Hak Asasi Manusia

HAK ASASI MANUSIA Dikdik Baehaqi Arif, M.Pd

Komnas HAM: Ada Indikasi Pelanggaran HAM pada Kasus Prita

1. HAM? 2. Pelanggaran HAM?

?

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melihat indikasi pelanggaran HAM dalam kasus pidana pencemaran nama baik dengan tersangka Prita Mulyasari (32) yang telah ditahan di LP Tangerang sejak 13 Mei 2009. "Ya, saya melihat bahwa hak kebebasan menyampaikan pendapat ibu Prita sedang diadili," kata Komisioner Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Nur Kholis, kepada ANTARA di Jakarta, Rabu. Nur Kholis menuturkan hal tersebut ketika ditanya apakah terdapat indikasi pelanggaran HAM dalam kasus pidana tentang pencemaran nama baik yang dilancarkan RS Omni Internasional kepada Prita. Menurut dia, tidak boleh ada satu pihak pun yang boleh menghalang-halangi hak asasi seseorang untuk berekspresi dan berpendapat. Ia juga mengatakan, tidak layak bila seseorang yang menuliskan surat keluhan lalu mendapat ancaman hukuman hingga enam tahun penjara."Itu adalah hal yang berlebihan," katanya. Senada dengan Nur Kholis, Direktur Eksekutif LSM Indonesia Resources Legal Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing pada Selasa (2/6) mengatakan, pemidanaan kasus pencemaran nama baik itu adalah tindakan yang sangat berlebihan. "Sangat berlebihan bila sampai harus dipidanakan," kata Uli. Menurut Uli, penyampaian keluhan dari Prita terhadap pelayanan RS Omni seharusnya merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sosial dan politik antara lain menetapkan hak orang untuk menyampaikan pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat (Pasal 19). Kasus pidana pencemaran nama baik itu rencananya akan mulai digelar di PN Tangerang pada Kamis (4/6) esok.(*)

PENGERTIAN Human rights could be generally defines as those right which area inherent in our natural and without we can not live as human being. HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jan Materson 

Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakaan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999)

Karakteristik HAM 2. HAM adalah hak. 3. hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. 4. HAM dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. 5. HAM dipandang sebagai norma-norma yang penting. 6. hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. 7. hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktek kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. James W. Nickel (1996)

Sejarah Perkembangan HAM Magna Charta(1215) di Inggris Habeas Corpus Act(1679) di Britania Raya Bill of Rights(1689) di Britania Raya Delaration of Independence(1776) di Amerika Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen (1789) di Perancis  Atlantic Charter (1941) plopornya FD. Roosevelt  Universal Declaration of Human Rights (1948), yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia  Pembukaan UUD 1945, merupakan piagam Hak asasi manusia di Indonesia     

Perjuangan HAM di Indonesia Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1908 Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 Rumusan HAM secara eksplisit telah dicantumkan dalam UUD RIS dan UUDS 1950.  Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara.  Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993    

Instrumen HAM Nasional              

UUD 1945 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM UU No 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICESCR UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi CAT UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU No 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis UU No 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi CERD

HAM dalam UUD 1945 berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU (Pasal 28J) ** perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I) ** hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H) ** perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman serta untuk bebas dari penyiksaan (Pasal 28G) **

untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan (Pasal 28A) **

HAK ASASI MANUSIA dalam UUD 1945

berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, (Pasal 28F) **

membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B) ** mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C) ** pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D) ** kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **

Pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil (Pasal 1 butir 7 UU No. 39/1999 tentang HAM)

Pelanggaran HAM di Indonesia (Perspektif Pelaku dan Korban)

1. Pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara lewat, acts of commission maupun act of ommision yang terjadi di Indonesia dilihat dari kegagalan negara dan/atau pemerintah memenuhi kewajibannya sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang. 2. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan oleh pelaku bukan negara.

Pelanggaran HAM Perspektif Peristiwa Peristiwa satutindakan: kasus pembunuhan buruh Marsinah; kasus peledakan bom di gedung WTC, gereja di berbagai tempat, rumah Dubes Filipina;

Peristiwa banyak tindakan 1)

Rangkaian tindakan yang berkaitan: kasus penyiksaan Pengurus BEM IAIN Ar Raniry Banda Aceh, dilanjutkan pengambilan secara paksa, penangkapan, pemenjaraan, pangawasan oleh satuan polisi dan Brimob Banda Aceh; kasus pemeriksaan tanpa surat, dilanjutkan dengan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap guru Ngaji (ustadz) Muzakir Abdullah (disangka Muzakir Manaf Panglima GAM) oleh satuan militer di Nisam, Aceh Utara; kasus penangkapan secara paksa, dilanjutkan dengan pemerkosaan, penganiayaan, terhadap perempuan di Aceh oleh satuan Brimob dan TNI; kasus penggrebegan, dilanjutkan dengan penggledahan tanpa surat, pemeriksaan, penangkapan beberapa personel NGO koalisi HAM di Banda Aceh oleh satuan-satuan polisi. 2) Tindakan serentak: kasus pembunuhan tujuh orang (termasuk anak-anak dan remaja) penjaga tambak di Aceh; kasus pemukulan dan penendangan para demonstran yang melakukan protes; 3) Kombinasi tindakan berurutan dan serentak; kasus penangkapan di luar hukum dan pemeriksaan berbagai aktivis HAM di Banda Aceh

Pelanggaran HAM bukan Berat Pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat non derogable. HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun adalah: (a) hak untuk hidup, (b) hak untuk tidak disiksa, (c) hak kebebasan pribadi, pikiran hati nurani, (d) hak beragama, (e) hak untuk tidak diperbudak, (f) hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan (g) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. (Pasal 4 UU. No. 39 /1999)

Pelanggaran HAM bukan Berat Pelanggaran hak asasi manusia yang deregoble: 2. pelanggaran atas untuk berkumpul, berapat, dan berserikat (pasal 24): pelarangan pertemuan “Paguyuban Korban Orde Baru” di solo. 3. Pelanggaran hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, hak untuk mogok (pasal 25): penerapan kembali “pasal karet”. 4. Pelanggaran hak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam wilayah negara RI (pasal 17,40): kasus “cegah-tangkal” (cekal). 5. Pelanggaran hak atas rasa aman (pasal 30, 35): sweeping KTP orang Aceh di Jakarta. 6. Pelanggaran atas hak reproduksi perempuan (pasal 49): pelarangan atas hak cuti karena haid, pelecehan seksual (penggeledahan buruh perempuan pabrik). 7. Pelanggaran atas hak anak (pasal 58, 63, 66): perdagangan anak, pelacuran anak, perekruitan anak sebagai ‘cantoi’. 8. Pelanggaran atas hak partisipasi dalam pemajuan, penegakan HAM (pasal 101): Maklumat PDMD yang melarang NGOs asing dan NGOs nasional bergiat di Aceh.

Pelanggaran HAM Berat  Pelanggaran berat HAM mengandung unsur kesengajaaan dan sikap membiarkan suatu perbuatan yang seharusnya dicegah (act of ommission), unsur sistematis yang menimbulkan akibat meluas dan rasa takut luar biasa, dan unsur serangan terhadap penduduk sipil.  Pelanggaran HAM yang berat meliputi a. Kejahatan genosida, dan b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

1. Genosida Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: membunuh anggota kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain Pasal 8 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

q pembunuhan, q pemusnahan, q perbudakan, q pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, q perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, q penyiksaan, q perkosaan, q perbudakan seksual

q pelacuran secara paksa, q pemaksaan hamil, q pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, q penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional, penghilangan orang secara paksa, atau kejahatan apartheid. (Pasal 9 UU. No.26/2000)

3. Kejahatan Perang q Kejahatan perang termasuk dalam pelanggaran berat HAM karena merupakan bagian dari satu rencana atau kebijakan besar, dan melanggar konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, pasal 3 konvensi ini khususnya melindungi penduduk sipil dan personel militer yang tidak lagi secara aktif mengambil bagian dalam permusuhan selama terjadinya konflik bersenjata internal. q Konvensi ini melarang pembunuhan, penyiksaan, perlakuan kejam, penyanderaan, perlakuan mempermalukan dan mendegradasikan, penghukuman dan pembunuhan ekstra-yudisial. q Konvensi ini mendesak perlindungan minimal atas proses pengadilan yang jujur dan satu kewajiban yang memaksa untuk mengumpulkan dan merawat yang terluka dan sakit.