Hukum Pers Dan Iklan2-3

Hukum Per s dan I klan (Per temuan II) Amira Paripurna S.H.,LL.M. FH-UMJ 2009

Pe ngertia n & Ru ang Lin gkup  Pengertian Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik berbentuk tulisan, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media. Baik media cetak, elektronik, dan segala jenis media yang tersedia

PER S DA N IK LAN 

Pengertian Iklan Kata iklan (advertising) berasal dari bahasa Yunani, yang artinya kurang lebih adalah 'menggiring orang pada gagasan'. Adapun pengertian iklan secara komprehensif adalah "semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, atau jasa secara nonpersonal yang dibayar oleh sponsor tertentu..." Secara umum, iklan berwujud penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan, atau toko yang dijalankan dengan kompensasi biaya tertentu. Dengan demikian, iklan merupakan suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk atau menggiring orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan.



Pers sebagai media periklanan. Perusahaan pers dilarang memuat iklan: yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesui dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

 

Kebijakan hukum dan Etika Periklanan Freedom of commercial speech ( pengawasan dan pencegahan terhadap libel, slander, obscenity, seks, violence) Penipuan dan penyesatan konsumen



FUNGS I UT AMA PE RS  To inform : Menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar  To educate Segala informasi yg disebarluaskan dalam kerangka mendidik masyarakat.  To influence Pilar demokrasi setelah legislative,eksekutif&yudikatif. Kehadiran pers untuk mengontrol ketiga pilar demokrasi agar tidak korup&absolut.  To entertain Pers berfungsi untuk menghibur. Sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan&menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat.  To mediate Penghubung, mediator, fasilitator. Pers harus mampu menghubungkan tempat, peristiwa, orang yg satu dgn yg lain pd saat yg sama. Pers merupakan perpanjangan & perluasan manusia (the extended of man)  Pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi

PERA NAN PER S     

memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asas Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Asa s-Asa s Pe rs  Prinsip Keadilan  Prinsip Demokrasi  Prinsip Supremasi Hukum

Ha k dan Kewa jib an Pe rs KEWAJIBAN  Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.  Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembreidelan atau pelarangan penyiaran  Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi  Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak (Pasal 4 UU No. 40/1999)

HAK  Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.  Pers wajib melayani hak Jawab  Pers wajib melayani Hak Koreksi (Pasal 5 UU no.40/1999)

SEJARAH & PERK EM BAN GAN KEBEBASAN PERS DI INDO NESIA    

Masa Kolonial Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi