Inpres 5 2004

KEMENTERIAN PAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

Konsultasi Publik Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Padang, 16 Mei 2005

1

Latar Belakang Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi sangat rendah – Praktek koruptif dan tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis, terstruktur dan kian meluas

Pada 9 Desember 2004, telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi – Inpres ini menginstruksikan kepada para Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah agar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Men.PAN

Pada 11 Desember 2003, Indonesia diantara 94 negara meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi (UN Convention Againts Corruption)

2

Dukungan Pemberantasan Korupsi 

Adanya kehendak Pemerintah yang serius –



Inpres 5 / 2004 membuktikan kesungguhan Pemerintah dalam memberantas korupsi

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) –

Penerapan e-government dan e-procurement untuk mengurangi peluang korupsi

Pemanfaatan “Single Identification Number” –



Untuk mengurangi peluang penyalahgunaan

Pembenahan peraturan perundang-undangan yang duplikasi dan bertentangan –

Menurut Gowa ada 1850 peraturan

Penataan / penyederhanaan Criminal Justice System 3

Materi Inpres No.5/2004 Instruksi Umum

Dilaksanakan oleh sekitar 500 Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah)

Diktum PERTAMA... s.d. Diktum KESEPULUH

Instruksi Khusus Diktum KESEBELAS Angka 1. S.d. 11

• • •

Menko Perek, Menkeu, BappenasE-proc Menkeu pajak, bea cukai, PNBP, anggr.. Bappenas  RAN

• MenPAN huruf a s.d. e kormonev • • • • • • •

MenhukHAM per UU Kem.BUMN  GCG Mendiknas  pendidikan anti KKN MenKominfo  sosialisasi program Jaksa Agung tindakan hukum, intern, & koordinasi Kapolri tindakan hukum, intern, & koordinasi Gub/Bup/Walikota  GG, yanblik, & kerjasama 4

Materi Inpres No 5/2004

Diktum KESEBELAS ANGKA 4 Khusus kepada: Meneg PAN a. Merumuskan kebijakan pelayanan publik

Deputi Pelayanan Publik

b. Merumuskan kebijakan “Penetapan kinerja”

Deputi Akuntabilitas

c. Merumuskan Kebijakan ttg Good Gov

Deputi Tatalaksana

d. Mengkaji sistem Kepegawaian e. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi

Deputi SDM Deputi Pengawasan 5

Organisasi Kormonev Steering Committee Organizing Committee

Deputi Pengawasan

Ketua Tim Kerja

Tim Penasihat Pokja Kormonev • Klp. Pencegahan • Klp. Penindakan

Bidang Monitoring

Bidang Evaluasi & Pelaporan

Bidang Pengolahan Data 6

Pengertian Koordinasi: upaya memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan para pihak pelaksana Inpres 5/2004 dalam rangka mencapai tujuan Inpres, yaitu mempercepat pemberantasan korupsi ; Monitoring: memantau pelaksanaan Inpres 5/2004 dalam rangka menjamin tercapainya target-target yang ditetapkan ; Evaluasi: melakukan penilaian tentang kinerja pelaksanaan Inpres 5/2004 untuk menentukan keberhasilan/kegagalan pencapaian targettarget yang ditetapkan dan mengidentifikasi hambatan serta solusinya. 7

Tujuan Kormonev Inpres Nomor 5/2004 Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan secara kontinyu (terus menerus); Mendorong pelaksanaan agar sesuai dengan rencana (target yang ditetapkan); Mengidentifikasikan hambatan serta solusinya; Mencapai tujuan (mempercepat pemberantasan korupsi) secara bersinergi; Menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Inpres 5/2004. 8

Bagan Mekanisme Pelaporan Presiden RI Men.PAN

Gubernur

Penyempurnaan RAN

Bappenas

Instansi Pelaksana Instruksi Khusus

Instansi Pusat

: Arus pelaporan Inst.khusus

Bupati/Walikota

: Arus pelaporan Inst.umum : Arus pelaporan RAN PK : Tembusan ke Bappenas

9

MEKANISME PELAPORAN MONEV Instansi Pusat PELAPOR 1

2

PENERIMA LAPORAN

Menko; Menteri; Meneg; Jaksa Agung; Panglima TNI; Ka-Polri; Ka-LPND;

Men. PAN Temb:Ka Bappenas

idem

MenPAN

Temb: Deputi Was. Kem. PAN

MATERI

PERIODE LAPORAN

WAKTU PENYAMPAIAN (stl. berakhirnya periode laporan)

Triwulan

2 minggu

Inpres 5/2004 di Semester

3 minggu

RAN PK di Kantor Menko; Departemen; Kantor Meneg; Kejaksaan; Mabes TNI & Ang.; Polri; LPND; lingkungannya

3

Men. PAN

Presiden; Wakil Presiden; TembusanKPK, dan Publik

Nasional

Semester

5 minggu

10

MEKANISME PELAPORAN MONEV Instansi Daerah PELAPOR 1

2

4

5

PENERIMA LAPORAN

MATERI

BUPATI/WA LIKOTA

GUBERNUR;

RAN-PK di

Temb: Ka-Bappenas dan Irjen Depdagri

Lingkungan Kab./Kota

BUPATI/WA LIKOTA

GUBERNUR;

Inpres 5/2004 di

Tembusan: MenPAN & Irjen Depdagri.

Lingkungan Kab./Kota

GUBERNUR

Men. PAN

RAN PK di

Temb: Ka Bappenas dan Irjen Depdagri

Pem.Prop & Pem Kab/Kot diwilayah

MenPAN

Inpres 5/2004 di

GUBERNUR

PERIODE LAPORAN

WAKTU PENYAMPAIAN (setelah berakhirnya periode laporan)

Triwulan

2 minggu

Semester

2 minggu

Triwulan

3 minggu

Semester

4 minggu

lingkungan Pem Prop & Pem Kab/Kot di wilayahnya 11

Mekanisme Pelaporan Monev SE No:B/345/M.PAN/2/2005 Laporan pelaksanaan Inpres 5/2004 (dan RAN-PK):

– Laporan pelaksanaan instruksi umum disusun setiap semester (6 bulanan) (menggunakan format umum yang dapat dikembangkan); – Laporan pelaksanaan instruksi khusus disusun berdasarkan keperluan; – Laporan pelaksanaan RAN PK disusun setiap triwulan.

Pimpinan instansi pemerintah Pusat mengirimkan laporan secara langsung kepada Men.PAN; Gubernur mengirimkan laporan kepada Men.PAN dengan substansi mencakup laporan instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya; Laporan Bupati dan Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dikompilasi dan dievaluasi. 12

Format Umum Laporan ( dapat dikembangkan ) N o 1

Program/Materi Instruksi 2

A.

INSTRUKSI UMUM

1.

Diktum PERTAMA tentang Dorongan untuk melaporkan LHKPN

2.

Diktum KEDUA tentang Perbantuan kepada KPK dalam LHKPN

3.

Diktum KETIGA tentang Penetapan Kinerja Diktum KEEMPAT tentang Peningkatan kualitas Pelayanan Publik Diktum KELIMA tentang Penetapan Program dan wilayah bebas korupsi

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Kegiatan 3

Indikator Kinerja Urai Targe Capaia an t n 4 5 6

Pelaks ana

Hamba tan

Solusi

7

8

9

Diktum KEENAM tentang Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Keppres 80/2003 Diktum KETUJUH tentang Kesederhanaan Hidup Diktum KEDELAPAN tentang Dukungan kepada penegak hukum Diktum KESEMBILAN tentang Kerjasama dengan KPK tentang kajian sistem yang menimbulkan korupsi Diktum tentang KESEPULUH Peningkatan Pengawasan

B

INSTRUKSI KHUSUS

11

Diktum 11 angka 1 s.d. 11 diisi sesuai tugas instansi masing-masing

13

Contoh Isian Format Umum Laporan N o

Program/Materi Instruksi

1

2

Kegiatan 3

A.

INSTRUKSI UMUM

1.

Diktum PERTAMA mendorong pejabat serahkan LHKPN

Sosialisasi LHKPN Penetapan pejabat yang wajib LHKPN

2.

Diktum KEDUA tentang Bantuan kepada KPK dalam LHKPN Diktum KETIGA tentang Penetapan Kinerja

Pemantauan pengembalian LHKPN

3.

Indikator Kinerja Targ Capai Uraian et an 4 5 6

Pelaks ana

Hambata n

Solusi

7

8

9

Kurang tenaga instruktur

Minta bantuan M.PAN

SK pimpinan penetapa n pejabat wajib % LHKPN pejabat serahkan LHKPN

SK

SK

80 %

60 %

Bawas

Peserta

100 org.

40 org.

Biro Ortala

Inventarisasi unit kerja yang wajib ‘PK’

Dst.

Dst.

Pemantauan Pengembalian ‘PK’

Dst.

Sosialisasi kebijakan ‘PK’

Evaluasi ‘PK 4. …

dst

B

INSTRUKSI KHUSUS …dst.

14

Partisipasi Masyarakat Menurut PP 68 Tahun 1999, mekanisme peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara dapat berbentuk :

– hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara; – hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara; – hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara; – hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya tersebut dan dalam hal diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 15

Partisipasi Masyarakat dalam pemberantasan korupsi Tahapan Pelaksanaan Inpres 5/2004 pemberantasan Kormonev

Materi Instruksi umum Instruksi khusus & RAN-PK: Pencegahan Penindakan Koordinasi; Monitoring; Evaluasi.

Peran Masyarakat Memberikan informasi dan data tentang terjadinya dan adanya peluang korupsi.

Menyampaikan data/ informasi alternatif; Ikut analisis dan evaluasi.

16

Konsultasi Publik Diharapkan dapat dilakukan secara rutin oleh setiap pelaksana Inpres No. 5 Tahun 2004 – Mekanisme konsultasi publik akan diatur melalui Keputusan Meneg PAN, sebagai koordinator kegiatan Monitoring dan Evaluasi Inpres No. 5 Tahun 2004 – Pelaksanaan konsultasi publik diharapkan dapat menjalin hubungan yang sinergis antara 3 (tiga) pilar : Pemerintah, Masyarakat dan Sektor Swasta

Tujuan konsultasi publik : – Memberikan media bagi instansi pemerintah untuk menjelaskan dan memberikan klarifikasi tentang pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004. – Mendapatkan masukan, tanggapan dan kritik dari berbagai pihak; – Merumuskan prioritas-prioritas kegiatan; – Merumuskan keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan Inpres No. 5/2004 17

‘Operation Room’ dan keterlibatan masyarakat

INSTANSI PEMERINT AH

Operation Room (Men.PAN) TIM KERJA

MASYARA KAT

Pokja KORMONEV

P R E S I D E N

RUANG PUBLIK

Pejabat pemerintah LSM

LAIN-LAIN

18

Penutup Inpres 5 Tahun 2004 sebagai resep dan instrumen untuk memberantas korupsi

Bagaimana selanjutnya? komitmen dan kerja keras kita semua dan pertolongan Allah S.W.T pemerintah yang bersih dan bebas KKN 19

Deputi Bidang Pengawasan, Kementerian PAN

20