 rekomendasi izin, sementara tahun 2018 hingga saat ini ada 20 permintaan izin, tapi hanya 15 yang direkomendasikan. Lima permohonan SIP dan SIPA ditolak, seperti permohonan SIP Lombok Epicentrum Mall, Core Hotel Senggigi, dan satu di KEK Mandalika.

a�?Kalau hasil kajian kami tidak memungkinkan, kami tidak akan berikan rekomendasi izin,a�? kata Kepala Seksi Penguasaan Air Tanah Dinas ESDM NTB Lalu Juhmadi. Masing-masing izin juga ditentukan debit air yang boleh diambil, dan tergantung kondisi air di lokasi tersebut. Ada yang direkomendasikan 1,5 liter per detik, juga ada 2 liter per detik, 5 liter per detik, dan maksimal 10 liter per detik. a�?Pemberian izin ini sekaligus sebagai bentuk kontrol penggunaan sumber daya air,a�? katanya. Jika dilihat dari peta NTB, sebagian besar pulau Sumbawa berwarna coklat, artinya ketersediaan air tanah sangat kecil di sana. Bahkan banyak daerah berwarna merah, yang artinya air sangat langka. Sementara di Pulau Lombok didominasi warga hijau artinya ketersediaan air tanah dalam kondisi sedang. Sementara daerah yang airnya tinggi hanya di Kota Mataram. Karena Mataram merupakan daerah cekungan air. Tapi yang mencemaskan, kawasan Gunung Rinjani berwarna cokelat, ketersediaan airnya sangat sedikit. A�Solusi Krisis Air Ada beberapa penyebab rusaknya sumber daya air. Seperti alih fungsi lahan di daerah penyangga. Perambahan hutan dimana-mana, luas lahan kritis setiap tahun terus bertambah. Daerah Aliran Sungai yang sangat kritis, 70 persen di Lombok dan 73 di Sumbawa. Mengatasi krisis air, NTB butuh kebijakan komperhensif. Tidak bisa ditangani dari satu sisi saja, tapi harus menyeluruh. Mulai dari pelaksanaan RTRW dan tata guna hutan dengan baik. Pemerintah harus berani tegas. Jika tata ruang tidak diatur, maka sumber daya air hancur, habis. Di dalam RTRW sudah jelas, perlindungan zona hulu harus dijaga ketat. Kalau zona hulu yang merupakan daerah tangkapan air terganggu, daerah di bawah tidak akan mampu menyimpan air. Kemudian dalam perencanaan anggaran, harus berbasis data dan fakta lapangan. Meski defisit air di atas 70 persen, setiap tahun berhadapan dengan kekeringan. Tetapi respon anggaran sangat minim. Rata-rata belanja langsung untuk air, hanya 0,4 persen dari APBD. a�?Tidak akan pernah selesai masalah kekeringan,a�? kata Ridha Hakim. Seolusi ketiga, pemerintah harus berani menegakkan hukum, dan penanganan sengketa konflik sumber daya air. Data WWF menunjukkan, di kawasan Rinjani 110 kasus sengketa pengelolaan sumber daya air tahun 2010-2015. Konflik perebutan air terjadi antar masyarakat dalam satu desa, dan konflik antar desa, serta desa dengan perusahaan.A� Sehingga perlu penanganan yang lebih serius terkait penanganan konflik sumber daya alam. a�?Tanpa itu kita siap-siap saja krisis lebih parah,a�? kata dia. Direktur Utama PDAM Giri Menang Lalu Ahmad Zaini juga punya usulan. Dia mengatakan, defisit air disebabkan beberapa hal. Antara lain, ketika curah hujan turun, kerap tidak dapat

ditampung pada wadah-wadah tertentu. Sehingga tak jarang menyebabkan banjir di sejumlah titik di Pulau Lombok dan NTB pada umumnya. Atau air tersebut langsung menuju laut. Penanaman pohon yang baik sebagai penyerapan air kata Zaini sudah menjadi keharusan. Kemudian harus diimbangi dengan pembangunan saluran irigasi yang berkesinambungan. Jika air berada di lokasi bagian atas, maka harus sampai hingga ke bawah secara bergilir. Tidak hanya itu, bisa saja pola tanam pertanian mulai berubah. Masyarakat mulai menghemat air dan menggunakan air secukupnya. Menyediakan tempat-tempat penampungan air. Penanaman hutan kembali agar dapat menampung air. Mencari cara bagaimana agar air cepat masuk ke dalam tanah. Termasuk peningkatan bendungan dan embung di daerah, untuk mencegah agar air tidak langsung ke laut. a�?Meski ini barang (air) gratis, tapi tetap juga pikirkan peruntukkannya bagi pihak lain,a�? kata Zaini. Setelah ini dilakukan, menurutnya perlu menjadi perhatian bersama adalah masyarakat mulai mengubah pola hidupnya dalam penggunaan air bersih. Sebab urusan air tidak bisa diserahkan hanya kepada satu sektor saja, masyarakat semua lini memiliki peran. a�?Air ini kan menjadi kebutuhan kita bersama,a�? imbuhnya. Pengelolaan air ini pun, diakui, ada peran pemerintah dalam bentuk regulasi dan kebijakan. Agar masyarakat juga tidak semena-mena menelantarkan air, tidak merusak sumber-sumber mata air, bahkan wajib menjaga sumber mata air tersebut. a�?Pelayanan air ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat yang dikelola pemerintah pusat dan daerah,a�? tukasnya. Terpisah, Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Lobar Nyoman Sucana menambahkan, apa yang dipaparkan Dirut PDAM Giri Menang memang benar. Sebab itu, dinas pun berupaya melakukan terobosan-terobosan dalam menjaga ketersediaan air baku di daerah. Terlebih akan segera dibangunnya Bendungan Meninting di Lobar, diyakini menjawab permasalahan ketersediaan air baku selama ini. a�?Dinas pun melakukan reklamasi, perlindungan mata air dari hulu, penanaman pohon kembali, pembangunan bak penampungan mata air yang selalu dilakukan setiap tahun,a�? singkatnya. Swasta Keterlaluan Sementara ahli lingkungan Universitas Mataram H Ahmad Jupri pada Lombok Post menuding pembalakan liar menjadi faktor utama krisisnya air bersih di NTB. Jika penebangan pohon terus dilakukan, dia memprediksi pada 2020 krisis air akan menjadi problem utama di NTB. Ia menyebutkan, kini air PDAM sudah mulai ngincrit (kecil). Bahkan kadang mampet saat dibutuhkan atau pagi hari. Pada saat jam istirahat atau tengah malam baru keluarnya besar.

Penebangan pohon tidak dibarengi dengan penanaman. Mestinya ada yang ditebang, ada yang ditanam. a�?Penebangan pohon tidak terkendalikan,a�? sebutnya. Tak hanya itu,A� krisis air juga terjadi karena banyaknya perusahaan air minum memanfaatkan mata air sebagai tempat mencari keuntungan. Mereka berlebihan mengambil air tanpa ada upaya memelihara keseimbangan alam. Mestinya, perusahaan ini melakukan upaya pelestarian lingkungan di sekitar tempat mata air. a�?Jangan hanya dikeruk untungnya saja tanpa memikirkan dampaknya,a�? sindirnya. Menurutnya, di dunia ini tidak ada yang tidak habis, begitu juga dengan air akan habis namun perlahan. Menjaga agar tidak terjadinya krisis air sangat sederhana. Solusinya hanya penegakkan aturan. a�?Aturan ini sudah ada, tapi tidak ditaati,a�? ucapnya. Pembalakan liar harus ditegakkan. Ada Polhut yang menjaga hutan, tapi malah penebangan liar masih saja terjadi. Begitu juga di tingkat desa juga hada aturan. Misalnya, ia mencotohkan dirinya memiliki pohon besar. Jika ditebang maka ia harus izin di kantor desa atau aparat desa setempat meski pohon tersebut tumbuh dihalamannya. Di satu sisi lain ia juga tak menampik banyak air yang disia-siakan. Air hujan dibuang begitu saja ke laut. Mestinya air hujan ini ditampung. Seperti pemerintah membuat bendungan, tapi bendungan itu hanya untuk lahan pertanian yang pembuatannya juga membutuhkan biaya cukup besar. Namun untuk masyarakat kata dia, bisa membuat penampungan air di rumah. Ia mencontohkan di bawah lantaiA� atau di halaman rumah masyarakat bisa membuat bak. Begitu hujan, bak ini akan menampung air. Jadi tidak dibuang begitu saja. Kini kata dia, agar rumah kelihatan lebih bersih dan indah masyarakat lebih cenderung membeton halaman atau menggunakan batu sikat. Mestinya dibiarkan alami atau menggunakan paving block. Sehingga begitu hujan air bisa diserap tanah. a�?Kalau pakai beton langsung keluar begitu saja,a�? ujarnya. Ia mengatakan, banjir yang menimpa Kota Mataram tidak lepas dari banyaknya halaman rumah dan pertokoan yang dibeton. Sehingga ketika hujan air mengalir di permukaan. Tidak ada yang menahan. Begitu juga di daerah Dompu dan Bima. Bukit yang dulunya banyak pohon diganti dengan tanaman jagung. Dampaknya, ketika hujan air langsungA� turun tanpa ada yangA� menahan. Air hujan ini akan turun bersama pasir dan tanah. a�?Jangan liat dari sisi pertumbuhan ekonomi saja, tapi liat juga dampak ditimbulkan,a�? tutupnya. (ili/tea/dss/puj/ewi/jay/r8) http://lombokpost.net/2018/03/21/air-ntb-kian-kritis/4 januari : 14;46