Implementasi Bhinneka Tunggal Ika - Dispora Malang.docx

IMPLEMENTASI SEMBOYAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI LANDASAN MULTI KUKTURALISME DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Oleh : Dr. Mukhammad Soleh, SH., M.Hum (Program Magister Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang)

Disampaikan dalam : Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Malang Kamis 25 Agustus 2016 Hotel Trio Indah II - Malang

1

I.

Pendahuluan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sekarang

genap berusia 71 tahun, merupakan momentum yang sangat bermakna bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena proklamasi tersebut merupakan wujud dan tanda tanda berdirinya negara baru yang lepas dari penjajahan atas perjuangannya sendiri yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia di samping itu, pembacaan teks proklamasi bertepatan pada hari Jum’ah dan pada bulam puasa Romadon, yang menurut tradisi ummat islam merupakan waktu atau hari-hari yang mulia, yaitu hari dimana dikabulkannya doa-doa ummat islam pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Abu Daud Busro (1990; 44-48) menyebutkan bahwa; terjadinya

suatu

Negara karena dua phase yaitu : Pertama : Primairi Staats Wording / terjadinya Negara secara primer = tidak ada hubungannya dengan negara-negara yang sudah ada , yang meliputi tahapan : 1) .Phase

Genootshap

/perkelompokan

dari

orang

orang

yang

menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, 2) . Phase Reich / pengelompokan tuan-tuan tanah untuk kepentingan bersama (unsur wilayah), 3) . Phase Staat / masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan pentingnya bernegara (karena unsur wilayah dan masyarakat sudah ada), 4) . Phase Democratische Natie / kesadaran demokrasi nasional, kesadaran

akan

adanya

kedaulatan

di

tangan

rakyat

dalam

pemerintahan negara, 5) . Phase Dictatuur / system pemerintahan diktator (perubahan dari sistem pemerintahan dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan perseorangan).

2

Kedua : Scundaire Staat Wording / Terjadinya Negara Secara Sekunder / terjadinya Negara

yang ada

hubungannya

dengan

Negara-negara

yang sudah

ada

sebelumnya, bentuknya yaitu : 1) . Pengakuan De Fakto atau Sementara, / pengakuan yang bersifat sementara terhadap

munculnya

atau

terbentuknya

suatu

negara

baru,

karena

kenyataannya negara baru itu memang ada. 2) . Pengakuan De Jure atau Pengakuan Yuridis / pengakuan yang seluas luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau terbentuknya suatu negara, dikarenakan terbentuknya negara baru adalah berdasarkan yuridis, 3) . Pengakuan atas Pemerintahan De Fakto / suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan dari pada suatu negara, jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui ).

Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lepas dari adanya perasaan senasib dan seperjuangan

dari kelompok suku-suku (bangsa-bangsa)

yang berdiam di Nusantara ini untuk merdeka dan lepas dari penindasan dan kekejaman penjajahan Belanda (yang sebelumnya pernah di jajah oleh Portugis dan Inggris). Kesamaan kepentingan dan hasrat untuk bebas dari cengkeraman penjajahan belanda dari

para suku bangsa di bumi pertiwi ini ditandai dengan

berdirinya perkumpulan budi utomo tahun 1908 dan adanya Kongres Pemuda I yang diadakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Batavia (di gedung pemuda Katolik – Jakarta) dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Betawi, dst. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres pemuda yang kedua diselenggarakan pada tanggal 27-28 Oktober 1928, di Batavia (di gedung Oost Java / sekarang gedung pemuda di Medan Merdeka Utara Nomor 14 Jakarta ) yang dihadiri oleh 750 orang dari masing-masing perwakilan organisasi PPPI, Jong Java, Jong Islamiten Bond, Jong Sumateranen Bond, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda Kamum Betawi (Sekjen MPR RI; 2012; 145)

dan melahirkan suatu keputusan

dikenal sebagai Sumpah Pemuda yang merupakan perjanjian luhur bangsa indonesia:

3

"Kami Poetera Poeteri Indonesia Bertoempah Darah Satoe Tanah Air Indonesia, Kami Poetera Poeteri Indonesia Berbangsa Satoe Bangsa Indonesia, Kami Poetera Poeteri Indonesia Berbahasa Satoe BahasaIndonesia". Di ilhami dari semangat sumpah pemuda , maka bangsa –bangsa di Indonesia bersatu padu untuk bersama-sama menentang penjajahan yang ada di bumi Nusantaran pada waktu itu, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun pada masa pemerintahan Jepang, yang puncaknya pada pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan ditetapkan UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesi tanggal 18 Agustus 1945. II.

BHINEKA TUNGGAL IKA

1)

Pengertian Semboyan “ BHINNEKA TUNGGAL IKA ” (berasal dari kitab Sutasoma

karangan Mpu Tantular) secara resmi ditetapkan bagian dari lambang Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Nopember 1951 yang merupakan tanggal ditetapkanya Lambang Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor . 66 Tahun 1951 Tentang Lambang Negara (Tambahan Lembaran negara No. 176). Pasal 1 PP. No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara menyebutkan: “ Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu : 1. Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya; 2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; 3. Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda“. Pada Pasal 5 menyebutkan : “ Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan dalam bahasaJawa-Kuno, yang berbunyi BHINNEKA TUNGGAL IKA “. Penjelasan pasal 5 menyebutkan : “ Perkataan Bhinneka itu ialah gabungan dua perkataan: bhinna dan ika. Kalimat seluruhnya itu dapat disalin : berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pepatah ini dalam sekarang artinya, karena menggambarkan persatuan atau kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, walaupun ke luar memperlihatkan perbedaan atau perlainan. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam arti : di antara pusparagam adalah kesatuan “.

4

Sesanti “ BHINNEKA TUNGGAL IKA” secara konseptual mengandung arti “berbeda-beda tetapi tetap satu juga”, memiliki makna filosofi yang dalam . Artinya, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki perbedaan-perbedaan baik dalam arti adat-istiadat, bahasa, warna kulit, agama, maupun wilayah tempat tinggal serta budayanya yang berbeda-beda, tetapi mereka semua bersatu padu untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka berjuang bersama-sama mengusir penjajah dari bumi nusantara ini, baik penjajahan

yang

dilakukan

olehpemerintah

Hindia

Belanda,

maupun

oleh

pemerintahKerajaan Jepang serta perlawanan terhadap agresi militer I (1947) maupun agresi militer II (1948) dari pasukan Kerajaan Belanda setelah pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 hingga konferensi meja bundar di Denhag pada tahun 1949. Pada tanggal 9 Juli 2009, ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang

Negara, Serta

Lagu Kebangsaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) . Pasal 46 UU No. 24 tahun 2009 menyebutkan : “

Lambang Negara

Kesatuan Republik Indonesia berbentukGaruda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelahkanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantaipada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ikaditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda ”. Penjelasan pada Pasal 46 menyebutkan : “ ……Yang dimaksud dengan “semboyan Bhinneka Tunggal Ika” adalah pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular. Kata bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu dan kata tunggal ika diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Khaelan (2013; 324)

menyebutkan : Seloka “ Bhinneka Tunggal Ika”

melambangkan realitas bangsa Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat(bangsa) yang terdiri atas berbagai macam, suku, adat-istiadat, golongan, kebudayaan dan agama, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau menyatu menjadi bangsa dan Negara Indonesia.

5

Suko Wiyono (2010; 62) menyebutkan : “ Prinsip Indonesia sebagai Negara “ Bhinneka

Tunggal

Ika”

mencerminkan

bahwa

meskipun

Indonesia

adalah

multicultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan “. Menurut interpretasi autentik, dan pendapat para ahli tersebut di atas, bahwa Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda tetapi satu jua, artinya : bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam - macam suku bangsa (lebih kurang 1.128 suku bangsa), budaya , bahasa daerah (lebih kurang 700 bahasa daerah) serta agama, yang hidup dan tinggal di ribuan pulau (17.508 pulau) di nusantara , merupakan satua kesatuan yang utuh yaitu Bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia, tampak ke dalam menunjukkan keberagaman atau multikutural dari berbagai macam suku, agama, adat istiadat , warna kulit, budaya dan bahasa daerah yang merupakan fakta sosial yang harus kita terima sebagai kekayaan dan anugerah (given) dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, Saling menghormati, saling melindungi saling memberikan kesempatan untuk ruang gerak atas eksistensi keberagaman ini, dan ke luar menunjukkan satu kesatuan yang utuh yaitu Bangsa Indonesia. Pluralitas dan heterogenitas yang tercerminpada masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara (yang memiliki hak yang sama dalam politik, pendidikan dan kesejahteraan) diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka suku bangsa, tetapi terintegrasi dalam satu kesatuan bangsa indonesia. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagibangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar dan cerdas oleh seluruh anak bangsa ini.

6

2)

Kedukan

(1) Lambang negara Pasal 36A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “ Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika “.Pasal 46 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang

Negara, Serta

Lagu Kebangsaan. menyebutkan : “

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda ”. Berdasarkan ketentuan Pasal 36 A UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 46 UU No. 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kembangaan, maka secara gramatikal semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” kedukannya sama dengan Lambang Negara Republik Indonesia, karena Semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” Indonesia

bagian yang tak terpisahkan dari lambang Negara

Burung Garuda, dengan kata lain lambang Negara Garuda Pancasila

tidak sah sebagai lambang Negara bila tidak ada tulisan “BHINNEKA TUNGGAL IKA” pada pita yang dicengkeram kaki burung Garuda.

(1)

Konstitusi atau hukum dasar negara Semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” kedudkannya sebagai hukum dasar /

konstitusi Negara Republik Indonesia, karena termuat dalam Pasal 36 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan : “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Oleh karena kedudukannya sebagai hukum dasar, maka Semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Negara Kesatua Republik Indonesia. Semua produk hukum yang dibuat oleh badan-badan kelengkapan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (eksekutif, legislative, dan yudikatif) serta lembaga-lembaga lainnya, maka proses pembuatan maupun muatan isinya tidak boleh bertentangan dengan semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” .

7

(2)

Simbol Kedaulatan NegaradanCerminanJati Diri Bangsa Konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang

Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara , Serta Lagu Kebangsaan, menyebutkan : “ a). bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara , Serta Lagu Kebangsaan, menyebutkan : “ Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang NegaraGaruda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia “. Simbol kedaulatan dan kehormatan negara serta sarana atau alat pemersatu dan wujud eksistensi bangsa adalah bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia . Di samping itu,

keempat simbol tersebut menjadi

cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang merupakan tujuan negara Indonesia yang merdeka ini. Dengan kata lain, apabila seluruh komponen bangsa Indonesia ini berkehendak untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka eksistensi bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia harus tetap terjaga dan terpelihara baik dari perpsketif material maupun spiritual.

8

3). Fungsi (1). Wawasan Nusantara Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab II bagian E, disebutkan : E. WAWASAN NUSANTARA Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapaitujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti : a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannyamerupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluasluasnya. c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. f. Bahwa …………. dst Berdasarkan pada Tap MPR. No. II/MPR/1998. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara huruf E tersebut di atas. Maka semboyan “ Bhineka TunggalIka “ yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu , berfungsi sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia atau wawasan nusantara, yaitu cara pandang dan sikap bangsa

9

Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cara

pandang

dan

sikap

bangsa

Indonesia

mengenai

diri

dan

lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Wawasan Nusantara) dan diwujudkan dalam bentuk kesadaran seluruh masyarakat bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu “ ….membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial… “ Semboyan “ Bhineka TunggalIka “ berfungsi sebagai wawasan nasional atau wawasan nusantara, maka setiap pola piker, pola sikap dan pola tindak manusia Indonesia dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam arti keseluruhan dan berorientasi untuk terwujudnya persatuan dankesatuan.

(2). Ketahanan Nasional Ketetapan MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, Bab II bagian F, disebutkan : F. KETAHANAN NASIONAL 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selaluharus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbulbaik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional ………….

10

2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi darikondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Padal hakikatnya ketahanannasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. 3. Ketahanan nasional meliputi …………. a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yangberlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Berdasarkan pada Tap MPR. No. II/MPR/1998. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara huruf F tersebut di atas. Maka semboyan“ Bhineka TunggalIka “ disamping sebagai wawasan nusantara, tetapi juga sebagai Ketahanan Nasional, yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang di inginkan yang dapat mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

11

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan, kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Hamid Darmadi; 2012; 324). Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa“. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Kondisi bangsa Indonesia yang diinginkan dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasionalyaitu ketahanan nasional (dalam hal ini Ketahanan ideology dan ketahanan social budaya ) yaitu kemampuan keuletan bangsa Indonesia untuk : 1). Menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional ; 2). Menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; 3). Membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang.

12

Oleh karena itu maka semboyan “ BHINNEKA TUNGGAL IKA” yang arti berbeda-beda tetatapi tetap satu jua, (persatuan dan kesatuan dalam keberagaman) merupakan Ketahanan Nasioanl, yaitu

kondisi yang harus dicapai oleh bangsa

Indonesia, kondisi yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, agar pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan citacita bernegara dapat terwujud. Semboyan “BHINNEKA TUNGGAL IKA”

merupakan ketahanan nasional

(ketahan ideology dan ketahan ketahan social budaya) karena ketahanan dimaksud mengharuskan adanya kodisi masyarakat Indonesia yang mampu memelihara persatuan dan kesatuan nasional, mampu menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, serta mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang .

(3). Sesanti atau kalimat bijak Sujanto (2009: 9) menyebutkan

bahwa Sesanti “ Bhineka TunggalIka “,

Sesanti artinya kelimat bijak (wise-word) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. BhinnekaTunggal Ika adalah kalimat bijak (sesanti) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat-istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainya yang mewujud menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Sebagai kalimat bijak, Bhinneka TunggalIka memiliki kekuatan besar untuk mempersatukan perbedaan. Namun, hal ini harus didukung oleh kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia yang mampu mewujudkan kalimat bijak tersebut dalam bingkai kesatuan tanah air dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Tarmizi Taher (Syaefullah, 2007: 193)berpandangan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, memberikan pelajaran agar semua penduduk Indonesia menghayati diri mereka sebagai suatu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu tujuan nasional yaitu terciptanya sebuah masyarakat yang adil dan makmur

13

berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kalimat bijak (sesanti), Bhinneka Tunggal Ika, harus menjadi pedoman, dan pegangan, dan menjiwai setiap pola pikir, pola sikap dan pola tindak seluruh komponen masyarakat dan bangsa Indonesia, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, sehingga tujuan Negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa ini (The Founding Fathers) yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia.

(4). Multikulturalisme

Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat

kebangsaan

yang

sama

dan

mempunyai

kebanggan

untuk

mempertahankan kemajemukan tersebut (A. Rifai Harahap; 2007). Lawrence Blum , (dalam

Lubis, 2006:174), menyebutkan bahwa :

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002). MusaAsy’arie

(dalam

Mahfud,

2005:

103)

menyebutkan

bahwa

“multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat”.

14

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa

“Bhinneka Tunggal Ika” sebagai multikulturalisme adalah sebagai

pandangan, gagasan, ideology, kebijakan, penyikapan (toleransi) dan tindakan, penghargaan serta penghormatan atas budaya seseorang, dan kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas (keniscayaan) fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kearifan akan tumbuh jika seseorang membuka diri (toleransi dan penghormatan yang tinggi atas perbedaan) untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kepastian hidup yang kodrati.Kearifan dapat tumbuh baik dalam kehidupan diri sebagai individu yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yanglebih kompleks. Dengan demikian, muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan. Mahfud (2009:10) menyebutkan bahwa; padahakikatnya sejak awal para founding fathersbangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, suku dan etnis bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, maka bangsa Indonesia menganut semangat Bhinneka Tunggal Ika, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan yang menjadi obsesi rakyat kebanyakan. Untuk itu, kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah toleransi dan penghormatan atas keberagaman.

4). Implementasi Kondisi bangs Indonesia saat inimenurut MPR. RI (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; 2012; 97-98) dan PemerintahRI (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Dalam Buku I angka 2. 2. Permasalahan dan tantangan) :

15

TANTANGAN BANGSA INDONESIA MPR.RI a. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia. b. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat. c. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum. d.

Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah, sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.

e. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. f.

Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik.

PEMERINTAH. RI Politik penye-ragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”. Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (borderless-state) yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (culture shock) dan ketunggalan identitas global di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primodial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan lainnya. Konsekuensinya, bangsa ini berada di tengah pertarungan antara dua arus kebudayaan. Disatu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primodial di tengah derasnya arus globalisasi. Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan tersebut menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa.

16

g. Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengabaikan proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. h.

Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa pada masa lampau, telah menjadikan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak terlaksana. Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara menjadi berkurang.

i.

Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa.

j. Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

17

Solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia tersebut di atas demi terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Nasional : SOLUSI MENGATASI TANTANGAN BANGSA INDONESIA MPR.RI

PEMERINTAH. RI

a. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilainilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

b. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyakarat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan. c. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan. d. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia. e.

Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

f. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara. g. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9.

Memperteguh memperkuat Indonesia.

kebhinekaan dan restorasi sosial

18

dengan hukum dan perundang-undangan. h. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. i.

j.

Arah kebijakan strategis dalam rangka Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 1. Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga, melalui: a.

Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.

b. Peningkatan pemahaman tentang nilainilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; dan c.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

m. Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan perundangundangan, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produkproduk perundangan, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa.

2. Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa, melalui: a. Pengembangan kepedulian sosial;

k.Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat. l.

Pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;

b.

Pengembangan royong;

pranata

gotong-

c.

Penggalangan inisiatif komunitas untuk merencanakan dan ikut menyediakan kebutuhan komunitas mereka sendiri;

d. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; e. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa; dan f. Peningkatan kepercayaan antarwarga dan pencegahan diskriminasi. 3.

Meningkatkan Sosial, melalui:

Peran

Kelembagaan

a. Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota, untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas dan dukungan CSR; b. Pengembangan kompentensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, sebagai bentuk kepedulian sosial generasi muda dalam melayani masyarakat; dan c. Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejah-teraan sosial

19

sebagai agen kesetiakawanan sosial. 4.

Meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap lembaga penegakan hukum melalui: a. Sikap tegas terhadap segala tindakan yang melanggar hak-hak warga dan nilai kemanusiaan; dan b. Penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

5. Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal serta membentuk lembaga kebudayaan sebagai basis pembangunan budaya dan karakter bangsa Indonesia, melalui: a.

Pengembangan rumah nusantara di dalam negeri;

budaya

b.

Pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia); dan

c. Pembangunan museum dan Pusat Kesenian. 6. Meningkatkan promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, melalui: a.

Peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;

b. Pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; c. Peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; dan d.

7.

Penyelenggaran forum bidang kebudayaan.

dunia

di

Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, sehingga agama ber-fungsi dan berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, melalui: a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran tokoh agama, lembaga sosial keagamaan

20

dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan masyarakat; dan b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama. 8.

Meningkatkan kerukunan beragama, melalui:

umat

a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk mem-peroleh pemahaman agama berwawasan multikultur; b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota; c.

Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keaga-maan, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan

d. Penguatan peraturan perundangudangan mengenai kerukunan umat beragama. 9.

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, melalui: a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan d. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalah-gunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

10. Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi, melalui: a.

Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem

21

pembinaan dan olahraga secara berkelanjutan;

pengembangan terpadu dan

b. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; c. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; d. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan; e. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan f.

Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

11. Meningkatkan pembudayaan kesetiakawanan sosial dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, melalui: a. Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui: pemanfaatan data dan teknologi informasi; promosi/kampanye sosial melalui multimedia dan media sosial; sosialisasi dan diseminasi; pelatihan; serta aksi sosial; b. Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai unsur masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial; dan c.

Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha, dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan CSR.

22

Secara sederhana, fenomena memudarnya persatuan dan kesatuan bangsa ahir-ahir ini, dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” tidak dijadikan dasar untuk berfikir, bersikap dan bertindak, oleh sebagian komponen bangsa ini, antara lain ditandai dengan adanya : 1. Konflik sosial ( tawuran antar pelajar, tawuran antar sporter sepak bola, tawuran antar kampong, antar suku, antar pendukung partai politik, antar kelompok dll). 2. Produk hukum dan penegakannya yang lemah dan tidak prospektif (hukum dibuat karena permintaan bukan karena kebutuhan yang menampung seluruh aspirasi masyarakat yang berbhinneka, masih adanya aparat penegak hukum (polisi, jaksa hakim, danlembaga penegak hukum lainnya) yang tidak professional implementasi penegakan hukum. 3. Pemerintahan yang demokratis sebagai slogan belaka (masih ditemukan penyelenggara pemerintah / pemerintah daerah yang syarat dengan

KKN;

kebijakan pemerintah masih bernuansyah top down; musrenbang sebagai seremonial belaka). 4. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi , kurang adil (kurangnya keberpihakan terhadap golongan ekonomi lemah, kecil dan menengah, praktek peningkatan ekonomi masyarakat yang syarat dengan KKN). 5. Lemahnya pendidikan kewarganegaraan dan bela negara di masyarakat (akibat perkembangan iptek dan globalisasi yang tidak direspon dengan positif), masyarakat

cenderung

individualis,

materialis

dan

liberalis;

kurangnya

pendidikan dan simulasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat, prilaku pemimpim dan yang dipimpin kurang mencerminkan kebhinekaan, dan masih ditemukan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua golongan tidak merata).

23

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, langkan kongkrit yang perlu dilakukan oleh pemerintah / pemerintah daerah dan masyarakat agar semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” tetap terjaga dan terpelihara serta sebagai inspirasi dalam berpikir, bersikap dan bertindak seluruh komponen bangsa, antara lain adalah : 1. Meningkatkan

keterlibatan

seluruh

komponen

masyarakat

dalam

setiap

pengambilan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah menjadi keharusan (tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, intelektual, pengusaha, Forkopimda dll, dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan pemerintah / pemerintah daerah dan ditindaklanjutinya seluruh aspirasi dari semua yang terlibat dalam perumusan kebijakan secara proporsional). 2. Adanya pengawasan (baik lembaga pemerintah/pemerintah daerah maupun lembaga masyarakat/NGO) atas implementasi kebijakan pemerintah yang reponsif tersebut secara dini, terus menerus dan berkesinambungan serta rekomendasinya mengikat (adanya

sanksi hukum, sanksi moral dan sanksi

sosial). 3. Pendidkan

kewarganegaraan

dan

bela

Negara

secara

kontinyu

dan

berkesinambungan (sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengamalannya) diseluruh jenjang pendidikan (Paud – Perguruan Tinggi) dan seluruh lapisan masyarakat (RT/RW, Ormas, Orpol, Ormud) dan organisasi pemerintah/pemerintah daerah, serta dibudayakan lomba simulasi pengamalan nilai nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di semua starata (pendidikan dan sosial) yang didukung dengan anggaran pembinaan dari pemerintah / pemerintah daerah. 4. Peningkatan pendidikan keagaman non formal (di musholah, pondok pesantren dll) dalam rangka menunjang pendidikan karakter bangsa dan peningkatan toleransi antar ummat beragama, serta mengkikis unsur – unsur konflik SARA. 5. Peningkatan

Pelayanan

Kepemudaan

(penyadaran,pemberdayaan,

dan

pengembangan kepemimpinan,kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda – sebagai generasi penerus kepemimpinan bangsa) yang dibiayai oleh pemerintah / pemerintah daerah, yang implementasinya mulai dari tingkat yang terkecil (RT/RW, kampong, dusun,dll) – sebagaimana amanat dari UU. No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, besera peraturan pelaksananya.

24

6. Peningkatan penyelenggaraan pembauran kebangsaan (pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian

untuk

mewujudkan

kebangsaan

Indonesia

tanpa

harus

menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, – sebagaimana amanat Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah )dengan segala kewenangan dan anggaran yang dibebankan kepada pemerintah daerah. 7. Pembentukan hukum yang responsive dan penegakan hukum yang transparan, prospektif dan berkeadilan oleh semua istitusi yang mempunyai kewenangan (dalam rangka mengurangi eigenrichting dan residivis). 8. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi pengangguran, melalui pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk inkubasi kewirausahaan (prosess pembinaan, pendampingan dan pengembangan

-

sebagaimana

amanat

Permen

UMKM

No.24/Per/M.UMKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kreteria Inkubator Wirausaha) , dan bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya oleh pemerintah / pemerintah daerah. 9. Peningkatan ketauladanan bagi unsur-unsur penyelenggara pemerintah / pemerintah daerah, pimpinan ormas, orpol, tomas, tomud, tokoh adat dan tokohtokoh lainnya sebagai panutan masyarakat, yang nantinya diharapkan dapat berfungsi sebagai peredam setiap adanya unsur-unsur konflik di masyarakat. 10. Pelaksanaan

pergantian

kepemimpinan

dilaksanakan

secara demokratis,

akuntabel dan akseptabel (tidak syarat dengan KKN) sehingga dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat.

25

III. PENUTUP Semboyan “ Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang tertulis di pita putih di cengkeram kaki Burung Garuda

lambang

Negara, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia untuk bersatu padu (persatuan dan kesatuan dalam keaneka ragaman ) dalam menentang penjajahan Belanda yang menguasai dan mengeksploitasi sumberdaya yang ada di wilayah Indonesia. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman (Bhinneka Tunggal Ika) harus tetap terjaga dan terpelihara sebagai ideologi, cara pandang dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang menghadapi penjajahan dalam bentuk baru, sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta perkembang globalisasi dunia. Dunia tanpa batas, iptek yang menguasai perkembangan masyarakat, harus direspon dengan positif oleh seluruh komponen bangsa ini. Setiap sat bangsa Indonesia dapat melihat (bahkan meniru) bentuk-bentuk pelanggaran hukum / kejahatan (transaksi narkoba, seksual, teroris, anarkisme kelompok mayoritas terhadap minoritas, dll) yang dapat dilakukan dengan sekejap melalui piranti gatget dan alat

komunikasi lainnya. Begitu

juga

dengan

adanya

penetrasi dan

ilfiltrasibudaya asing ke dalam budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang semula penuh dengan budaya toleransi, gotong royong, bahu-membahu “ berat sama dipikul – ringan sama di jinjing” yang syarat dengan nilai persatuan dan kesatuan, sudah mulai terkikis, dan sudah mulai ditunjukkan adanya kecenderungan disusupi budaya barat dengan bentuk prilaku masyarakat

yang

individuali,

materialis,

liberalis,

primordialis

yang

kecenderungannya mengutamakan diri sendiri dan kelompoknya / daeahnya. Hal ini bila tidak segera diatasi akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, mulai sekarang sudah saatnya peningkatan ketahan diri, ketahan keluarga, ketahan wilayah dan muarahnya ketahan nasional dalam menghadapi bentuk-bentuk penjajahan baru pasca reformasi ini, (penjajahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya) yang apabila dibiarkan akan mengakibatkan disintegrasi bangsa dan Indonesia.

meruntukkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik

26

DAFTAR PUSTAKA Azra, A. (2002). Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas. PT. Raja GrafindoPersada. Jakarta: ……….. (2006). “Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme”. Dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas. Rineka Cipta. Jakarta: Darmadi Hamid. (2012), Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Alfabeta, Bandung Hardiman, F. B. (2002). Belajar dari Politik Multikulturalisme. Pengantar dalam Kimlicka. (2002). Kewargaan Multikultur:Teori Liberal Mengenal Hal-HakMinoritas. Terjemahan oleh Edlina Efmini Eddin dari Jurnal Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority. LP3ES. Jakarta: Kaelan, (2013), Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Paradigma, Yogyakarta. Lubis, Akhyar Yusuf. (2006). Dekonstruksi Epistemologi Modern. Pustaka Indonesia Satu. Jakarta. Mahfud, C. (2005). Pendidikan Multikultural. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. MPR (2012). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Sekjen MPR RI, Jakarta. Suparlan, Parsudi. 2002. ―Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural‖. Keynote Address Simposium III Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Syaefullah, A. (2007). Merukunkan UmatBeragama. Grafindo Khazanah Ilmu. Jakarta: Sujanto, B. (2009) Pemahaman Kembali MaknaBhineka Tunggal Ika (Persaudaraandalam kemajemukan. SagungSeto. Jakarta. Suko Wiyono,(2011). Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Wisnuwardana Press, Malang. Tilaar, H. A. R. (2007). Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia, Rineka Cipta. Jakarta. Tan, M. G. (2008). Etnis Tionghoa di Indonesia (Kumpulan tulisan). YayasanObor Indonesia. Jakarta. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. UU. No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UU. No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan . UU. No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan PP. No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan arana Kepemudaan. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di daerah. Permen KUKM. No. 24/Per/M.KUKM/2015. Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kreteria penyelenggaraan Inkubatior Wirausaha.