Hukum Bisnis Materi Kelompok 1.docx

TEORI TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM EKONOMI

Dibuat untuk memenuhi Tugas Hukum Bisnis Disusun Oleh : Kelompok 1

: - Achmad Rifqi Septianto ( 061830500932 ) - Muhammad Hendri Fatoni ( 061830500940 ) - Natasya Imelda Aurellita ( 061830500944 ) Kelas : Akuntansi 1AE Dosen Pembimbing : H. Haris Wilianto Anwar, SH., M.H

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang 2018

1

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa dan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah kami yang berjudul “ Teori Tentang Pembentukan Hukum Ekonomi ” ini. Dalam kurun waktu yang telah diberikan, Kami berupaya sebaik mungkin menyusun makalah ini. Makalah ini disusun untuk melengkapi tugas mata kuliah “ Hukum Bisnis ” dengan Dosen Pengajar Bapak H. Haris Wilianto Anwar,SH, M.H. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak selaku Dosen Pengajar yang telah memberikan pengarahan. Begitu pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Mudah-mudahan makalah yang singkat dan sederhana ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi kepentingan dan perkembangan perkuliahan. Akhir kata “ Tak Ada Gading yang Tak Retak” sehingga penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna mengingat tingkat pengetahuan penyusun yang sangat terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan makalah ini. Penyusun

Kelompok 1

2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................... 2 BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................. 4 B. Rumusan Masalah......................................................................... 5 C. Tujuan ........................................................................................... 5 BAB II : PEMBAHASAN A. Definisi dan Tujuan Hukum ......................................................... 6 B. Pengantar Umum Hukum Ekonomi ............................................. 28 C. Definisi dari Hukum ekonomi ...................................................... 31 D. Sejarah Hukum Ekonomi ............................................................ 35 E. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi ................................................ 42 BAB III : PENUTUP A. KESIMPULAN ............................................................................. 79 B. SARAN ......................................................................................... 80 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 81

3

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam melakukan berbagai aktivitas dalam ruang lingkupHukum terdapat juga aspek-aspek Ekonomi. Tak dapat dipungkiri bahwa Ekonomi adalah bagian yang berperan penting dalam berbagai pengelolaan dan penindustrian dunia Hukum. Untuk dapat dipahami tentang hukum dalam perekonomian, maka perlu untuk lebihmempelajari tentang pengertian hukum dan hukum ekonomi. Dalam kesempatan ini akan dibahas hal tersebut lewat makalah kami saat ini. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasimasih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama,ekonomi, perang atau lainnya. Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumbersumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumbersumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Namun demikian berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri - kehidupan ekonomi warganya. Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional,dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. 4

Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat,mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

B.

PERMASALAHAN Ada beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyusunan makalah ini, antara lain, yaitu : 1. Apa Definisi dan tujuan dari Hukum ? 2. Apa definisi dari hukum ekonomi ? 3. Bagaimana Sejarah hukum ekonomi ? 4. Apa saja ruang lingkup Hukum ekonomi ?

C.

TUJUAN Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini, yaitu : 1. Untuk mengetahui definisi dan tujuan Hukum 2. Untuk mengetahui definisi dari hukum ekonomi 3. Untuk mengetahui Sejarah hukum ekonomi 4. Untuk mengetahui Ruang lingkup Hukum Ekonomi

5

BAB II PEMBAHASAN 1. DEFINISI DAN TUJUAN HUKUM Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacammacam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. karena kaidah itu berisi perintah atau larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat yang memaksa yang merupakan ciri norma hukum. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hokum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Arti hukum dirumuskan bukan untuk membatasi atau memberi definisi hukum. Karena memberi definisi hukum adalah hal yang sukar sekali, seperti yang dinyatakan Van Apeldorn yang menyebut pendapat Kant, bahwa batasan tentang hukum masih senantiasa dicari dan belum didapatkan. Kesukaran ini karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, serta karena luasnya ruang lingkup hukum disamping itu sebenarnya pun diberbagai bidang. Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis. 2. Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum Nasional dan Hukum Internasional. 3. Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal. 4. Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lexnaturalis/ Hukum Alam. 5. Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu danHukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Ac ara.Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, HukumKeluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris. 6. Hukum Berdasarkan Pribadi:Hukum satu golongan, Hukum semuagolongan dan Hukum Antar golongan. 7. Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif. 8. Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.

6

Pengertian Hukum menurut Para Ahli : 1. Prof. Achmad Ali mengatakan, Hukum adalah seperangkat kaidah atauaturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh danapa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalamkehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun darisumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakattersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatukeseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. 2.

J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto mengatakan bahwa,hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah lakumanusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – Badan Resmi yang berwajib dimana pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan hukuman.

3. Aristoteles mengatakan bahwa, Hukum adalah sesuatu yang sangat berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

4. Karl Von Savigny mengatakan bahwa, Hukum adalah aturan yang tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diamdiam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat. 5. Pospisil mengatakan bahwa, Hukum adalah aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadaps etiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian.

7

6. Leon Duguit mengatakan bahwa, Hukum adalah Seluruh aturan tingkah laku anggota suatu masyarakat, dimana aturan tersebut daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan/diikuti oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika ada yang melanggar, maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap seseorang atau beberapa orang yang melakukan pelanggaran itu.

Sejarah Lahirnya Hukum Pada hakekatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut sudah barang tentu dalam pelaksanannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia, di mana hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Manusia sebagai makhluk sosial ( zoon politicoon ) tidak bisa berbuat sekehandaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Konsekwensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiapmanusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat maupun norma hukum. Sekalipun jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma-norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan :

8

1. Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikap dan melaksanakan aturanaturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut. 2. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh normanorma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri 3. Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka diciptakanlah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar terwujud ketertiban di masyarakat yang bersangkutan. Satjipto Rahardjo

( 1993 : 13 )

menyatakan, bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan, karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi,karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di

9

negara-negara lain.Konsekwensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi. Kitab undang-undang Hukum Romawi ( KUH-Romawi) diciptakan pada masa “ Caisar Yustinianus” yaitu “ Institutiones Yutinanae” yang disebut “ Corpus Juris-Civilis”. Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum. Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu : 1. Secara teoritis ( theoritische Receptie ), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian di bawa kenegaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya. 2. Secara praktis ( praktiche Receptie ) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya. 3. Secara Ilmiah ( Wetenschappetyk Receptie ), Hukum Romawi yang telah dipejari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa

10

yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen. 4. Secara Tata Hukum ( Positiefrechttelyke Receptie ), di mana setelah PerguruanPerguruan Tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing, wa;au demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut. Suatu aturan hukum adalah suatu aturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu dilanggar. Sanksi itu berarti bahwa jika aturan tidak dijalankan dan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan, seperti halnya dalam Hukum Pidana, namun bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam Hukum Acara Pidana. Begitu juga bila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan,perceraian,perbatasan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, peerjanjian jual beli dan lain sebagainya, maka akan berbicara Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan batasan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut : Volmar ( 1983 : 2 ) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh

karenanya

memberikan

perlindungan

pada

kepentingan-kepentingan

11

perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum Perdata disebut juga Hukum Sipil atau Hukum Privat Dengan demikian hukum perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka,orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Hukum Perdata memberikan norma-norma yang didasarkan atas keadilan dan kepantasan. Yang dimaksud dengan Hukum Perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana tertera dalam KUHPerdata ( BW ), KUH Dagang (W.V.K), beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan. dalam arti sempit hukum perdata adalah apa yang tertera dalam KUH Perdata saja. Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil menentukan cara, menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dijamin. Menurut Kansil ( 1993 : 85 ) Hukum Perdata Materiil yang termuat dalam KUH Perdata berlaku bagi : 1. Warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina ( Arab; India; Pakistan dan lain-lain ) untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata.

12

2. Warga Negara Indonesia pribumi untuk beberapaperbuatan hukum tertentu dalam KUH Perdata. Hukum Perdata adalah aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perseorangan tentang orang yang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seseorang lainnya. Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum apabila hubungan itu adalah hubungan yang oleh hukum diberi akibat dan akibat dan akibatnya ini ialah perseorangan yang satu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan. Sedangkan menurut Paul Scholten Hukum Perdata adalah hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari seorang yang satu terhadap seseorang lain di dalam perhubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum kekayaan sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum keluarga. Hukum Perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) itu merupakan aturan-aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum itu juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

13

Pemisahan BW dan KUHD bukanlah merupakan pembagian yang prinsip, tetapi hanya bersifat historis, yaitu setelah : 1. Kerajaan Romawi membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kodifikasi dari KAISAR JUSTINIANUS ( Corpus iuris Civilis ) dalam masyarakat lalu

mengalami

perkembangan-perkembangan

baru

dalam

perdagangan.

Kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam lapangan perdagangan menuntut adanya pemisahan aturan atau kitab undang-undang tersendiri. 2. Dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam corpus iuris civilis. Keadaan demikian dikenal juga di Perancis. Sementara itu kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh langsung dari pemerintahan Hindia Belanda. Namun kondisi masyarakat dan kebijakan politik dalam hukum perdata di Indonesia yang dikembangkan pemerintah Belanda tersebut, maka mengakibatkan terjadinya pluralisme atau kebhinnekaan dalam pelaksanaan hukum perdata di Indonesia. Hukum Perdata bagi golongan pribumi ialah semua kaidah-kaidah hukum yang menguasai suatu peristiwa hukum perdata yang di dalamnya hanya tersangkut orang golongan pribumi. Sedangkan hukum yang berlakunya adalah hukum Adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu di kalangan masyarakat. Hukum Adat ini sebagian besar masih bersifat tidak tertulis, tetapi hidup dan

14

berkembang dalam perilaku dan tindakan masyarakat. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 163 (3) IS mereka yang takluk pada peraturan-peraturan bagi golongan pribumi ialah : 1. Mereka termasuk penghuni pribumi yang tidak pindah kelain golongan 2. Mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi.

Definisi Hukum Sebagai Pegangan Hukum adalah himpunan peraturan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Unsur Unsur Hukum Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan. Dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur : 1. peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. peraturan itu diadakan oleh badan badan resmi yang berwajib 3. peraturan itu bersifat memaksa 4. sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas 5. ciri ciri hukum Berikut adalah ciri ciri hukum : 1. adanya perintah atau larangan 2. perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang 3. Sifat sifat dari hukum Tidaklah semua orang mau mentaati hukum yang berlaku dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasayrakatan itu harus dilengkap dengan unsur mengikat dan memaksa.

SUMBER-SUMBER HUKUM DAN TUJUAN HUKUM Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

15

Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaanhukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum.Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum. Kemudian dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari suduk ekonomi,sejarah, sosiologo, filsafat dan sebagainya. Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum,diketahui, dan ditaati. Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah : A. Undang-undang, keputusan bagian hukum yang dilibatkanmasyarakat dalam bentuk undang-undang. B. Kebiasaan atau hukum tak tertulis (adat) kebiasaan yang lazim dilakukan masyarakat C. Yurisprudensi (keputusan-keputusan Hakim) D. Traktat (treaty) perjanjian nasional. E. Doktrin (pendapat ahli hukum. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM SUBJEK HUKUM Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari Orang dan Badan Hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 1. Subjek Hukum Manusia (orang) Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Selain itu juga ada manusia yang tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Seperti : A. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah. B. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

16

1. Orang yang belum dewasa. 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros. 3. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin) 2. Subjek Hukum Badan Usaha Adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu : 1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya 2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: a. Badan hukum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten. b. Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi OBJEK HUKUM

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat

menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau

barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis.

Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda

dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1.

Benda Bergerak

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca 17

indera, terdiri dari benda berubah / berwujud.

2.

Benda Tidak Bergerak

Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan

kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan,

paten, dan ciptaan musik/lagu.

Benda yang bersifat tidak kebendaan

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang ( hak jamin ) yang

melekat pada kreditur yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi

kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap

suatu prestasi (perjanjian).

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting,

artinya karena berhubungan dengan 4 hal, yakni :

1. Pemilikan (Bezit)

18

Pemilikan (Bezit) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang

tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang

bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk

barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

2.

Penyerahan (Levering)

Penyerahan (Levering) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan

penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan,

sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

3.

Daluwarsa (Verjaring)

Daluwarsa (Verjaring) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal

daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda

bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal

adanya daluwarsa.

19

4. Pembebanan (Bezwaring)

Pembebanan (Bezwaring) yakni tehadap benda bergerak dilakukan pand

(gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah

hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

C. Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan) Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama. Macam-macam Pelunasan Hutang Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus : 1. Jaminan Umum Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131KUH Perdata dan pasal1132 KUH Perdata.Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang adamaupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang

20

kepadanya.Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain: a. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). b.Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. 2. Jaminan Khusus Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik,dll. 1. a. Gadai Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atassuatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanyauntuk menjamin suatu hutang.Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barangtersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barangdan biaya yang telah di keluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan. Sifatsifat Gadai yakni: A. Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang ber ujud maupunyang tidak berwujud. B. Gadai bersifat accesoir artinya merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang di maksudkan untuk menjaga jangan sampai debitur itulalai membayar hutangnya kembali. C. Objek Gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisadigadaikan baik benda bergerak ber ujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni ber ujud surat-surat piutang kepada pembawa ( aan toonder ) atas tunjuk ( aan order ) dan atas nama (op naam ) sertahak paten. D. Hak Pemegang Gadai yakni si pemegang gadai mempunyai hak selama gadai berlangsung: - Pemegang gadai berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri (eigenmachti geverkoop) hasil penjualan diambil sebagian untuk pelunasan hutang debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur penjualan barang tersebut harus dilakukan di muka umum menurut

21

-

-

-

kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan syarat-syarat yang lazim berlaku. Pemegang gadai berhak untuk mendapatkan ganti rugi berupa biaya-biaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan benda gadai. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda gadai( hak retensi) sampai ada pelunasan hutang dari debitur (jumlah hutang dan bunga). Pemegang gadai mempunyai prefensi (hak untuk di dahulukan)dari kreditur-kreditur yang lain. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim jika debitur menuntut di muka hukum supaya barang gadai di jualmenurut cara yang di tentukan oleh hakim untuk melunasi hutang dan biaya serta bunga.

B. Hipotik HIPOTIK BERDASARKAN PASAL 1162 KUH PERDATA ADALAH SUATU HAK KEBENDAAN ATAS BENDA TIDAK BERGERAK UNTUK MENGAMBIL PENGANTIAN DARI PADANYA BAGI PELUNASAN SUATU PERHUTANGAN(VERBINTENIS). SIFAT-SIFAT HIPOTIK YAKNI: 1. BERSIFAT ACCESOIR 2. MEMPUNYAI SIFAT ZAAKSGEVOLG (DROIT DESUITE), YAITU HAK HIPOTIK SENANTIASA MENGIKUTI BENDANYA DALAM TAGIHAN TANGAN SIAPA PUN BENDA TERSEBUT BERADA DALAM PASAL 1163 AYAT 2KUH PERDATA . 3. LEBIH DIDAHULUKAN PEMENUHANYA DARI PIUTANG YANG LAIN (DROIT DE PREFERENCE) BERDASARKAN PASAL 1133-1134 AYAT 2 KUH PERDATA. 4. OBYEKNYA BENDA-BENDA TETAP obyek hipotik yakni : Sebelum dikeluarkan Undang-Undang No.4 tahun 1996, "hipotik berlaku untuk benda tidak bergerak termasuk tanah namun sejak di keluarkan undangundang No.4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah berserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan berl akunya undang-undang HT maka obyek hipotik hanya meliputi hal berikut : Kapal laut dengan bobot 20m ke atas berdasarkan pasal 314 ayat 4 KUH perdata, pasal 510 dagang dan undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran sementara itu kapal berdasarkan kendaraan di bawah air, alat apung dan bangunan air tetap dan terapung,

22

Kodifikasi Hukum Kodifikasi Hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

a). Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-peraturan. b). Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan). Mengenai hukum tertulis, ada yang dikodefikasikan dan ada yang belum dikodefikasikan. Kodefikasi adalah pembukuan jenis jenis hukum tertentu dalam kitab undang undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur dari suatu kodifikasi: a. Jenis-jenis hukum tertentu b. Sistematis c. Lengkap Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh: a. Kepastian hukum b. Penyederhanaan hukum c. Kesatuan hokum

Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu :

1. Kodifikasi Terbuka, adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk modifikasi. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kehendak perkembangan hukkum itu sendiri system ini mempunyai kebaikan ialah : “ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan hukum disini diartikan sebagai peraturan.” 2. Kodifikasi Tertutup, Adalah semua hal yang menyangkut permasalahan dimasukkan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.

23

Isi dari kodifikasi tertutup diantaranya :

1. Politik hukum lama 2. Unifikasi di zaman hindia belanda (Indonesia) gagal 3. Penduduk terpecah menjadi : Penduduk bangsa eropa, Penduduk bangsa timur asing, Penduduk bangsa pribadi (Indonesia)

4. Pemikiran bangsa Indonesia terpecah-pecah, 5. Pendidikan bangsa dan Indonesia.

Norma dan Kaidah Hukum

Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan.

Menurut sifatnya kaidah hukum terbagi dua, yaitu :

1. Hukum Imperatif, merupakan kaidah hukum yang bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.

24

2. Hukum Fakultatif, merupakan hukum tidak secara apriori mengikat atau kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.

Macam-Macam Norma terdiri dari :

1. Norma Agama adalah peraturan hidup yang berisi pengertian-pengertian, perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan yang merupakan tuntunan hidup ke arah atau jalan yang benar.

2. Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati. Peraturan ini berisi suara batin yang diakui oleh sebagian orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

3. Norma Kesopanan adalah peraturan hidup yang muncul dari hubungan sosial antar individu.

4. Norma Hukum adalah peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum ini mengikat tiap warganegara dalam wilayah negara tersebut.

Tujuan Hukum Tujuan hukum menjamin kepastian hukum, ada beberapa pendapat dari para ahli hukum sebagai berikut : 1. Aristoteles Teori Etis Buku The Ethics of Aristoteles Tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan. Artinya, memberikan kepada setiap orang, apa yang menjadi haknya. Disebut teori etis karena isi hukum

25

semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.Dalam bukunya ”Rhetorica” mencetus teorinya bahwa, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. 2. .Jeremy Bentham Teori Utilitis Hukum bertujuan untuk mencapaikemanfaatan. Artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang/masyarakat. 3. Geny, mengatakan bahwa Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur keadilan adalah ”kepentingan dayaguna dan kemanfaatan”.

4. Van Apeldorn Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingankepentingan hukum manusia seperti:kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda dari pihak-pihak yang merugikan. 5. Prof Subekti S.H. Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan”, “penilaian” atau“pertimbangan” dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu nerasa “keadilan”.Dari mana asalnya Keadilan itu? Keadilan,menurut Prof.Subekti,S.H, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil. 6. Purnadi dan Soerjono Soekanto Tujuan hukum adalah kedaimaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah memenuhi rasa keadilan, membawa k emanfaatan bagi masyarakat dan harus mampu menjamin kepastian hukum.De ngan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan hukum adalah sebagai berikut : 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat; 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban; 3. Menciptakan pergaulan hidup antaranggota masyarakat; 4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat; 5. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

26

Keterkaitan Hukum dan Ekonomi Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Menurut Sunaryati Hartono, ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan sosial, hukum ekonomi tersebut mempunyai 2 aspek, yaitu; Aspek pengaturan usaha pembangunan ekonomi dan Aspek pengaturan usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata diantara seluruh lapisan masyarakat. Hukum ekonomi dibedakan menjadi 2 yaitu : Pertama, Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.Kedua, Hukum Ekonomi social, adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.

27

2. PENGANTAR UMUM HUKUM EKONOMI Pada era saat ini, istilah hukum ekonomi sudah bukan lagi merupakan sesuatu yang asing. Bahkan hukum ekonomi merupakan bidang hukum yang cukup dikenal dan sangat popular. Keberadaan bidang hukum ini dalam sistem hokum Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Berbeda dengan pada awal dikenalnya hokum ini di Indonesia yang sempat menimbulkan kontroversial, sebagai bagian dari sistem hukum. Pembidangan hukum yang membagi-bagi permasalahan hukum secara kaku ( rigid ) antara bidang hukum publik dan hukum privat telah usang. Diklasifikasikan sebagai hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata negara,hukum administrasi negara, hukum internasional (publik). Sedangkan diklasifikasikan sebagai hukum privat adalah hukum perdata, hukum dagang. Pembidangan pada masa lalu tidak mengenal adanya bidang hukum yang merupakan kombinasi keduanya, baik publik dan privat. Untuk saat ini pembidangan hukum tersebut kurang dapat diterapkan secara kaku. Terutama pada negara yang menggunakan sistem common law tidak lagi membedakan dua pembidangan hukum secara terpisah, begitu juga dengan negara yang menerapkan sistem civil kontinental mulai memadukan dua pembidangan tersebut. Dalam situasi itula hukum ekonomi muncul yang menkombinasikan dua bidang hukum baik privat dan publik. Pesatnya dinamika bidang ekonomi nasional,tidak dapat dipungkiritelah memacu pula perkembangan bidang hukum yang merupakan “rule of the game” dari kegiatan ekonomi. Berbagai perangkat hukum dibidang ekonomi sebelum ini yang berbasis kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang nota bene merupakan peninggalan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang berkiblat kepada mahzab Eropa Kontinental tidak lagi mampu mengakomodasi permasalahan dari dinamika kegiatan ekonomi yang ada. Oleh karenanya kecenderungan penyusunan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang khusus ( lexspecialist ) dibidang ekonomi tidak lagi dapat terbendung. Kekhasan yang sangat menonjol dari produk perundang-undangan yang khusus ini adalah kondisi karakteristik substansialnya dimana telah terlingkupinya seluruh aspek dari bidangbidang hukum yang selama ini dikenal yaitu hukum perdata dan hokum publik didalam sistem hukum nasional. Sehingga sebagian pakar hukum Indonesia menyatakan bahwa pembidangan hukum yang selama ini dianut yaitu pembedaan hukum privat dan hukum publik dalam sistem hukum nasional sudah dianggap tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Pada akhirnya maka pembidangan hukum seharusnya didasarkan pembidangan dari kegiatan yang terkait, misalnya untuk kegiatan dibidang kegiatan ekonomi maka bidang hukumnya adalah hokum ekonomi.( Syamsul Maarif dan B.C Rikrik Rizkiyana, 2004: 5 ).

28

Hukum ekonomi beraspek baik publik maupun privat. Hukum ekonomi Indonesia memerlukan metode penelitian dan penyajian yang interdisipliner, multidisipliner dan transnasional. Hukum ekonomi Indonesia bersifat interdisipliner karena tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hokum administrasi negara, hukum antar wewenang, hukum pidana bahkan juga tidak dapat mengabaikan hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum ekonomi Indonesia memerlukan landasan pemikiran bidang-bidang non hukum seperti filsafat, ekonomi, sosiologi, administrasi pembangunan, ilmu wilayah, ilmu lingkungan dan bahkan futurologi.(Sunaryati Hartono, 1980: 60) Secara transnasional, hukum ekonomi tidak bisa dipisahkan dalam hubungan ekonomi internasional yang melewati batas negara. Apalagi dalam era liberalisasi ekonomi global saat ini. Pembangunan Indonesia dalam kaitannya dengan hukum dan ekonomi terdapat dua pradigma. Pertama, pembangunan ekonomi berdasarkan nilai tambah (value added ) yang berorientasi pada penguasaan teknologi canggih dan industri. Kedua, pembangunan ekonomi berdasarkan keuntungan komparatif( competitive advantage ) yang berorientasi pada pasar bebas dan ekspor, berbasis kerakyatan dan sumber daya alam sendiri. Permasalahan yang harus segera dijawab adalah mengenai kesiapan Indonesia dalam memasuki era industrialisasi dan menjawab tantangan globalisasi ekonomi dalam wujud pasar bebas beserta risiko yang yaitu persaingan tajam maupun terjadinya krisis ekonomi. Aspek yang tidak kalah penting untuk dibangun dalam menyertai pembangunan ekonomi adalah pembangunan hukum ekonomi. Untuk itu perlu dikembangkan hukum ekonomi yang dapat memayungi segala tindakan ataupun praktek yang timbul ataupun yang mungkin timbul dari persaingan maupun krisis yang melingkupi. Hukum ekonomi sebagai pranata negara juga harus dikembangkan, diperbarui sedemikian rupa sehingga prospek pembangunan ekonomi dan bidang lainnya dalam perdagangan bebas maupun globalisasi ekonomi menjadi dapat diperkirakan (predictable). Hal ini juga perlu dilaksanakan agar dapat ditentukan secara tepat arah dan strategi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada nilai tambah dan keuntungan komparatif. Sri Redjeki Hartono (2000, 39) berpendapat bahwa luasnya bidang kajian hukum ekonomi membuatnya mampu mengakomodasikan dua aspek hu kum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif. Dua aspek hukum itu meliputi aspek hukum publik maupun aspek hukum perdata. Oleh karenanya hukum ekonomi dapat mengandung berbagai asas hukum yang bersumber dari kedua aspek hukum tersebut yang dapat digambarkan sebagai berikut:

29

Bagan Keterkaitan Asas-Asas Hukum Asas - Asas Hukum

Asas-Asas Hukum Perdata

Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-Asas Hukum Ekonomi Agus Brotosusilo (1994, 5) untuk saat ini pembidangan hukum dalam bidang hukum publik dan privat seperti sekarang ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena dalam kenyataaannya kini hampir tidak ada bidang kehidupan yang terlepas dari campur tangan negara. Dengan demikian untuk keperluan pengkajian ilmiah, bidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut : 1. Hukum Tata Negara. 2. Hukum Administrasi Negara. 3. Hukum Pribadi. 4. Hukum Harta Kekayaan. a. Hukum Benda. (1) Hukum Benda Tetap (2) Hukum Benda Lepas b. Hukum Perikatan. (1) Hukum Perjanjian (2) Hukum Penyelewengan Perdata. (3) Hukum Perikatan lainnya. c. Hukum Hak Imaterial 5. Hukum Keluarga. 6. Hukum Waris. 7. Hukum Pidana. Klasifikasi tersebut menurut penulis tidak memasukan Hukum Internasional, Hukum Islam, Hukum Adat yang juga memberi sumbangsih bagi pembentukan hukum ekonomi Indonesia. Masing-masing bidang hukum tersebut terdiri dari hukum ajektif ( hukumformil/ hukum acara) dan hukum substantif (materiil). Pembedaan tersebut diatas bukan merupakan pengkotak-kotakan, karena seringkali suatu sikap-tindak melibatkan lebih dari satu bidang hukum. Hal ini terjadi karena semakin banyak aspek-aspek kehidupan bersama yang diatur oleh hukum. Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai spesialisasi baru dibidang hukum. Misalnya saja dikenal adanya: hukum lingkungan, hukum kependudukan, hukum kedokteran, hukum kesehatan dan sebagainya. Seringkali bidang hukum baru tersebut tidak secara ketat

30

mengikuti pembidangan. Suatu bidang spesialisasi hukum kadang-kadang mencakup beberapa bidang tata hukum sekaligus.(Agus Brotosusilo, 1994: 5)

3. DEFINISI HUKUM EKONOMI Sebelum mengetahui apa definisi dari hukum ekonomi , kita harus mengetahui dulu apa itu Pengertian Ekonomi . Pengertian Ekonomi Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu yang mempelajari ekonomi disebut sebagai ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jadi dapat didefinisikan bahwa hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Hukum ekonomi ini merupakan kegiatan ekonomi ditinjau dari aspek hukumnya, baik dari segi hukum publik maupun hukum privat Hukum Ekonomi di berbagai Negara : 1. Sistem hukum ekonomi di belanda: membagi hukum ekonomi sebagai berikut: - Macro social-economisch recht (hukum ekonomi sosial makro): mengatur tentang keadaan ekonomi secara makro, yakni kepentingan ekonomi suatu negara (umum). - Micro social-economisch recht (hukum ekonomi sosial mikro):mengatur tentang ekonomi mikro, yaitu ekonomi perusahaan.

2. Hukum ekonomi di jerman dibuat perbedaan: - Algemeines wirtcaftrecht (hukum kepentingan umum) - Besonderes wirtcaftrecht (hukum kepentingan khusus) 3. Di itali, perancis & belgi: hukum ekonomi (droit economique) terdapat penganut faham sempit dan luas

31

A. Faham luas, hukum ekonomi itu menyangkut organisasi dan perkembangan dari kehidupan ekonomi nasional. B. Faham sempit: hukum ekonomi itu hanya menyangkut peraturan-2 yang merupakan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi tersebut. Adanya perbedaan hukum ekonomi antar negara tersebut merupakan akibat perbedaan sejarah, budaya, sosial, politik dan ekonomi yang terdapat di suatu negara. Oleh karena itu, jika kita mau memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara, perbaikilah dulu budayanya, niscaya keadaan sosial, politik dan ekonomi otomatis akan menjadi membaik Setelah mengupas tentang terminologi yang mengkaji masalah hukum dan ekonomi, baik yang dipergunakan di dalam maupun di luar negeri, perlu dijelaskan pengertian hukum ekonomi secara definitif. Untuk lebih memfokuskan apa yang dimaksud dengan hukum ekonomi, berikut ini suatu definisi dari Sunaryati Hartono yang mengemukakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek berikut. 1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan. 2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga tetap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut. Lebih lanjut, Sunaryati Hartono menyatakan, bahwa hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini. 1. Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional. 2. Hukum ekonomi sosial, yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata. Dengan martabat kemausiaan (hak asasi manusia ) manusia Indonesia. (contoh: obat-2an, kesehatan, perumahan, perburuhan, pendidikan, orang tua dan pensiun dsb). Terdapat pula pembidangan sbb: A. Hukum ekonomi nasional. B. Hukum ekonomi internasional. Dari sudut pandang lain, Rochmat Soemitro mengemukakan pendapat berbeda, di mana adanya kombinasi antara hukum publik dan hokum privat dalam satu kajian hukum yang sama. Intervensi dan ekspansi otoritas publikke dalam hukum privat semakin menguat, seperti halnya dalam hal sewa-menyewa yang telah diatur

32

dalam KUH Perdata juga memberikan restriksi-restriksi dalam hak kepemilikan rumah dan sewa-menyewa rumah pada tahun 1940, juga dalam kepemilikan tanah, dengan adanya UUPA yang membatasi kepemilikan tanah dengan klausula tanah mempunyai fungsi sosial. Instrumen hokum “gijeling ” atau penyanderaan terhadap penunggak pajak yang tidak koopertif ternyata merupakan sisi hukum publik dari segi undang-undang perpajakan ,karakter punishment berasal dari hukum pidana serta hubungan hukumnya bersifat keperdataan, yakni sebagai utang pada negara. Dengan demikian, batas antara hukum publik dan privat semakin bisa “verpublicering van het privaat recht and verprivatering van het publicrecht ”( mem”publikan” hukum privat dan mem”privat”kan hukum public ). Berdasarkan fenomena tersebut, Rochmat Soemitro memberikan definisi hukum ekonomi sebagaiberikut. Sebagai keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana saling berhadapan kepentingan masyarakat. Maka, di sini nampak jelas adanya perbedaan pendapat, yang kemudian Rochmat Soemitro mengkritisi pendapatnya Sunaryati Hartono, bahwa adanya dikhotomi/ pemisahan antara hukum ekonomi pembangunan dan hokum ekonomi sosial dipandang kurang pas, sebab kata pembangunan dapat menyesatkan, seolaholah bidang-bidang yang dimaksudkan dalam hukum ekonomi pembangunan saja yang mendukung pembangunan, padahal hukum ekonomi sosial juga ikut dalam pembangunan. Dari pengertian hukum ekonomi yang disampaikan para pakar diatas,dapat disimpulkan bahwa Pengertian Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan dan kehidupan perekonomian nasional negara, baik kaidah hokum yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur kegiatan dankehidupan perekonomian nasional Negara. Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam hal ini, hukum berfungsi membatasi dan mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Sebagai negara kesejahteraan, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat, pada umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal. Hukum formal ini pulalah yang akan mewujudkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi.

33

Dengan demikian segala kegiatan ekonomi akan diatur oleh hukum formal tersebut sebagai sarana untuk merealisir kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsa indonesia. Ada yang berpendapat bahwa hukum ekonomi hanya meliputi kaidah-kaidah hukum publik yang merupakan pengarahan pemerintah dalam kehidupan ekonomi nasional. Sebaliknya ada pandangan bahwa hukum ekonomi mencakup semua kaidah yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur kehidupan ekonomi. Selanjutnya masih terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan kedudukan hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum. Kemudian ada juga berpendapat hukum ekonomi sebagai cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan ada yang menganggap sebagai istilah pengelompokkan belaka. Dari berbagai pengertian hukum ekonomi yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut, bisa disimpulkan jika inti dari hukum ekonomi ini ialah seluruh kaidah hukum yang mempengaruhi dan mengatur segala hal yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional sebuah negara, entah kaidah hukum yang sifatnya privat, ataupun publik, secara tertulis atau pun tidak tertulis. Semua aturan ini akan mengatur berbagai kehidupan dan kegiatan perekonomian nasional negara. Munculnya hukum ekonomi ini dipicu semakin pesat nya pertumbuhan serta perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Di dalam hal ini, hukum memiliki fungsi untuk membatasi serta mengatur berbagai macam kegiatan ekonomi dengan harapan agar pembangunan perekonomian tidak mengabaikan kepentingan atau pun hak yang dimiliki olehmasyarakat

 

  

Contoh hukum ekonomi : Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau tokotoko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.

34

4. SEJARAH HUKUM EKONOMI sejarah hukum ekonomi berawal pada : SEBELUM PERANG DUNIA ke DUA MenurutVerlorent van Themaat, hukum ekonomi internasional berkembang p a d a a b a d 2 1 . K l a u s u l - k l a u s u l “most-favoured-nation” ( M F N ) t r e a t m e n t d a n “resiprositas”( t i m b a l b a l i k ) s u d a h p u l a d i k e n a l . K l a u s u l M F N p e r t a m a ya n g didasarkan pada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Burgundy pada 17 Agustus 1417. Di abad ini prinsipprinsip hukum laut turut pula member sumbangan penting sebagai cikal bakal lahirnya hukum ekonomi internasional, misalnya prinsip kebebasan berlayar (freedom navigation) dan prinsip kebebasan menangkap ikan di laut lepas. Selain itu juga ada prinsip cabotage, prinsip ini merupakan hak bagi negara pantai untuk membolehkan atau tidak, kapal asing berlayar mengangkut barang.P a d a m a s a i n i h u k u m e k o n o m i i n t e r n a s i o n a l u m u m n ya y a n g b e r u p a k l a u s u l - k l a u s u l M F N t e r t u a n g d a l a m b e n t u k p e r j a n j i a n - p e r j a n j i a n b i l a t e r a l m e n g e n a i perdagangan dan navigasi.Pada tahun 1914 gambaranya telah berubah, campur tangan negara mulai tampak.Ditandai pula dengan upaya upaya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) melakukan studi-studi ekstensif mengenai klausul-klausul MFN dan masalah-masalah perdagangan lainya. Antara lain studi terhadap klausul yang termuat pada suatu konvensi yang d i t a n d a t a n g a n i p a d a t a n g g a l 5 J u l i 1 9 8 0 m e n g e n a i p u b l i k a s i t a r i f - t a r i f c u k a i (customs tariffs).L B B j u g a m e n s p o n s o r i s t u d i - s t u d i m e n g e n a i f o r m a l i t a s - f o r m a l i t a s p a j a k (customs) d i a n t a r a t a h u n 1 9 2 3 d a n 1 9 3 6 . P r i n s i p - p r i n s i p ya n g d i b a h a s d a l a m studi studi ini kemudian menjadi landasan bagi perjanjian perjanjianekonomiinternasional setelah Perang Dunia II, misalkan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1.

2.

Pasca Perang Dunia II:

Bretton Woods System Pada waktu berlangsungnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu khususnya A m e r i k a S e r i k a t d a n I n g g r i s , memprakarsai pembentukan lembaga-lembaga e k o n o m i Internasional guna mengisi tujuan Kebijakan p e r e k o n o m i a n internasional. Tujuan itu melahirkan diselenggarakanya konferensi Bretton Woods (1944) dan pendirian InternationaL Monetary Fund (IMF) dan International Bank For Reconstuction and Development (IBRD).S e t e l a h b e r d i r i n ya P B B t a h u n 1 9 4 5 , s a l a h s a t u t i n d a k a n p e r t a m a n ya a d a l a h mempersiapkan konferensi yang bertugas merancang suatu Piagam Organisasi Perdagangan Internasional (International Trade Organization / ITO), piagam ini pun berhasil disahkan di Havana pada 1948, namun tidak berlaku karena Kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinya.Pada masa ini juga telah dirundingkan mengenai pembentukan GATT, namun k e t i k a I T O gagal, GATT kemudian dijadikan sebagai suatu

35

o r g a n i s a s i internasional yang diberlakukan dengan Protocol of Provisional Application yang ditandatangani pada 1947, dengan ini GATT merupakan perjanjian internasional yang mengikat. Namun pada kenyataanya GATT sendiri tidak memenuhi syarat s e b a g i s u a t u o r g a n i s a s i . B e g i t u p u l a d e n g a n P r o t o k o l o f P r o v o s i o n a l Application yang dalam ketentuan-ketentuanya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam GATT.Lembaga-lembaga ekonomi internasional dalam bidang uang dan perdagangan iniyaitu IMF dan IBRD serta GATT dianggap sebagai pembentuk Bretton Woods System. P a d a t a h u n 1 9 6 0 t e l a h l a h i r Organization for Economic Cooperation and Development ( O E C D ) g u n a m e n g e l o l a b a n t u a n Marshall Plan. D a l a m perkembanganya, oleh AS diperluas mencaku rekonstruksi atas eropa setelah P e r a n g D u n i a I I . D a l a m d e w a s a i n i m a l a h memainkan peran penting gunamembahas dan merumuskan p r i n s i p - p r i n s i p t i n d a k a n n e g a r a m a j u d a l a m transaksi ekonomi internasional. Keanggotaan OECD mencakup negara -negara industri seperti Jepang, negara-negara Eropa Barat, AS, Kanada, Australia danSelandia Baru. Badan-Badan lain juga telah pula diprakarsai dan dibentuk olehP B B s e h i n g g a d e w a s a i n i c u k u p b a n ya k o r g a n i s a s i e k o n o m i i n t e r n a s i o n a l m e m b e n t u k k e r a n g k a ya n g m e n j a d i l a n d a s a n d i b e n t u k n y a h u k u m e k o n o m i internasional. Dalam hal ini badan khusus yang penting adalah United Nations Conference on Trade and Development ( U N C T A D ) ya n g m e m a i n k a n p e r a n penting dalam mewakili negara-negara yang sedang berkembang.Pada mulanya Breeton Woods System ini kurang mendapat sambutan dari negara-negara Eropa Timur termasuk Uni Soviet, juga negara-negara berkembang dan miskin. Sistem ini dianggap hanya cocok untuk negara penganut pasar bebas, dan k u r a n g m e m p e r h a t i k a n kepentingan dan permasalahan Negara-negara berkembang.Banyaknya kritik, maka lahirlah UNCTAD yang berperan sebagai juru bicara demi kepentingan negara-negara berkembang. 3. Pasca Perang Dingin D i t a n d a i d e n g a n a d a n ya p e r u b a h a n p o l i t i k d a n e k o n o m i . P e r u b a h a n p o l i t i k tampak pada proses demokrasi di negara-negara Eropa Timur dan Amerika Latin.Umumnya proses kearah demokratisasi ini baru muncul apabila ada pertumbuhan basis ekonomi yang stabil, dan basis ekonomi yang demikian terbentuk manakalah u k u m ekonomi internasional dapat m e n c i p t a k a n s u a t u p a s a r t e r b u k a d a n kompetitif. Peran hukum ekonomi internasional di masa ini ditandai dengan kecenderungan-kecenderungan sbb: 1.

Semakin berperanya organisasi -organisasi i n t e r n a s i o n a l y a n g m e l a h i r k a n perjanjian - perjanjian 36

internasional guna mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi internasional 2. Seiring dengan semakin kompleksnya hubungan h u b u n g a a t a u t r a n s a k s i ekonomi internasional dewasa ini telah mengakibatkan semakin kompleksnya aturan-aturan hukum ekonomi internasional yang mengaturnya. 3. Konsekuensi lain dari semakin intensifnya transaksi t r a n s a k s i e k o n o m i internasional telah menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa perdagangan antar negara. Kecenderungan ini telah melahirkan suatu perangkat hukum ekonomi internasional mengenai penyelesaian sengketa guna mengantisipasi kecenderungankecenderunga tersebut.d . B e r k a i t a n d e n g a n k e d u d u k a n h u k u m e k o n o m i i n t e r n a s i o a n l d a l a m t a t a n a n hukum nasional di negara-negara di dunia. Fenomena yang muncul adalah negara negara mau tidak mau memaksakan diri untuk menyesuaikan hokum nasionalnya dengan aturan-aturan hukum ekonomi internasional. Sudah lama orang mengetahui adanya hubungan yang erat antara hukum dan ekonomi, akan tetapi barulah sekitar tahun 1930-an, orang mulai menggunakan kacamata hukum ekonomi atau Droit Economique , yang pada waktu itu baru mencakup peraturan-peraturan administrasi negara (droit administrative) yang membatasi kaidah-kaidah hukum perdata dan/atau hukum dagang. Pembatasan kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang oleh kaidahkaidah hukum administrasi negara, yang kemudian diberi nama hukum ekonomi itu,berpangkal pada konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), yang mewajibkan negara secara aktif menyelenggarakan kepentingan umum, dan tidak (sebagaimana menjadi pendirian paham liberal) hanya menyerahkan kepada warga negara sendiri saja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan saja. Sikap liberal itu tersimpul dalam kata bersayap yang pernah diucapkan Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson bahwa “That government which give governs east,governs best”. Akan tetapi dalam bahasa malaise atau resesi ekonomi yang melanda seluruh dunia tahun 1930-an itu, sikap yang seperti dianjurkan oleh Thomas Jefferson itutidak lagi dapat diteruskan. Maka bertindaklah negara (Prancis) melalui kaidah-kaidah administrasi negaranya untuk mengusahakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Karena sebelum tindakan administratif mulai diambil oleh pemerintah Prancis, negara itu hidup atas dasar filsafat liberal dan kebebasan bertindak para warga negaranya, maka untuk membawa keseimbangan demi kepentingan umum,khususnya demi kepentingan rakyat yang kurang mampu, diperlukan tindakan-tindakan yang membatasi kebebasan individu itu. Keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata dan hukum dagang

37

kemudian dikenal dengan nama Droit Economique Akan tetapi perjalanan sejarah hukum ekonomi tidak berhenti di sana saja. Dalam akhir tahun 1940-an (Setelah Perang Dunia Kedua) Eropa, termasuk Prancis, dihadapkan pada keharusan untuk membangun kembali perekonomiannya, yang telah hancur total oleh peperangan. Akan tetapi sumber dana untuk itu sangat terbatas, dan terutama diperoleh dari Internasional Bank of Reconstruction and Development (IBRD) berdasarkan Marshall Plan. Dengan dana yang terbatas, dan pengawasan dari IBRD terpaksalah Prancis (dan lain-lain negara di Eropa) mengadakan pembangunan berencana. Tentu saja pembangunan ekonomi yang berencana itu memerlukan peraturan-peraturan hokum yang mengarahkan kegiatan-kegiatan anggota masyarakat ( sosial engineering ) agar supaya melakukan hal-hal yang mendukung rencana pembangunan ekonomi Prancis pada waktu itu.Bertambah banyaknya kaidah-kaidah hukum di segala bidang, yang mengarahkan anggota masyarakat itulah, yang akhirnya mengubah ciri hukum ekonomi dari kaidah-kaidah hukum yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang ( DroitEconomique ) menjadi Droit de l’ Economie yaitu kaidah kaidah hukum yang berserakandi semua bidang hukum, yaitu baik dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang,tetapi juga dalam bidang hukum tata negara, hukum pidana, hukum internasional,hukum perdata internasional, hukum pajak, dan tentu saja juga dalam hukum administrasi negara. Dengan demikian kaidah-kaidah hukum ekonomi tidak hanya berubah (bertambah banyak) jumlahnya, akan tetapi juga cirinya; jadi secara kualitatif hukum ekonomi telah mengalami perubahan dalam perkembangan yang sedikitnya lebih dari setengah abad. Dari sudut ini dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi Negara yang benar-benar masih menganut paham liberalisme abad ke-19. Amerika Serikat pun(dengan Trade Commission dan wewenang yang telah diberikan kepada presiden untuk mengatur dan mengarahkan perdagangan internasional Amerika Serikat) juga sudah memiliki banyak kaidah hukum ekonomi, baik yang dapat dianggap sebagai droiteconomique, maupun kaidah-kaidah droit de l’economie. Jika pandangan kita arahkan ke negara kita sendiri, maka ternyata kaidahkaidah hukum yang membatasi hukum perdata dan hukum dagang ( droit economique )maupun kaidah-kaidah hukum yang mengarahkan masyarakat kita sesuai dengan kehendak dan tujuan pemerintah ( droit de l’economie ) bahkan sudah kita kenal dalam hukum adat dan dalam hukum abad ke-19: jadi sejauh sebelum Prancis dan lain-lain negara mulai mengadakannya. Kita ingat pada konsep hak ulayat dalam hukum adat serta Agrarische Wetgeving dan Agraris Besluit tahun 1870 yang melarang petani menanami sawah atau ladangnya dengan tanaman yang dikehendakinya sendiri, tetapi diadakan untuk mensukseskan Cultuurstelsel , yaitu penanaman tanaman keras, guna diekspor ke luar negeri.Dengan tujuan agar rakyat Indonesia jangan sampai sama sekali kehilangan tanah (adatnya), maka pada tahun

38

1875 diadakanlah apa yang dikenal dengan Vrevreemdingsverbod atau larangan pengasingan tanah adat kepada orang yang tidak tunduk pada hukum adat. Lalu lintas ekonomi pada beberapa dekade terakhir ini semakin ramai dan rumit. Lalu lintas tersebut telah menterior nasional dan serentak dengan itu membawa-serta persoalan-persoalan baru yang menuntut pemecahan-pemecahan baru.Pemecahan tersebut bisa saja sifatnya multilateral seperti yang kita lihat pada penyesuaian sengketa ekonomi internasional melalui arbitrase, pengaturan tariff bersama, bebas cukai pada kerja sama regional, atau keterikatan yang sama dalam ketentuan paten internasional. Pemecahan tersebut bisa pula bersifat bilateral seperti yang banyak terjadi antarnegara yang mengadakan perjanjian perdagangan. Indonesia sendiri mengadakan banyak perjanjian serupa, malah dengan beberapa Negara penanam modal di Indonesia, kita membuat apa yang disebut “The Multinational Investment Guarantee Agrement (MIGA)”. Pada tingkat domestik pun lalu lintas ekonomi membawa persoalan-persoalan baru yang harus dipecahkan dengan jawaban-jawaban yang baru pula. Banyak peristiwa ekonomi dan pranata ekonomi yang dulu tidak kita jumpai dan sekarang hadir di tengah kita. Atau ada lembaga baru yang berupa perkembangan evolusi berpuluh tahun seperti yang terjadi pada kontrak bagi hasil perminyakan kita (production sharingcontract). Semua ini tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum kita. Kalau pun ada ketentuan yang mengatur, maka ketentuan tersebut sangat sumir dan sering tidak bias menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang. Kasus “persaingan tidak sehat” sukar sekali diselesaikan semata-mata dengan memakai pasal 1365 Kitab Undang-undangHukum Perdata. Juga pasal 382 bisa Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) tidak bisa menyelesaikan masalah persaingan tidak sehat ini, yang di Amerika telah diatur dengan cukup memuaskan dalam Sherman Act serta Clayton Act. Ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi yang semakin kompleks ini sebagian besar karena sifat hukum yang sebetulnya konservatif. Hukum adalah polisi yang memelihara security and order Hukum itu sering sekali berubah kalau nilainilai sudah berubah. Pendapat ini tidak sepenuhnya disetujui oleh para ahli hukum yang cenderung menafsirkan hukum sebagai agent of modernitation atau seperti yang ditulisoleh Roscoe Pound law as an instrument of socialengineering. Kedua pendapat di atas punya kebenaran sendiri-sendiri. Kita di Indonesia bisa membuktikan argumentasi yang dapat membenarkan pendapat pertama, juga bisa pula dibuktikan hal yang mendukung pendapat yang kedua. Dikotomi antara pembangunan hukum di satu pihak dengan pembangunan ekonomi di lain pihak adalah tidak tepat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini yang pertumbuhan hukum dan pertumbuhan ekonominya itu saling berhubungan. Kadangkala pengaruh hukum terasa kuat, tetapi lebih sering pengaruh ekonomi lebih menentukan. Atau sering pula hukum dan ekonomi itu bertarung dulu sebelum ketahuan siapa yang bakal keluar sebagai pemenang.

39

Yang jelas suatu interaksi memang tengah terjadi dan ini bukanlah hal yang baru menurut Posner. Interaksi ini telah ada sejak lama sekali. Di Amerika interaksi yang paling intens terjadi pada bidang antitrust dan Securities regulations Sekarang hal ini malah sudah amat banyak terjadi, interaksi ini terjadi dalam banyak bidang seperti litigasi dan abritase, malah juga dalam hal-hal yang sangat pribadi seperti perceraian. Dari penelitian yang pernah dilakukan di Amerika, Posner menyimpulkan bahwa sebetulnya ahli hukum sama saja dengan ahli ekonomi, sama-sama rational maximizer Dalam bahas hukum sebetulnya kita bisa mengartikan rational maximizer ini dengan reasonable man , orang yang memiliki kemampuan untuk berbuat sesuai dengan akalsehat ( reasonableness ). Kiranya di sini soal logika menjadi masalah yang mengaitkan sifat atau hakikat dari hukum ekonomi. Posner juga sampai pada satu pendapat bahwa sering terbukti suatu sistem hukum itu mendukung efisiensi ekonomi. Pendapat ini buat kita agak meragukan sebab sering kita mendengar keluhan bahwa cukup banyak ketentuan hukum yang ditafsirkan menghambat kemajuan ekonomi tidak saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika. Hal lain yang dikemukakan Posner adalah berhasilnya ahli hukum diyakinkan agar tidak berhenti pada ketentuan normatif, tetapi mulai dengan pendekatan kuantitatif,pendekatan statistik. Tidak semua ahli hukum menerima ini, tetapi suatu usaha permulaan telah dirintis. Kiranya kita bisa bersetuju dengan Posner bahwa analisis ekonomi akan amat membantu dalam upaya kita mengadakan pembaruan hukum. Dari beberapa ahli hukum muncul kritik yang pada prinsipnya mempertanyakan sejauh mana ahli ekonomi punya otoritas untuk mempengaruhi arah perkembangan hukum. Apakah ahli ekonomi tahu tentang hukum itu sendiri? Bgaimanapun, persoalan hukum jelas tidak sama dengan persoalan ekonomi, tidak sederhana seperti persoalan rational maximizing dan efficiency Lagi pula hukum itu berurusan dengan keadilan( justice ) yang sering sekali bertentangan dengan prinsip rational maximizing dan efisiensi. Kritik-kritik ini kiranya juga hidup di Indonesia yang pada dasarnya ingin tetap mempertahankan dikotomi yang sudah tidak selayaknya kita pertahankan. Sesungguhnya suatu pembangunan yang dicita-citakan oleh UUD’45 adalah pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum tetapi justru mencangkup pembangunan politik dan pembangunan budaya. Hakikat dari kata “mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah justru mewujudkan keadilan sosial dalam segala segi. Pasal-pasal yang terbatas pada pemenuhan kebutuhan pokok ( basicneeds ) tetapi juga mengandung makna perlunya pembangunan politik, Perlunya Negara terlibat dalam mengelola kekayaan negara untuk dipergunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyat banyak. Kalau pembangunan harus ditafsirkan sebagai mencakup segala bidang maka hukum yang mengatur pembangunan itu sendiri jelas merupakan hukum segala bidang,hukum dagang, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum

40

pidana, hukum lingkungan, hukum internasional dan sebagainya. Soenaryati Hartono memang benar ketika mengatakan bahwa sifat hukum ekonomi kita adalah interdisipliner, multidisiplinerdan transnasional. Karena pada akhirnya kita harus berhubungan dengan banyak disiplin dan banyak negara. Sebagai bangsa yang tengah berkembang, kita berada, dan akan terus berada di dalam pergaulan antarbangsa. Hal lain yang memaksa kita untuk menilai pembangunan sebagai pembangunan yang terpadu, adalah karena kita berada dalam daerah pengaruh “welfare stateideology ”. Era laissez fair sebetulnya belum sepenuhnya musnah tetapi ideologi negara kesejahteraan terasa lebih menonjol. Ide negara kesejahteraan ini kelihatannya mulai dikembangkan dengan mengeluarkan beberapa ketentuan pemerataan seperti yang kita baca pada “delapan jalur pemerataan”. Pemerintah sudah mulai menyadari bahaya yang bakal timbul jika pembangunan jalan terus tanpa disertai pemerataan. Pembangunan pada prinsipnya haruslah juga memiliki perasaan keadilan ( sense of justice ). Hukum tidak lagi terbatas pada memperkuat sistem, tetapi justru mempercepat perubahannya sistem. Ahli hukum haruslah menempatkan dirinya pada kepentingan rakyat banyak,bukan sebaliknya. Dua sisi yang kelihatannya menonjol di sini adalah pertama, pembangunan itu sendiri, dan kedua, sisi pemerataan. Dua sisi ini merupakan outcome yang wajar. Inilah yang kiranya menggiring Soenaryati Hartono pada dua kategori hukum ekonomi yaitu hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Istilah “hukum ekonomi” cenderung lebih menekankan soal dalil-dalil ekonomiyang berhubungan dengan hukum penawaran dan permintaan, misalnya. Kurve Lorena dan Gini Coefficient termasuk dalam jalur ini.

41

5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Pertanyaan mendasar yang seringkali ditanyakan adalah apakah hukum ekonomi identik dengan hukum perdata dan Hukum Dagang ? Beberapa pakar hukum seperti Rochmat Soemitro, Sunaryati Hartono, dan Sumantoro berpendapat bahwa Hukum Ekonomi mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Hukum Dagang dan Hukum Perdata. Sebagai pedoman awal ditariknya Hukum Ekonomi sebagai perangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi,secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan.(Sumantoro, 1986 : 23) Ruang lingkup yang diatur Hukum Ekonomi mencakup bidang yang diatur dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Dengan demikian mencakup tidak saja Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Perdata Internasional namun juga hukum publik seperti Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Tata Negara. Ketentuan - ketentuan hukum tersebut bersifat interdisipliner,multidisipliner dan transnasional dapat dituangkan ke dalam norma atau kaidah Hukum Ekonomi. Lebih lanjut Sumantoro mengkategorikan Hukum Ekonomi secara makro sebagai berikut :(Sumantoro, 1986 : 24) 1. Hukum Ekonomi yang mengatur sektor fisik seperti bidang Pertanian Pertambangan dan Industri. 2. Hukum Ekonomi yang mengatur kegiatan nonfisik seperti dibidang perdagangan, jasa-jasa, bangunan,konsultan, kontraktor, paten, merek. 3. Hukum Ekonomi yang mengatur penyelenggaraan sarana dan fasilitas usaha seperti di bidang perpajakan,penyelesaian sengketa (Arbitrase) perburuhan, izinkerja dan lain-lain Daoed Joesef misalnya, melihat kehadiran Hukum Ekonomi sebagai bentuk peraturan dan ketentuan umum yang bertitik tolak dari kekuasaan negara/pemerintah terhadap kebebasan pihak swasta dan masyarakat umumnya. Hal tersebut dicerminkan dalam 3 (tiga) macam hubungan yang masing-masing diatur oleh berbagai macam peraturan perundang-undangan yaitu :

a. Hubungan Negara dengan perusahaan. b. Hubungan Negara dengan Masyarakat c. Hubungan Negara dengan Dunia luar. Daoed Joesoef juga menganggap bahwa Hukum Dagang, Hukum perdata,Hukum perdata Internasional dan Hukum Ekonomi Internasional, tercakup dalam pengertian Hukum Ekonomi. Dalam pandangan Daoed Joesoef ternyata pula telah dapat ditemukan aspek-aspek transasional dalam kegiatan perekonomian nasional, yaitu misalnya peraturan-peraturan General Agreement on Tariff and Trade (GATT),

42

Associationof South East Asian Nations (ASEAN), International Monetary Fund (IMF),dan lain-lain. Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa Hukum Ekonomi merupakan penjabaran dari Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial:(Sumantoro, 1986 : 17) 1. Hukum Ekonomi Pembangunan : menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.Lebih lanjut Hukum Ekonomi Pembangunan dapat dibagi lagi dalam masalah : a. Tanah. b. Bentuk-bentuk usaha. c. Penanaman Modal. d. Kredit dan bantual luar negeri. e. Perkreditan dalam negeri/Perbankan. f. Paten, merek, dantransfer know how . g. Asuransih. Ekspor-Impor. i. Pertambangan. j. Perburuhan. k. Perumahan. l.Pengangkutan m. Perjanjian Internasional 2. Hukum Ekonomi Sosial : menyangkut pengaturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata sesuai dengan martabat manusia Indonesia.Lebih lanjut Hukum Ekonomi Sosial mencakup : a. Obat-Obatan b. Kesehatan dan Keluarga. c. Perumahan. d. Bencana alam. e. Transmigrasi. f. Pertanian. g. Bentuk-bentuk perumahan rakyat. h. Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil. i. Perburuhan. j. Pendidikan. k. Penderita cacat l. Orang-orang terlantar. m. Orang tua dan pension. Melihat berbagai pembagian atau klasifikasi dari Hukum Ekonomi tersebut, nampak bidang-bidang baru yang belum dimasukkan dalam pembagian tersebut :

43

1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right Law )yang lebih luas dari paten, merek dan transfer know how. 2. Hukum Persaingan Usaha (Competition Law ). 3. Hukum Perlindungan Konsumen (Consumer Protection Law ). 4. Hukum Pasar Modal (Stock Exchange Law ) 5. Hukum Penanaman Modal (Investmen Law ). 6. Hukum Perdagangan Melalui Elektronik (E-Commerce Law ). 7. Hukum Komputer. (Computer Law ) 8. Hukum Olah Raga (Sport Law ) Melihat ketidaklengkapan tersebut maka menurut Zudan ArifFakrulloh dan H. Hadi Wuryan, bidang cakupan yang diatur dalam Hukum Ekonomi disempurnakan meliputi antara lain :(Zudan Arif Fakrulloh, 1997 : 2) 1. Penanaman Modal Asing. 2. Alih Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual. 3. Hukum Perindustrian. 4. Kegiatan Perusahaan Multinasional. 5. Keagenan dan distributor. 6. Pasar Modal dan lembaga pembiayaan 7. Kegiatan pertambangan 8. Kegiatan badan-badan usaha. 9. Real Estate 10. Hukum Perusahaan. 11. Hukum Perbankan dan surat berharga. 12. Hukum ketenagakerjaan 13. Hukum Asuransi 14. Hukum Pajak. Menanggapi pembagian Hukum Ekonomi tersebut, terlihat beberapa bidang atau kegiatan Hukum Ekonomi yang sebelumnya tidak dicakup dalam hasil laporan penelitian Sunaryati Hartono, yaitu adanya penambahan mengenai : 1. Alih Teknologi 2. Hak Kekayaan Intelektual, paten, tidak sekedar merek dan transfer know how dalam klasifikasi menurut Sunaryati Hartono. 3. Hukum Perindustrian. 4. Kegiatan Perusahaan Multinasional disendirikan. Pada Sunaryati Hartono kegiatan MNc dijadikan satu dengan Penanaman Modal Asing 5. Keagenan dan distributor. 6. Pasar Modal dan lembaga pembiayaan 7. Kegiatan pertambangan 8. Kegiatan badan-badan usaha. 9. Real Estate. Pada Sunaryati Hartono disebut Perumahan.

44

10. Hukum Perusahaan. 11. Surat berharga. 12. Hukum Asuransi 13. Hukum Pajak. Namun menurut penulis, penyempurnaan pembagian Hukum Ekonomi tersebut dalam beberapa hal merancukan dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, dan Hukum Administrasi Negara, yaitu mengenai : 1. Surat berharga. 2. Hukum Asuransi 3. Hukum Pajak.

Selain itu dalam penyempurnaan pembagian Hukum Ekonomi tersebut terasa masih belum lengkap untuk aktivitas ekonomi saat ini, yaitu belum mencakup : 1. Hukum Persaingan Usaha ( Competition Law ). 2. Hukum Perlindungan Konsumen ( Consumer Protection Law ). 3. Hukum Perdagangan Melalui Elektronik ( E-Commerce Law ). 4. Hukum Komputer. ( Computer Law ) 5. Hukum Olah Raga ( Sport Law ) Menurut Rochmat Soemitro, Hukum Ekonomi berkembang karena ikut campurnya pemerintah dalam soal kepentingan pribadi. Dengan demikian hak-hak dan kepentingan individu dibatasi demi kepentingan umum. Dalam hal ini pemerintah memasuki ranah dalam Hukum Perdata dengan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Rochmat Soemitro mengartikan Hukum Ekonomi sebagai keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan masyarakat saling berhadapan. Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak Hukum Ekonomi sebagian berada pada Hukum Perdata dan sebagian lagi berada pada Hukum Publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama. Lebih lanjut ruang lingkup Hukum Ekonomi menurut Rochmat Soemitro didasarkan pada klasifikasi International Standard of Industrial Clasification sehingga diperoleh pembagian sebagai berikut : 1. Hukum Ekonomi Pertanian atau Agraria, yang didalamnya termasuk normanorma mengenai pertanian,perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 2. Hukum Ekonomi Pertambangan. 3. Hukum Ekonomi Industri, Industri Pengolahan. 4. Hukum Ekonomi Bangunan.

45

5. Hukum Ekonomi Perdagangan dimana termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata. 6. Hukum Ekonomi Prasarana termasuk gas, listrik, air dan jalan. 7. Hukum Ekonomi Jasa-Jasa yaitu jasa-jasa masyarakat seperti profesi dokter, advokat, jasa seperti pembantu rumah tangga, jasa usaha seperti makelar, komisioner dan sebagainya. 8. Hukum Ekonomi Angkutan. 9. Hukum Ekonomi Pemerintahan termasuk juga Pertahanan dan Keamanan (Hankam) dan lain-lain. Menurut Daoed Yoesoef, pembagian Hukum Ekonomi juga dapat dilakukan menurut klasifikasi lain seperti : 1. Hukum Ekonomi Produksi. 2. Hukum Ekonomi Konsumsi. 3. Hukum Ekonomi Distribusi. 4. Hukum Ekonomi Keuangan. Melihat kenyataan yang ada maka perlu untuk dilakukan reformasi atau pembaharuan dan perubahan yang mendasar dalam Hukum Ekonomi. Dorongan kearah reformasi ini terutama disebabkan oleh dua hal : 1. Meningkatnya laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia, yang pada gilirannya menuntut tersedianya perangkat peraturan hokum ekonomi yang lebih lengkap, progresif dan lebih canggih sifatnya.Beberapa contoh yang dapat disebutkan adalah pengaturantentang alih teknologi, pasar modal, leasing, factoring, modalventura, perseroan dan lain-lain. 2. Meningkatnya laju perdagangan internasional dalam wujud kegiatan ekspor impor. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa kita harus selalu berhadapan dengan konvensi-konvensi internasional di bidang perdagangan. Apabila kita hendak mengadakan reformasi dalam hukum ekonomi, maka permasalahan pokok yang harus kita sadari adalah adanya prinsip bahwa pembaharuan itu harus dilakukandengan memperhatikan asas bahwa hukum adalah suatu sistem yang konsisten. Dengan adanya pemahaman hukum sebagai suatu sistemini, maka kita akan mudah memahami apabila ada interelasi antara bidangbidang pengaturannya, ada keterkaitan antara pasal-pasaldari bidang hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain.Sementara ini banyak pendapat yang sementara ini beranggapan bahwa hukum selalu tertinggal dari setiap gejala social yang baru.Secara sepintas tampaknya anggapan ini memang ada benarnya.Haruslah dipahami bahwa hukum mengabdi kepada keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian dalam mewujudkan cita hukum tersebut, hukum tidak dapat begitu saja melakukan pengaturan-pengaturan ataupun membuat suatu peraturan secara terburu-buru terhadap suatu gejala social tertentu. Jadi hukum harus mengamati secara cermat, melakukan pertimbangan –pertimbangan sehingga produk hukum dapat komprehensif dan tidak cepat usang. Dengan demikian dapat

46

digambarkan hukum sebagai pengawal suatu gejala social tertentu yang kemudian memberikan bentuk melalui undang-undang atau peraturan lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, istilah yang biasadigunakan adalah Hukum Perdata atau Hukum Dagang. Dalam perkembangannya, banyak sekali hubungan hukum atau permasalahan hukum yang tidak dapat dipecahkan oleh kedua sistem hukum tersebut ataupun sistem-sistem hukum lainnya. Seperti kasus yang ditimbulkan akibat aktivitas penanaman modal asing, kasusyang terkait dengan hak kekayaan intelektual atau perlindungan konsumen dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh sistem-sistem hukum yang ada. Sebagai contoh terhadap permasalahan penanaman modal asing, ketentuan hukum yang memungkinkan untuk diterapkan pada kasus tersebut adalah ketentuan Hukum Perdata pasal 1360 BW tentang perbuatanmelawan hukum. Selain sulit diterapkan karena tidak mudahnya pembuktian, pengaturannya bersifat umum, sangat sumir, kurang jelas dan tegas karena tidak mengatur secara terinci. Oleh karenaketidak mampuan sistem hukum yang ada tersebut maka muncul lah hukum ekonomi dengan karakteristik khas, yaitu: 1. Mencakup hukum publik dan hukum privat. 2. Cakupan lebih luas dari HukumPerdata dan HukumDagang. 3. Merupakan perpaduan hukum perdata, hukum pidana,hukum dagang, hukum internasional, hukum administrasi negara, hukum tata negara. 4. Bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transnasional. 5. Mengatur secara terinci. Tugas Utama Hukum Ekonomi Sebagaimana hukum pada umumnya, tugas utama hukum ekonomi adalah: A. Membentuk dan menyediakan pranata hukum serta sarana bagi peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi nasional. B. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi perlindungan kepentingan warga masyarakat yang secara ekonomis, politis, fisik dan intelektual berada pada posisi lemah. C. Membentuk pranata dan sarana hukum bagi peningkatan kesejahteraan manusia atau warga negara Indonesia sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. D. Membuat dan menerapkan sanksi-sanksi terhadapperbuatan-perbuatan yang menghalangi atau menghambat pembangunan sosial ekonomi. E. Membentuk pranata dan sarana hukum untuk membantu terwujudnya suatu Tata Ekonomi Internasional Baru yang lebih adil.

47

Asas-Asas Hukum Ekonomi Dalam mengkaji hukum ekonomi Indonesia, asas-asas yang harus dijadikan pedoman dapat diklasifikasi sebagai berikut: 1. Asas Manfaat. 2. Asas Keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan. 3. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. 4. Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan. 5. Asas usaha bersama atau kekeluargaan 6. Asas demokrasi ekonomi. 7. Asas membangun tanpa merusak lingkungan. Sebagaimana bidang-bidang hukum lain, kaidah-kaidah hukum ekonomi secara umum dapat dikelompokkan ke dalam : 1. Kaidah hukum yang bersifat administratif : Kaidah hukum yang bersifat administratif berupa ketentuan – ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaidah hukum administrasi dibuat oleh aparatur administrasi negara atau pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan hokum memaksa. Oleh karena dibuat eksekutif, maka yang termasuk dalam kategori ini adalah peraturan yang bentuk formalnya di bawah Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Surat Keputusan Menteri atau pejabat lain setingkat menteri, Surat Keputusan Dirjen dan sebagainya. Unsur paksaan dalam pemberlakuan kaidah hokum ekonomi yang bersifat administratif ini dimaksudkan agar ketentuan atau persyaratan yang diatur oleh ketentuan tersebut ditaati atau dipatuhi oleh publik, khususnya oleh para pelaku ekonomi. Akibat adanya unsur paksaan maka sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar berupa sanksi administrative seperti pencabutan ijin usaha, pembatalan status hukum, penutupan usaha dan sebagainya. 2. Kaidah yang bersifat substantif atau materiel : Kaidah yang bersifat substantif atau materiel berupa ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh aparat legislatif, yudikatif dan eksekutif baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri mengenai aspek-aspek material atau substansial dari aktivitas transaksi ekonomi.Kaidah hukum substantif ini ada yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, adapula yang hanya mengatur. Ada dua macam kekuatan hukum dari kaidah substantif hokum ekonomi ini, tidak lain disebabkan oleh berbedanya fungsi dan tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah itu sendiri. Apabila fungsinya hanya sekedar memberikan pengarahan atau pengaturan bagi para pelaku ekonomi, maka kekuatan hukum dari kaidah hukum hanyalah ‘mengatur’ ( regelend recht ).Artinya ketentuanketentuan dalam kaidah hukum tersebut dapat disimpangi oleh para pelaku ekonomi sepanjang mereka sepakat untuk itu, dan kesepakatan tersebut

48

tercermin dari transaksi antar mereka. Peraturan jenis ini hanya berfungsi sebagai pedoman. Oleh karena itu tidak ada sanksi hukumnya apabila pelaku hukum ekonomi tidak mentaatinya. Tujuan dari kaidah hukum ini adalah memberi rambu-rambu atau batasan-batasan yang mempertegas aturan main bagi para pelaku ekonomi. Sebaliknya, apabila fungsi dari kaidah substantif hukum ekonomi adalah untuk membina dan menjaga konsistensi pelaksanaan sistem ekonomi nasional serta akurasi kebijakan politik ekonomi pemerintah,maka kaidah tersebut diberi kekuatan hukum memaksa. Dalam arti ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam kaidah hukum tersebut tidak boleh disimpangi atau diabaikan oleh para pelaku ekonomi. Dengan demikian pelaku ekonomi harus tunduk dan terikat pada norma-norma hukum tersebut dengan sanksi hukum yang tegas apabila mereka melanggar. Sanksi tersebut berupa : -

Sanksi perdata : misalnya pembayaran ganti rugi. Sanksi pidana : misalnya hukuman kurungan atau denda Sanksi administratif: misalnya pembatalan perjanjian, pencabutan ijin usaha. Tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah substantif hukum ekonomi dengan kekuatan memaksa adalah tercapainya ketertiban pelaksanaan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan berlandaskan pada keadilan dan kepastian hukum. Hukum positif Indonesia telah memberi dasar keberadaan hukum ekonomi , yaitu dalam: 1. Pasal 33, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. 2. Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 3. Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 4. Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) 5. Undang-Undang 6. Ketentuan-ketentuan lain Adapun dasar hukum dari hukum ekonomi menurut Sunaryati Hartono ditemukan setelah peraturan-peraturan disistimatisasikan menurut : a. Sejarah perkembangan hukum bidang yang bersangkutan di Indonesia. b. Falsafah Indonesia yang melatarbelakangi bidang hukum tersebut. c. Kebijaksanaan pemerintah di bidang itu, dan d. Pelaksanaan daripada kebijaksanaan pemerintah di bidang yang bersangkutan. Pendekatan Hukum Ekonomi Mengingat sifat dari hukum ekonomi adalah lintas dari sektoral dan nasional, maka pendekatannya adalah interdisiplin dan transnasional. Menggunakan interdisiplin karena menurut Prof Sunaryati Hartono, hukum ekonomi tidak hanya menyangkut kaedah hukum perdata tetapi juga hukum Administrasi Negara, hukum antar wewenang hukum pidana termasuk hukum privat dan hukum publik

49

internasional. Selain itu, juga diperlukan disiplin bidang non hukum, antara lain: filsafat, sosiologi, planologi, dan futurologi. Hukum ekonomi bersifat transasional, sebab tidak hanya ditinjau dan dibentuk secara intern nasional seperti hukum dagang, melainkan memerlukan pendekatan transnasional, yang memandang kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri dalam konteks dengan peristiwa dan perkembangan yang terjadi di dunia internasional. Menurut Schrans hukum ekonomi dapat dilakukan dengan 2 cara pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif : 1. Pendekatan kuantitatif, yakni hukum ekonomi dan keuangan meliputi sebuah kaedah hukum publik dan perdata, yang secara khusus bertujuan untuk mengatur segala kegiatan perekonomian nasional. 2. Pendekatan kualitatif dimana hukum ekonomi dapat bersifat menentukan dan mengarahkan kaedah-kaedah hukum ekonomi menuju kepada realisasi suatu tujuan ekonomi yang telah ditetukan sebelumnya. Ciri-ciri pendekatan kualitatif menurut Schrans antara lain: A. Dalam hukum ekonomi batas-batas antara hukum public dengan hukum privat menjadi kabur B. Hukum ekonomi bersifat lebih kolektivitis dari pada hukum dagang C. Hukum ekonomi merupakan suatu bidang yang mengubah tata hukum maupun tata ekonomi D. Hukum ekonomi menimbulkan kebutuhan akan usaha-usaha perlindungan hukum yang baru E. Hukum ekonomi mengubah nilai-nilai sosial, ekonomi dan keadilan yang dahulu berlaku baik dalam masyarakat ekonomi maupun bidang hukum. Menurut J. Limpens, pendekatan kualitatif tidak saja menyangkut kaedah-kaedah hukum yang langsung berkaitan dengan kehidupan ekonomi tetapi juga kaedahkaedah yang secara tidak langsung menyangkut kehidupan perekonomian, seperti hukum pidana, keluarga dan waris. Dengan metoden ini ada 3 hal yang hendak dicapai, yakni: 1. Bagaimana tujuan ekonomi dapat dicapai secara optimal dengan kaedah hukum. 2. Bagaimana kaeadah hukum dapat membuat persyaratan/norma yang tidak bertentangan dengan tujuan ekonomi 3. Bagaimana syarat dan norma ekonomi dapat dipenuhi secara bersama-sama.

Sementara pendekatan kuantitatif menurut J. Limpens adalah 1. hukum ekonomi sebagai kaedah hukum pemaksa dan membatasi kebebasan ekonomi; 2. hukum ekonomi dilihat sebagai perluasan hukum dagang, misalnya perusahaan, penanaman modal, perdagangan dan sebagainya,

50

3. hukum ekonomi dilihat sebagai peraturan yang menyangkut perusahaan, yang meliputi peraturan perdata dan publik, misalnya perusahaan asuransi. Sumber Hukum Dan Asas Hukum Ekonomi Secara filosofi, kaedah hukum yang berlaku atau bakal berlaku adalah relavan dengan jiwa dan semangat pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945. Kecuali itu, ajaran yang dinilai relavan adalah a tool social engeering (Roscoe Pound) hukum memiliki fungsi untuk membawa dan merubah masyarakat ke suatu bentuk yang diinginkan, serta konsepwelvaart staat (Negara kesejahteraan) yang dicita-citakan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kaedah-kaedah hukum yang digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan-peraturan dan bidang hukum ekonomi nasional, antara lain adalah: 1. Pasal 23 UUD 1945, mengenai keuangan 2. Pasal 27 ayat (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 3. Pasal 31 ayat (1) tentang hak warga Negara mendapatkan pengajaran 4. Pasal 33 tentang demokrasi ekonomi 5. Pasal 34 mengenai fakir miskin dan anak terlantar. Kaedah-kaedah dalam UUD 1945 ini harus dilaksanakan atau dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan dan hukum ekonomi nasional. Kedudukan hukum ekonomi dalam tata hukum nasional, hukum ekonomi adalah bagian dari hukum Pembangunan development dan atau hukum sektoral.Sebagai hukum pembangunan artinya hukum ekonomi mencangkup seluruh kaedah yang harus menunjang pembangunan.Sementara sebagai kegiatan sektoral pembangunan seperti dijabarkan dalam GBHN dan Repelita. Asas hukum menjadi urgen untuk mempelajari suatu kaedah hukum, karena kaedah hukum itu lahir dilatarbelakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu.Itulah yang dinamakan asas hukum dengan demikian asas hukum ini merupakan dasar bagi terbentuknya suatu kaedah hukum, sebaliknya kaedah hukum itu harus dapat dikembalikan kepada asas hukum.

Deregulasi dan Sifat Kaedah Hukum Ekonomi Deregulasi diartikan sebagai kegiatan atau proses penghapusan dan peraturan. Deregulasi bertujuan untuk menghapus hambatan-hambatan yang menggangu kegiatan ekonomi dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi agar pelaku usaha dapat dengan bebas mengembangkan usaha yang dikelolanya. Dengan demikian deregulasi adalah pengaturan kembali kebijakan pemerintah dengan cara menyederhanakan prosedur dan perizinan yag menyangkut bidang pembangunan tertentu.

51

Menurut Amirizal, pengertian deregulasi mencangkup dua aspek : 1. Aspek debirokratisasi, adalah upaya penyederahanaan prosedur dan perizinan, agar dapat memberikan kemudahan bagi dunia usaha yang melakukan investasi atau memutas roda kegiatan ekonomi nasional. 2. Mencangkup berbagai pertimbangan kedalam, antara lain menyangkut penyederhanaan dan mengurangi jenis perizinan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Selanjutnya, dalam konteks kegiatan dunia usaha, apa urgensinya dilakukannya deregulasi, menurut Savas ada empat alasan untuk melakukan deregulasi tersebut, yakni: 1. Alasan Pragmatis adalah untuk mendorong sektor negara yang lebih baik. 2. Alasan ideologi adalah mengurangi peranan sektor negara yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat. 3. Alasan komersial, tujuannya alah agar lebih banyak kegiatan ekonomi di serahkan kepada pihak swasta, selama ini pemerintah melalui BUMD melakukan dominasi terhadap sektor-sektor usaha tertentu, sehingga terkesan monopoli. 4. Alasan populis, masyarakat diberi kebebasan yang lebih besar untuk mengurus dirinya, mengidentifikasikan kebutuhannya dan memenuhi sendiri kebutuhannya. Secara garis besar ada dua sifat dari kaedah hukum ekonomi, yakni kaedah yang bersifat administrasif dan substantive/materil.Kaedah bersifat administrative adalah ketentuan hukum administrasi negara yang menyangkut aspek procedural dari aktivitas transaksi ekonomi.Sedangkan kaedah bersifat substantive/materil adalah ketentuan hukum yang dibuat oleh legislatif, eksekutif, dan yudikatif, mengenai aspek materil dan aktivitas dan transaksi ekonomi.Ketentuan ini yang bersifat memaksa dan mengatur. Berkaitan dengan hal tersebut, Prof. Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi merupakan penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, sehingga menurut beliau hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek, yaitu : 1. aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi. 2. aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral dan interdisipliner karena hukum ekonomi tidak tidak hanya bersifat hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan hukum administrasi negara, hukum antar wewenang, hukum pidana, termasuk juga hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Hukum ekonomi Indonesia juga juga memerlukan landasar pemikiran dari bidang non hukum seperti filsafat, sosiologi, administrasi pembangunan, dan dari ilmu ekonomi sendiri. 52

Menurut Prof. DR. Abdul Manan, hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Hukum dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung dan diatur dengan hukum dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat. Aspek Hukum Ekonomi. Aspek hukum ekonomi meliputi semua yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah : 1. pelaku dari kegiatan ekonomi, yang jelas mempengaruhi kejadian dalam kegiatan ekonomi. 2. komoditas ekonomi, yang merupakan awal dari suatu kegiatan ekonomi. 3. aspek-aspek lain yang mempengaruhi hukum ekonomi, seperti kurs mata uang, kondisi politik, hukum, dan lain-lain. Asas Hukum Ekonomi. Hukum ekonomi Indonesia menganut asas : Asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas manfaat. Asas demokrasi Pancasila. Asas adil dan merata. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Asas hukum. Asas kemandirian. Asas keuangan. Asas ilmu pengetahuan. Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat. 11. Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 12. Asas kemandirian yang berwawasan kenegaraan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dasar hukum ekonomi Indonesia : a) UUD 1945 b) Tap MPR c) Undang-Undang d) Peraturan Pemerintah e) Keputusan Presiden f) Sk Menteri g) Peraturan Daerah Dengan demikian, dalam era globalisasi membuat dunia menjadi satu sehingga batas – batas Negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Oleh 53

karena itu, pertimbangan tentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar – dasar hukum ekonomi. Hukum ekonomi dalam era sekarang ini memiliki fungsi memfasilitasi kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk kesjahteraan masyarakat, sedangkan hubungan hukum dalam hal ini adalah hukum pidana terhadap aktivitas ekonomi adalah bagaimana hukum pidana dalam hal ekonomi tersebut menjadi hal yang berfungsi mencegah perilaku penyimpangan dalam bidang ekonomi yang merugikan masyarakat dan bangsa dalam pelaksanaan globalisasi ekonomi. Sehingga dengan hukum pidana dalam hal ekonomi ini mencegah semua tindakan atau aktivitas yang merugikan masyarakat, karena saat ini masyarakat lebih memperhatikan dan lebih takut akan hukum pidana sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan yang menyimpang. Diharapkan dengan adanya hukum yang mengatur kegiatan ekonomi maka akan didapatkan kegiatan ekonomi yang tidak menyimpang dan tetap memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa. Hubungan hukum dan ekonomi pada era sekarang ini bisa dibilang sangat penting karena hukum dapat dijadikan sebagai kontrol alam semua tindakan ekonomi yang berlangsung di Negara ini. Karena tanpa kontrol hukum yang jelas, kegiatan ekonomi dapat dijadikan suatu kegiatan yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sebagai pelaku ekonomi dan juga merugikan negara Ciri-ciri Hukum Ekonomi 1. Berlaku jika keadaan yang lain tetap (Cateris Paribus) Sedangkan keadaan tersebut adalah : - Pendapatan konsumen tetap - Selera konsumen tetap - Harga barang lain tetap - Ekspektasi tentang harga tetap - Tidak ada barang pengganti/substitusi) 2. Berlaku secara relative (tidak secara mutlak. 3. Bersifat tendens ekonomi: Hukum ekonomi berlaku jika ada gejala menuju apa yang dinyatakan dalam hukum ekonomi tersebut. Hubungan dalam hukum ekonomi ada dua macam, yaitu: 1.

Hubungan kausal (sebab akibat)

2.

Hubungan fungsional /Inerdependence (saling mempengaruhi)

Karakteristik hukum ekonomi A. Mencakup hukum publik dan hukum privat B. Cakupan lebih luas dari hukum perdata dan hukum dagang C. Merupakan perpaduan hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum internasinal, hukum administrasi negara, hukum tata Negara

54

D. Bersifat interdisipliner, multidisipliner dan transnasional E. Mengatur secara terinci.

klasifikasi hukum ekonomi Klasifikasi Hukum Ekonomi adalah hukum hak kekayaan intelektual (haki), hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum pasar modal, hukum perusahaan multinasional, hukum lembaga pembiayaan. Terdapat dua jenis pengklasifikasian hukum eknomi di Indonesia, yakni hukum ekonoomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Yang dimaksud dengan hukum ekonomi pembangunan adalah pengaturan mengenai hukum yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara peningkatan dan pengembangan kehidupan perekonomian di Indonesia secara nasional atau menyeluruh, sedangkan yang dimaksud dengan hukum ekonomi sosial adalah pengaturan mengenai bagaimana hasil pembangunan ekonomi nasional dapat dibagi secara adil dan merata sesuai dengan niai-nilai kemanusiaan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum eknomi Indonesia merupakan keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan perekonomian di Indonesia. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang cukup sederhana dan cukup mudah dipahami. Oleh karena hukum ekonomi merupakan bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia serta berperan sangat besar dalam pengaturan kegiatan perekonomian di Indonesia sebagai sesuatu yang sifatnya sangat fundamental, maka pengaturan mengenai hukum ekonoomi sesungguhnya dapat dengan mudah kita temui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah Hukum Ekonomi di Indonesia Rencana-rencana Pembangunan Lima Tahun telah menjadi penyebab utama timbulnya kaidah kaidah Hukum Ekonomi Indonesia. Selain itu kaidah-kaidah hukum yang baru ini untuk sebagaian besar tidak lagi berpegang pada asas Hukum Perdata maupun Publik yang konvensional. Akan tetapi dengan timbulnya kebutuhankebutuhan baru timbullah pula kaidah-kaidah baru dan pranata-pranata baru, yang sulit sekali dikategorikan ke dalam sistem Hukum Perdata maupun sistem Hukum publik yang konvensional. Sebagai contoh misalnya dapat disebut pranata/lembaga Hukum Kuasa Pertambangan, yang sekalipun bukan merupakan zakelijkrecht dapat juga dialihkan kepada orang lain, walaupun sebagai pengecualian dan atas dasar kebijaksanaan.Contoh lain adalah Persero, yang pada satu pihak (ke luar) dianggap sebagai PerseroanTerbatas Swasta, akan tetapi di lain pihak (ke dalam) terikat pada kebijaksanaan pemerintah dengan segala akibat yang menguntungkan maupun merugikan Persero tersebut. Selain itu pengawasan pemerintah, dengan diangkatnya direktur jenderal departemen - departemen yang bersangkutan sebagai komisaris Persero dan pegawai-pegawai negeri sebagai pengurus maupun pegawai Persero.

55

Begitu pula Surat-surat Keputusan Bersama Menteri merupakan cara baru yang tidak dikenal dalam HukumTata Usaha Negara yang tradisional. Hal-hal tersebut, menjadikan peraturan dan pranata Hukum Ekonomi menyimpang dari asas-asas Hukum Perdata, Hukum Dagang, atau Hukum Publik yang konvensional. Oleh karena itu banyak sekali timbul pranata - pranata hukum sui generis. Dibidang hukum ekonomi, perkembangan dalam 30 tahun terakhir tanpa disadari telah mengarahkah hukum menuju unifikasi hukum, sekalipun unifikasi itu masih jauh dari sempurna. Sejalan dengan unifikasi tersebut perkembangan hukum telah mengubah corak dan sistem hukum yang benar-benar didasarkan pada UUD 1945 danPancasila sebagai norma dasar ( Grundnorm ) dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu dalam konteks hukum ekonomi dan pembangunan ekonomi menurut Sunaryati Hartono guna mewujudkan cita-cita yang diharapkan diperlukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Adanya kesepakatan secara nasional tentang paradigma sistem ekonomi nasional seperti apa yang harus kita bangun, sesuai dengan kententuan konstitusi-konstitusi kita, khususnyaPembukaan dan pasal 33 dan 34 juncto pasal 27 dan 28 UUD1045 yang telah 4 (empat) kali di amandemen; 2. Adanya interaksi, pengertian ( understanding ) dan kerjasama yang baik antarapara ahli di bidang ekonomi termasuk para pengusaha dan pengambil keputusan dibidang hukum (eksekutif, legislatif dan yudikatif); 3. Adanya kesadaran bahwa bukan saja hukum yang harus tunduk padatuntutantuntutan ekonomi , seperti di masa Orde Baru, sehingga segala asas hokum harus minggir demi pencapaian tujuan di bidang ekonomi tetapi sebaliknya juga,bahwa untuk mendapat tujuan pembangunan ekonomi , maka langkahlangkah dibidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur ( channel ) hukum ,sehingga terjalin sinergi antara bidang hokum dan ekonomi ; Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia : Sejarah perekonomian dunia, memperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang mendesak di dunia karena masalah ekonomi. Contohnya pada tahun 1930 dunia mengalami masalah pengangguran di kalangan tenaga kerja dan sumber daya lainnya, begitu juga tahun 1940 dunia mengalami masalah merealokasikan sumber daya yang langka dengan cepat antara kebutuhan perang dengan kebutuhan sipil. Tahun 1950 terjadi masalah inflasi, tahun 1960 terjadi kemunduran pertumbuhan ekonomi, tahun 1970 dan awal tahun 1980 terjadi kasus biaya energi yang meningkat (harga minyak yang meningkat sepuluh kali dibandingkan dekade sebelumnya) (Lipsey, et. al. 1991), memasuki akhir tahun 2008 sampai dengan saat ini krisis finansial global yang dimulai di Amerika Serikat sejak 2007 yang dipicu macetnya kredit perumahan (subprime mortgage) juga telah menimbulkan permasalahan yang mendunia.

56

Dampak yang dirasakan Indonesia antara lain karena perekonomian dunia melemah sehingga pasar ekspor bagi produk Indonesia menjadi sangat menurun, nilai tukar rupiah terdepresiasi sehingga hutang luar negeri pemerintah maupun swasta menjadi beban yang cukup berat. Sejarah Indonesia dalam kurun waktu yang panjang sebagai negara jajahan bangsa asing karena alasan ekonomi bahwa Indonesia merupakan sumber hasil bumi yang sangat penting bagi dunia juga mempelihatkan bahwa masalah ekonomi adalah masalah yang penting bagi suatu negara. Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa persoalan-persoalan ekonomi selalu muncul dari penggunaan sumberdaya yang langka untuk memuaskan keinginan manusia yang tak terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Akibat kelangkaan, maka terjadi perebutan untuk menguasai sumberdaya yang langka tersebut. Perebutan menjadi penguasa atas sumber daya yang langka bisa menimbulkan persengketaan antar pelaku ekonomi bahkan bisa memicu perang baik antar daerah maupun antar negara. Permasalahan ekonomi ini perlu diatur agar pemanfaatan sumber daya yang terbatas dapat berjalan dengan baik dengan prinsip-prinsip keadilan. Hukum ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengatasi berbagi persoalan tersebut. Pemanfaatan sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya suatu perangkat hukum yang dapat mengatur agar semua pihak yang berkepentingan mendapat perlakuan yang adil (win-win solution) dan agar tidak terjadi perselisihan diantara pelaku ekonomi. Fungsi hukum salah satunya adalah mengatur kehidupan manusia bermasyarakat di dalam berbagai aspek. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya benturan kepentingan diantara manusia yang berinteraksi. Agar tidak terjadi perselisihan maka harus ada kesepakatan bersama diantara mereka. Kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap kelompok sosial atau suatu bangsa berbeda-beda tergantung kesepakatan yang berlaku pada kelompok sosial atau bangsa tersebut. Hukum tertinggi yang mengatur mengenai perekonomian di Indonesia terdapat dalam pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan (2) Cabang–cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

57

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Tujuan suatu bangsa salah satunya adalah mensejahterakan rakyatnya. Seperti tujuan Negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan negara tersebut disebutkan memajukan kesejahteraan umum. Jadi perekonomian nasional ini ditujukan bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.Dari pasal 33 tersebut bahwa perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan-lah yang diamanatkan UUD kita. Koperasi adalah salah satu bentuk dari amanat pasal 33 ayat 1. Tujuan koperasi adalah untuk kesejahteraan anggotanya. Di Indonesia sendiri telah banyak berdiri koperasi-koperasi. Namun koperasi-koperasi yang ada masih banyak yang dihadapkan oleh permasalahan masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi dalam koperasi, dalam PP No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 dalam lampiran Pasal (6) Bab 20 mengenai Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa koperasi yang aktif hanya 76% dari total jumlah yang ada. Dan hanya 48% dari koperasi yang aktif tersebut yang menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Selain itu disebutkan juga tertinggalnya kinerja Koperasi dan kurang baiknya citra koperasi karena banyak koperasi terbentuk tanpa didasari oleh kepentingan bersama dan prinsip kesukarelaan para anggotanya, sehingga kehilangan jati diri koperasi yang otonom dan swadaya. Banyak koperasi yang tidak profesional menggunakan teknologi dan kaidah-kaidah ekonomi modern sebagaimana layaknya badan usaha. Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menguasai cabangcabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan juga bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah salah satu dari pelaksanaan pasal tersebut dimana terdapat PT. Pertamina, PT. Aneka Tambang, PT Pertani, PT Pupuk Kaltim, PT Pertani dan lain-lain. Dalam era privatisasi yang pada mulanya dilakukan untuk efisiensi dan terbukanya modal asing yang masuk ke Indonesia perlu diwaspadai agar jangan sampai cabang- cabang produksi yang penting dan kekayaan alam yang ada di Indonesia menjadi milik asing dan hanya memperoleh sedikit keuntungan atau royalti dan jangan sampai Indonesia hanya sebagai penonton di negeri sendiri. Peranan hukum disini adalah untuk

58

melindungi kepentingan negara perlu dibuat agar dapat terwujud bangsa yang sejahtera dan menjadi tuan di negeri sendiri. Hukum Ekonomi Indonesia juga harus mampu memegang amanat UUD 1945 (amandemen) pasal 27 ayat (2) yang berisi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara juga memiliki kewajiban untuk mensejahteraan rakyatnya, sehingga perekonomian harus dapat mensejahterakan seluruh rakyat, sementara fakir miskin dan anak yang terlantar juga perlu dipelihara oleh Negara. Negara perlu membuat iklim yang kondusif bagi usaha dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diberdayakan. Sementara yang memang tidak dapat berdaya seperti orang sakit, cacat perlu diberi jaminan sosial (Pasal 34 UUD 1945). Tugas negara ini dalam kondisi sekarang tidaklah mudah dimana kemampuan keuangan pemerintah sendiri juga terbatas. Konsep perekonomian yang baik perlu dilaksanakan. Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global sehingga Indonesia pun tidak terlepas dari hukum internasional termasuk yang menyangkut ekonomi. Tetapi walaupun demikian, kita juga harus bersikap kritis dan memperjuangkan hak bagi kesejahteraan Negara kita, karena tidak semua kebijakan ekonomi tersebut dapat diterapkan dan kalaupun diterapkan harus ada penyesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sehingga dalam pengaturan hukum ekonominya harus mempertimbangkan hal tersebut. Di era orde baru kita pernah mencoba mengatur Negara ini menggunakan sistem sentralisasi atau terpusat. Semua kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah pusat. Diakui dengan sistem ini perekonomian kita sempat berjaya dengan swasembada beras, namun di sisi lain terjadi kesenjangan antara pusat-pusat ekonomi dengan daerah-daerah yang terpencil dan kurangnya pemerataan pembangunan. Sistem pemerintahan Indonesia dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945 (amandemen) juga diatur mengenai desentralisasi yang didalamnya termuat juga desentralisasi bidang ekonomi. Pasal tersebut berisi : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (3) Pemeritahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang angota-angotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

59

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (7) Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota atau antara propinsi, kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang Pasal 18B: (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang Pada pasal 18A ayat (2) sangat jelas menunjukkan bahwa masalah pemanfaatan sumberdaya juga diatur dalam undang-undang ini.Tujuan utama desentralisasi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan urusan/fungsi/tanggung jawab pemerintahan untuk penyediaan pelayanan masyarakat lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah yang baik akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beberapa contoh sukses ditunjukkan dalam Koran Tempo, Senin, 22 Desember 2008, sejumlah kepala daerah di negeri ini dapat mengembangkan kreativitasnya dalam memajukan daerahnya. Peran pimpinan daerah dalam mendorong terciptanya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sangatlah penting. Kriteria yang dipilih Tempo untuk menyeleksi para calon tokoh pimpinan daerah adalah dalam sektor pelayanan pubik, transparansi dan keramahan pada dunia usaha setempat. Hal ini dilakukan Tempo karena dianggap masih banyak anggapan miring tentang otonomi daerah sebagai desentralisasi korupsi dan munculnya raja-raja kecil. Sebanyak 61 kasus kepala daerah menjadi tersangka dan kemudian menjadi terpidana akibat praktek yang salah dalam menjalankan otonomi dan presepsi mengenai otonomi daerah.

60

Pemerintahan di daerah harus berhati-hati dalam membuat regulasi ataupun perangkat hukum yang menyangkut perekonomian daerahnya, agar tidak terjadi salah presepsi tentang otonomi ekonomi daerah. Peranan pemerintah pusat juga harus lebih ketat dalam mengawasi jalannya otonomi daerah agar tujuan nasional dapat berjalan sebagai mana mestinya. Keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap pertumbuhan koperasi, usaha kecil dan menengah daerah diharapkan mampu mengurangi jurang antara masyarakat mapan dan marjinal, karena dengan pertumbuhan koperasi, usaha kecil dan menengah akan mengurangi ketergantungan masyarakat akan import dan memperluas lapangan pekerjaan. Sehingga akan mengurangi beban pemerintah dan diharapkan daerah mampu mandiri mengatasi kesulitan didaerahnya sesuai dengan sumberdaya yang ada didaerah tersebut. Pemerintahan daerah juga harus menjaga agar otonomi daerah adalah bukan mengatur daerah dengan kacamata kedaerahannya tetapi lebih melihat bahwa negara kita mempunyai tujuan bersama yang mulia seperti yang tercantum dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemerintahan daerah juga tidak boleh semena-mena menyombongkan diri apabila berhasil, tetapi juga mau membantu daerah lain, minimal dengan menularkan informasi tentang keberhasilan mereka terhadap daerah lain. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan perumusan dan sosialisasi mengenai batasan-batasan dan sanksi hukum yang jelas bagi pelaku ekonomi baik tingkat pusat maupun daerah, yang kemudian ditetapkan menjadi peraturan atau kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal sosialisasi, pemerintah perlu juga melibatkan media massa ataupun membentuk kader-kader yang siap memberikan informasi mengenai keberadaan peraturan maupun kebijakan tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan penghargaan kepada tokoh, pimpinan atau masyarakat yang melakukan perubahan posistif terhadap perkembangan ekonomi daerahnya, diharapkan kegiatan ini memacu munculnya tokoh-tokoh yang peduli terhadap keberhasilan daerah untuk mencapai kesejahteraan. Aspek hukum yang mengatur perekonomian Indonesia sudah diamanatkan dalam UUD 1945 yang sudah empat kali diamandemen, namun baru tahun 1982 ada sebuah penelitian yang dilakukan mengenai Hukum Ekonomi Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Universitas Padjajaran Bandung yang di pimpin oleh DR. C.F.G Sunaryati Hartono, S.H, yang diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul Hukum Ekonomi Indonesia. Dalam buku tersebut Hukum Ekonomi Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu Hukum Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Sosial (Soedijana, Yohanes, Setyardi, 2008). Hukum Ekonomi Pembangunan adalah pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana. Hukum Ekonomi Pembangunan meliputi bidang-bidang pertanahan, bentuk-bentuk usaha, penanaman modal asing, kredit dan bantuan luar negeri, perkreditan dalam negeri perbankan,

61

paten, asuransi, impor ekspor, pertambangan, perburuhan, perumahan, pengangkutan dan perjanjian internasional. Hukum Ekonomi Sosial adalah pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata). Hukum Ekonomi Sosial meliputi bidang obat-obatan, kesehatan dan keluarga berencana, perumahan, bencana alam, transmigrasi, pertanian, bentuk-bentuk perusahaan rakyat, bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil, perburuhan, pendidikan, penderita cacat, orangorang miskin dan orang tua serta pensiunan (Soedijana, Yohanes, Setyardi, 2008). Sejarah Hukum Ekonomi Indonesia juga pernah menganut sistem ekonomi Pancasila, yang menurut Emil Salim menpunyai ciri-ciri sebagai berikut : A. Sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan B. Berprinsip keselarasan, karena Indonesia menganut paham demokrasi ekonomi dengan azas perikehidupan keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat C. Kerakyatan, artinya sistem ekonomi ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak D. Kemanusiaan, maksudnya sistem ekonomi yang memungkinkan pengembangan unsur kemanusiaan Apakah hukum diperlukan dalam mengelola perekonomian negara? Masih banyak masyarakat yang bertanya demikian karena terkadang hukum lebih banyak dianggap sebagai faktor penghambat daripada sebagai faktor yang melandasi ekonomi. Walaupun demikian sudah seharusnya ada hukum yang mengatur dan mengelola perekonomian negara, karena pada dasarnya hukum mempunyai beberapa peranan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Peranan hukum (Soedijana, Yohanes, Setyardi, 2008) tersebut antara lain adalah : A. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan B. Hukum sebagai sarana pembangunan C. Hukum sebagai sarana penegak keadilan D. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat Dari beberapa syarat tentang hukum yang ditulis dalam Bab (2), hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia yang patut dipertimbangkan yaitu : A. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila dan UUD 1945 B. Bahwa kaidah-kaidah hukum nasional kita harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kesukuan dan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional C. Bahwa sistem hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional itu sendiri, sehingga

62

secara kontinyu dapat mempersiapkan pembangunan dan pembaharuan masyarakat di masa berikutnya Setelah pemerintah daerah dan kota membuat perangkat hukum, yang menjadi tugas selanjutnya adalah perlunya sosialisasi dalam penerapan hukum ekonomi di daerah dan kota. Sosialisasi ini bertujuan agar setiap pelaku ekonomi daerah dan kota mengetahui batasan-batasan hukum dan sanksi hukum dengan jelas. Peran pemerintah daerah juga diperlukan dalam peningkatan perekonomoian Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Boediono di Jakarta, Kompas, Rabu (19/12), selama ini kontribusi pemerintah daerah (pemda) masih minim. Lebih lanjut Boediono mengatakan, masih ada beberapa rencana tindak yang belum tuntas dalam paket kebijakan ekonomi, baik dalam kebijakan perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, usaha mikro-kecil-menengah (UMKM), maupun kebijakan sektor keuangan. Oleh karena itu, masih diperlukan paket kebijakan lanjutan yang akan dikeluarkan pada tahun 2008. “Inti pokoknya, paket itu merupakan alat mengoordinasi kebijakan dan mengarahkan peta jalan selama dua tahun ke depan (2008-2009). Nanti, apakah matriks itu dipayungi inpres (instruksi presiden) atau apa, tidak jadi masalah,” ujar Boediono (sekarang Wakil Presiden RI). Ketua Tim Pengawas Pencapaian Paket Kebijakan Ekonomi Jannes Hutagalung pada era Menko Perekonomian Boediono mengatakan, fungsi pemda akan diperbanyak dalam pelaksanaan rencana tindak paket kebijakan ekonomi 2008. Itu disebabkan sebagian besar pelaksanaan programnya ada di daerah. “Misalnya, program UMKM. Untuk sektor ini, kami akan lebih meningkatkan kerja sama dengan pemda,” kata Jannes. Sebenarnya, ujar Jannes, dalam paket kebijakan ekonomi terdahulu sudah diatur tentang penunjukan pejabat di kabupaten dan kota untuk membantu tugas pengawasan yang dibentuk Menko Perekonomian. Namun, belum semua kabupaten dan kota melaksanakannya. Boediono menambahkan, “Harapan kami kalau ada pejabat yang ditugaskan di setiap kabupaten, kami bisa berkomunikasi dengan baik.” Pemerintah memastikan paket kebijakan ekonomi yang sudah digulirkan sejak tahun 2006 akan berubah wujud, terutama dalam bentuk legalitasnya. Hal itu dimungkinkan karena paket kebijakan ekonomi tersebut tidak akan ditertibkan dalam bentuk inpres, tetapi produk hukum lain yang lebih kuat. Aspek yang tercakup antara lain adalah perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi sektor keuangan, dan UMKM. Keberadaan rencana tindak dalam paket kebijakan akan memudahkan pengawasan oleh masyarakat. Kebijakan paket kebijakan ekonomi terdahulu diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM (Kompas, 19 Desember 2008). Perbandingan dengan Sistem Hukum Ekonomi Dengan yang lain Pembagian, istilah maupun isi atau materi hukum ekonomi Indonesia ternyataberbeda dengan pembagian, istilah dan isi hukum ekonomi di negara-negara

63

lain. Hal tersebut disebabkan hukum ekonomi sangat terikat pada sejarah hukum dari tiap-tiap negara. Mulder dan van Duk membedakan antara macro social economisch recht dan micro sociaal economish recht (A. Muhler, 1972:41)] Di Jerman dibuat perbedaan antar Allgemeines Wirtschaftsrecht dan Besonderes Wirtschaftsrecht Di Italia, Perancis dan Belgia terdapat penganut faham sempit dan faham luas dari hukum ekonomi. Menurut faham luas, hukum ekonomi menyangkut organisasi dan perkembangan-perkembangan dari kehidupan ekonomi nasional.Sedangkan menurut faham sempit, Droit Economique itu hanya menyangkut peraturan-peraturan yang merupakan campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi.Bahkan seorang ahli hukum ekonomi Perancis, Gerard Farjat dalam bukunya DroitEconomique dari Droit de L’economie , berdasarkan suatu studi perbandingan hukum juga membuat perbedaan antara hukum ekonomi di negaranegara Perancis, Jerman,Italia, Inggris, Amerika dan hukum ekonomi negara-negara sosialis seperti Rusia,Polandia, Cekoslovakia. Dengan demikian adanya perbedaan hukum ekonomi antar negara merupakan akibat perbedaan sejarah, sosial, budaya, politik dan ekonomi yang terdapat di suatu negara. Di bidang ekonomi diakui pemikiran tentang masalah-masalah ekonomi yang melekat pada usaha pembangunan ekonomi yang berencana di suatu Negara berkembang harus didekati secara berbeda dari pada berdasarkan teori-teori dan pemikiran perkembangan ekonomi di negara industri maju, yang ekonominya di masa lampau tumbuh tanpa direncanakan secara sadar. Hal ini menimbulkan suatu bidang ilmu ekonomi yang baru yang dinamakan ekonomi pembangunan ( Development Economics ). Disamping itu pembangunan administrasi di negara-negara berkembang menggunakan suatu rencana pembangunan yang tertentu menimbulkan masalah-masalah yang lain yang harus didekati secara berbeda. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum publik di bidang ekonomi yang merupakan penyimpangan-penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum dagang yang konvensional dan merupakan kaidah-kaidah hukum perdata itulah yang dikenal sebagai SocialEconomisch Recht Belanda atau Droit Economique Perancis. karakter atau sifat pembahasan kita ini yakni pembahasan tentang peraturan perundangan yang mempunyai obyek pembangunan ekonomi negaraadalah masih dalam sistim pembahasan ilmiah dalam kerangka keilmuan hokum khususnya mengenai dogmatika hukum. Peraturan perundangan yang merupakan hukum positif disoroti secara tajam dengan kesadaran bahwa kehidupan masyarakat ini tidak akan dapat berjalan bilamana tidak terdapat aturan hukum baik dalam artian yang abstrak sebagai pedoman tingkah laku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya maupun dalam artian yang aktif dimana institusi hukum berperandalam kehidupan masyarakat. Hukum abstrak tersebut haruslah dinyatakan ataudiwujudkan dalam bentuk lembaga hukum terpenting seperti undangundang,pengadilan dan pemerintahan. Dengan demikian bilamana nantinya kita membahastindakan alat negara atau pemerintah dalam mengurus perekonomian negara makatidak dapat tidak sebenarnya

64

kita membicarakan fungsi hukum itu sendiri sebagai dinyatakan oleh Thomas Aquinas dalam Lord Lloyd of Hamestead (1985:151) bahwafungsi hukum adalah untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia. Pembicaraan tentang fungsi hukum ini meskipun mempunyai nuansa pembangunan ekonomi yang modern yang sangat kompleks adalah tetap dalam kerangka keilmuan hukum karena tujuannya masih tetap sama yakni mengatur kesejahteraan umat manusia. Bila mana nanti ditemukan kegiatan manusia atau pelaku ekonomi dalam suatu proses interaksi dengan sesamanya yang melawan tujuan inti dari bermasyarakat yakni kesejahteraan seluruh umat manusia walaupun itu belum diatur dalam hukum positif maka dapat ditentukan oleh hakim bahwa tindakan itu pada hakekatnya bersifat a social bahkan a moral sehingga dapat ditentukan sebagai tindakan melawan hukum. Disini berlaku azas ius curianovit dimana hakim harus menemukan hukum untuk memberikan keadilan bagi kesejahteraan umat manusia. Masih banyak sarjana hukum menanyakan apa gunanya mempelajari aspek pembangunan ekonomi dan menganggapnya itu hanya persoalan imperik saja yang tidak penting dalam keilmuan hukum. Pertanyaan ini entah menyembunyikan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk mempelajari ilmu ekonomi entah timbul dari sikap ignorant bahwa seolah-olah hukum dapat dipelajari terlepas dari obyeknya yakni kegiatan manusia dalam bidang ekonomi. Tidak disadari bahwa justru kegiatan mencapai kesejahteraan ekonomi ini merupakan kegiatan terpenting dalam hidup manusia yang harus diatur oleh hukum karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas sehingga rawan konflik.

Keterkaitan Hukum Ekonomi dan Hukum Administrasi Negara Pada pembahasan sebelumnya selintas diungkat kaitan sejarah hukum ekonomi dan hukum adminstrasi. Berikut ini ada baiknya bila dibahas juga tentang Hukum Administrasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi karena Hukum Administrasi adalah bagian dari peraturan perundangan yang berlaku dan langsung menyentuh kegiatan perekonomian disuatu negara. Peraturan Menteri,Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat-pejabat eksekutif lainnya yang berwenang adalah peraturan yang merupakan hukum positif yang bersifat publik dan langsung mengatur kegiatan ekonomi. Sebagaimana diketahui terdapat 2 (dua) macam Keputusan Tata Usaha Negara yang penting yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dan KeputusanTata Usaha Negara yang bersifat khusus personal final dan memberikan akibat hukumyang bersifat langsung. Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk umum adalah yang berupa Peraturan Menteri dan pejabat lainnya yang berwenang. Peraturan ini bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang sehingga sifatnya sama dengan peraturan perundangan lainnya. Sedangkan Keputusan Tata Usaha yang bersifat khusus adalah ditujukan kepada seseorang tertentu atau suatu badan hukum tertentu antara lain berupa ketetapan-ketetapan khusus (pemberian

65

status hukum tertentu misalnya sebagai pemborong usaha, sebagai pengelola tempat usaha dan lain-lain)atau pemberian izin tertentu (izin usaha, izin penggunaan tanah Pemda, izin mengemudi, izin trayek pengangkutan, izin penyaluran limbah, dan izinizinlainnya).(Gunarto Suhardi, 2002: 6) Termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha yang bersifat khusus ini adalah kegiatan ekonomi riil yang sedang berjalan. Melalui berbagai izin inilah senyatanya ekonomi diatur baik dalam bidang industri atau produksi, bidang perdagangan, bidang transportasi bahkan dalam bidang konsumsi. Dengan kata lain keseluruhan gerak kehidupan ekonomi negara sangat bergantung pada baik buruknya atau tepat tidak nya peranan hukum administrasi ini. Selanjutnya De Haan dalam P.M. Hadjon (1994:5) membedakan Hukum Administrasi tersebut dalam 3 (tiga) fungsi yakni fungsi normatif, fungsi instrumental dan fungsi jaminan yang masing-masing mempunyai karakter sebagai berikut: 1. Fungsi normatif diwujudkan dalam peraturan perundangan yang merupakan hokum positif, yang juga bersifat hukum publik dalam arti mengikat siapa saja. Karak terhukumnya sama dengan peraturan perundangan lainya yang ditetapkan oleh fihak legislatif dan diumumkan berdasarkan wilayah berlakunya apakah pusat ataukah daerah. Sifat normatifnya juga ditandai dengan fungsinya sebagai pedoman tingkahlaku yang bersifat melarang, memberikan petunjuk, dan memberikan pedoman tentang sanksi terhadap pelanggaran. Jadi dalam hal ini kekuasaan negara yang dilakukan oleh pihak penguasa atau Pemerintah dilaksanakan melalui norma-norma hukum yang jelas yang juga mengikat fihak Pemerintah sendiri. 2. Fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan Pemerintah dalam melaksanakan fungsi atau kekuasaan memerintah. Den Haan (1986:241)memberikan contoh tentang perencanaan dalam artian bestuurinstrument sebagaiberikut: - Perencanaan merupakan figure hukum yang mempunyai dampak luas baik langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat. - Perencanaan Pemerintah merupakan sebuah struktur terprogram yang bisa berisikan prognosa (informatif dan indikatif), berupa pengambilan kebijaksanaan (bersifat normatif), sedangkan yang bersifat opersional dan normatif dapat berupa pengadaan perlengkapan, perjanjian - perjanjian, keputusan serta peraturan-peraturan. - Program itu sendiri seringkali berupa suatu rangkaian peraturan perundangan yang sistematis yang ditetapkan baik oleh legislatif maupun oleh Lembaga Tata Usaha Negara. 3. Fungsi jaminan terhadap kesewenangan penguasa untuk itu perlu diperhatikan dasar kewenangan penguasa itu sendiri yang dapat kita simpulkan dari pendapa tP.M, Hadjon (1994:7) sebagai berikut: Adanya kewenangan yang dapat berasal dari:

66

B. Atribusi kewenangan yang umumnya berdasarkan pembagian kekuasaan Negara berdasarkan Undang Undang Dasar. C. Delegasi kewenangan yang berasal dari perlimpahan berdasar suatu peraturan perundangan, tanggung jawab beralih, beralih kembali bila ada pencabutanperaturan perundangan. D. Mandat beralih sementara, tanggung jawab pada pemberi mandat dan pemberimandat berwenang campur tangan. 4. Prosedur dibangun sesuai azas negara hukum, transparan dan demokratis. 5. Substansi tindakan apakah sewenang-wenang, melanggar kepatutan, melanggar kepentingan umum atau tidak. Dalam uraian selanjutnya akan kita lihat apakah dalam prakteknya berbagai fungsi hukum administrasi ini dijalankan dengan baik atau tidak, sehingga pengaruhnya juga akan kita lihat apakah pembangunan ekonomi berjalan dengan baik atau tidak. Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam suma theologica Hukum bukan hanya bisa menekan dan membatasi para warga asal membatasi dan menekan saja akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara.Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang undang Negara tentang HKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan yang lebih canggih lagi. Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh Negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi para warganya. Pemikiran ini berhubungan dengan hukum ekonomi tentang penawaran dan permintaan yang cenderung untuk mencapai keseimbangan pengaruh penemuan-penemuan teknologi yang merupakan unsur penting dalam produksi dan distribusi. Keduanya juga mendorong penemuan pasar-pasar baru diluar batas negara-negara pada waktu itu sehingga terciptalah lalu lintas perdagangan internasional yang semakin kompleks dewasa ini. Terdapat 3 (tiga) aliran pokok dalam hal peranan atau keterlibatan negara dalamekonomi sebagai berikut: 1. Keterlibatan minimalis dengan penganjur menurut sumitro (1991:26) Adam Smith,Jean Baptist Say, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus. 2. Keterlibatan maksimalis yang umumnya diikuti oleh pemerintah diktator absolut danberbagai negara berkembang. 3. Keterlibatan terukur dengan penganjur Kaynes dan Samuelson (1992:41). Terhadap pandangan tersebut tentu saja dapat diajukanberbagai kritik antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

67

1. Asumsi yang dipakai tidaklah tepat karena belum dihitung pengaruh perdagangan antar wilayah atau antar negara yang dapa mempengaruhi keseimbangan tersebut. 2. Sering ketidak seimbangan tersebut berjalan cukup lama sehingga ketidak seimbangan tersebut menjadi hal yang normal bukan sebaliknya. 3. Sikap altruistis dari para warga negara tentunya tidak dapat diharapkan untuk keseluruhan kegiatan ekonomi karena justru persaingan pada hakekatnya berwatak mementingkan diri sendiri sehingga harmoni itu harus ditetapkan secara normatif yuridis. 4. Sikap menolak campur tangan negara juga tidak konsekuen karena untuk memperoleh “kebebasan” itu sendiri diperlukan proteksi dari negara misalnya dari kemungkinan monopoli alami, gangguan terhadap persaingan yang tidak adil, dan kendala-kendala usaha lainnya. 5. Paling penting adalah bahwa didalam masyarakat sendiri terdapat ketidaksamaan kemampuan atau ketidak samaan kesempatan yang mengakibatkan makin banyak bagian masyarakat yang tidak mampu memperoleh pendapatan cukup sehingga equilibrium dengan full employment secara alami sulit dicapai. Pandangan sebagaimana diuraikan diatas berangkat dari pemikiran bahwa kebebasan tanpa campur tangan hukum atau negara telah menimbulkan faham liberalis kapitalis dimana rakyat terutama para pekerja telah dieksploitasi habishabisan dalam siklus proses produksi sebagaimana diinginkan oleh mazhab klasik. Mazhab klasik sendiri memang tidak menghendaki eksploitasi atau pemerasan yang menghancurkan rakyat yang juga selaku konsumen barang-barang industri kaum kapitalis. Namun sikap menafikan campur tangan hukum sendirimenimbulkan dilema karena kecenderungan kebebasan atau liberalisme itu sendiri telah menjadikan tidak beruntung kaum yang lemah, kaum marginal dan kaum tidak berdaya.Persaingan bebas tanpa kendali layaknya keberlakuan hukum rimba bahwa pada akhirnya yang menang adalah yang terkuat. Menurut faham maksimalis ini maka untuk menolong rakyat tersebut negara harus bertindak nyata untuk menguasai segala aspek kehidupan ekonomi negara. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat menurut aliran ini ditentukan oleh perubahan keadaan yang melingkupi masyarakat itu sendiri seperti keadaan besarnya modal atau kapital, sifat kekuasaan pemerintahan dan hal-hal lain yang bersifat materiil. Lagipula tidak terdapat rangsangan dari para warga negara untuk berusaha secara maksimal karena segala sesuatunya serba diatur dan dikontrol dan hasilnya pun bukan untuk dirinya sendiri melainkan akan menjadi milik komunal. Namun demikian mazhab ini juga sudah mulai menempatkan kesempatan kerja penuh sebagai pusat perhatiannya yang berarti juga telah mulai menempatkan perbaikan nasib rakyat banyak sebagai bagian penting dari pelaksanaan reksa pemerintahan. Cara atau instrumen yang dapat digunakan adalah bermacam-macam mulai dari ikut aktif dalam kegiatan ekonomi riil,governmentspending yang dibiayai

68

anggaran belanjanya, penerbitan government bonds , pengaturan suku bunga dan instrumen moneter lainnya sampai dengan mengatur kembali berbagai investasi dengan menggunakan instruman hukum administrasi yakni kebijaksanaan perizinan dan pengurangan pajak. Untuk itu demi efisiensi perekonomian negara maka pemerintah mengusahakan sendiri public service dan pengadaan public goods tersebut.Guna pembiayaan disamping diambilkan dari anggaran belanja negara juga dapat dibiayai dengan pinjaman pemerintah. Tugas berikutnya dari suatu pemerintah dalam bidang ekonomi adalah tugas untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi dari negara yang bersangkutan. Pemerintah pada umumnya telah mampu untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dengan menggunakan peranannya pada tingkat produktifitas nasional, penyediaan lapangan kerja dan mengontrol inflansi dengan memakai instrumen fiskal dan instrumen moneter lainnya yang dikuasainya. Dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka Pemerintah dapat mengatur bernagai macam kebijakan perdagangan dan industri, mengatur distribusi pendapatan dan hal-hal lainnya berkenaan dengan pendapat negara dan dilain pihak pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan pengeluaran negara yang merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Sedangkan kebijaksanaan moneter bersangkut paut dengan penentuan supply uang, yang dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga dan inflansi serta penentuan tingkat investasi. Dalam masalah kebijakan moneter ini juga tidak ketinggalan peran Bank Sentral yang dapat menentukan suku bunga, nilai valuta asing,nilai dan arah kebijaksanaan perkreditan perbankan nasional yang kesemuanya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian negara. Apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang lamban maka pemerintah memberikan stimulasi dengan defisit anggaran dan meningkatkan tabungan nasional serta pemberian penghargaan pada inovasi yang telah dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Tugas pemerintah yang tak kalah pentingnya dengan kedua tugas diatas adalah tugas untuk menciptakan kondisi kegiatan ekonomi yangmemberikan kesempatan bagi pemerataan pendapatan yang adil bagi seluruh rakyatnya. Tugas ini tidak dapat diserahkan atau dibiarkan bertumbuh secara mandiri didalam pasar bebas, sebab pasar bebas secara langsung pada dasarnya tidak menyediakan sistim pembagian pendapatan yang merata dan adil, yang mungkin terjadi adalah tercapainya kondisi full employment atau aggregate income yang tinggi. Pergulatan pemikiran tersebut pada akhirnya juga telah membuahkan kesimpulan bahwa sistim pemerintah negara yang terbaik adalah sistim demokrasi dengan sistim ekonomi pasar dan dengan keterlibatan negara atas nama hukum yang terukur. Ukurannya antara lain adalah tidak terpasungnya inisiatif para warga, pertumbuhan ekonomi yang sustainable tinggi, terpeliharanya lingkungan demi

69

generasi yang akan datang dan pemerataan national income yang merata namun adil sehingga rakyat menerima kesejahteraan mendekati yang diinginkan. Pada akhirnya bahasan dapat diuraikan bahwa di Indonesia walaupun pembangunan ekonomi telah bertahun-tahun berlangsung, namun sampai saat ini belum ditemukan secara struktural bagaimana sistem ekonomi yang sebenarnya. Jika dalam bidang ilmu ekonomi masih ditemukan kevakuman seperti itu,dalam bidang hukum ekonomi pun tidak jauh dari itu. Kedudukan hukum sebagai a toolof social engineering atau sebagai an instrument of social changes masih memerlukan perumusan dan penjabaran konkrit.(Munir Fuady, 1996: 424-425) Permasalahan semakin rumit dengan dihadapkannya bangsa Indonesia pada kenyataan bahwa hukum ekonomi secara utuh dan terpadu masih merupakan hal baru, struktur dan posisinya belum mantap. Bahkan masih ada beberapa ahli hukum yang enggan mengakui eksistensinya secara demikian. Dengan demikian, diperlukan pemikiran-pemikiran konstruktif dengan penekanan orientasi masa kini ke masa depan melalui pembentukan suatu sistem hukum ekonomi yang mantap,terpadu, seirama dengan laju perkembangan pembangunan sekarang. HUBUNGAN HUKUM DAN EKONOMI Sub sistem budaya mempunyai kandungan informasi yang paling tinggi karena kaya akan nilai-nilai. Sedangkan sub-sistem ekonomi memiliki energi yang lebih tinggi karena lebih dekat dengan lingkungan fisik . Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka tiap individu akan mencari keuntungan personal, maka akan timbul kekacauan yang saling memburu kebutuhannya yang bertabrakan antara satu individu dengan yang lainnya. Maka muncul lah rule of game, yaitu aturan aturan dalam kegiatan ekonomi dan menghindari pergesekan antara lingkungan usaha. Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib social yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan eknomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada. Dalam lingkungan usaha (bisnis), banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya faktor ekonomi, faktor manajemen, faktor politik, dan lain-lain yang paling utama adalah faktor hukum. Aspek hukum ini penting karena menentukan dalam pengembangan usaha, boleh ada tidak nya menciptakan lapangan pekerjaan di

70

tentukan oleh hukum itu sendiri. Maka banyak pelaku bisnis yang mengalami hambatan dalam mengembangkan usahanya, baik karena tidak ada hukumnya maupun peraturan yang tidak sesuai. Dalam pengembangan suatu usaha memiliki hubungan satu sama lain. terbukti bahwa kedua factor tersebut saling berkaitan. Misalnya kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini yang tidak stabil dan terus menurun, pemerintah mengharapkan investor asing mau datang dan berinvestasi di Indonesia. Lagi-lagi dikarenakan hukum yaitu keamanan yang membatalkan dari keinginan tersebut. Lemahnya hukum di Indonesia mengakibatkan proses sosial tidak berjalan dengan baik. Dan mengakibatkan usaha tidak sehat bagi pengembangan usaha dan ekonomi. Khusus mengenai ekonomi, pada saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi kegiatan ekonomi yang tidak berkaitan dengan hukum. Sebaliknya tidak ada lagi kegiatan hukum yang tidak beraspek ekonomi. Dengan demikian pemahaman kedua ilmu itu secara menyeluruh sudah menjadi kebutuhan bersama. Dengan kata lain, seseorang yang mempelajari hukum seharusnya mempelajari ekonomi juga, demikian juga sebaliknya. Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib social yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh

ini

dalam

bentuk

pertimbangan-pertimbangan

untung-rugi

yang

berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena

71

tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan eknomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lah merata, di karenakan tidak di jiwai aspek kemanusiaan dan aspek yang menyeluruh. Terbukti bahwa hasil postif dari perkembangan yang pesat ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi beskala besar ata di sebut golongan atas. Sedangkan golongan bawah, mereka justru dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi. Ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu : A. model ekonomi berencana B. model ekonomi pasar Model ekonomi berencana, menekankan tujuan dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka akan di lihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetaoi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran.di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

72

Hukum Ekonomi Pembangunan adalah hukum yang mengatur tata cara untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi pembangunan secara nasional di Indonesia. Hukum Ekonomi Pembangunan ini mencakup berbagai aspek berikut ini: 1. Tanah Tanah merupakan suatu aspek yang penting dalam pembangunan ekonomi. Keberadaan tanah dengan peruntukan yang tepat dapat mendukung pembangunan ekonomi dengan baik. Berbagai kegiatan usaha dalam bentuk apapun pasti membutuhkan tempat untuk beroperasinya usaha tersebut. Tanah memiliki berbagai potensi kekayaan alam. Tanah yang subur juga dapat menghasilkan bahan pangan. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi bahan pangannya sendiri merupakan suatu penghematan yang besar karena tidak perlu mengimpor dari negara lain. Selain itu, di daerah tertentu, tanah juga dapat mengandung berbagai logam berharga yang dapat diolah menjadi berbagai komoditi yang bernilai jugal tinggi. Dalam prakteknya, peruntukan penggunaan lahan diatur dalam peraturan daerah yang diterbitkan masing-masing kota atau kabupaten dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). 2. Bentuk-bentuk Usaha Badan usaha merupakan penggerak ekonomi yang sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi. Selain dapat menyediakan barang dan jasa, badan usaha juga memperkerjakan karyawan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan kepemilikan yaitu BUMN, swasta dan koperasi. BUMN merupakan perusahaan yang dikelola pemerintah. BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Persero merupakan BUMN yang 49% sahamnya beredar di pasar, sedangkan Perum merupakan BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Badan usaha swasta terdiri dari badan usaha perorangan, badan usaha persekutuan, dan perseroan terbatas. Badan usaha perorangan adalah badan usaha yang seluruh modal dan kendalinya hanya dilakukan oleh perorangan. Badan usaha persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang, contohnya Firma dan Perseroan Komanditer / Commanditaire

73

Vennotschaap (CV). Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang juga dimiliki beberapa orang namun modalnya terbagi atas saham. Koperasi adalah organisasi usaha yang dimiliki dan digerakkan bersama untuk mencapai keuntungan bersama berlandaskan kekeluargaan dan ekonomi rakyat. Koperasi dapat bergerak di berbagai aktivitas usaha seperti koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, koperasi produksi dan koperasi jasa. 3. Penanaman Modal Asing Penanaman Modal yang bersumber dari luar negeri merupakan suatu pemasukan bagi negara tempat modal tersebut ditanamkan. 4. Kredit dan Bantuan Luar Negeri Sebagai negara yang sedang berkembang dan melakukan pembangunan di berbagai aspek untuk mengejar ketertinggalan, kredit dan bantuan luar negeri dapat menjadi modal yang sangat berarti untuk membantu mendorong laju pembangunan di Indonesia. 5. Pengkreditan Dalam Negeri Perbankan Bagi pengusaha, pinjaman modal adalah salah satu langkah pertama yang paling penting. Dengan adanya fasilitas pengkreditan dalam negeri, pengusaha dapat membangun usahanya dan memperkerjakan karyawan sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik. 6. Paten Merk dan Transfer-of-know-how (Alih Teknologi) Dalam Pasar Persaingan Monopolistik, Paten Merk merupakan salah satu perlindungan aset perusahaan yang berupa komoditas bisnisnya. Dengan Paten Merk, hak suatu badan usaha untuk menggandakan dan memperdagangkan komoditasnya terlindungi dari pihak-pihak lain yang melakukan penjiplakan atau perebutan merk. Hak merk dapat dibuat atas merk dagang yang berbeda pada komoditas yang sama. Misalnya, sebuah deterjen kemasan yang diproduksi oleh perusahaan A memiliki paten merk X dan yang diproduksi oleh perusahaan B memiliki paten merk Y. 7. Asuransi Asuransi merupakan salah satu penjaminan atas keamanan aset saat terjadi resiko. Dengan adanya Asuransi, kerugian yang ditimbulkan akibat suatu kejadian yang tak terduga dapat diminimalkan. Manfaat dari minimalisasi resiko ini adalah membantu masyarakat untuk mengembalikan kondisi 74

ekonominya dengan segera sehingga secara keseluruhan pembangunan negara tidak terhenti ketika terjadi resiko-resiko seperti bencana alam. 8. Ekspor – Impor Lalu lintas perdagangan antar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya ekspor – impor, negara dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya yang tidak dapat atau tidak mencukupi bila hanya bergantung pada produksi dalam negeri. 9. Pertambangan Hasil tambang merupakan komoditas ekonomi yang sangat penting. Selain memiliki nilai jual, hasil tambang juga dapat berfungsi sebagai penunjang berbagai kegiatan ekonomi seperti minyak yang dapat dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar mesin, bahan baku kosmetik dan sebagainya. 10. Perburuhan Buruh merupakan salah satu pelaku ekonomi terkecil namun terdiri dari banyak orang yang secara keseluruhan menggerakkan roda perekonomian. Secara singkat, buruh merupakan work force dari berbagai jenis badan usaha. Tanpa buruh, produksi dan aktivitas ekonomi badan usaha tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 11. Perumahan Rumah merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok. Seperti dua kebutuhan pokok lainnya, rumah juga merupakan sebuah komoditas perdagangan yang sangat mempengaruhi pembangunan. Selain dapat digunakan sebagai shelter, rumah juga merupakan suatu instrumen investasi yang sangat menguntungkan karena harganya yang secara jangka panjang terus meningkat. 12. Pengangkutan Seluruh aktivitas ekonomi kelancarannya sangat bergantung pada pengangkutan. Tanpa pengangkutan, hasil produksi tidak dapat sampai ke tangan konsumen dan berbagai perjanjian bisnis tidak dapat terlaksana.

75

13. Perjanjian Internasional Kerjasama merupakan hal yang penting untuk dapat mencapai pembangunan suatu negara, tidak terkecuali kerjasama antarnegara. Kerjasama antarnegara yang diatur dalam Perjanjian Internasional dapat membuat berbagai keuntungan bagi negara-negara terkait. Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan : a. Sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan b. Sebagai sarana pembangunan c. Sebagai sarana penegak keadilan d. Sebagai sarana pendidikan masyarakat Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yangmerupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat . Berikan contoh fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan : Disuatu negara pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunanDari berbagai studi mengenai hukum dan pembangunan dapat diketahui, setidaknnya ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu: 1. Stabilitas (stability) 2. Dapat diramalkan (predictability) 3. Keadilan (fairness) 4. Pendidikan (education) 5. Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer). Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Predictability sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan stabilitas berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan.Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat

76

berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi. Terkait peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom.Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatanpendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral. Pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan serta politik pembangunan masyarakat secara intern dan transdisipliner secara holistik dan sistematik.Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan umum (public interest) sekaligus. Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap hukum, akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional. Contoh lain dari fungsi Pembangunan Ekonomi : 1. Dengan adanya hukum dalam kegiatan ekonomi dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, karena masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan adil dan berkesinambungan. 2. Hukum berperan sebagai pandangan atau ramalan oleh para pengusaha untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum demi kelancaran usahanya, sehingga tercipta pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

77

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Saat ini, pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lah merata, di karenakan tidak di jiwai aspek kemanusiaan dan aspek yang menyeluruh. Terbukti bahwa hasil postif dari perkembangan yang pesat ini hanya berarti untuk para pelaku ekonomi beskala besar ata di sebut golongan atas. Sedangkan golongan bawah, mereka justru dirugikan karena tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi. Ada 2 model dalam strategi pembangunan ekonomi, yaitu : a. model ekonomi berencana b. model ekonomi pasar Model ekonomi berencana, menekankan tujuan dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka akan di lihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi. Negara sebagai pendukung utama dalam rencana. Di sini hukum sebagai penterjemah tujuan ke bentuk norma-norma dan sebagai acuan yang di cita-citakan. Sedangkan ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan, akan tetaoi ke mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran.di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha. Dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

78

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hukum. Selain masyarakat pemerintahpun juga harus sadar hukum. Maka tercapailah ketentraman dan ketertiban itu. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi maka di Indonesia telah ada berbagai macam Pengadilan. hukum ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu: a.) Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal) b.) Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan). Bahwa setiap kegiatan ekonomi memerlukan kepastian hokum dalam menagatur setiap kegiatan ekonomi, agar memberikan kelancaran dalam setiap jalannya kegiatan ekonomi. Dengan kelancaran kegiatan ekonomi dapat memberikan hasil yang maksimal dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kepastian hokum yang jelas , tegas dan adil menciptakan kegiatan ekonomi yang selaras dengan perkembangan perekonomian, sehingga memberikan pertumbumbuhan perekonomian yang sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu kegiatan sosial manusia juga perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan sisi keadilan bagi para pelaku ekonomi. Pembangunan ekonomi yang dibarengi dengan pembangunan hukum, maka akan terbentuk tatanan perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam perekonomian Negara. Sehingga pembangunan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia secara merata sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 maupun Pancasila. Maka untuk itu diperlukan pembangunan hukum yang Progresif yang lebih menyentuh nilai-nilai keadilan yuridis, keadilan sosiologis maupun keadilan filosofis.

79

B. SARAN Semoga apa yang kami paparkan di atas bisa menambah pengetahuan para pembaca serta dapat diamalkan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang manusia kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami selalu mengharap kritik dari pembaca yang sifatnya dapat membangun dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

80

DAFTAR PUSTAKA 1. https://www.academia.edu/22029690/BAHAN_AJAR_Hukum_Ek onomi_di_Indonesia 2. https://www.academia.edu/35240295/MAKALAH_REVISI_PEN GERTIAN_HUKUM_HUKUM_EKONOMI 3. https://annisawally0208.blogspot.com/2015/09/pengertian-danruang-lingkup-hukum.html 4. http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-ekonomi-danhukum-ekonomi.html 5. anata.blogspot.com/2011/10/pengantar-hukum-ekonomi-danbisnis.html 6. http://dasardasarhukumekonomi.blogspot.com/2016/09/istilahpengertian-dan-ruang-lingkup.html 7. http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/pengertian-asas-danruang-lingkup-hukum.html 8. http://waferzfamily-livesstory.blogspot.com/2011/12/sejarahhukum-ekonomi.html 9. http://iskandardaulima.blogspot.com/2010/11/rangkuman-materihukum-ekonomi.html 10.http://frischalamria22.blogspot.com/2015/03/pengertian-ekonomiekonomi-adalah-ilmu.html 11.http://organisasi.org/pengertian_arti_definisi_hukum_ekonomi_dis ertai_contoh_pelajaran_pendidikan_ilmu_ekonomi_dasar_belajar_ dari_mudah_internet 12.http://historyofindonesia.blogspot.com/2010/03/pengertianekonomi.html 13.http://syehaceh.wordpress.com/2009/03/17/pengertian-hukum-dannorma-serta-hierarki-perundang-undangan-di-indonesia/ 14.http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1913199-kaidahkaidah-sosial-dan-hukum/ 15.http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/32-kodifikasihukum.html 16.http://www.pendekarhukum.com/ilmu-hukum/2-sumber-sumberhukum.html 17.http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093157-tujuanhukum/#ixzz1JKCZkDE5

81

18.http://belajarhukumindonesia.blogspot.com/2010/02/pengertianhukum.html 19.achmadi, Usman. 2000. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta : Penerbit Djambatan 20.http://yasintamaria92.blogspot.co.id/2013/05/makalah-aspekhukum-dalam-ekonomi_24.html

82