Jawaban Gugatan Perdata (sidang Iv).docx

KANTOR ADVOKAT MUHAMMAD KAHFI AULIA, SH., MH & PARTNERS MUHAMMAD KAHFI AULIA, SH., MH, HARDINI INDARTI, SH., MH, GERY RESTU HUTAMA, SH., MH, OKKY ALVIAR, SH., MH, YOSHI, SH., MH, WILINDA PERMATA SARI, SH., MH. JL. ADISUCIPTO GG. 45 NO 16 – PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT

Kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.001/PDT.G/PNS-FHUNTAN/PTK Pada Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Di Pontianak

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : MUHAMMAD KAHFI AULIA, SH., MH, HARDINI INDARTI, SH., MH, GERY RESTU HUTAMA, SH., MH, OKKY ALVIAR, SH., MH, YOSHI, SH., MH, WILINDA PERMATA SARI, SH., MH.keenamnya Advokat/Kuasa Hukum pada KANTOR ADVOKAT MUHAMMAD KAHFI AULIA, SH., MH & PARTNERS, beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 45 No 16, Pontianak,Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup pada tanggal 18 Maret 2019 sah bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami yang bernama : JAKA HERNANTO, SE Pekerjaan swasta, alamat Jl. Jeranding A. Rahman No.7 RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Jawi dalam Kecamatan Pontianak Barat.

Dengan ini menyampaikan eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh H. Yus Bakri/ Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA”, beralamat di Jl. Bardanadi Komp.Tanjungpura Indah Blok G No 910, Pontianak yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak No. 001/PDT.G/PNS-FHUNTAN/PTK, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : 1. Tidak Berwenang Secara Relatif Bahwa Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan diajukan Penggugat ke alamat Tergugat di Jl. Jeranding A. Rahman RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Semu Pontianak bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Met Onvankeijke Verklaard); 2. Kualitas Penggugat Bahwa Penggugat secara pibadi sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” berkedudukan di Pontianak tidak dapat bertindak dan mewakiliKoperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 (meskipun kapasitas Penggugat dalam gugatan tidka mencantumkan secara jelas berdasarkan kuasa Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha “ MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 yang diperuntukkan untuk menggugat Tergugat, namun secara pribadi sehingga Penggugat tidak berkualitas menggugat Tergugat). Oleh karena Penggugat tidak berkualitas menggugat Tergugat dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Met Onvakelijke Verklaard); 3. Gugatan Kurang Pihak Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya karena seharusnya ada pihak lain selain Tergugat yang harus juga ditarik dalam perkara ini sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yaitu : 3.1

T. BASSRE T.I

Selama kepengurusannya sebagai Ketua bersama Tergugat sebagai Sekretaris Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 20102015, aktif mengurus dan menanda-tangani semua dokumen Permohonan Perijinn Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBM) kepada PT. Pertamina, dan selain itu juga T.BASSRIE T.I yang menanda-tangani perjanjian dengan kontraktor dalam pembangunan fisik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) serta yang melakukan penyerahan langsung (take over) atas Stasiun Pengisian Bahan BAkar Minyak Nelayan (SPBN) beserta kelengkapan perangkat lainnya pada FAHRAINI. 3.2

GOU WINARDI SUDARGO Bahwa sebagai Bendahara yang mengetahui penerimaan dan pengeluaran dana Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 20102015, termasuk untuk pembangunan fisik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN), selain sebagai investor pertama pembangunan fisik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN).

3.3

FAHRAINI Bahwa pada tanggal 14 Juni 2015 sebagai penerima langsung (take over) atas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) beserta kelengkapan perlengkapan lainnya sekaligus sebagai pengelolaannya (secara formal tetap atas nama badan hukum koperasi).

3.4

Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya daerah hukum Kabupaten Pontianak Bahwa pihak yang nantinya berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dalam memproses peralihan nama dalam SHM No. 65 ke atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA”.

Bahwa gugatan Penggugat yang nyata-nyata kurang pihak tersebut sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (Met Ovankelijke Verklaard) 4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) -

Bahwa tidak terungkap pernyataan hukum baik dalam posita maupun dalan petitum tentag keabsahan jual beli tanah SHM No. 65 milik Tergugat kepada Penggugat yang diatasnya telah berdiri Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) yang menimbulkan wanprestasi, karena merupakan syarat mutlak untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang di pengadilan yaitu harus

ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958). -

Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanah milik siapa terhadap tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aqua. Oleh karenanya, ketidakjelasan dalam menyebutkan batas-batas tanah, kami jadikan dasar untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 17 April 1979 No. 1149K/SIP/1975 dikatakan bahwa suatu gugatan yang tidak secara jelas menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut milik siapa, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijke Verklaard).

DALAM OBJEK PERKARA 1. Bahwa apa yang memuat dalam Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dalam pokok perkara mohon tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara, 2. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya, 3. Bahwa benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat angka 1,2,dan 3, namun berdasarkan Rapat Anggota Khusus pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2015, Tergugat/Sekretaris

Tergugat

BASSRIE

T.I/

Ketua

dan

GOU

WINARDI

SUDARGO/Bendkahara (Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” Periode 2010-2015 diberhentikan karena dianggap tidak punya niat melanjutkan pembangunan fisik Stasiun Pengisian Bakar Nelayan (SPBN). Perlu dijelaskan

disini

sampai

terhentinya

pembangunan

fisik

tersebut

dikarenakankontraktor dan CV. ADELIA ENGINEERING Jawa Timur tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar kepada Tergugat sebagai sub kontraktornya yang mengerjakan konstruksi dermaga, jalan masuk, pagar keliling, dan bangunan kantor, toilet, dengan tagihan sebesar Rp. 485.590.000,- (empat ratus delapan puluh

lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dibayar oleh kontraktor dengan alas an belum dibayar oleh investor (in case Bendahara/ Gou Winardi Sudargo sebagai investor pertama sebelum penyerahan langsung (take over) pembangunan fisik SPBN kepada Fahraini sebagai investor baru); 4. Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat angka 4 dan 5 bahwa pada masa kepengurusan Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2010-2015, Tergugat selaku Sekretaris bersama Ketua/T.BASSRIE T.I yang menandatangani semua dokumen Permohonan Ijin Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) kepada PT, Pertamina. Namun tidak benar apabila sebagai kesepakatan jual beli Tergugat selaku pengurus Koperasi Serba Usnaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2010-2015 telah memanjar kepada SURIP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selaku pemilik tanah SHM No. 65, seluas 1.720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Karya Jaya, Dusun Nirwana RT 01, RW 01, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai lokasi yang ditentukan untuk dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN). Karena yang benar adalah bahwa Tergugat pada tanggal 26 oktober 2013 atau jauh-jauh hari sebelum pembangunan fisik Stasiun Pengisian bahan bakar Minyak Nelayan (SPBN) di atas tanah SHM No. 65, telah membeli kepada SURIP selaku pemilik tanah SHM No. 65 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagai tanda jadinya telah Tergugat panjar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan uang pribadi Tergugat sendiri (bukan dengan uang/mengatas-namakan selaku Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2010-2015), dimana pada tanggal 16 April 2014 SHM No. 65 atas nama Pemegang Hak SURIP sudah dialihkan/diatas-namakan JAKA HERNANTO,SE/ Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat atas tanah sengketa SHM No. 65 tidak jelas (vide Putusari MA-RI. No.565.K/Sip/1973. Tanggal 21 Agustus 1974); 5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 secara tegas Tergugat tolak, SHM No. 65 milik Tergugat sebagai Aset Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” Periode 2015-2020 karena Tergugat merasa tertipu sehingga mau menandatangani SURAT PERNYATAAN tertanggal 22 Desember 2016 yang dibuat oleh T. BASSRIE T.I, bahkan sampai saat ini pun tergugat tidak pernah menerima penyerahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2016-2021, sehingga oleh karenanya Surat

Pernyataan tertanggal 22 desember 2016 sedemikian tersebut yang dibuat dengan tipu muslihat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide Pasal 1328 KUHPerdata) yang dijadikan dasar oleh Penggugat (adalaah abang ipar dan Fahraini) untuk menggugat Tergugat. Sangat perlu Tergugat jelaskan disini contoh lain tipu muslihat yang dilakukan oleh T.BASSRIE T.I adalah sebelum Tergugat menandatangani Surat PErnyataan tertanggal 22 Desember 2016, yakni pada akhir tahun 2015 tanpa sepengetahuan Tergugat, T. BASSRIE T.I/ Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2010-2015 melakukan penyerahan langsung (take over) atas Stasiun PEngisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) beserta kelengkapan lainnya sekaligus tanah SHM No. 65 milik tergugat sebagai fahraini sebagai investor baru yng melanjutkan pembangunan fisik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) sekaligus sebagai pengelolanya sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) yang sebagian dari jumlah tersebut telah dibayar oleh FAHRAINI, kepada T. BASSRIE T.I. Hal ini, baru diketahui Tergugat setelah diberitahukan langsung oleh FAHRAINI kepada Tergugat pada akhir tahun 2016 sewaktu bertemu di Café Tapaz Jl. Gajahmada, dan sampai saat ini Tergugat tidak tahu bagaimana bentuk pertanggung-jawaban T. BASSRIE T.I atas dasar tersebut. Oleh karena itu hal yang khusus berkaitan dengan penjualan take over tanah SHM No. 65 milik Tergugat tersebut akan secepatnya Tergugat selesaikan tersendiri secara hukum pidana yang berlaku; 6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah bersepakat secara lisan untuk menyerahkan tanah SHM No. 65 milik Tergugat dengan menerima pembayaran ganti rugi dari Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Karena yang benar adalah sekitar akhir tahun 2016 FAHRAINI sebagai Investor baru yang melanjutkan pembangunan fisik sekaligus sebagai pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) menelpon Tergugat mengajak bertemu di Café Tapaz Jl. Gajahmada, yang inti dari pertemuan tersebut adalah menawar harga tanah milik Tergugat SHM No. 65, yang Tergugat jawab kalau mau beli harganya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sudah termasuk biaya yang sudah Tergugat keluarkan/talangi dengan uang pribadi untuk pengurusan perizinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) kepada PT. Pertamina. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan akomodasi sebesar Rp. 94.441.000,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

yang sampai saat ini belum diganti/dibayar oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA”, juga termasuk harga tanah SHM No. 65 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sisa dana yang belum dibayarkan atas pembangunan fisik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) sebesar Rp. 485.590.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), namun FAHRAINI hanya sanggup sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jelas Tergugat tolak (bukti akan diajukan pada saatnya nanti). Setelah pertemuan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada lagi kelanjutannya. Hal ini jelas membuktikan bahwa tanah SHM No. 65 adalah milik Tergugat

yang tidak pernah Tergugat jual kepada orang lain

(in case

Penggugat/Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” dan kepada FAHRAINI sendiri) sehingga FAHRAINI sangat berkepentingan sekali bertemu dengn TErgugat untuk menawar harga tanah tersebut bukan menawarnya kepada Penggugat; 7. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 8 dengan tegas Tergugat tolak karena selain antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum jual beli tanah SHM No. 65 yang menimbulkan wanprestasi, juga tidak memenuh ketentuan sebagaimana yng diisyaratkan dalam Pasal 37 (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 8. Bahwa tidak beralasan hukum apabila SHM No. 65 atas nama Pemegang Hak JAKA HERNANTO, SE/Tergugat secara hukum dialihkan menjadi atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” karena sekali lagi ditegaskan antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum jual beli tanah SHM No.65 yang menimbulkan wanprestasi. Sangat perlu Tergugat jelaskan disini karena Tergugat tidak mau menyerahkan SHM No. 65 kepada T. BASSRIE T.I/ Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2010-2015, maka pada sekitar awal bulan Oktober 2016 T. BASSRIE T.I. melaporkan Tergugat di Kepolisian Resort Kota Pontianak dengan tuduhan membalik nama sertifikat secara diam-diam, namun karena laporan tersebut tidak ada unsure pidananya sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 Tergugat tolak; 9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 adalah sangat mengada-ada karena gugatan Penggugat sangat rancu/tidak jelas, di satu sisi terdapat SHM No. 65 yang diklaim sebagai asset Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA”

dimohonkan diletakkan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi diisi yang lain pada sekitar akhir tahun 2015 telah dilakukan penyerahan langsung (take over) oleh T. BASSRIE T.I./ Ketua Koperasi Serba Usaha “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2010-2015 kepada FAHRAINI sebagai Investor yang melanjutkan pembangunan fisik sekaligus sebagai pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) jelas sangat membingungkan. Apalagi antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum jual beli tanah SHM No. 65, oleh karenanya dalil gugatan tersebut dengan tegas Tergugat tolak; 10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 dengan tegas Tergugat tolak karena sebagaimana telah diuraikan Tergugat di atas bahwa antar Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum jual beli tanah SHM No. 65 sehingga tidak beralasan hukum dikenakan dwangsom kepada Tergugat.

DALAM REKONPENSI; 1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban dalam konpensi, mohon dianggap diulang kembali dan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini; 2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi kedudukan Tergugat adalah sebagai Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi; 3. Bahwa sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde), maka untuk menghindari kerugian yang lebih besarbagi Penggugat Rekonpensi adalah adil dan patut menurut hukum penguasaan tanah SHM No. 65 milik Penggugat Rekonpensi terletak di Jl. Karya Jaya, Dusun Nirwana RT 01/ RW 01, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 digunakan mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) untuk dihentikan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memberikan putusan sela dalam provisi ini; 4. Bahwa perlu Penggugat Rekonpensi jelaskan sebagai untuk mengingatkan kembali, terhadap uang pribadi yang Penggugat Rekonpensi keluarkan untuk menalangi biaya

pengurusan perijinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) kepada PT. Pertamina, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Akomodasi sebesar Rp. 94.441.000,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang sampai saat ini belum dikembalikan/dibayar yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 secara nyata-nyata telah diingkari janji (wanprestasi) yang menyebabkan Penggugat Rekonpensi dirugikan sehingga sudah sepantasnya Tergugat Rekonpensi/ Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA”periode 2015-2020 dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut; 5. Bahwa atas pengeluaran uang pribadi Penggugat/Rekonpensi telah berusaha beberapa kali memintanya yang dijanjikan untuk dikembalikan, tapi sampai saat ini pun tidak/belum juga dikembalikan/dibayar; 6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 mengakibatkan Penggugat Rekonpensi selain mengalami kerugian materiil berupa kewajiban yng tidak dilaksanakannya yang jumlahnya sudah pasti sesuai dengan yang telah diuraikan pada angka 4 di atas, Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian immaterial karena apabila tanah milik Penggugat Rekonpensi SHM No. 65, Gambar Situasi No. 1724/1990, tertangal 21 Maret 1990, seluas 1.720 m2 (seribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Karya Jaya, Dusun Nirwana, RT. 01 RW 01 Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sugai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, disewakan dengan harga sewa per tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka Penggugat Rekonpensi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puuh juta rupiah) dengan perhitungan dengan masa operasional Sasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) sudah selama 4 (empat) tahun sejak bulan September 2015 s/d bulan Desember 2018. 7. Bahwa sehubungan Tergugat Rekonpensi/ Pengurus Koperasi Serba Usaha (SU) “MINA

UTAMA

SEJAHTERA”

periode

2015-2020

telah

ingkar

janji

(wanprestasi)maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonpensi/ Pengurus Koperasi Serba Usaha (SU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari bila mana lalai menjalankan putusan Pengadilan Negeri Mempawah yag telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonpensi serta agar Tergugat Rekonpensi segera dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka adalah sangat beralasan apabila Peggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak berupa sebidang tanah yang diatasya berdiri bangunan KAtor Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” yang terletak di Jalan Bardanadi Komplek Tanjung Pura Indah blok G No. 9-10 Pontianak, dengan batas-batas : Utara : Ruko, Timur : Jalan Komplek Ruko, Selatan : Jalan Bardanadi, Barat : Gedung BCA ; 9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat,/Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semu Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Melalui Majelis Hakim memeriksa Perkara untuk memberikan putusan dengan amar berikut ; DALAM PROVINSI : 1. Mengabulkan Provinsi Penggugat Rekonpensi; 2. Memerintahkan agar Tergugat Rekonpensi/Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 menghentikan semua kegiatan pekerjaan mengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBN) sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (in krahct van gewisjde) mengenai pokok perkara. DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslaagh) terhadap barang tidak bergerak berua sebudang tanah yang diatasnya berdiri bangunan kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” yang terletak di Jalan Bardanadi Komplek Tanjungpura Indah blok G 9-10, Pontianak dengan batas-batas : Utara : Ruko, Timur : Jalan Komplek Ruko, Selatan : Jalan Bardanadi, Barat : Gedung BCA ; 3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi / Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 telah ingkar janji (wanprestasi); 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 94.441.000,- ( Sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi; 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi; 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) “MINA UTAMA SEJAHTERA” periode 2015-2020 untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah bekedudukan hukum tetap (in kracht van gewisjde); 7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerboar bij voorsad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya; 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. SUBSIDAIR Jika Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex sequo et bono).