Hl

Lebih dekat dengan Kajati Jabar, Kamal Sofyan SH

*Pegang Prinsip: Bina Satu, Bina Dua, Binasakan Jawa Barat kerap dijadikan barometer nasional dalam hal penegakan hukum. Maklum provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ini kedudukannya sebagai penyangga ibu kota negara. Lantas bagaimana upaya penegak hukum di Jabar, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) untuk mengejewantahkan penegakam hukum di Tatar Sunda ini?. Untuk mengetahui hal itu, wartawan Radar Bandung mewawancarai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Kamal Sofyan SH, beberapa waktu lalu. Berikut petikannya!. Bagaimana gambaran penegakan hukum di Jabar saat ini? Sudah cukup baik. Sejak saya ditugaskan menjadi Kajati Jabar, saya langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Semua masalah terkait penegakan hukum saya inventarisir. Di mana letak kekurangannya, dan dimana keunggulannya. Hasil ini menjadi rujukan saya dalam bekerja. Alhamdulillah dalam beberapa bulan saya menjabat, sudah banyak yang bisa dibenahi, jauh lebih baik dari sebelumnya. Upaya konkret apa saja yang sudah Anda lakukan? Salah satunya dengan menambah jumlah jaksa. Sebagaimana kita ketahui, jumlah perkara di Jabar ini lumayan banyak, karena itu jumlah jaksanya juga harus memadai. Setelah ada penambahan, kini jumlah jaksa di Jabar sebanyak 608 orang. Apakah jumlah 608 jaksa ini sudah memadai ? Saya kira sudah. Saat ini perkara yang masuk itu sebanyak 12415 perkara. Dari jumlah itu, 239 perkaranya adalah pidana khusus (pidsus). Dengan melihat jumlah perkara yang masuk, seorang jaksa diwajibkan mampu menyelesaikan antara 20-30 perkara per bulan. Saya tegaskan kepada para jaksa jangan sampai ada yang menunda-nunda perkara. Dan kalau masih ada yang demikan, maka akan saya sanksi. Dalam sehari ada berapa perkara yang selesai? Rata-rata per hari, kami mampu menyelesaikan 58-60 perkara pidana umum. Bagaimana dengan pidana khusus, dalam hal ini koruspi? Di tahun tahun 2007 perkara korusi sebanyak 154 kasus, dan tahun 2008, terhitung Januari-Juli sebanyak 54 kasus, jadi jumlahnya 202 perkara. Nah, dari 202 perkara tersebut, 37 perkara-nya sudah kita tingkatkan

statusnya ke penuntutan (di PN), sedangkan sisanya masih tahap penyidikan. Belakangan ini banyak kasus jaksa yang ketahuan menerima suap. Dan mungkin citra kejaksaan ikut terpuruk gara-gara suap tersebut. Bagaimana Anda memaknai hal tersebut? Saya yakin di balik peristiwa selalu ada hikmah yang bisa diambil. Kejadian jaksa yang ketahuan menerima suap atau bahkan memeras, bisa dimaknai sebagai peringatan bagi jajaran jaksa. Semoja saja jaksa yang tadinya bersikap kurang baik, bisa mengambil hikmahnya. Ya, kalau ditanya malu, kami jelas malu atas kejadian tersebut. Lantas bagaimana kalau ada anak buah Anda yang berbuat demikian. Apa tindakan Anda? Kalau memang ada yang demikian, jangan tanya lagi, pasti saya menindaknya. Dalam berkerja saya menerapkan sistem reward and punishment. Saya tidak segan-segan memecat jaksa yang diketahui kerjanya tidak beres, apalagi sampai melakukan pemerasan. Dan tentunya, saya sangat menghargai jaksa yang berprestasi. Sekadar diketahui saja, belum setahun menjadi Kajati Jabar, saya sudah memberikan sanksi kepada enam orang jaksa yang indisipliner. Rinciannya, satu orang diberhentikan secara tidak hormat, satu orang diturunkan pangkatnya selama satu tahun, dua orang ditunda kenaikan pangkatnya, dan dua orang lagi ditunda kenaikan gaji berkala-nya. Ini terpaksa kita lakukan, karena yang bersangkutan tidak juga mengindahkan surat terguran. Kalau ada yang nakal itu, kita memberlakukan bina satu, lalu bina dua. Kalau tidak juga manut, kita binasakan saja. Prinsi saya, bina satu, bina dua, dan binasakan. Selain itu, saya juga mengangka beberapa jaksa yang dinilai berprestasi. Mereka dipromosikan untuk menduduki jabatan lebih tinggi lagi. Bagaimana Anda memandang maraknya kasus suap dalam penegakan hukum di tanah air. Dan bagaimana pula upaya suap ini di Jabar? Ini sebagai ancaman bagi para penegak hukum, khusunya kejaksaan. Berbicara penyuap dan yang disuap harus dikembalikan kepada individunya masing-masing. Sebab bagaimanapun institusi mengharamkan untuk menerima suap. Istilahnya jual beli perkara. Kalau hukum sudah dihargai uang, kacaulah penagakan hukum di kita. Untuk di Jabar, pastinya ada yang melakukannya. Namun saya tidak mengetahui persis ada berapa kasus yang ada di Jabar ini. Yang jelas, saya selalu mengingatkan anak buah saya agar bekerja dengan jujur. Saya katakan kepada mereka, kalau kalian masih percaya tuhan itu ada, yakini juga bahwa tuhan akan memberikan rezeki kepada kalian.

Saya yakin dengan hadits nabi SAW, yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a yang berbunyi ‘Al-Arsyi Wal Murtasyi Finnar’. Orang yang menyuap dan yang disuap sama-sama dimasukan ke neraka. Saya ini orang Islam, yang yakin betul akan sabda nabi tersebut. Janganlah kita berbuat bodoh dengan cara menerima uang haram. Jangan kita celakakan diri ini dengan uang. Uang haram itu, dipakai apapun tetap saja tidak berkah. Contohnya, ada orang yang maha kaya, tapi uangnya hasil korupsi atau jenis usaha haram lainnya. So pasti, uangnya hanya akan mencelakakannya. Dampak uang haram itu, bisa kepada dirinya, bisa juga menimpa keturunannya. Nauzubillahiminzalik. Sejauhmana upaya suap ini bisa memengaruhi kinerja jaksa? Harus dikembalikan lagi kepada individunya. Seberapa kuat yang bersangkutan memegang teguh agama dan idealisme kerjanya. Gaji jaksa itu Cuma Rp 3 juta, dan gaji saya Rp 6 juga. Kalau ada yang kasih suap Rp 100 juta, iman bisa goyang. dengan uang suap itu, mungkin saja, perkara yang tadinya harus berujung A, dibelokan menjadi B. Ini mungkin saja terjadi. Namun demikian, saya tetap tidak akan memberi ampun bagi jaksa yang melakukannya. Saya larang keras menerima segala bentuk suap dari masyarakat. Makanya jangan coba-coba melakukannya. Bagaimana kalau ada orang memberi uang terima kasih kepada jaksa? Kalau sekedar ucapan terima kasih, saya kira tidak jadi soal. Misalnya, ada orang yang berperkara, kita urus perkaranya. Dan setelah kasusnya di sidangkan, yang bersangkutan memberi kita ucapan terima kasih. Ya, mau terima atau tidak, terserah. Pokoknya selama perkara belum selesai, seorang jaksa diharamkan untuk melakukan negosisasi dengan orang yang berperkara, karena akibatnya bisa gawat. Selain melakukan pembinaan internal, apakah Anda juga melakukan pembinaan eksternal? Jelas dong. Pembinaan eksternal ini dilakukan saat menghadiri acaraacara muspida. Setiap pertemuan dengan muspida, saya selalu memberi arahan-arahan seputar penegakan hukum ini. Kepada mereka, saya gambarkan peta kasus hukum di Jabar, agar kita bisa duduk bareng untuk sama-sama menegakan hukum. Saat menginjakan kaki di Kejati Jabar pada Januari lalu, saya langsung memberikan surat kepada gubernur dan bupati/wali kota yang isinya pemberitahuan, bahwa saya sebagai Kajati tidak akan memberikan rekomendasi dalam proyek tender. Karena selama ini, banyak para peserta tender yang memakai surat rekomendasi dari Kajati untuk

meloloskan nego-nya. Makanya kalau ada peserta tender yang mengatasnamakan saya, tolong segera lapor. Seperti yang terjadi di Cianjur beberapa bulan lalu. Ada seorang peserta tender yang mencatut nama saya. Untung panitia lelang, langsung menanyakan kepada Kajari Cianjur, dan ternyata saya tidak terlibat. Karena itu, saya memohon kepada masyarakat agar proaktif dalam upaya penegakan hukum ini. Kita ingin hukum ini bisa berdiri tegak, dan menaungi semua orang, tanpa kecuali. Dan ini bisa terealisasi, kalau kita semua mau berbuat untuk itu. (*)