For Good Local Governance

For Good Local Governance

DASAR PENGELOLAAN BMD    

UU UU UU UU

No. No. No. No.

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keu antara Pusat & Daerah

 PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

• PP No. 38/2008 ttg Perubahan atas PP No. 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  Permendagri Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

NERACA PEMDA / SKPD

3

PRINSIP DASAR PENGELOLAAN Dipakainya Dipakainyaistilah istilahPengelola PengelolaBarang Barangdan danPengguna PenggunaBarang Barang BMD BMDpd pddasarnya dasarnyadigunakan digunakandlm dlmrangka rangkapenyelenggaraan penyelenggaraan tupoksi tupoksipemda, pemda,shg shgBMD BMDyg ygsedang sedangdigunakan digunakandilarang dilarangutk utk dipindahtangankan dipindahtangankan Tanah Tanahdan/atau dan/ataubangunan bangunanpemda pemdayg ygtdk tdkdigunakan digunakanutk utktupoksi tupoksi wajib wajibdiserahkan diserahkankpd kpdGubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikota Gubernur/Bupati/Walikotaberwenang berwenangutk: utk: a.a. menetapkan menetapkanstatus statuspenggunaan penggunaan b.b.pemanfaatan pemanfaatandan dan c.c.pemindahtanganan pemindahtanganan tanah tanahdan danbangunan bangunanyang yangdiserahkan diserahkantsb. tsb. Tanah Tanahpemda pemdahrs hrsdisertifikatkan disertifikatkana.n. a.n. Pemerintah PemerintahPropinsi/ Propinsi/ Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota. . 4

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

LINGKUP PENGELOLAAN BMD PENGADAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

PENGGUNAAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

PENATAUSAHAAN

PEMBIAYAAN PEMANFAATAN

PEMBINAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN

PENGAMANAN & PEMELIHARAAN

PEMINDAH TANGANAN PENGHAPUSAN

PENILAIAN

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

6

1.

Perencanaan dan Penganggaran disusun dalam Rencana Anggaran satuan kerja perangkat daerah;

2.

Perencanaan dan Penganggaran disusun berdasarkan standardisasi BMD, standarisasi kebutuhan BMD dan standarisasi harga;

3.

Kuasa Pengguna mengajukan usul rencana kebutuhan barang kepada Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang;

4.

Usulan tersebut ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) setelah dibahas oleh Pengelola bersama Pengguna dengan memperhatikan hasil inventarisasi barang yang dikuasai pengguna barang.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENGGUNAAN BMD Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota

PENGGUNAAN

memperhatikan: • Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi; • Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan atas BMD dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENGADAAN  Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;  Pedoman pelaksanaan BMD di luar tanah diatur dalam Peraturan Presiden;  Pengaturan pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

8

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PEMANFAATAN adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan meliputi:  Sewa Pinjam Pakai Kerjasama pemanfaatan Bangun guna serah Bangun serah guna

9

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PEMANFAATAN SEWA

Pihak ke 3 Max 5 tahun

PINJAM PAKAI

Pihak Pemda lain Max 2 tahun

PEMANFAATAN KERJASAMA PEMANFAATAN

BGS / BSG

Pihak lain Max 30 tahun

Pihak lain Max 30 tahun

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN  PENGAMANAN:    

Lingkup: Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum Pengamanan Adminisrasi: pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMD Pengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll. Pengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status kepemilikan BMD

 PEMELIHARAAN  Pengguna Barang mongkoordinir & bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD di bawah penguasaannya.  Pemeliharaan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Brg & Pejabat yg ditunjuk.  Pemeliharaan dilaksanakan dgn berpedoman pd Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB)  Kuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd Pengguna Brg secara periodik

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENILAIAN 

Berpedoman pada SAP (PP 24/2005), bultek no. 02 tentang Neraca Awal.



Penilaian BMD dlm rangka penyusunan neraca awal , berpedoman pd SAP oleh Tim Penilai, dan dapat melibatkan Penilai Independen yg bersertifikat;



Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan Penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi dgn estimasi terendah menggunakan nilai NJOP



Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa selain tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dpt melibatkan penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENGHAPUSAN  PENGHAPUSAN:

Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pd Pengguna Barang  Penghapusan dari Daftar BMD pd Pengelola Barang 

 PEMUSNAHAN:

Pemusnahan sbg tindak lanjut dari penghapusan karena: •tdk dpt dimanfaatkan •tdk dpt dipindahtangankan; atau •alasan lain sesuai ketentuan perUUan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENGHAPUSAN

Pemindahtanganan

Penjualan

Hibah

Tukar Menukar

PMP

Tidak dapat digunakan

PENGHAPUSAN

Pemusnahan

Tidak dapat dimanfaatkan Tidak dapat dipindahtangankan Pelaksanaan UU, seperti (UU Kepabeanan, selundupan, dll)

Alasan lain

Putusan Pengadilan

Pemerintah digugat, kalah, hapuskan

Force Bencana Alam, majeure Kebakaran DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PEMINDAHTANGANAN

adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.  

 

15

Pemindahtanganan BMD meliputi:  Penjualan Tukar-menukar Hibah Penyertaan Modal Pemerintah

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENATAUSAHAAN  PEMBUKUAN Mencatat pada Daftar Barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya  INVENTARISASI  Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD minimal 5 th sekali, yg hasilnya disampaikan kpd Pengelola Barang;  Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran;  Laporan hasil inventarisasi disampaikan kpd Pengelola Barang.

 PELAPORAN  Pengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kpd Pengelola Barang;  Pengelola Barang menyusun Laporan BMN/D utk NERACA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  Pengguna Barang pemantauan secara teknis dan penertiban

terhadap penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada di bawah penguasaannya

 Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pada kantor/satuan

kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang

 Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan

dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, dalam rangka penertiban penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.

 Gubernur/bupati/walikota dapat meminta aparat pengawas

fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan BMD.

 Hasil audit tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/

walikota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

PEJABAT PENGELOLA BMD KEPALA DAERAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD

SEKRETARIS DAERAH

KA BAGIAN ASET / DPKAD

PENGELOLA BMD

PEMBANTU PENGELOLA

KAPALA SKPD

KAPALA SKPD

PENGGUNA

PENGGUNA

KEPALA UPTD KUASA PENGGUNA PENYIMPAN BARANG

PENGURUS BARANG

PENYIMPAN BARANG

PENGURUS BARANG

Kepala Daerah   

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah Berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah; Dibantu oleh: a. Sekretaris Daerah selaku pengelola; b. Ka Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; c. Kepala SKPD selaku pengguna; d. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna; e. Penyimpan barang milik daerah; dan f. Pengurus barang milik daerah. Selaku Pemegang Kekuasaan BMD, berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan dan tertib adminstrasi BMD Lampiran Bab II.2 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang  Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;  Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;  Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;  Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD;  Melakukan koordinasi dalam pelaksaan inventarisasi barang milik daerah; dan  Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tanggungjawab Pembantu Pengelola Barang (PPKAD)

Mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing SKPD.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tugas dan Tanggungjawab Kepala SKPD  mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah kepada pengelola barang;  mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah;  melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;  menggunakan bmd yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;  mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tugas dan Tanggungjawab

Kepala SKPD

 mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD;  menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang;  melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaan nya; dan  menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tugas Penyimpan Barang  menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;  meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;  meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;  mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;  mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan  membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tugas Pengurus Barang  mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masingmasing SKPD, kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;  melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;  menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan  menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Tugas Pengurus Barang (lanjutan) Dokumen yg harus ditatausahakan : 1. Daftar Penerimaan Barang dari Pihak III (Lampiran 23) 2. Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah (Lampiran 25) 3. KIB B. Peralatan dan Mesin (Lampiran 26) 4. KIB C. Gedung dan Bangunan (Lampiran27) 5. KIB D. Jalan, Irigasi dan Jaringan (Lampiran 28) 6. KIB E. Aset Tetap Lainnya (Lampiran 29) 7. KIB F. Konstruksi Dalam Pengerjaan (Lampiran 30) 8. Kartu Inventaris Ruangan/KIR (Lampiran 31) 9. Buku Inventaris (Lampiran 32) 10. Rekapitulasi Buku Inventaris (Lampiran 33) 11. Laporan Mutasi Barang – Semester (Lampiran 34) 12. Daftar Mutasi Barang – Tahunan (Lampiran 35) 13. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang (Lampiran 36) 14. Daftar Usulan Barang yg Akan Dihapus (Lampiran 37) 15. Daftar BMD yg Diguna-usahakan (Lampiran 38) 16. Kartu Pemeliharaan Barang (Lampiran 42) DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

KODEFIKASI  Kodefikasi yaitu : Pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.  Tujuan Untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masingmasing pengguna.  Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut: a. Barang milik pemerintah kabupaten/Kota (12). b. Barang milik pemerintah provinsi (11). c. Barang milik pemerintah pusat (BM/KN (00 kalau ada).

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

...... Lanjutan kodefikasi Dalam rangka kegiatan sensus barang daerah, setiap barang daerah harus diberi nomor kode sebagai berikut :

3) 4)

Nomor Kode Lokasi Menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten/Kota, Bidang, SKPD dan unit kerja serta tahun pembelian barang. Nomor Kode Lokasi terdiri 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah. Nomor Kode urutan Provinsi Nomor Kode urutan Kabupaten/Kota

1) 2) 3) 4) 5)

Nomor Kode Barang Golongan Barang. Bidang Barang. Kelompok Barang Sub sub Kelompok Barang Register Barang

1) 2)

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

KODE BIDANG UNIT ORGANISASI  Dibakukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah pengelompokkan yang terdiri dari 22 bidang, yaitu:

dengan

memperhatikan

(1) Sekwan/DPRD; (2) Gubernur/Bupati/Walikota; (3) Wakil GUbernur/Bupati/Walikota; (4) Sekretariat Daerah; (5) Bidang Kimpraswil/PU; (6) Bidang Perhubungan; (7) Bidang Kesehatan; (8) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; (9) Bidang Sosial; (10) Bidang Kependudukan; (11) Bidang Pertanian; (12) Bidang Perindustrian; (13) Bidang Pendapatan; (14) Bidang Pengawasan; (15) Bidang Perencanaan; (16) Bidang Lingkungan Hidup; (17) Bidang Pariwisata; (18) Bidang Kesatuan Bangsa; (19) Bidang Kepegawaian; (20) Bidang Penghubung; (21) Bidang Komunikasi, informasi dan dokumentasi; (22) Bidang BUMD.

 Kecamatan diberi Nomor Kode mulai dari nomor urut 50 (lima puluh) dan seterusnya sesuai jumlah kecamatan pada masingmasing Kabupaten/Kota DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH - BPKP

Contoh Penomoran SKPD BIDANG

SKPD (Unit Pengguna)

Sub Unit (Kuasa Pengguna)

Pendidikan

01. Dinas Pendidikan

01 CabDin Pendidikan

Sekretariat Daerah

01. Sekretariat Daerah

01. Bagian/Biro Humas

UPB (SUB-SUB UNIT) 01. SDN ….

50. Kecamatan … 51. Kecamatan … 52. Dst

Kesehatan

01. Dinas Kesehatan

01. Puskesmas Kec. A

01. Pustu ….

KODEFIKASI LOKASI

Kode Kab/Kota Kode Komponen Komponen Kode Pemilik Barang Barang Pemilik

(Kab Barito Timur)

Kode Sub Unit (Dinas PU)

Kode Unit Kerja (Dinas PU)

(Provinsi) (Kabupaten)

1 2

2 4

Kode Provinsi (Kalimantan Tengah)

1 4

0 5

Kode Bidang (Bid.Kimpraswil/PU)

0 1

0

4

Kode Tahun Pengadaan (Th 2004)

0

1

0

Kode UPB

1

KODEFIKASI BARANG

Kode Golongan Barang (Peralatan Mesin)

0 2

Kode Bidang Barang (Alat Angkutan)

Kode Kelompok Barang (AA Darat Bermotor)

0 3

0 1

0 1

Kode Sub Kel. (Perorangan)

Kode Sub Sub Kel. (Sedan)

0 1

0

0

0

Mobil yang ke ... (5)

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

5