Hukum Pers Dan Iklan 3

HUKUM PERS DAN IKLAN (Pertemuan III) Amira Paripurna S.H.,LL.M FH UMJ 2009

Pokok Bahasan • Kebebasan Berekspresi dan Kemerdekaan Pers dalam Sistem Negara Demokrasi • Sub pokok bahasan - Demokrasi dan Pilar-pilar demokrasi - Kebebasan berekspresi dan Kemerdekaan Pers - Kebebasan berekspresi dalam aturan hukum Nasional dan Internasional - Batasan-batasan kebebasan berekspresi

Demokrasi dan Pilarpilar Demokrasi • Demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat • Kekuasaan eksekutif, Yudikatif, Legislatif merupakan pilar penyangga demokrasi • Sistem politik yang dijalankan untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama rakyat • Agar pemerintahan berjalan seimbang • Untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan rakyat

Kebebasan berekspresi dan Kemerdekaan Pers • Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu aspek HAM/hak yang melekat pada setiap individu karena kodratnya sebagai manusia. • Kemerdekaan berekspresi merupakan barometer demokrasi suatu negara • Kemerdekaan Pers adalah hak warga negara yang berdaulat, yaitu hak untuk bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak untuk memperoleh informasi (public right to know).

Jaminan Hukum Kemerdekaan Berekspresi • Nasional Pasal 28 UUD 1945 Pasal 20 dan 21 TAP MPR RI XVII/MPR/1998 tentang piagam HAM Pasal 14 UU No.39/ 1999 tentang HAM UU No.40/ 1999 tentang Pers UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

• Internasional and Regional Pasal 19 UDHR Pasal 19 ICCPR Pasal 10 ECHR Pasal 13 ACHR Pasal 9 A(frican)C(harter) HR

Jaminan Hukum Kemerdekaan Berekspresi dalam Hukum Nasional

• Pasal 28 UUD 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU” • Pasal 28 F UUD 1945 ‘Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Tap MPR no.XVII/MPR/1998 tth HAM • Pasal 14 “setiap orang bebas atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani” • Pasal 19 “setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” • Pasal 20” setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” • Pasal 21”setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” • Pasal 42 “hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi

UU HAM No. 39/1999 • Pasal 23 ayat 2 “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.

UU No.9/1998 tentang kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum

• Pasal 1 “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Jaminan Kebebasan Berekspresi dalam Norma Hukum Internasional •

• 3. 4.

5.

Pasal 19 UDHR “ Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” Pasal 19 ICCPR Everyone shall have the right to hold opinions without interference Everyone shall have to the rights to freedom of expression; this right include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and necessary; a. for respect of the rights or reputations of others; b. for the protection of national security or of public order or of public health or morals

Jaminan Kebebasan Berekspresi dalam Norma Hukum Internasional • Pasal 10 ECHR • Pasal 13 ACHR

BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI Kebebasan berekspresi bukan hal yang absolut Standar internasional HAM mengakui adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi Pembatasan harus memenuhi beberapa syarat yaitu melalui Paramater pembatasan pada pasal 19 ICCPR dalam bentuk uji-tiga rangkai (three-part test) 4. Pembatasan ditetapkan secara jelas dalam UU (provided by law) 5. Pembatasan bertujuan untuk melindungi kepentingan yang sah (for the purpose of safeguarding a legitimate interest) 6. Pembatasan tersebut benar-benar dibutuhkan (necessary) untuk melindungi kepentingan tersebut

Pembatasan kebebasan berekspresi menurut UUD 1945

• Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”