Hak Asasi Manusia Dalam Politik Internasional.docx

“Hak Asasi Manusia Dalam Politik Internasional” Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Internasional Dosen: Ismah Rustam, S.IP., MA.

Disusun Oleh: Ahmad Fauzi

L1A017012

Ahmad Satrian

L1A017013

Ahmad Sya’roni Fahmi H

L1A017014

Fandi Hidayat

L1A017028

Helwati

L1A017053

Mia Maharani Dewi

L1A015020

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNATIONAL UNIVERSITAS MATARAM 2018/2019

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi

manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut. Hak asasi manusia yang telah lama di perjuangkan oleh setiap individu maupun kelompok kemudian hadir menjadi pemahaman yang sama di antara masyarakat internasional. Secara internasional Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kedalam sistem hukum internasional (dibentuk oleh masyarakat internasional yang terdiri dari Negara-negara). Negara mempunyai peran penting dalam membentuk sistem hukum tersebut melalui kebiasaan, perjanjian internasional

atau

bentuk

lainnya

seperti

deklarasi. Kemudian

Negara

menyatakan pertujuannya dan terikat pada hukum internasional tersebut. Dalam HAM, yang dilindungi dapat berupa indvidu, kelompok atau harta benda. Negara atau pejabat negara sebagai bagian dari Negara mempunyai kewajiban dalam lingkup internasional untuk melindungi warga negara berserta harta bendanya. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyelewengan terhadap HAM. Untuk itu melalui makalah ini penulis akan membahas lebih terperinci tentang Hak Asasi Manusia Internasional.1 2. Rumusan Masalah A. Apa yang dimaksud dengan HAM ? B. Bagaiamana sejarah HAM dan mengapa HAM menjadi pembicaraan pada politik internasional ?

1

Sisilia nubatonis, Makalah Hak Asasi Manusia, https://sislianubatonis.blogspot.com/2017/05/makalah-hak-asasimanusia-internasional.html, diakses pada 10 November 2018, pukul 14.02 WITA.

BAB II PEMBAHASAN a. Pengertian Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia secara umum merupakan hak yang telah melekat pada diri manusia yang diberikan tuhan sejak manusia lahir. Hal ini diakibatkan bahwa setiap individu memiliki kesamaan hak menjadi pribadi baik dilingkungan keluarga, bermasyarakat dan bernegera. Dengan adanya hak asasi maka setiap individu harusnya dapat memahami bahwa hidup tidak lepas dari menghormati hak asasi sesame manusia. Kemudian pengertian hak asasi manusia telah mendapat respon dari beberapa ahli dalam mendefinisikan apa itu hak asasi manusia. Adapun penjabaran beberapa ahli mengenai pengertian hak asasi manusia antara lain adalah : 

John Locke Hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.



C. De Rover HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hakhak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia bersifat universal dan abadi.



Piagam Hak Asasi Internasional Konsepsi HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebenarnya merupakan perkembangan dari ajaran F.D. Roosevelt, yaitu The four Freedom yang terdiri atas:

   

Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya Kebebasan beragama Kebebasan dari rasa takut Kebebasan dari kemiskinan



Leah Kevin Konsepsi mengenai HAM mempunyai 2 makna dasar. Yang pertama adalah bahwa hak-hak hakiki serta tidak dapat dipisahkan menjadi hak seseorang hanya karena ia adalah manusia. Hak tersebut merupakan hak moral yang berasal dari keberadaannya sebagai seorang manusia. Makna yang kedua dari HAM adalah hak-hak hukum, baik itu secara nasional ataupun internasional.2 b. Sejarah Terbentuknya Hak Asasi Manusia Internasional Hak asasi manusia diperjuangkan ketika kezaliman atau kekejaman para raja dan penguasah, mendorong orang-orang yang mencintai kebebasan untuk memikirkan, memproklamasikan dan membela hak-hak yang mereka miliki, maka mulailah kebangkitan perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia. Selain hal tersebut ada salah satu alasan yang mendorong masyarakat dunia untuk memperjuangkan hak asasi manusia yakni, perang dunia ke-II yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat dunia sekaligus ketakutan dan rasa tidak aman dikalangan umat manusia. Sehingga menimbulkan keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam suatu naskah internasional. Dan usaha tersebut mendapatkan hasil yakni, pada tanggal 10 Desember 1948 berhasil diterimanyauniversal Declaration of Human Right (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia) oleh Negara-nagara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Paris. Pada alinea pertama Mukaddimah pernyataan itu, ditegaskan bahwa:”Bahwa sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan seri sekalian alam, tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadinya”. Selajutnya, dalam pembukaan piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dinyatakan bahwa “Kami, para bangsa dari perserikatan bangsa-bangsa bertekad untuk melindungi angkatan-angkatan yang akan datang terhadap bencana peperangan, yang dalam hidup kita telah dua kali membawa penderitaan yang tak terhingga dan untuk menegakkan kembali kepercayaan kepada hak-hak asasi manusia, pada kehormatan dan harga diri seorang manusia pada hak-hak yang sama-sama dari laki-laki dan wanita, bangsa-bangsa besar dan kecil”[7]. Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right)merupakan awal yang baik bagi masyarakat dunia dan berpengaruh besar bagi kehidupan seluruh dunia.

2

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Parah Ahli dan Secara Umum, https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/, diakses pada 11 November 2018, pukul 14.51 WITA.

c. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia Menurut Declartion Of Human Rights Adapun hak asasi menurut DUHAM adalah : Hak asasi pribadi / personal Right – Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat – Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat – Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan – Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing Hak asasi politik / Political Right – Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan – hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan – Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya – Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi Hak azasi hukum / Legal Equality Right – Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan – Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns – Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum Hak azasi Ekonomi / Property Rigths – Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli – Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak – Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll – Hak kebebasan untuk memiliki susuatu – Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights – Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

– Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right – Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan – Hak mendapatkan pengajaran – Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.3 Jenis-jenis dan macam-macam hak asasi manusia yang dijelaskan di atas menjadi alasan mengapa hak asasi manusia perlu mendapat perhatian lebih. Karena semakin pahamnya masyarakat inetrnasional mengenai hak asasi manusia menjadikan hak assai manusia lahir dan berkembang dan terus mendapati perbaikan dan apresiasi Negaranegara di dunia untuk terus memperhatikan pernerapan hak asasi di negaranya . Politik internasional ini menjadiikan kajian HAM ini ditinjau dari bagaimana relasi kekuatan negara dalam memaksimalkan kekuatan politik dan ekonomi atau bagaimana kebijakan negara dalam membangun tatanan dunia yang stabil dalam bidang politik dengan cara pembentukan institusi internasional sesuai dengan aturan-aturan norma hukum internasional. Yang menjadi topik dalam politik internasional ini adalah norma HAM internasional yang bertabrakan dengan praktik politik yang seperti kita ketahui bahwa praktik politik ini tidak sesuai dengan teori politik yang ada. Pembahasan lainnya adalah fenomena internasional yangt fenomenal dan revolusioner untuk perkembangan pemajuan HAM universal dalam pasca perang dunia kedua seperti adanya DUHAM (deklarasi universal hak asasi manusia), serta perangkat norma hukum internasional lainnya seperti konvensi, deklarasi dan protokol, serta pembentukan institusi HAM internasional seperti dewan HAM PBB, komisis PBB, DK PBB

dan pembentukan pengadalian internasional untuk mengadili kesejahteraan

internasional berat seperti pengadilan seperti pengadilan terhadap kasus pelanggaran HAM di Yugoslavia dan Rwanda, serta ada juga pelanggaran ham lainnya yang terjadi yang dibahas disini.

3

Isan d’abils, Ham dan Declaration Of Human Rights, https://isansiabil.wordpress.com/2011/02/15/ham-danuniversal-declaration-of-human-rights/, diakses pada 11 November 2018, pukul 15.11 WITA.

Dan ada juga pembahasan di era globalisasi ini antara lain tantangan atas konsep kedaulatan negara, berita efek sampingnya, yakni sorotan terhadap peran aktor non negara didalam advokasi-advokasi HAM internasional, humanitarian intervetion, serta tantang-tantangan counter-terrorism dan implikasi terhadap penghormatan HAM. d. Instrumen Hukum -

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Mukadimah Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan

mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia, Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa, Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan, Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan, Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas, Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka, Majelis

Umum dengan ini memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan bermartabat dan hak – hak yang sama. Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan – kebebasan dalam deklarasi ini tanpa terkecuali seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan – pandangan lain, asal usul kebangsaan / kemasyarakatan, hak milik kelahiran / kedudukan lain. Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu Pasal 4 Tidak seorangpun boleh diperbudak / diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun harus dilarang. Pasal 5 Tidak seorangpun boleh disiksa / diperlakukan secara kejam / dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja.

Pasal 7 Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi / hasutan yang mengarah pada diskriminasi.

Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan – tindakan yang melanggar hak – hak dasarnya sesuai UUD atau hukum.

Pasal 9 Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang – wenang. Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka, pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajibannya serta dalam tuntutan pidana yang dijatuhkan padanya. Pasal 11 1)

Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak

bersalah

sampai

dibuktikan,

dimana

dia

memperoleh

semua

jaminan

untuk

pembelaannya. 2)

Tidak seorangpun dapat disalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan /

kelalaian yang tidak merupakan tindak pidana nasional / internasional tidak diperkenankan menjatuhkan hukum lebih berat dari pada hukum yang harus dikenakan. Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarga, rumah tangga, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang – wenang, tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Pasal 13 1)

Setiap orang bebas bergerak atau diam dalam batas – batas setiap negara

2)

Setiap orang berhak meninggalkan suatu negara termasuk negara sendiri dan

berhak kembali kenegerinya. Pasal 14 1)

Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka dinegara lain untuk

melindungi diri dari pengejaran. 2)

Hal ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar – benar timbul karena

kejahatan –kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau karena perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar – dasar PBB Pasal 15 1)

Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan

2)

Tidak seorangpun dengan semena – mena mencabut kewarganegaraannya adalah

ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya. Pasal 16 1)

Laki –laki dan perempuan yang sudah dewasa tanpa dibatasi kebangsaan,

kewarganegaraan atau agama berhak menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka punya hak yang sama dalam soal perkawinan, dalam masa perkawinan dan disaat perceraian 2)

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan

penuh kedua mempelai. 3)

Keluarga : kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak

mendapat perlindungan masyarakkat dan negara.

Pasal 17 1)

Setiap oarng berhak memiliki harta baik sendiri dan bersama orng lain

2)

Tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena – mena

Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama, mengajarkan agamanya, melakukannya, beribadat dan mentaatinnya dimuka umum / sendiri Pasal 19 Setiap oarang bebas berpendapat, menganut pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan – keterangan pendapat dengan cara apapun tanpa memandang batas. Pasal 20 1)

Setiap orang bebas berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan

2)

Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21 1)

Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara lugas atau

melalui wakil – wakil yang terpilih dengan bebas 2)

Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan

pemerintahan negaranya 3)

Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintahan, kehendak ini

harus dinyatakan dalam pemilu secara berkala dan murni dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara dengan pemungutan suara secara rahasia. Pasal 22 Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terlaksananya hak – hak ekonomi, sosial dan budaya untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya

melalui usaha – usaha nasional / kerja sama internasional sesuai dengan pengaturan sumber daya setiap negara.

Pasal 23 1)

Setiap orang berhak atas pekerjaan, kebebasan memilih pekerjaan, syarat –syarat

perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran 2)

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak agar upah yang sama atas pekerjaan yang

sama. 3)

Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang

menguntungkan yang memberikan jaminan kehidupan bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. 4)

Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat – serikat pekerja untuk

melindungi kepentingannya. Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirhat dan liburan termasuk pembatasan – pembatasan jam kerja yang layak dan hari – hari liburan berkala dengan tetap menerima upah Pasal 25 Setiap oarang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk keselamatan, kesejahteraan diri dan keluaraganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, rumahan perawatan keselamatan serta pelayanan sosial yang diperlukan dan berhak atas jaminan pada saat pengangguran, menderita sakit, cacat, menjadi janda, duda mencapai usia lanjut adalah keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah yang diluar kekuasaannya Pasal 26

1)

Setiap orang berhak memperoleh pendidikan cuma – cuma setidaknya untuk

sekolah tingkat rendah dan pendidikan dasar, pendidikan terendah harus wajib, pendidikan teknik dan jurusan terbuka bagi semua orang dan perguruan tinggi dapat dimasuki secara sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan. 2)

pendidikan ditujukan kearah perkembangan pribadi untuk mempertebal

pengahargaan terhadap HAM dan kebebasan mendasar 3)

Orang tua berhak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan

kepada anak – anak mereka. Pasal 27 1)

Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan budaya masyarakat

dengan bebas untuk kenikmatan kesenian dan untuk mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. 2)

Setiap oarng berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan moril atau

materil dari hasil karya ilmiah, kesusateraan atau kesenia ciptaannya Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu susunan tatanan sosial dan internasional dimana hak – hak dan kebebasan – kebebasan dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya Pasal 29 1)

Setiap orang berkewajiban terhadap masyarakat dimana ia dapat mengembangkan

kepribadiannya dengan penuh dan bebas 2)

Dalam menjalankan hak – hak dan kebebasnnya setiap orang hanya tunduk pada

pembatasan – pembatasan yang diterapkan Undang - undang yang tujuannya hanya semat – mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan tetap terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat – syarat yang ada dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis 3)

Hak – hak dan kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun tidak boleh

dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip – prinsip PBB

Pasal 30 Tidak sesuatupun dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan sebagai memberikan kepada suatu negara kelompok atau seseorang, hak untuk terlibat dalam kegiatan apapun atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak – hak dan kebebasan apapun yang termaksud dalam deklarasi ini4 e. Konvensi HAM -

International Convention on Te Eliminition of All Forms of Racial Discrimination

1). Pengertian Diskriminasi Rasial Istilah diskriminasi rasial tersebut kadang disamakan dengan istilah segregasi rasial atau ketidakadilan, dan kemudian dipertentangkan dengan istilah keadilan rasial. Dalam prinsip keadilan rasial, ketidakadilan adalah masalah pengucilan arbitrer dari institusi masyarakat yang dominan dan persamaan adalah persoalan non diskriminasi serta kesempatan yang sama untuk berperan serta. Dari prinsip ini, peraturan perundangundangan yang memberikan institusi terpisah bagi minoritas bangsa tak berbeda dari segregasi rasial, sehingga perluasan alaminya adalah melepaskan status terpisah kebudayaan minoritas, dan mendorong partisipasi yang sama dalam masyarakat yang dominan.5 Diskriminasi rasial juga bisa disandingkan dengan istilah kekerasan rasial, xenophobia dan rasisme. Sejak akhir perang dingin, nasionalisme, konflik etnis minoritas, 4

Pesach s.h, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, http://nts2007.blogspot.com/2013/08/deklarasi-universalhak-asasi-manusia.html, Diakses pada 11 November 2018, pukul 18.77 WITA. 5 Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa, hlm. 72

xenopobia dan kekerasan rasial telah menjadi perhatian HAM terbesar tidak hanya untuk negar-negara Eropa Tengah dan Timur yang sedang berada dalam masa transisi, tetapi juga untuk demokrasi tradisional barat. Secara historis, diskriminasi rasial dalam bentuk pengabaian minoritas bangsa di Dunia Baru sangat terikat dengan kepercayaan Eropa mengenai inferioritas masyarakat asli yang menempati tanah sebelum dihuni oleh orangorang Eropa. Sehingga belakangan ini mereka dianggap sebagai “penjaga atau ras subyek” yang tidak memiliki. pembangunan politik unruk menyebut mereka sebagai bangsa, tidak mampu memerintah sendiri dan memerlukan perlindungan paternalistik dari atasan mereka yang berkulit putih.6 Rasisme juga tidak terlepas dari dua aspek yaitu diskriminasi ras dan prasangka ras. Istilah diskriminasi ras mencakup segala bentuk perilaku perbedaan berdasarkan ras. Bentuk diskriminasi ras tampak jelas dalam pemisahan tempat tinggal warga ras tertentu di kota-kota besar Barat maupun di Timur. Juga tata pergaulan antar ras yang memperlakukan etiket (tata sopan santun) berdasarkan superioritas/inferioritas golongan termasuk di dalam pemilihan teman maupun jodoh.7 Diskriminasi dan prasangka saling menguarkan. Prasangka mewujudkan suatu rasionalisasi bagi diskriminasi, sedangkan diskriminasi seringkali membawa ancaman. Dalam suasana prasangka dan diskriminasi tidak ada tempat bagi toleransi dan keterbukaan. Seperti yang dikemukaan oleh Jhonson bahwa prasangka itu disebabkan oleh:8 1. Gambaran perbedaan antar kelompok;

6

Ibid. Ibid., hlm. 73 8 Ibid., hlm. 74 7

2. Nilai-nilai budaya yang dimiliki kelompok mayoritas sangat menguasai kelompok

minoritas; 3. Stereotip antaretnik; 4. Kelompok etnik atau ras yang merasa superior sehingga menjadikan etnik atau ras

lain inferior. Diskriminasi ras berkaitan erat dengan ketidakadilan, dimana pengertian ini kemudian memberikan banyak persoalan dan meganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi mengindikasikan pada isu-isu seputar rasisme atau paham fundamentalisme yang menganggap kelompoknya lebih hebat dan benar dibandingkan dengan kelompok yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Hal ini pada berkembangnya melahirkan isu-isu yang digunakan sebagai pemanas dalam melahirkan konflik antar kelompok. Diskriminasi ras muncul karena terdapat hegemoni antara kelompok mayoritas kepada minoritas, sehingga pada realitas sosialnya segala bentuk cara dilakukan sebagai bentuk respon keras kepada kelompok minoritas. A. Latar belakang masalah diskriminasi ras Masalah Rasisme telah muncul hampir sama tuanya dengan peradaban manusia dan tidaklah bertambah baik seiring kemajuan jaman. Kitab Suci telah mencatat peristiwa rasialis yang terjadi di Tanah Mesir ribuan tahun yang lalu ketika bani Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, dimana Musa lantas memimpin bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir menuju Israel. Ketika orang mengira bahwa masalah rasialisme telah berkurang di jaman modern seperti sekarang ini, maka mata dunia dibuka oleh banyaknya korban jiwa yang jatuh, sehingga baru disadari bahwa masalah rasisme belumlah selesai, bahkan sampai hari ini ketika kita telah menjalani sebuah milenium baru.

Penghancuran akan suatu ras atau adanya diskriminasi menunjukan bahwa manusia itu dibedakan lantaran segi luarnya saja. Manusia kurang dihargai sebagai manusia, tetapi lebih di pandang dan di nilai hanya dari penampilan fisik. Perbedaan warna kulit hitam, putih, kuning, atau warna lain telah banyak menjadikan sebab perpecahan, permusuhan dan bahkan perang. Sulit untuk menerima adanya diskriminasi berdasarkan ras atau warna kulit. Ras dan warna kulit manusia tidaklah dapat menjadi ukuran tunggal. Pandangan yang mencibir atau merendahkan bangsa atau etnis yang lain mulai tumbuh ketika sistem penghisapan ekonomi dan perbudakan dijalankan. Para pengusaha melihat peluang keuntungan ekonomi yang tinggi bisa dicapai dengan alasan rasial. Kelompok budak adalah tenaga kerja murah atau gratis. Sedang kelompok ras atau etnis yang lemah bisa diperas dan dirampas hak-haknya tanpa perlawanan yang berarti. Manusia hendaknya di nilai dari segi martabatnya. Manusia sungguhsungguh sebagai manusia, justru karena martabatnya itu. harga diri dan martabat itu melekat pada diri manusia dan tidak dapat di pisahkan lantaran adanya perbedaan warna kulit atau ras tertentu. Itulah landasan dari hak asasi manusia (HAM).9 Dalam artikel 2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang terdapat didalam deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pemikiran yang berlainan, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, status kelahiran ataupun status lainya. 1. Selanjutnya, tiadalah perbedaan dapat dibuat berdasar status politis, jurisdiksi ataupun

status internasional dari Negara atau daerah seorang berasal, baik dari Negara merdeka, perwalian, belum memerintah sendiri atau berada di bawah suatu batasan kedaulatan yang lain. 9

Martino Sardi, Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi, Atma Jaya, Yogyakarta 2005. Hlm. 17

Berdasarkan artikel tersebut, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kebebasan yang sama dan setarn karena martabatnya serta tidak boleh mendapatf diskriminasi dalam bentuk apapun. B. Konflik rasial yang melatarbelakangi lahirnya konvensi ICERD Dalam sejarah dunia setidaknya kita mencatat beberapa contoh peristiwa pelanggaran diskriminasi rasial yang besar, beberapa di antaranya yaitu: 

Perdagangan budak pada abad ke-16 yang didatangkan dari Afrika ke Amerika dan Inggris. Walaupun perdagangan budak jelas-jelas bertentangan dengan pandangan iman Kristen yang dianut oleh sebagian besar warga Amerika dan Inggris, namun kenyataannya ini bisa berlangsung lama. Pembenaran yang dipakai adalah pandangan perbedaan kelas. Budak yang berkulit hitam dianggap ras yang inferior dan memang patut diperdagangkan. Pembenaran berdasar penafsiran yang keliru dari Alkitab juga digunakan untuk menguatkan pengesahan praktek perbudakan.



Pembantaian besar-besaran kelompok Yahudi oleh Hitler dan Nazi di Jerman sepanjang Perang Dunia II. Pembentukan kamp-kamp konsentrasi dan kamar-kamar gas telah menjadi pilar sejarah hitam rasialisme. Sampai sekarang di berbagai negara masih mendokumentasikan dengan baik catatan dan bukti holocaust ini.



Tomas de Torquemada (1420-1498) yang adalah kepala Pengadilan Inquisisi Spanyol telah membantai 2000 orang Yahudi dengan siksaan berat. Ia juga mengusir 200.000 orang Yahudi dari Spanyol sepanjang 15 tahun masa jabatannya.



Kasus kaum Indian di Amerika: Kelompok Indian sebagai penduduk asli (indigenous people) benua Amerika mengalami penyerangan, pembunuhan massal dan pengusiran dari wilayah-wilayah tempat tinggal mereka oleh kelompok kaum pendatang kulit

putih. Selain tindak kekerasan tersebut, kaum pendatang juga mendatangkan berpetipeti “air api”, minuman keras yang mendatangkan kebiasaan bermabuk-mabukan di kalangan pemuda Indian. Stigmatisasi juga dilakukan secara kejam. Kelompok Indian digambarkan sebagai kelompok yang biadab, mempunyai kebiasaan menari-nari dan membakar manusia. Stigmatisasi ini berlangsung ratusan tahun. Bahkan kita di Indonesia pun sempat ‘menikmati’ film-film atau cerita kepahlawanan yang mereka buat seperti Karl May atau Rin Tin Tin. Sampai sekarang rasialisme masih tumbuh dengan subur di benua Amerika. 

Kasus Afrika Selatan: Semua penduduk Afrika Selatan didaftarkan berdasarkan rasnya. Tentu saja proses hukum ini juga melahirkan diskriminasi rasial dalam prakteknya. Selain beragam tindak kekerasan, juga dibuat banyak peraturan yang amat membatasi hak kaum kulit hitam. Misalkan : dibuat ghetto-ghetto bagi kaum kulit hitam, aturan yang melarang kaum kulit hitam mempelajari budaya selain budayanya sendiri, harus memiliki surat jalan jika hendak keluar dari wilayahnya dan bahkan juga larangan perkawinan antar ras.



Kasus Turki di Eropa yang dianggap bukan sebagai ‘pribumi’ Eropa. Mereka dianggap bangsa asing (Asia) yang berusaha mendapatkan keuntungan dari Eropa dengan melakukan asimilasi dan penyelundupan hukum. Pelanggaran kemanusiaan di berbagai tempat ini kemudian menjadi topik

pembahasan yang serius di PBB. Setelah melalui proses perdebatan yang panjang pada banyak persidangan Majelis Umum PBB, akhirnya dibuka dan ditandatangani sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial pada tanggal 7 Maret 1966. Perjuangan dalam deklarasi universal ini mendapat landasan hukum internasional dalam

persetujuan/konvenan internasional mengenai hak-hak sipil dan politik, beserta dua protokolnya dan juga dalam persetujuan/konvenan internasional mengenai hak-hak sosial, budaya dan ekonomi. Kesamaan dan kesetaraan HAM agar mendapat jaminan dan perlindungan serta diperjuangkan dalam level internasional dan diharapkan dalam prakteknya di level nasional, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang bebas dari diskriminasi. Sebelumnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional telah meresmikan deklarasi tentang penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi rasial yang dicetuskan pada sidang umum MU-PBB dengan sebuah resolusi No. 1904 (XVIII) tanggal 20 November 1963. Deklarasi ini umtuk mengingatkan masyarakat bangsa-bangsa akan arti penting kedudukan martabat dan persamaan manusia dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan apapun, khususnya ras, warna kulit dan suku bangsa. Apabila hal itu terjadi berarti merupakan pelanggaran piagam PBB, pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental yang telah diserukan Deklarasi Universal HAM. Hal itu sekaligus merupakan kejahatan yang bisa dihukum dan sebagai tindakan penghalang terciptanya hubungan baik dan damai antar bangsa dan sebagai faktor yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan antar manusia. Namun meskipun demikian, deklarasi tersebut kurang ditaati dan belum mendapat pengesahan oleh Majelis Umum PBB, disebabkan karena deklarasi itu hanyalah sebuah pernyataan politis yang tidak bersifat mengikat secara hukum, serta kurangnya landasan peristiwa dan fakta secara konkret yang memperkuat deklarasi tersebut. Guna menindaklanjuti Deklarasi itu pada tanggal 21 desember 1965 Majelis Umum PBB lewat Resolusi No. GA. 2106 A (XX) telah menetapkan sebuah konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Yang dimaksud dengan diskriminasi rasial berarti segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatalan atau pilihan yang

didasarkan pada ras, warna kulit, asal usul keturunan, bangsa atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu tumpuan yang sama, akan HAM dan kebebasan hakiki dibidang politik, ekonomi,social budaya atau bidang kehidupan masyarakat.10 Oleh karena itu dalam konsideran konvensi internasional tersebut antara lain menyatakan meyakini bahwa doktrin supermasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manapun juga. Selanjutnya dalam konsideran itu menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnik merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis antar umat manusia yang bahkan tinggal di dalam satu negara, serta menyakini bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia.

10

G. Sri Nurhartanto, Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Atma Jaya, Yogyakarta 2005, hlm. 2.

Daftar Pustaka D’abils Isan. Ham dan Declaration Of Human Rights. 11 November 2018

https://isansiabil.wordpress.com/2011/02/15/ham-dan-universal-declaration-of-humanrights/.

Nubatonis

Sisilia.

Makalah

Hak

Asasi

Manusia,

10

November

2018.

https://sislianubatonis.blogspot.com/2017/05/makalah-hak-asasi-manusiainternasional.html.

Nurhartanto. G. Sri. 2005 Menentang Diskriminasi di Bidang Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Hukum Internasional: pasal 1 dan 2 Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Atma Jaya. Yogyakarta. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Parah Ahli dan Secara Umum. 11 November 2018 https://www.zonareferensi.com/pengertian-hak-asasi-manusia/.

Pesach.

Deklarasi

Universal

Hak

Asasi

Manusia.

11

November

2018

http://nts2007.blogspot.com/2013/08/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia.html.

Sardi Martino. 2005. Menuju Masyarakat Bebas diskriminasi. Atma Jaya. Yogyakarta.

Sochmardiah. Hesti Armiwulan . Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM, Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa.