Hukum Pers Dan Iklan 6-7

Hukum Pers dan Iklan (Pertemuan 6) Amira Paripurna S.H.,LL.M. FH-UMJ 2009

Pokok Bahasan Delik Pers dalam Hukum Positif  -KUHP  -UU No. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik  -UU No 44/2008 tentang Pornografi  -UU No. 10/2008 tentang Pemilu  -UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Tujuan hukum/ pembatasan dalam kebebasan berekspresi  Agar

tidak sewenang-wenang dalam menyatakan pendapat/ menentukan bahwa dirinya tidak melampaui batas dalam menyatakan pendapat  Tidak secara sepihak/sewenang2 menyatakan dirinya sebagai pihak yang menjadi korban dari pernyataan pendapat  Tidak ada kesewenang-wenangan dalam bertindak/menindak bilamana memang terjadi pelanggaran terhadap kemerdekaan pendapat pihak lain karena pelaksanaan dari kemerdekaan menyatakan pendapat itu

Jenis dan Sifat Hukum dalam kebebasan Menyatakan Pendapat 





Restriksi preventif justisial (preventieven maatregel) tindakan pembatasan yang didasarkan oleh hukum yang dilakukan, yang telah dilaksanakan atau telah bergerak sebelum tindakan penyebaraluasan, publikasi, pemberitaan pendapat dilaksanakan. Ditemukan dalam bentuk sensor (censuur preventieven maatregel) yaitu tindakan melarang untuk menerbitkan,mempublikasikan,menyebarluaskan sebagian atau seluruh pendapat;pemberangusan atau pembreidelan;larangan untuk menerbitkan suratkabar sementara waktu dan pembatasan sumber berita Semua tindakan preventif justisial terlarang karena dipandang telah meniadakan essensi terhadap pelaksanaan kemerdekaan menyatakan pendapat atau pers yang bebas



-

-

Restriksi represif justisial (represssieven maatregel) tindakan pembatasan dalam bidang hukum yg akan dilaksanakan atau baru akan bergerak setelah tindakan penyebarluasan, publikasi, pemberitaan pendapat dilaksanakan Represif dalam ketentuan pidana : terlarang untuk melakukan tindakan hukum yang sifatnya preventiftetapi diperbolehkan dilakukan langkah represif justisial sebagai restriksi yang sah terhadap kebebasan pers. Dalam hal ini berupaperaturan pidana dengan penciptaan delik-delik pers. Represif dalam ketentuan administratif : tindakan hukum dalam bidang administrasi yang dilaksanakan setelah publikasi atau pemberitaan dilakukan dan ternyata melanggar ketentuanketentuan atau tidak sesuai dengan syarat dalam lingkup bidang administrasi.

 Tindakan -

-

represif yang menyimpang Tindakan pencampuradukan dalam arti ketentuan untuk persoalan yang berhubungan dengan perusahaan publikasi ditujukan terhadap persoalan publikasi disebut sebagai tindakan represif administratif yg menyimpang Tindakan untuk persoalan isi publikasi atau pemberitaan yang kemudian ditujukan untuk persoalan yang berhubungan dengan publikasi sebagai usaha (perusahaan publikasi)

Tindak Pidana Pers dalam KUHP No Tindakan 1. Pembocoran rahasia negara 2. Penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara 3. Penghinaan terhadap agama 4 Penawaran tindak pidana 5 Penghasutan 6 Penyerangan terhadap kesehatan mental dan kesusilaan 7 Penghinaan terhadap : nama baik dan kehormatan seseorang, presiden dan wapres, wakil negara asing, golongan 8 Pelanggaran ketertiban umum

Pasal Ps. 112, 113 Ps. 154,207 Ps. 156 a Ps. 162 Ps. 160 Ps 282, 283 Titel V,XVI Buku II Pasal 310-321, 134, 136 bis, 142, 143, 156 Ps. 519 bis, 533

Tindak Pidana Pers dalam UU ITE 

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.



Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



KETENTUAN PIDANA Pasal 45 (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tindak Pidana Pers dalam UU Pornografi 

Pasal 29 “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 40 (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. 

 Pasal

41 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.

Tindak Pidana Pers dalam UU Pemilu  Pasal

99 ayat (1) menyatakan izin penerbitan pers bisa dicabut jika berita dan wawancara serta pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu tidak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang.

Tindak Pidana Pers dalam UU KIP  Pasal

5 Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik,baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan

 Pasal

51 Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/ pidana denda paling banyak 5 juta rupiah