Foreign Investment Law.docx

FOREIGN INVESTMENT LAW Summary of Lecture Materials from the 1st to 6th Meetings

ARRANGED BY : RICKY PRIYANTO - 41170003 STUDY PROGRAM : BUSINESS LAW GENERATION : 2017

UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO Jl. Letjen S. Parman No.28, RT.12/RW.6, Tj. Duren Sel., Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11470

MARET 2019

PENANAMAN MODAL ASING MATERI HUKUM INVESTASI ASING - Pak Zam : - RPS / Silabus / Tugas - Konsep Economics Analysis of Law - Teori dalam Investasi Asing - Alasan Modal Asing masuk ke suatu Negara - Alasan Modal Asing masuk ke Indonesia - Syarat masuknya Modal Asing

 INDIKATOR KESEJAHTERAAN1 1. Makro : - Pemasukan / Pengeluaran - Tenaga Kerja / Pengangguran - Inflasi

Pemasukan (investasi dari luar) Banyak

Pengangguran Sedikit

Inflasi Terjaga

2. Mikro : Dunia Usaha  TEORI DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL ASING 1. Teori Sistem Hukum : - Substansi Hukum - Struktur Hukum 1

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)2

Kesejahteraan adalah kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur. BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 2

- Budaya Hukum Perlakuan terhadap investasi 2. Teori Peranan Hukum dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi : - Prediktabilitas Memprediksi dampak dengan masuknya investasi - Stabilitas Menjaga Stabilitas - Keadilan Memberi keadilan, tidak boleh bertindak seperti penjajah  PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PMA UU Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri UU No. 25 Tahun 2007 UU No. 25 Tahun 2007 ( Pasal 1 s/d 10 )

Sering disebut sebagai UU ala Bank Dunia

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Tidak mementingkan presentase kepemilikan saham. Perusahaan patungan yang sahamnya sampai dengan 95% bagi perusahaan Indonesia Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 berlaku bagi penanam modal di semua sektor (ada dibatasi dengan Daftar Negatif Investasi)3 yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Direct Investment4 & bukan portofolio investment (UU No. 8 Tahun 1995) hanya saham & obligasi  PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING - Prinsip perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara tidak adil (tidak apple to apple) : yang kecil tertekan, yang datang jagoan

3

Daftar Negatif Investasi didalamnya menjelaskan sektor apa saja yang dibatasi. [UU No. 44 Tahun 2016] 4 Foreign Direct Investment adalah aktivitas ekonomi dimana investor dari suatu negara menanamkan modal jangka panjang, baik dalam bentuk finansial maupun manajemen kedalam entitas usaha yang berada di negara lain.

- Prinsip Keterbukaan - Prinsip Akuntabilitas harus bisa bertanggung jawab. (cth : jika sudah komitmen jangan batal) - Prinsip Kebersamaan tidak boleh ada pertentangan. Pada praktiknya ada, misalnya ketika di joint venture agreement - Prinsip Efisiensi Berkeadilan - [Pasal 33 UUD 1945] - Efisiensi itu pada praktiknya tidak adil, (mis : outsourching) - Prinsip Berkelanjutan - Prinsip Berwawasan Lingkungan [CSR5 "pasal 74 ayat 1 UU PMA"] - Prinsip Kemandirian Hubungan pemegang saham antara dua warga negara ketika ada masalah tidak perlu mengikutsertakan / membawa-bawa 'negara' - Prinsip Keseimbangan Kemajuan & Kesatuan Ekonomi Nasional Pada praktiknya yang maju Mengurangi pengangguran semakin maju, yang berkembang kondisinya tetap seperti itu saja  TUJUAN PENANAMAN MODAL - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; - Menciptakan lapangan kerja; - Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; - Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; - Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; - Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; Pada praktiknya modal masuk di pabrik-pabrik yang sudah berkuasa, bukan ke UMKM karena ada tujuan keuntungan, peluang lebih besar di pabrik. - Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri Berurut dari pangan, sandang, papan - Meningkatkan kesejahteraan rakyat  ALASAN MODAL ASING DATANG KE SUATU NEGARA (a) Upah buruh yang murah (b) Dekat dengan sumber bahan mentah / raw material 5

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri.

- Pilihan Rasional Memiliki Preferensi untuk Alternatif - Nilai Keinginan - Efisiensi Hemat / Pengunaan Sumber Daya yang sedikit - Utilitas Cost Benefit *Contoh kasus : Semen Gresik harganya Rp.700.000,-. Lalu cara menurunkan harga yang mahal itu adalah dengan cara membeli saham Semen Padang (yang bahannya dekat) dengan tujuan menurunkan harga menjadi Rp.500.000,(c) Menemukan pasar yang baru (d) Adanya royalti dari alih teknologi (e) Penjualan bahan baku dan suku cadang (f) Insentif Lain : - Intensif Fiskal / Tax Holiday6 Insentif Ekonomi Makro - Insentif Moneter Insentif Likuiditas dan Nilai Tukar7 (g) Status khusus negara tertentu dalam perdagangan internasional (General System of Preferences / GSP)8  ALASAN INDONESIA MEMBUTUHKAN INVESTASI DARI LUAR 1. Penyediaan lapangan kerja; 2. Mengembangkan Industri substitusi impor9 untuk menghemat devisa; 3. Mendorong berkembangnya industri barang ekspor non-migas guna mendapatkan devisa; 4. Pembangunan di daerah tertinggal; 5. Alih Teknologi.  MENGAPA PMA HARUS DALAM BENTUK PT? 1.

Perintah Undang-undang Undang - undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi PMA : Pada Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum

6

Tax Holiday adalah pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan sementara. Menggunakan mata uang asing. 8 GSP adalah pembebasan biaya bea masuk kepada negara peng-ekspor. 9 Industrialisasi Substitusi Impor adalah kebijakan perdagangan dan ekonomi yang mendukung pergantian barang impor asing dengan barang produksi dalam negeri 7

Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang”.10 Di samping itu, tujuan atas hal tersebut adalah karena PT merupakan sumber pajak terbesar sehingga Indonesia mendapatkan benefit dari sana. 2.

Kepastian Hukum dalam PT Berikut adalah instrumen kepastian hukum yang diberikan dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang - undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : -

ANGGARAN DASAR Berdasarkan UU 40/07, jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”). Begitu pula terhadap setiap perubahan anggaran dasar harus diberitahukan kepada Kemenkumham, yang mana beberapa di antara perubahan tersebut, bahkan juga harus mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham. Melalui mekanisme ini, memperlihatkan bahwa adanya kepastian hukum terhadap setiap tindakan dan kegiatan usaha PT harus sesuai dengan UU 40/07 dan Anggaran Dasar. Hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan nama orang-perorangan saja seperti pada badan usaha yang tidak berbadan hukum. Pada badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum (Firma, CV, Persekutuan perdata, dan lain-lain), anggaran dasar para pendiri tidak membutuhkan pengesahan dari Kemenkumham. Guna memenuhi asas publisitas, akta pendirian badan usaha cukup didaftarkan kepada panitera pengadilan sesuai domisili badan usaha tersebut.

-

PENGALOKASIAN MODAL Satu hal yang paling krusial dalam pelaksanaan PMA adalah pengalokasian modal dan penggunaannya dalam menjalankan tujuan kegiatan usaha. Dalam PT penggunaan

10

Undang - undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

modal untuk kegiatan usaha hanya dapat digunakan dengan persetujuan perseroan yang ditempuh dengan mekanisme dan kesepakatan para pemegang saham yang dituangkan dalam anggaran dasar. Sehingga setiap tindakan dalam PT merupakan tindakan atas nama perseroan dan tidak bisa dilakukan hanya dengan persetujuan orang perorangan semata. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang dalam menjalankan tindakannya dapat bertindak dan bertanggung jawab atas nama orang perorangan tanpa persetujuan dari para pendiri badan usaha tersebut. Tentunya jika hal ini terjadi pada PMA, maka bentuk badan usaha tersebut tidak memberikan kepastian hukum terhadap modal yang ditanamkan oleh pihak asing. Demikian pula, bentuk penyertaan modal asing dalam suatu PT yang dapat dibuktikan dengan saham. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, kepemilikan para pendiri tidak dapat diwujudkan dalam bentuk saham melainkan hanya kekayaan perseroan semata yang diatur oleh para pendiri sendiri. Pengalokasian modal dengan bentuk saham ini memiliki maksud dan tujuan yang di antaranya menentukan: (i) Besar suara dalam pengambilan keputusan terhadap tindakan perseroan; (ii) Menentukan besar dividen dan/atau kerugian (tanggung jawab) yang akan diterima/diderita atas kegiatan usaha perseroan.

-

TANGGUNG JAWAB YANG TERBATAS Pasal 3 ayat (1) UU 40/07menyatakan bahwa “Para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham”11. Berdasarkan ketentuan di atas, kami memahami bahwa besar tanggung jawab pemegang saham dalam PT hanya sebatas pada besar saham yang dimiliki dan tidak dapat mencakup kekayaan pribadi dari pemegang saham.

11

Undang - undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum, dalam pemenuhan tanggung jawab oleh para pendiri tidak dibatasi berdasarkan besar kekayaan yang ditanamkan dalam badan usaha, tetapi dapat mencakup kekayaan pribadi dari para pendiri tersebut.

-

ORGAN PERSEROAN PT dalam menjalankan kegiatan usahanya dijalankan oleh organ perseroan yang terdiri dari: o Rapat Umum Pemegang Saham; o Dewan Komisaris; dan o Direksi.

Salah satu peraturan teknis yang relevan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang JabatanJabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, yang secara tegas melarang posisi Direktur Personalia (Personnel Director) untuk diisi oleh orang asing. Artinya, jika suatu Perseroan Terbatas yang merupakan penanaman modal asing hendak mengangkat seorang direktur personalia, maka direktur personalia tersebut haruslah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.

 PERLAKUAN TERHADAP PENANAM MODAL ASING (Pasal 6 & 7 UU No. 25 Tahun 2007) 1. Perlakuan yang sama bagi semua penanam modal; Prinsip MFN (Most Favorite Nation) 2. Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi kecuali dengan undangundang, ganti rugi berdasarkan harga pasar dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase; 3. Penanam modal memiliki hak untuk melakukan transfer12 dan repatriasi13 dalam bentuk valuta asing terhadap modal; 4. Penanam modal dapat mengalihkan14 aset yang dimilikinya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

12

Ada dibatasi UU Devisa Repatriasi adalah pendapatan WNA yang di konversi ke mata uang negara asalnya 14 cara mengalihkan aset kepada pihak lain adalah dengan cara menjual 13

 KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL (Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007) a. Perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional b. Memperhatikan ekonomi kerakyatan UMKM & Koperasi

 PENANAM MODAL MEMILIKI HAK UNTUK MELAKUKAN TRANSFER & REPATRIASI DALAM BENTUK VALUTA ASING TERHADAP : (Pasal 8 UU No. 25 Tahun 2007) 1. Modal 2. Keuntungan, bunga bank, dividen dan pendapatan lain 3. Dana yang diperlukan untuk : - Pembelian barang baku / setengah jadi / jadi - Penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanam modal 4. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal 5. Dana untuk membayar kembali pinjaman 6. Royalti15 / biaya yang harus dibayar 7. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal16 8. Hasil penjualan / likuidasi penanaman modal 9. Kompensasi / kerugian 10. Kompensasi atas pengambil-alihan 11. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa teknik maupun manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek serta pembayaran hak atas kekayaan intelektual 12. Hasil penjualan aset  FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SIKAP PENANAM MODAL ASING

a. Tata politik dan tata ekonomi negara bersangkutan; b. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing; c. Stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, terutama stabilitas keuangan; d. Jumlah penduduk dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya; 15 16

Royalti : Management Fee Biasanya TKA maunya digaji dengan mata uang tertangguh atau mata uang negara asalnya

e. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi; f. Adanya tenaga buruh, kalau dapat tenaga buruh yang murah; g. Adanya sumber tenaga lainnya; h.. Adanya tempat untuk lokasi usaha; i. Struktur perpajakan, pabean, dan cukai; j. Sarana perundang-undangan dan hukum yang ada.

 PMA YANG BERMANFAAT DAN YANG TIDAK BERMANFAAT

BERMANFAAT : - Memperluas lapangan kerja bagi WNI - Menambah devisa - Meningkatkan pemasukan pajak PMA

- dll

TIDAK BERMANFAAT : - Tidak seimbangnya jumlah pekerja WNA dengan WNI ( lebih banyak WNA ) - Menjadi ketergantungan pada negara maju - Contoh kasus : Malari

 TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

1. Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 2. Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban & kerugian jika penanam modal menghentikan / meninggalkan / menelantarkan kegiatan

usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 3. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal-hal yang merugikan negara; 4. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; 5. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja (K3); 6. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan.

 FASILITAS PENANAMAN MODAL Diberikan kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru dengan memenuhi salah satu kriteria :

- Menyerap banyak tenaga kerja; - Termasuk dalam skala prioritas tinggi; - Termasuk dalam pembangunan infrastruktur; - Melakukan alih teknologi; - Melakukan industri pionir (inovasi baru); - Berada di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; - Menjaga kelestarian lingkungan hidup; - Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; - Industri yang menggunakan barang modal yang diproduksi di dalam negeri.  HGU

95 Tahun

( 35 Tahun  HGB

 HAK PAKAI ( 25 Tahun

35 Tahun

25 Tahun )

80 Tahun

( 30 Tahun

60 Tahun

50 Tahun

30 Tahun

20 Tahun ) 70 Tahun 20 Tahun )

45 Tahun

25 Tahun

 BIDANG / JENIS UDAHA YANG TERTUTUP BAGI KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING :

- Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; - Bidang usaha yang eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undangundang.

KRITERIA : Kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan & keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya (politik, sosial, ekonomi)

Sektor yang tertutup / dibatasi : Daftar Negatif Investasi [UU No. 44 Tahun 2016]

 HAK PENANAM MODAL

- Kepastian hak, hukum & perlindungan - Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya - Hak pelayanan - Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan perundangundangan

 KEWAJIBAN PENANAM MODAL - Menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik17;

17

GCG (Good Corporate Governance) adalah tata kelola perusahaan yang baik yang berlandaskan prinsip - prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha

- Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; - Membuat laporan mengenai kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal); - Menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; - Mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Ayat 2 UU PMA

Pemegang saham tidak boleh campur tangan pada operasional pengelolaan

 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK)

GCG (Good Corporate Governance) adalah tata kelola perusahaan yang baik yang berlandaskan prinsip - prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) :

1. Transparansi / Transparency Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (stakeholder).

2. Akuntabilitas / Accountability Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi , pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

3. Pertanggung-jawaban / Reponsibility Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak, dan sebagainya.

4. Kemandirian / Independency Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat. Jangan ada konflik kepentingan (yang bukan porsinya). Contoh dari kemandirian adalah dewan komisaris dan dewan direksi memiliki pendapat yang independen pada setiap pengambilan keputusan, namun masih bisa mendapat masukan dari konsultan atau sumber daya manusia lainnya yang berguna untuk menunjang kemajuan perusahaan.

5. Kewajaran / Fairness Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang - undang. Contoh dari fairness adalah perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan. Karyawan juga diperhatikan dengan baik hak serta kewajibannya secara adil dan wajar.

 BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BAGI FDI

- Persyaratan daftar bidang usaha

- Perincian skala prioritas terhadap daftar bidang usaha Memperhatikan RPJP / RPJM - Perincian syarat-syarat terhadap daftar bidang usaha Elastisitas (kalau hari ini bisa "ya" besok bisa "tidak")

 PRINSIP - PRINSIP YANG MENJADI DASAR PENENTUAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN TRANSPARANSI

- Prinsip penyederhanaan; - Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian / komitmen Internasional - Prinsip transparansi; - Prinsip kepastian hukum; - Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal.

 DAFTAR DNI SEJAK DIUNDANGKANNYA UU NO. 25 TAHUN 2007

- Perpres No. 76 Tahun 2007

tentang kriteria, bidang usaha tertutup dan terbuka

- Perpres No. 77 Tahun 2007 - Perpres No. 11 Tahun 2007 - Perpres No. 36 Tahun 2010 - Perpres No. 39 Tahun 2014 - Perpres No. 44 Tahun 2016

 BIDANG USAHA YANG TERBUKA Yang tidak tercantum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016

 BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN

- Dicadangkan / kemitraan dengan UMKM & Koperasi Kemitraan dilakukan dengan pola a. Inti Plasma

pengembangan inti usaha

b. Sub Kontraktor c. Dagang Umum d. Keagenan e. Bentuk Lain

- Batasan kepemilikan modal asing, lokasi tertentu, perjanjian khusus, modal dalam negeri sepenuhnya (100%) & batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama ASEAN

 BIDANG USAHA YANG TERTUTUP 1. Budidaya ganja 2. Penangkapan spesies ikan tertentu

misalnya ikan gurami tidak

boleh ditangkap oleh asing karena mahal, jadi harus lewat nelayan Indonesia baru boleh di-ekspor 3. Pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam maksudnya adalah segala sesuatu benda di dalam wilayah teritorial negara Indonesia adalah milik Indonesia 4. Pemanfaatan koral / karang dari alam untuk bangunan / akuarium & perhiasan

terumbu karang di Indonesia setelah di-explore memiliki

potensi lebih dari 500.000M 5. Industri pembuatan chlor alkali dengan proses merkuri

dapat

merusak lingkungan 6. Indsutri bahan aktif pestisida

selain mahal juga bahaya, jadi harus

orang Indonesia yang mengelola 7. Industri bahan kimia & industri bahan perusak lapisan ozon

untuk

saat ini, freon masih impor karena jika freon dibuat di Indonesia pembuatan & penggunaannya dibatasi 8. Industri bahan kimia daftar 1 konvensi senjata kimia sebagaimana tercantum dalam UU No. 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

mengenai keamanan dan ketahanan negara,

jadi hanya pemerintah yang boleh mengelolanya (PT.PINDAD) 9. Industri minuman keras yang mengandung alkohol

dapat merubah

komposisi aslinya 10. Industri minuman yang mengandung alkohol (anggur)

tidak

diproduksi di Indonesia (hanya impor), lagipula belum ada yang bisa menghasilkan anggur terbaik selain Prancis hingga saat ini 11. Industri yang mengandung malt

minuman yang mengandung

gandum 12. Penyelenggaraan dan pengoperasian terminal penumpang angkatan darat 13. Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor

(misalnya uji

KIR hanya Polri yang berwenang) karena jika dipegang oleh asing bisa jadi kacau dengan cara bermain di angka 14. Telekomunikasi / sarana bantu navigasi pelayaran

isi teritorial

dalam bumi Indonesia adalah menyangkut ketahanan negara, jika diketahui terlalu banyak oleh asing berarti akan bocor juga informasi ketahanan fisik bumi bagian Indonesia yang takutnya ada maksud atau kepentingan lain dari asing 15. Penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan

mengenai

keselamatan dunia penerbangan dan keamanan di langit Indonesia, hanya pemerintah yang boleh mengelolanya 16. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio & orbit satelit

karena menyangkut informasi

keberadaan yang dapat mengancam keselamatan, misalnya navigasi GPS dsehingga hanya pemerintah yang boleh mengelolanya 17. Museum pemerintah

peninggalan / aset negara harus hanya dijaga

dan dikelola oleh negara 18. Peninggalan sejarah & purbakala

peninggalan / aset negara harus

hanya dijaga dan dikelola oleh negara 19. Perjudian & kasino

haram

 PRAKTIK PENGHINDARAN DNI DENGAN NOMINEE AGREEMENT KEPEMILIKAN SAHAM Memicu adanya nominee18 shareholder

memisahkan antara

kepemilikan secara manfaat (beneficial owner)19 dan kepemilikan secara hukum (legal owner)

*Contoh : A sebagai pemegang saham dari PT.X (legal owner). Padahal sebenarnya setoran modal dalam PT.X tersebut berasal dari B & kepemilikan saham A pada PT.X tersebut dimaksudkan untuk kepentingan B. Dalam hal ini, B dimaksudkan untuk menjadi pemilik saham yang sebenarnya dan berhak untuk menikmati seluruh hak atas saham tersebut termasuk namun tidak terbatas pada hak suara dan deviden20 atas saham tersebut (beneficial owner). Dalam akta pendirian maupun anggaran dasar PT.X tersebut tercatat bahwa A merupakan legal owner sekaligus beneficial owner atas saham-saham PT.X dan tidak dinyatakan bahwa A memegang saham tersebut untuk kepentingan B

18

Nominee adalah orang yang dikendalikan/dikendarai oleh orang lain dibelakangnya (beneficial owner) 19 Beneficial Owner adalah orang yang dengan akal kejahatan di belakang 'layar' mengendalikan perusahaan 20 Deviden adalah pendapatan perusahaan PT

 CIRI / KARAKTERISTIK PENGGUNAAN KONSEP NOMINEE SAHAM

a. Terdapat 2 (dua) jenis kepemilikan, yaitu sepemilikan secara hukum [Legal Owner] dan kepemilikan secara manfaat [Beneficial Owner] b. Nama dan identitas nominee akan didaftarkan sebagai pemilik saham di dalam Daftar Pemegang Saham perusahaan dalam kepemilikan saham oleh nominee c. Pihak nominee menerima fee dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi penggunaan nama dan identitasnya untuk kepentingan Beneficial Owner

tujuan dibuatnya nominee agreement *Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 Melarang nominee agreement

(batal demi hukum)

 HUBUNGAN NOMINEE AGREEMENT DENGAN PERJANJIAN SURAT DALAM BIDANG BISNIS

- Nominee agreement dengan perjanjian kredit / perjanjian pengakuan utang - Nominee agreement dengan perjanjian gadai saham - Nominee agreement dengan perjanjian cessie atas deviden - Nominee agreement dengan perjanjian ganti kerugian - Nominee agreement dengan surat kuasa mutlak untuk RUPS21 / RUPSLB22 - Nominee agreement dengan surat kuasa untuk menjual saham 21

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham (diadakan setiap tahun) RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (dapat diadakan kapan saja) [Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas] 22

BENTUK - BENTUK KERJASAMA PENANAMAN MODAL ASING DENGAN MODAL NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN UU PMA

1. Joint Venture

adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan

pemilik modal nasional, semata-mata berdasarkan perjanjian belaka. Kerjasama ini tidak membentuk suatu badan hukum baru sehingga kerjasama ini bersifat kontraktuil

2. Join Enterprise

adalah penanaman modal asing yang berbentuk

kerjasama yaitu antara modal asing dan modal nasional dimana mereka kemudian membentuk perusahaan baru di Indonesia yang berbentuk PT (Badan Hukum Indonesia). Kedua perusahaan yang menggunakan bentuk kerjasama tersebut hanya mempunyao satu bentuk Badan Hukum Indonesia (PT), yang pengelolaannya ditangani oleh kedua perusahaan tersebut dan resiko ditanggung bersama menurut perjanjiannya

3. Kontrak Karya

yaitu kerjasama dimana pihak asing menanamkan

modalnya di Indonesia dengan membentuk Badan Hukum Indonesia (PT) dan kerjasama tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan (berdasarkan kontrak), dan apabila waktunya telah habis maka kontrak tersebut berakhir. Kerjasama ini dapat terjadi antara Badan Pemerintah dengan asing, sedangkan untuk swasta nasional tidak diperbolehkan

DAFTAR PUSTAKA

Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Mandar Maju, Bandung. David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Jakarta : Kencana, 2013

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan UU No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi

https://finansial.bisnis.com/read/20130623/9/146591/kamus-ekonomi-apa-artitax-holiday

http://www.konsultasipajak.com/2016/10/istilah-beneficial-owner.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Repatriasi

https://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/05/20/industri-subsitusi-impormakalah-ekonomi-pembangunan/

http://prasko17.blogspot.com/2012/04/pengertian-tujuan-prinsip-good.html

https://www.voaindonesia.com/a/amerika-kaji-ulang-status-indonesia-dalamprogram-perdagangan-amerika-gsp/4486866.html