Gabungan Laporan Karya Tulis Ilmiah Sarah.docx

NATIONAL PAPER COMPETITION EVENT OF YOUNG RESEARCHER AND ECONOMIC STUDENT 2019 “KARINDAH”: DESTINATION PLATFORM TOURISM APPLICATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KONSEP SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR

Disusun Oleh : Muhammad Idham Alwi (15415060/Planologi/2015) (

Sarah Seftia Maharani (15415037/Planologi/2015) Dzaki Naufal Hakim (15415032/ Planologi/2015)

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG KOTA BANDUNG 2019

BAB 1 PENDAHULUAN Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian secara umum, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup laporan penelitian berupa ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup waktu, serta sistematika penulisan laporan. 1.1 Latar Belakang Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam mendorong perumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut Handayani (2012) bahwasanya objek wisata yang berada disuatu wilayah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya retribusi objek pajak dikarenakan peningkatan jumlah objek wisata yang terdapat diwilayah tersebut. Menurut Alfiah (2014) bahwasanya keberadaan sektor pariwisata disuatu wilayah dapat mendorong keberadaan komoditas pendukung sektor pariwisata tersebut, seperti halnya transportasi, akomodasi, hiburan, dan jasa-jasa yang ditawarkan. Sehingga dengan adanya ketersediaan komoditas pendukung tersebut dapat mempengaruhi Growth Domestic Product (GDP) suatu wilayah. Sektor pariwisata sangat potensial dikembangkan di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki beragam objek wisata, terutama objek wisata alam. Salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan objek wisata alam yakni Kabupaten Karanganyar. Pariwisata yang terdapat di Kabupaten Karanganyar sebagian besar di dominasi oleh hamparan pemandangan alam seperti halnya air terjun, perkebunan, dan pegunungan. Selain wisata alam, terdapat pula wisata bersejarah seperti halnya candi dan makam leluhur. Beragamnya aset-aset pariwisata di Kabupaten Karanganyar menciptakan motto “Bumi Intanpari” yang memiliki arti bahwasanya Kabupaten Karanganyar kaya akan pariwisata dan pertaniannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 bahwasanya sektor pariwisata merupakan sektor yang akan dikembangkan dalam pembangunan kedepannya. Mengacu pada teori Sustainable Development of Tourism yakni sebuah konsep yang dicetuskan oleh United Nation World Tourism

Organization

(UNWTO)

yang

mengharuskan

sektor

pariwisata

dalam

memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada saat ini

dan di masa depan sehingga pariwisata tersebut mampu menangani kebutuhan pengunjung, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat lokal yang ada di wilayahnya sehingga dengan mempertimbangkan ha-hal tersebut dapat menciptakan sifat keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Pada Kabupaten Karanganyar, pengelolaan Pariwisata belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dengan belum terintegrasikannya potensi pariwisata di Kabupaten Karanganyar dengan ketersediaan infrastruktur penunjang pariwisata serta keterlibatan masyarakat lokal di Kabupaten Karanganyar. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memaksimalkan peran generasi Z dalam merumuskan solusi pengimplementasian Konsep Sustainable Development of Tourism yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagai saran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang diatas dapat dibuat beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yakni: 1. Bagaimana kondisi eksisting Pariwisata di Kabupaten Karanganyar? 2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Pariwisata di Kabupaten Karanganyar? 3. Bagaimana analisis strategi yang dapat dijalankan oleh generasi Z dalam merumuskan solusi pengimplementasian Konsep Sustainable Development of Tourism di Kabupaten Karanganyar? 1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan dari penelitian kali ini yakni untuk merumuskan solusi dalam memaksimalkan peran generasi Z dalam pengimplementasian Konsep Sustainable Development of Tourism yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 sebagai saran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan tujuan tersebut diturunkan kedalam tiga sasaran, yakni: 1. Teridentifikasinya kondisi eksisting Pariwisata di Kabupaten Karanganyar. 2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Pariwisata di Kabupaten Karanganyar.

3. Terbentuknya analisis strategi yang dapat dijalankan oleh generasi Z dalam merumuskan solusi pengimplementasian Konsep Sustainable Development of Tourism di Kabupaten Karanganyar. 1.4 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri atas ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup waktu. 1.4.1 Ruang Lingkup Materi Ruang lingkup materi secara umum meliputi materi yang dikaji mengenai Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development), Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism), Pariwisata Kerakyatan (Community Based Tourism), dan Potensi Pariwisata. 1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah Wilayah pengambilan data dan cangkupan persoalan yakni pada Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa tengah. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Karanganyar memiliki 17 kecamatan yang terdiri atas 15 kelurahan dan 162 desa. Berikut adalah peta adiministrasi Kabupaten Karanganyar per kecamatan :

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar Per Kecamatan

Sumber: Studio Wilayah Kabupaten Karanganyar, 2019 1.4.3 Ruang Lingkup Waktu Ruang lingkup wilayah dibagi dua yakni ruang lingkup pengambilan data oleh Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Karanganyar ITB tahun 2018, serta Ruang Lingkup pemrosesan penelitian dan pembuatan laporan dilakukan sejak tanggal 1 februari 2019. 1.5 Sistematika Penulisan Pada bagian ini akan dijelaskan sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut: BAB 1 Pada bagian pendahuluan, penulis mengutarakan latar belakang pembuatan laporan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup laporan penelitian mencakup ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup waktu, serta sistematika penulisan.

BAB 2 Pada bagian ini akan menjelaskan teori-teori tentang Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development), Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism), Pariwisata Kerakyatan (Community Based Tourism), dan Potensi Pariwisata. BAB 3 Pada Bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, lama dan tempat dilakukan observasi, bahan dan alat yang digunakan, cara pembuatan, rincian biaya pembuatan, dan metode memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Menyajikan teknik pengumpulan data atau informasi, pengolahan data, analisis data dan kerangka berpikir BAB 4 Pada bagian ini akan dibahas mengenai hasil analisis terhadap kondisi pengembangan pariwisata, faktor-faktor penghambat, serta perumusan strategi dalam peningkatan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar. BAB 5 Pada bagian ini akan dibahas kesimpulan dan saran serta rekomendasi keseluruhan karya tulis ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Pustaka yang dipakai penulis. 2.1.Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development). Sustainable development merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Budihardjo, 2010). Menurut Permana (1996) dalam (Fauzi, 2004), setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut alasan moral. Generasi kini yang menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumberdaya alam dan lingkungan memiliki kewajiban moral untuk menyisakan layanan sumberdaya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengkestraksi sumberdaya alam yang merusak lingkungan sehingga menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi sehingga aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada hal yang mengancam fungsi ekologi tersebut. Ketiga, menyangkut alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih menjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan. Dimensi ekonomi keberlanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi. Haris (2000) dalam (Fauzi, 2004) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, yaitu:

1. Keberlanjutan

ekonomi,

yang

diartikan

sebagai

pembangunan

yangmampu

menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memeliharakeberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinyaketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. 2. Keberlanjutan lingkungan adalah sistem yang berkelanjutan secara lingkunganharus mampu memelihara sumberdaya yang stabil, menghindarieksploitasi sumberdaya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsepini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitasruang udara, dan fungis ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. 3. Keberlanjutan sosial adalah keberlanjutan secara sosial diartikan sebagaisistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. 2.2.Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Secara umum, konsep pembangunan mencakup usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang, pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat (Dorcey dalam Picard 2006). Djajadiningrat dalam Ardika (2007) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. Pariwisata dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan kebutuhan masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam tujuannya harus menganut tiga prinsip dasar, yaitu: (1) Kelangsungan ekologi; (2) Kelangsungan sosial budaya; dan (3) Kelangsungan ekonomi dimana pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat, memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta

terdistribusi secara adil pada seluruh stakeholders. Adapun prinsip-prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah: 1) menjaga kualitas lingkungan, 2) memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan, 3) menjaga hubungan antara pariwisata dengan lingkungan, 4) menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan, 5) menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan carrying capacity, dan 6) semua stakeholders harus bekerja sama didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan (Burn dan Holden dalam Ardika (2001). United Nations World Tourism Organization juga menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip antara lain sebagai berikut: 1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup; 2. Pemerintah mendorong semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka; 3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang untuk memeratakan pembagian waktu liburan guna mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup; 4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam; 5. Wisata alam atau wisata ekologi untuk menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat (UNWTO dalam Robert, 2008). Pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller dalam Pitana (2005) adalah pariwisata yang dikelola mengacu pada pertumbuhan kualitatif, maksudnya adalah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan kesehatan masyarakat. Peningkatan kulitas hidup hanya dapat dicapai dengan meminimalkan dampak negatif sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lima hal yang harus diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller, yakni: (1) Pertumbuhan ekonomi yang sehat; (2) Kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Tidak merubah struktur alam, dan melindungi sumber daya alam; (4) Kebudayaan masyarakat yang tumbuh secara sehat; (5) Memaksimalkan kepuasan wisatawan dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya mempunyai kepedulian

yang tinggi terhadap lingkungan. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa, pembangunan pariwisata

berkelanjutan

hanya

dapat

terlaksana

dengan

sistem

penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (good governance) dimana mampu melibatkan partisipasi yang aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Pariwisata berkerlanjutan juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata, dukungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Jadi, prinsip quality, continuity, dan balance harus diterapkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana agar obyek daerah tujuan wisata yang dikembangkan agar tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada, serta masyarakat setempat tidak hanya sebagai objek demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. 2.3.Pariwisata Kerakyatan (Community Based Tourism) Pengembangan pariwisata berkelanjutan dianggap sebagai prasyarat utama dalam pembangunan pariwisata ke depan. Pengembangan tersebut mengacu pada pembangunan pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Oka, 2010). Pariwisata berkelanjutan merupakan aktivitas ekonomi penting yang jika dikembangkan secara tepat bisa mengatasi sejumlah tantangan pembangunan, termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian dan keselarasan masyarakat, serta manajemen sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan (Gunawan dalam Darmaputra, 2005). Pendekatan ini pada dasarnya juga merupakan model pemberdayaan masyarakat yang memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memberi wewenang atau kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk memobilisasi kemampuan mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya setempat. Kedudukan mereka adalah sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea dalam Pujaastawa, 2005). Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan pariwisata bertumpu pada partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai atraksi budaya sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Konsep pembagunan pariwisata berbasis kerakyatan dikemukakan oleh Natori (2001) menekankan yakni: (1) Terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber

daya alam dan budaya; (2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya; (4) Kesejahteraan masyarakat lokal serta (5) Kepuasan wisatawan. Nasikun (2000) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata kerakyatan memiliki beberapa karakteristik ideal sebagai berikut. 1. Usaha yang dikembangkan berskala kecil (small scale), sehingga lebih mudah diorganisasikan; 2. Pemilihan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal (locally owned and managed) dimana lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima oleh masyarakat lokal; 3. Input yang digunakan baik pada saat konstruksi maupun operasi berasal dari daerah setempat sehingga komponen impornya kecil; 4. Aktifitas berantai (spin-off activity) yang ditimbulkan banyak, oleh karena itu adanya keterlibatan masyarakat lokal baik secara individual maupun secara melembaga, menjadi semakin besar. Adanya aktivitas berantai tersebut memberikan manfaat langsung yang lebih besarbagi masyarakat lokal; 5. Berbasiskan kebudayaan lokal, karena pelakunya adalah masyarakat lokal dimana lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun penerimaan manfaat dan keuntungan; 6. Pengembangan ramah lingkungan, yang terkait dengan adanya konversi lahan secara besar-besaran serta tidak adanya perubahan bentuk bentang alam yang berarti; 7. Melekatnya kearifan lokal (local wisdom) karena masyarakat telah beradaptasi dengan alam sekitarnya; 8. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan, tetapi dapat menyebar ke berbagai daerah yang mana dalam penyebaran penduduk menciptakan suatu kawasan wisata alternatif. Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat, seperti keuntungan ekonomi sehingga pemeliharaan lingkungan bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat. Disamping itu dalam konsep pembangunan pariwisata yang berbasis kerakyatan perlu diperhatikan suatu konsep keseimbangan antara resources dan resident, yakni suatu pembangunan yang terintegrasi

yang mana masyarakat sebagai pemain kunci dari kegiatan kepariwisataan tersebut. Keberhasilan. Sistem kolaborasi yang telah terbentuk dalam pariwisata kerakyatan diusahakan berlangsung dengan harmonis. Pihak Pemda, industri pariwisata, objek wisata (masyarakat lokal dan lingkungan alam), serta wisatawan dapat melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan masing-masing mendapat kontribusi dari kegiatan tersebut. Valene dalam Mowforth (2000) menyebutkan bahwa bentuk dari pariwisata berbasis kerakyatan, konsisten dengan alam, sosial, dan masyarakat, serta mengizinkan interaksi dengan berbagi pengalaman antara wisatawan dan masyarakat lokal. Dalam pengembangan pariwisata seharusnya semua pihak dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan status (porsi) yang didapatkan dan pada akhirnya tidak ada pihak merasa dieksploitasi. Konservasi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan nilai-nilai dari sumber daya yang menjadi objek, berusaha menggali dan menemukan sumber daya lainnya, dan yang paling penting adalah menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya yang dipakai dengan sumber daya yang ada merupakan hal yang diperlukan dalam pengembangannya. 2.4.Potensi wisata Pembangunan sumberdaya yang berkualitas menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya yang baik seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam harus dapat dioptimalkan, karena kualitas sumberdaya sangat penting peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.

Menurut Yoeti (2002), pengembangan daya tarik wisata sebagai sumberdaya yang berkualitas dalam peraturan utamanya pada pembangunan yang berkelanjutan didasarkan pada tiga indikator, antara lain; 1. Natural attraction, termasuk dalam kelompok ini adalah wisata alam, wisata konservasi flora dan fauna dan sebagainya; 2. Cultural attraction, dalam kelompok itu termasuk diantaranya, kesenian tradisional, upacara keagamaan, festivak kesenian, dan lainnya; 3. Social attraction, yang termasuk kelompok ini adalah tata cara gidup suatu masyarakat, ragam bahasa, dan upacara keagamaan seperti pernikahan, syukuran dan lainnya.

BAB 3 METODE PENELITIAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana observasi dilakukan termasuk waktu, lama dan tempat dilakukan observasi, bahan dan alat yang digunakan, cara pembuatan, rincian biaya pembuatan, dan metode memperoleh data/informasi, serta cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Menyajikan teknik pengumpulan data atau informasi, pengolahan data, analisis data dan kerangka berpikir. 3.1.Metode Pengumpulan Data Metode Pengumpulan Data dalam penelitian kali ini adalah dengan menghimpun informasi dari hasil Studio Perencanaan Wilayah Kabuapaten Karanganyar Tahun 2018. Apapun data tersebut, dikumpulkan dengan berbagai macam metode yaitu dengan observasi lapangan, wawancara serta kuesioner terhadap masyarakat maupun terhadap pengelola obyek wisata yang berada di Kabupaten Karanganyar selama kurang lebih 1 minggu untuk pengambilan data. Selain itu, dilakukan juga studi literatur yang dilakukan dari berbagai macam sumber jurnal maupun buku yang menjadi referensi didalam penelitian kali ini. 3.2.Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian kali ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjabarkan hasil wawancara terhadap sejumlah pengelola obyek wisata, serta metode analisis deskriptif kuantitatif untuk mendeskispsikan berbagai macam data angka terkait pariwisata di Kabupaten Karanganyar.

BAB 4 PEMBAHASAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil analisis terhadap kondisi pengembangan pariwisata serta perumusan strategi dalam peningkatan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan pembahasan hasil analisis yang dilakukan terhadap kondisi pariwisata Kabupaten Karanganyar. 4.1.Identifikasi Kondisi Eksisting Pariwisata di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar berdasarkan RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 adalah “Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera dan bermartabat”. Adapun penjabaran visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 dilihat dari aspek Pariwisata yaitu termasuk dalam misi ke-2 yang berisikan bahwa dalam mewujudkan perekonomian daerah harus bertumpu pada potensi keunggulan daerah Kabupaten Karanganyar yang berorientasi pada keekonomian kerakyatan. Pengembangan perekonomian pariwisata di Kabupaten Karanganyar bertumpu pada pariwisata daerah Kabupaten Karanganyar yang harus mampu mendorong potensi unggulan diwujudkan dengan meningkatnya produk–produk unggulan daerah yang dikembangkan dari potensi unggulan dan andalan daerah sehingga mampu bersaing dalam kancah global, semakin meningkat dan berkembangnya jenis dan bentuk diversivikasi pertanian dalam arti luas sebagai penghasil komoditas seperti agribisnis tanaman obat, tanaman hias, dan sejenisnya. Berdasarkan hasil mengidentifikasi fakta dan menganalisisnya didapatkan bahwa keberadaan pariwisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, namun sejauh ini didapatkan bahwa pengelolaan pariwisata belum optimal sehingga belum mecapai kesejahteraan bagi masyaraka sekitar. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan sebagai dampak dari kegiatan pariwisat dilihat dari 4 indikator berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Nasir Rulloh pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh

Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, dimana indicator tersebut yaitu 1.

Menghasilkan pendapatan untuk masyarakatnya

2.

Menghasilkan lapangan pekerjaan

3.

Membuka peluang investasi

4.

Mendorong aktivitas wirausaha

Dimana dalam mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat akibat adanya kegiatan pariwisata, dilakukan dengan overlay dengan peta keluarga pra sejahtera tiap kecamatan. Gambar. Peta Persebaran Lokasi Objek Wisata Dan Proporsi Penduduk Berstatus Sejahtera Desil 1-4 Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

Sumber : Hasil Analisis, 2019 Dimana peta diatas menggambarkan persebaran lokasi objek wisata disesuaikan dengan kondisi keluarga sejahtera desil 1-4. Kemudian peta tersebut dibandingkan dengan persebaran obyek wisata untuk melihat adanya pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kesejahteraan pada kecamatan yang memiliki obyek wisata. Dalam

menganalisis pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kesejahteraan pada setiap kecamatan dilakukan dengan melihat ketercapain setiap indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain empat indikator diatas, ditambah pula sejumlah indikator dari aspek lainya seperti penyerapam tenaga kerja, kondisi fisik lingkungan, jumlah wisatawan, ketersediaan sarana prasarana pendukung.

4.2.Identifikasi Kendala Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Karanganyar Dalam identifikasi kali ini didasarkan atas data hasil wawancara terhadap pengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan tabulasi data terkait hasil wawancara kepada para pengola obyek wisata di Kabupaten Karaganyar secara sampling pada sejumlah pengelola obyek wisata

TABEL 4.X KENDALA PENGELOLA DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA Nomor

Obyek Wisata

1

Padas Ombo

2

Watu Kandang

Kendala SDM masih minim, menu makanan minim variasi, tubingnya belum panjang baru 500 meter, parkirnya masih kurang bagus karena dananya belum mencukupi jadinya harus satu per satu dalam pembangunan. Sebenarnya, banyak sekali atraksi yang lebih menarik dan bisa dilihat di sekitar cagar. Namun,

atraksi tersebut berada pada lahan masyarakat yang belum dibebaskan. Selama ini pemerintah telah merencanakan perluasan, namun tidak memiliki cukup biaya untuk membebaskan lahan masyarakat tersebut.

3

amanah

4

Jambu merah

5

6

7

8

9

jumog

Lembah sumilir

Bukit sekipan

Bukit Kemuning

Candi cetho

10

De colomadu

11

River tubing ngargoyoso

Karyawan yang tidak bisa menyesuaikan kondisi kerja, kemudian kegagalan-kegagalan kita dalam mengembangkan suatu produk sesuai leinginan pasar karena belajar otodidak. Saingan di luar semakin banyak, misal ada kebijakan harga dari pemerintah itu harus kita siasati. Masalah SDM dan infrastruktur yang masih belum menunjang walau sudah ada peningkatan. Tidak ada kendala khusus, dalam hal pendanaan murni dari desa yang dikelola oleh Bumdes tidak ada dari pemerintah Kab Karanganyar. Dana terbatas sehingga dalam pengembangan inovasi menggunakan dana seadanya Pengunjung yang berasal dari dalam dan luar Kab Karanganyar dan terkadang berstatus overcapacity sehingga menyebabkan berkurangnya tingkat pelayanan Debu di area parkir yang menganggu kenyamanan para pengunjung, Fasilitas untuk shalat belum ada Air nya sulit jika kemarau Panjang Dianggap tidak ada kendala dalam pengembangan.

Kalau di De Tjolomadoe sendiri kendala pengembangannya yakni terkait renovasi bangunan dan desain interior. Ada beberapa struktur yang tidak boleh diubah karena merupakan ciri khas De Tjolomadoe Biasanya jalannya kurang baik menuju tempat pariwisata tersebut dan tidak ada angkutan umum.

12

Padepokan Gedhong Putih

13

Tahura

14

Situs Planggatan

15

Museum Dayu

16

Sapta Tirta

17

Grojogan Sewu

18

Senatah river tubing

19

Pemandian air panas cumpleng

20

Air terjun pringgondani

Bukan service product yang dijual, dan kurang “berbudaya”. Tenaga pemasaran kurang, anggaran tidak ada, kurang pemberdayaan tenaga kerja dari masyarakat. Kendalanya adalah dana dari pemerintah terbatas, padahal rencana pengembangan sudah banyak seperti menambah koleksi tanaman langka dan hewan karena sekarang baru ada rusa. Namun karena dari alokasi APBD hanya sedikit dan belum mencukupi jadi rencana tersebut terhambat. Tidak ada kendala mas, Pengembangan cagar budaya yang terbatas, ada peraturan zonasi sehingga tidak bisa bebas dikembangkan. Perizinan permukiman, pabrik, hotel juga sulit karena zonasi. Untuk itu, sekarang dikembangkan program home stay dengan warga setempat. Sulit dalam hal pembebasan lahan. Ada perjanjian hak pakai oleh pemda, tetapi bukan hak milik. Perizinan sepenuhnya milik keraton. Ada rencana pengembangan dan warga pun mendukung, tetapi pihak keraton tidak berkenan. (Mungkin) Agar lokasi tetap bersifat religius, tidak menjadi tempat wisata. Untuk objek wisata Grojogan Sewu selama ini tidak ada kendala karena semuanya kooperatif. Tidak ada Juru kunci sudah pension, tidak diurus oleh pihak kabupaten, jadi mangkrak untuk saat ini. Dari tempat parkir pengunjung harus berjalan kaki kurang lebih 4 km untuk menuju lokasi

21

Goa sari river tubing

22

Bali ndeso

23

Air terjun parang ijo

Sampah yang ditimbulkan oleh wisatawan kurang dari 5kg dalam sehari, biasanya dikumpulkan lalu dibakar. Sumber air yang digunakan berasal dari mata air. Tidak ada pengolahan limbah cair. Listrik yang digunakan berasal dari PLN dan jarang terjadi pemadaman. Tidak ada angkutan umum yang melewati tempat ini. Salah satu kendalanya adalah aksesibilitas yang kurang memadai, jalannya masih kurang baik dan jauh dari jalan utama.

Tidak ada Terdapat kendala berupa kurangnya dana untuk mengelola dan mengembangkan wisata tersebut. Aksesibilitas ke tempat wisata juga kurang baik, terdapat jalan yang rusak dan tanjakan yang sangat curam. pemasukan objek wisata dari penjualan tiket hanya 45% dari total sisanya digunakan untuk pajak, THR KGPPA, desa. Sering terjadi pemadaman listrik tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

,

Sumber: Hasil Wawancara, 2019 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kendala selama ini yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Karanganyar adalah berfokus pada kendala minimnya dana dn dukungan pemerintah, kemudian kendala dalam penyediaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia terutama pariwisata yang pengelolanya merupakan swadaya dari masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan dan kapasitas yang cukup rendah dalam hal pengelolaan pariwisata, serta dalam hal penyediaan infrastrukur yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung aksesibilitas bagi wisatawan dalam melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Karanganyar. Selain kendala yang dihadapi oleh pengelola pariwisata, terdapat juga kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pengembangan parwisata di

Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap dinas yang terkait dala pengelolaan pariwisata yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dapat diketahui bahwa selama ini pemerintah Kabupaten Karanganyar masih minim dalam melakukan dukungan terhadap kegiatan pariwisata khususnya didalam penyediaan infrastruktur penunjang khususnya transportasi dan jalan. Yakni masih terdapat daerah potensial pariwisata yang memiliki akses yang sempit menuju obyek wisata sehingga belum mampu menampung segala jenis kendaraan utamanya bus-bus pariwisata. Selain itu, masih belum adanya penguatan dan pelatihan kebencanaan terhadap para pengelola pariwisata di lokasi-lokasi yang termasuk ke dalam Kawasan Rawan Bencana. Namun, disisi lain pemerintah telah mengantisipasinya dengan penyiagaan tim tanggap bencana pada obyek wisata. Kemudian, kendala selanjutanya adalah mengenai pelayanan akomodasi transportasi yang masih belum optimal yaitu pemerintah sudah menyediakan sebuah terminal khusus untuk pariwisata sebagai titik transit wisatawan sebelum melanjtukan kegiatan wisatanya. Namun, penyediaan ini masih belum berjalan dengan baik karena masih belum tersedianya angkutan lanjutan dari terminal pariwisata menuju obyek-obye wisata sehingga terminal pariwisata ini pun terkesan sepi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut, merupakan hasil analisis terhadap kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar maupun oleh pengelola obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Gambar 4.X Kendala Pengembangan Pariwisata Kabupaten Karanganyar

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Kemudian selanjutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah mengenai pengembangan inovasi pariwisata karena minimnya anggaran maupun sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengembangan inovasi. Sehingga, pariwisata yang ada di Kabupaten Karanganyar cenderung stagnan dan tidak terlalu berkembangn terlebih dalam menghadapi adanya perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Seperti masih beum adanya suatu platform informasi yang memberikan informasi terkait pariwisata di Kabupaten Karanganyar dan lain sebagainya. 4.3 Strategi Pengembangan Pariwisata Dari hasil identifikasi kendala dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Karanganyar, didapat bahwa setidaknya terdapat lima kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang dalam dunia pariwisata, penyediaan infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan dana dan pengembangan inovasi oleh pengelola obyek wisata, adanya ancaman kebencanaan, serta kebijakan pemerintah yang kurang mendorong ciri khas pariwisata Karanganyar. Konsep Sustainable Tourism harus mencakup 3 pilar, yakni keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara social, serta keberlanjutan pada faktor alam. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat penerapan Sustainable Tourism, maka salah satu fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan sengan meningkatkan keberlanjutan dalam aspek sosial dan keberlanjutan dalam aspek ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem /alam. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat yang terintegrasi dengan konsep Local Economic Development. Adapun dalam membantu mewujudkan hal tersebut, dibuat suatu platform berbasis aplikasi bernama “KARINDAH” 4.3.1 Pengembangan Konsep Local Economic Development sebagai alat untuk mewujudkan Sustaianble Tourism Dalam merealisasikan konsep Sustainable Tourism yang terintegrasi dengan konsep pariwista berbasis masyarakat, dibutuhkan suatu pendekatan makro dalam mengembangkan daerah terutama pengembanagn kepariwisataannya, yakni konsep Local Economi Development.

Konsep Local Economic Development (LED) merupakan konsep pengembangan wilayah yang dimana pemerintah daerah mengelola sumber daya dengan bermitra kepada sektor swasta/ lokal untuk merangsang kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Beberapa tantangan dalam konsep ini yakni 1. Menciptakan iklim yang bai kantar stakeholder 2. menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat 3. mobilisasi potensi kelembagaan untuk mengembangkan potensi lokal. 4. Menciptakan stuktur yang stabil dengan memperbesar keterkaitan antar sektor potensial antar wilayah. 4.3.2 Penggunaan Platform Aplikasi “KARINDAH” Sebagai Alat Bantu Untuk Mewujudkan Sustainable Tourism Aplikasi “KARINDAH” merupakan suatu platform aplikasi yang bertujuan untuk membantu pengembangan potensi pariwisata di Karanganyar dengan menjadikan masyarakat Karanganyar sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata. Dalam aplikasi ini terdapat empat fitur untuk menunjang pariwisata berkelanjutan , yakni: 1. Travelling Indah: Pada fitur ini pengguna aplikasi dapat memilih berbagai jasa terkait kepariwisataan di Karangananyar. Jasa di sini terbagi menjadi 3, yaitu a. Paket Travel : pada fitur ini terdapat paket-paket travel yang unik sesuai keinginan calon traveller, bisa berupa paket ke berbagai destinasi di Karanganyar, maupun paket unik sesuai pengalaman yang ditawarkan oleh umkm pembuat paket pariwisata. b. Kuliner : pada fitur ini, pengguna bisa memillih ataupun memesan kuliner-kuliner yang ada di karanganyar, baik itu jajanan khas, maupun kuliner unik yang jarang ditemui dengan harga terjangkau c. Penginapan : pada fitur ini, pengguna bisa memilih penginapan yang cocok dengan harga yang bervariatif, mulai dari hotel resmi hingga perumahan warga.

2. Mitra Indah : Fitur ini khusus untuk masyarakat Karangananyar yang ingin ikut menawarkan jasa pariwisata, baik berupa paket travel, kuliner, maupun penginapan. Setelah mendaftar lewat aplikasi, calon mitra akan terdaftar di database. 3. Forum Indah :Pada Fitur ini terdapat berbagai macam info terbaru , forum, serta blog post terkait potensi dan perkembangan Pariwisata Karanganyar yang bersifat open source serta pembuatan konten yg dapat dibuat baik oleh pihak pemerintah maupun masyarakat

umum

4. Investasi Indah: Fitur ini memberikan kesempatan bagi para investor , mulai dari investor kelas menengah hingga atas untuk ikut menanam modalnya ke umkm-umkm terkait pariwisata di Karanganayar. Untuk contoh aplikasi nya sendiri dapat dilihat pada laman XXXXXXX 4.3.3 Operasionalisasi Konsep Pengembangan Melalui Arahan Pengembangan 20 Tahun Konsep LED ini di tuangkan kedalam suatu konsep pengembangan yang berjenjang selama 5 tahunan dengan total rencana pengembangan selama 20 tahun. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut

GAMBAR X.X TAHAPAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT (LED)

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Dari konsep pengembangan tersebut, dirumuskan strategi pengembangan pariwisata daerah di Kabupaten karanganyar , yakni sebagai berikut Tahap 1 Penguatan Lokal : Pada tahap ini, potensi pariwisata setiap destinasi disetiap daerah sudah tereksplorasi dan terpetakan dalam satu database oleh pemerintah, pada tahap ini juga masyarakat diharapkan sudah memiliki pengetahuan dan wawasan terkait pariwisata di daerahnya masing-masing. Masyarakat pada tahap ini juga diharapkan telah siap berkontribusi dalam sektor kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar.Selain itu Dana investasi juga turut dialirkan. Dalam membantu mewujudkan itu, Platform Aplikasi “KARINDAH” menawarkan fitur database terpusat yang didalamnya terdapat list potensi pariwisata dan pengembangannya di Kabupaten Karanganyar. Selain itu pada Platform ini, “KARINDAH” juga menyediakan ruang bagi umkm asli karanganyar yang ingin turut berkontribusi dalam usaha kepariwisataan di karanganyar, baik dalam bentuk jasa akomodasi, kuliner, penginapan , maupun paket wisata gabungan sesuai dengan kreatifitas masyarakat Karanganyar. Di aplikasi “KARINDAH juga tersedia ruang bagi investor untuk melihat potensi investasi dan ingin menanam modalnya pada umkm-umkm jasa pariwisata di Karanganyar.

Tahap 2 Sinergisasi: Pada tahap ini, terbentuk koneksi antar objek wisata, sektor akomodasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Pada tahap ini juag terjalin kerjasama antar pelaku usaha untuk menciptakan kegiatan ekonomi internal yang lebih optimal. Pada tahap ini platform aplikasi “KARINDAH” turut berkontribusi besar dterutama dalam menghubungkan antar umkm pariwisata dalam mewujudkan sinergisasi dan kerjasama guna menciptakan nilai tambah dalam ekonomi kerpariwisataan karanganayar. Tahap 3 Orientasi Ekspor: Pada tahap ini, tercapainya kondisi kegiatan pariwisata yang mampu menarik wisatawan bersakal regional. Para pelaku usaha juga telah memiliki jiwa kompetitif untuk mengembangkan ushaa dalam skala regional. Tahap 4 Keberlanjutan: Pada tahap ini, kondisi kegiatan pariwisata yang stabil tercapai dan pelaku usaha telah mampu mengelola usaha dengan skala nasional.

DAFTAR PUSTAKA Yoeti, Oka A. 2002. Perencanaan Strategis pemasaran daerah tujuan wisata. Jakarta: Pradnya Paramita Nasikun, 2000, Globalisasi dan Paradigma Baru Pembangunan Pariwisata Berbasis Komunitas dalam Fandeli, C dan mukhlison (eds), Pengusahaan Ekowisata, Fakultas Kehutanan UGM dan Pustaka Pelajar Darma Putra I Nyoman dan Pitana, I Gde.2010.Pariwisata Pro-Rakyat.Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan Fakta dan Analisis Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Karanganyar Institut Teknologi Bandung Laporan Rencana Studio Perencanaan Wilayah Kabupaten Karanganyar Institut Teknologi Bandung