Industrial Pancasila

Tugas Hubungan Industrial

Hubungan Industrial Pancasila

Oleh:

Alex Desrianto 210111080091

Jurusan Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung 2009

FSPB SU Demo ke Kantor Walikota Medan

Medan, 2/3 - Puluhan buruh yang tergabung dalam Front Solidaritas Perjuangan Buruh Sumatera Utara (FSPB SU) melakukan unjuk rasa di depan halaman kantor Walikota Medan, Senin. mereka meminta kepada walikota Medan, Afifudin Lubis, segera mengambil sikap tegas terhadap pemilik perusahaan yang dinilai telah melakukan Putusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada ratusan buruh di Medan. Koordinator Lapangan, Nenni Sinaga mengatakan, PHK sepihak yang dialami para buruh menyebabkan mereka masuk ke dalam jurang kemiskinan. “Sangat jelas ketidakadilan terjadi di negara ini, kita lihat saja yang terjadi di PT Tjipta Rimba Djaja, ratusan karyawannya telah diPHK,” katanya. Menurutnya, sebanyak 560 orang karyawan PT Tjipta Rimba Djaja telah di PHK secara sepihak oleh pemilik perusahaan sekitar bulan Februari lalu. Semula yang diPHK sebanyak 540 orang, tetapi beberapa hari terakhir 20 orang buruh lainnya, juga ikut diPHK. “Kami minta Walikota Medan, dapat menyelesaikan masalah ini, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi PHK sepihak yang dilakukan pemilik perusahaan,” katanya. (sumber: www.antarasumut.com)

Hubungan Industrial Pancasila Informasi tentang demo buruh yang terjadi di Medan, Sumatera Utara di atas merupakan kelanjutan upaya para buruh PT. Tjipta Rimba Djaja untuk menuntut kejelasan tentang

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mereka alami pada bulan februari silam. PHK ini dinilai dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pada karyawan karena tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan kenapa sebanyak 540 orang yang diikuti 20 orang karyawan lainnya diberhentikan. Dari hasil analisis, saya mengambil kesimpulan bahwa kejadian PHK secara sepihak tersebut berhubungan dengan Sila ke-4 Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang menjelaskan tentang setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam suasana kekeluargaan. Akan tetapi, melihat berita yang diinformasikan oleh kantor berita Antara Sumatera Utara melalui antarasumut.com tadi, pihak perusahaan sepertinya tidak mengikuti sila ke-4 Pancasila tadi. Terbukti dengan sikap perusahaan yang terkesan menutup diri dan bersikap tidak mau peduli dengan pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh para pekerja mereka. Kemudian, Perusahaan juga tidak memberikan keterangan dan informasi yang jelas pada karyawan yang diPHK terkait pemutusan kontrak mereka. Seharusnya, pihak perusahaan mengadakan musyawarah atau temu bicara dengan para karyawan yang diPHK. Dalam musyawarah tersebut, pihak perusahaan mengutarakan alasan kenapa para karyawan tersebut terpaksa diPHK. Selain itu, para karyawan

yang

diPHK

juga

diberikan

kesempatan

untuk

menyampaikan pendapat mereka yang nantinya menghasilkan keputusan bersama yang berujung pada kepentingan bersama tanpa ada satu pihak pun yang merasa dirugikan tanpa adanya kejelasan tentang keputusan PHK tersebut. Hal ini tentunya bisa menjernihkan suasana antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan, sehingga keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua pihak.

Pemerintah,

khususnya

Pemerintah

Daerah

Sumatera

Utara, harusnya bisa menjadi penengah dalam perkara ini. Pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan ataupun jalan keluar dari permasalahan ini, agar permasalahn yang terjadi ini bisa cepat teratasi. Akan tetapi, dari pemberitaan diatas, pemerintah sepertinya tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai penengah atau pemberi kebijakan, namun pemerintah terlihat diam dan seakan bersikap tidak mau tau dengan perkara ini. Terlihat dari demo yang terus dilakukan oleh para pekerja/karyawan yang diPHK.