Exsum.pdf

  • Uploaded by: Sansan Muhamad Hasan Mustofa
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Exsum.pdf as PDF for free.

More details

  • Words: 6,742
  • Pages: 32
1

A PENDAHULUAN

Latar Belakang Penataan ruang pada hakekatnya adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pasal 3, disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan tujuan: a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota dapat dipahami bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana yang disusun dan ditetapkan pemerintah daerah dengan salah satu persyaratan perencanaan dapat disusun menurut bagian wilayah perkotaan yang telah ditetapkan fungsinya dalam struktur rencana tata ruang wilayah kabupaten. Batasan kawasan perencanaannya dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai sebagai kawasan yang perlu percepatan pembangunan, pengendalian pembangunan, mitigasi bencana dan lainnya. Ketentuan dalam penentuan wilayah perencanaan juga dapat mencakup suatu kawasan atau beberapa kawasan yang di dalamnya terbentuk fungsi-fungsi lingkungan tertentu yang saling terkait dengan ketentuan antara lain dapat mencakup bagian pusat kegiatan wilayah kota dengan batasannya wilayah kota dengan tema/karakter kawasan fungsional atau dapat terdiri dari satu kecamatan atau lebih dengan batas administrasinya. Sesuai arahan Perda RTRW pada pasal 13, Kecamatan Bojongsoang sebagai pusat kegiatan sesuai dengan hirarki dan fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) salah satu wilayah pengembangan yang diarahkan sebagai kawasan kawasan

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

2

perdagangan dan jasa, Industri , Perumahan dan Permukiman. Beberapa fungsi pengembangan kawasan kecamatan Bojongsoang, maka perlu diperhatikan potensi yang ada di wilayahnya, diantaranya: kawasan industry, perdagangan jasa, pendidikan dan perumahan. Pengembangan Kecamatan Bojongsoang yang erat dipengaruhi sebagai kawasan perbatasan dengan Kota Bandung perlu diantasipasi dengan penyusunan perangkat perencanaan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Bojongsoang. Diharapkan, dengan perencanaan ini mampu menjadi regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 5. Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri ATR Nomor 16/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 8. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2016-2036;

Maksud,Tujuan Dan Sasaran Maksud dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kecamatan Bojongsoang adalah untuk mewujudkan rencana

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

3

detail tata ruang yang mendukung terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif,efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dan juga diharapkan dapat berfungsi sebagai perangkat operasional dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Bojongsoang. Tujuan dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kecamatan Bojongsoang adalah: 1. Sebagai operasional dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan wilayah di Kecamatan Bojongsoang (arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan); 2. Sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi, dan pemberian periijinan kesesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan. 3. Mewujudkan keterpaduan dan keterkaitan rencana wilayah dengan rencanaan tata ruang sektoral. Sedangkan Sasaran dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kecamatan Bojongsoang adalah : 1. 2. 3. 4. 5.

Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam kawasan; Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam kawasan; Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta;. Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan; Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta

Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan penyusunan RDTR dan peraturan zonasi secara teknis perlu dibedakan antara penyusunan RDTR dan Penyusunan Peraturan Zonasi serta Penyusunan Draft Raperda. 1. Penyusunan RDTR Kegiatan penyusunan RDTR mencakup kegiatan persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data, dan perumusan konsepsi RDTR. a. Pengumpulan Data Untuk keperluan pengenalan karakteristik BWP dan penyusunan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana BWP, dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer setingkat desa/ kelurahan dilakukan melalui: Data yang dihimpun dalam pengumpulan data meliputi: 1. Data wilayah administrasi; 2. Data fisiografis; 3. Data kependudukan; 4. Data ekonomi dan keuangan;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

4

5. 6. 7. 8.

Data ketersediaan prasarana dan sarana ; Data peruntukan ruang; Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; Data terkait kawasan & bangunan (kualitas, intensitas bangunan, tata bangunan); dan 9. Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:5.000. 10.Peta sektoral tebaru : 1) Peta Kawasan Objek, vitalNasional Kepentingan Hankam 2)peta lokasi Kawasan industri maupun klister industri kecil Seperti halnya dalam penyusunan RTRW, tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan. Data berdasarkan kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada bagian dari wilayah Kota. a. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data untuk penyusunan RDTR meliputi: 1. Analisis karakteristik wilayah, 2. Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP; 3. Analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan. Analisis potensi dan masalah pengembangan BWP, meliputi: 1. analisis kebutuhan ruang; dan 2. analisis perubahan pemanfaatan ruang. Analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan, meliputi : 1. Analisis jenis dan kapasitas fungsi/kegiatan kawasan serta kinerjanya. 2. Analisis kualitas bangunan dari aspek keselamatan. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat diformulasikan kondisi kawasan terutama menyangkut pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, tata massa bangunan, tindakan penanganan kawasan (diremajakan/ revitalisasi), dan penanganan bangunan. b.

Perumusan Konsep RDTR Konsep RDTR wilayah perencanaan dirumuskan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep yang berisi rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan; dan konsep pengembangan wilayah yang direncanakan. Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan RDTR. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas: 1. Tujuan penataan BWP; 2. Rencana Struktur Ruang 3. Rencana pola ruang;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

5

4. Penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya; 5. Ketentuan pemanfaatan ruang. 6. Peraturan Zonasi c.

Muatan Teknis Tahap Rencana dan Pengaturan Zonasi (Keluaran) Struktur dan sistematika Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Peraturan Zonasi Perkotaan Kecamatan BOJONGSOANG memuat langkah-langkah ground check map, penentuan tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perencanaan, perumusan kebijakan dan strategi pengembangan

kawasan, perumusan kebutuhan pengembangan dan penataan ruang kawasan, perumusan rencana detail tata ruang kawasan, pengaturan ketentuan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana digambarkan dalam uraian berikut: a) Groud Check Map 1. Survai lapangan (Ground Check Map) 2. Koreksi geometris peta yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesesuaian koordinat peta yang benar, 3. Asistensi dengan BIG untuk tingkat ketelitian peta untuk persetujuan substansi penyusunan RDTR, b) Perumusan Dan Ketentuan Teknis Rencana Detail 1. Konsep rencana; 2. Produk rencana detail tata ruang , menguraikan mengenai:a) Rencana struktur ruang kawasan, b) Rencana peruntukan blok, c) Rencana penataan bangunan dan lingkungan, d) Indikasi Program pembangunan, e) Legalisasi rencana detail tata ruang. c) Pengendalian Rencana Detail 1. Tujuan Pengendalian; 2. Komponen pengendalian, terdiri dari: a) Zonasi, b) Aturan insentif dan disinsentif, c) Perijinan dalam pemanfaatan ruang ; 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Pengawasan. d) Kelembagaan Dan Peran Serta Aktif Masyarakat 1. Peran kelembagaan, 2. Peran serta masyarakat a. Perumusan Konsep RDTR Perumusan konsep RDTR dilakukan terhadap wilayah perencanaan (kawasan fungsional perkotaan atau BWP) dengan mengacu pada RTRW dan RTR KSK, mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan memperhatikan RPJPD Kabupaten dan RPJMD Kabupaten. Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif terbaik sebagai dasar perumusan RDTR. Hasil kegiatan perumusan konsepsi RDTR terdiri atas: 1. tujuan penataan BWP; 2. rencana pola ruang; 3. rencana jaringan prasarana; 4. penetapan dari bagian wilayah RDTR yang diprioritaskan penanganannya;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

6

5. ketentuan pemanfaatan ruang. 6. Peraturan Zonasi 2. Penyusunan Peraturan Zonasi Proses penyusunan peraturan zonasi sebagai bagian dari RDTR dilakukan secara pararel dengan penyusunan RDTR. Oleh karena itu tahap pra persiapan dan persiapan penyusunan peraturan zonasi sama dengan proses serupa dalam penyusunan RDTR. 3.Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Raperda Kegiatan penyusunan Draft Raperda terkait peraturan zonasi merupakan proses penuangan materi teknis peraturan zonasi ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Wilayah Kecamatan Bojongsoang adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung bagian Selatan dengan luas wilayah ± 2.586,30 Ha dengan jumlah penduduk ± 123.694 jiwa (Tahun 2016) yang terdiri dari 6 desa. Batas-batas administratif Kecamatan BOJONGSOANG adalah sebagai berikut : • • • •

Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Barat Sebelah Timur

: Kota Bandung : Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Ciparay : Kecamatan Dayeuhkolot : Kecamatan Rancaekek

Gambar 1 Peta Orientasi Kecamatan Bojongsoang

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

6

B. KETENTUAN UMUM DASAR DASAR TEORI

Ketentuan Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Dalam penyusunan kegiatan RDTR, tidak semua daerah bisa langsung menyusun kegiatan ini. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana yang disusun dan ditetapkan Pemerintah Daerah dengan prasyarat perencanaan sebagai berikut :

Kedudukan Penyusunan RDTR & Peraturan Zonasi Dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang pasal 35 dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui peraturan zonasi, pemberian insentif dan disentif, serta pengenaan sanksi. Pengendalian dan pemanfaatan ruang ini diatur dengan peraturan pemerintah. Kedudukan peraturan

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

7

8

zonasi ini dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2006 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Penentuan Wilayah Perencanaan RDTR dan PZ

Wilayah Administrasi;

Bagian dari Wilayah Kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;

Kaw. Fungsional. BWK/Sub Wilayah Kota;

Kawasan Strategis Kab./Kota yang memiliki ciri kawasan perkotaan;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

Bagian dari Wilayah Kab/Kota yang berupa kawasan perdesaan dan direncanakan menjadi kaw perkotaan

C. TUJUAN PENATAAN RUANG

Proses Perumusan Tujuan Penataan Ruang Tujuan penataan bagian wilayah perencanaan (BWP) Kecamatan Bojongsoang merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota dan apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan prinsipprinsip.Tujuan penataan bagian wilayah perencanaan (BWP) Kecamatan Bojongsoang lebih mengarah ke tema kawasan sehingga tujuan berisi tema yang akan direncanakan di wilayah perencanaan.

“Mewujudkan Kawasan Permukiman Yang Nyaman Dan Tangguh Ditopang Oleh Sektor Industri Hasil Olahan Pertanian Dan Perikanan Yang Terpadu Dan Berkelanjutan Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan”.

Rumusan Potensi & Masalah Dan Urgensi Masalah

KARAKTERISTIK BWP Mewadahi : • Diwujudkan Dalam : Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Ruang



TUJUAN PENATAAN BWP





Sumber: Hasil analisis, 2018

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

Menciptakan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni Dan Berkelanjutan Menciptakan Konektivitas Yang Terpadu Menciptakan Kawasan Industri Dan Kawasan Perdagangan Dan Jasa Berbasis Pertanian Dan Perikanan Dengan Konsep Urban Farming Mewujudkan Lingkungan Yang Adaptif Untuk Mengurangi Risiko Bencana

9

10

Tujuan Penataan Ruang Pada BWP Kecamatan Bojongsoang, tujuan dari penetapan BWP ini adalah: “Mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman dan tangguh ditopang oleh sektor industri hasil olahan pertanian dan perikanan yang terpadu dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan kawasan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut: 1. Menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan 2. Menciptakan konektivitas yang terpadu baik di dalam kawasan maupun keluar kawasan 3. Menciptakan kawasan industri dan kawasan perdagangan dan jasa berbasis pertanian dan perikanan dengan konsep urban farming 4. Mewujudkan lingkungan yang adaptif untuk mengurangi risiko bencana Tabel 1 Sasaran, Indikator, Keberhasilan, dan Strategi pada BWP Kecamatan Bojongsoang No

1

2

Sasaran

Menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

Menciptakan konektivitas yang terpadu baik di dalam kawasan maupun keluar kawasan

Indikator Keberhasilan Tersedianya perumahan yang dapat menampung seluruh kebutuhan masyarakat lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Tersedianya ruang terbuka non hijau publik sebagai wadah aktivitas masyarakat di luar ruangan Terdapat peraturan untuk mengendalikan pembangunan perumahan baru Tersedianya ruang terbuka hijau sebagai buffer kawasan

Tersedianya sistem angkutan umum yang menghubungkan kawasan permukiman dengan kawasan perdagangan/jasa serta kawasan lainnya untuk menunjang aktivitas masyarakat

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

Strategi Menyediakan perumahan layak huni dan fasilitas pendukung yang diperlukan bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan. Menyediakan ruang terbuka non hijau publik yang terjangkau, mudah diakses oleh masyarakat Menyusun peraturan zona kawasan perumahan Menyediakan ruang hijau untuk menjaga kelestarian lingkungan kawasan Mengintegrasikan seluruh moda transportasi dan menyediakan fasilitas park and ride untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum Meminimalisir penggunaan alat transportasi pribadi dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dengan kemudahan perpindahan moda yang terintegrasi di dalam pusat kota

11

No

Sasaran

Indikator Keberhasilan

Tersedianya angkutan barang untuk distribusi hasil pertanian dan perikanan

3

Menciptakan kawasan industri, perdagangan dan jasa berbasis pertanian dan perikanan dengan konsep urban farming

Tersedianya fasilitas untuk aktivitas perdagangan dan jasa berbasis pertanian dan perikanan Meningkatnya jenis mata pencaharian dari sector industri, perdagangan dan jasa berbasis hasil olahan pertanian dan perikanan Meningkatnya kapasitas SDM untuk mengembangkan sektor pertanian dan perikanan

Tersedianya infrastruktur penanganan bencana banjir dan putting beliung

4

Mewujudkan lingkungan yang adaptif untuk mengurangi risiko bencana

Tersedianya infrastruktur pengendalian bencana banjir dan putting beliung

Berkurangnya risiko bencana akibat peningkatan pemahaman masyarakat

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

Strategi Menyediakan jalur yang ramah pejalan kaki di setiap zona pengembangan kawasan Menyediakan rute jalur distribusi barang hasil pertanian dan perikanan menuju simpul transportasi (terminal peti kemas, pintu toll, maupun stasiun Kereta Api) Menyediakan pusat perdagangan dan jasa berbasis pertanian dan perikanan Menyediakan Kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan Menyediakan Kawasan pariwisata dengan konsep agro tourism Membangun sarana pendidikan serta pusat penelitian dan pengembangan pertanian dan perikanan Menyediakan sistem peringatan dini bencana Menyediakan jalur evakuasi bencana Menyediakan tempat pengungsian saat bencana Menyediakan peralatan untuk evakuasi Membuat kolam retensi untuk meningkatkan kawasan resapan air Membersihkan jaringan drainase untuk melancakan air buangan pada seluruh kawasan Membuat tanggul serta meninggikan bangunan Meningkatkan persentase Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada Kawasan terbangun Membuat standar bangunan yang tahan terhadap bencana putting beliung Memberikan pelatihan/kampanye kepada masyarakat dalam menyikapi bencana banjir dan putting beliung

12

No

Sasaran

Indikator Keberhasilan

Strategi Memberdayakan masyarakat dalam proses evakuasi Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pengendalian bencana banjir Melakukan koordinasi kepada masyarakat dalam merumuskan program penanganan bencana

Sumber: Hasil analisis, 2018

Isu-isu Strategis 1. Peningkatan jaringan jalan primer di Kecamatan Bojongsoang 2. Kemacetan terjadi di titik-titik tertentu tersebar di seluruh Kecamatan Bojongsoang diantaranya di Desa Bojongsoang, Desa Cipagalo dan Desa Lengkong. 3. Rawan kebencanaan di Kecamatan Bojongsoang seperti : banjir di Desa Bojongsoang tersebar di seluruh Kecamatan Bojongsoang dan potensi putting beliung 4. Rencana jaringan jalan tol akses masuk dari Cileunyi dialihkan ke km 149 5. Menurunnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi, sumber daya air, dan permukiman. 6. Kegiatan ekonomi akibat alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman berdampak sulit untuk mencari mata pencaharian di Kecamatan Bojongsoang 7. Kurangnya ketersediaan Air bersih mengakibatkan sistem sanitasi dikawasan permukiman relatif rendah 8. Belum meratanya saluran drainase tersebar di seluruh Kecamatan Bojongsoang. 9. Pengembangan kampung kreatif terdiri di Desa Bojong sari (Kampung Burayak), Desa Lengkong, Desa Buahbatu, dan Desa Bojongsoang (Kampung Brownis), dan Kampung Pindang di Desa Lengkong.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

6

D. MATERI TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN DASAR BOJONGSOANG DASAR TEORI

Rencana Struktur Ruang a. Rencana Jaringan Pergerakan Dalam pengembangan wilayah, transportasi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu memudahkan interaksi wilayah. Dengan semakin mudahnya interaksi wilayah maka akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial dan kewilayahan (membuka ketrisolasian dengan wilayah lainnya). Hubungan antar wilayah yang semakin baik dan mudah akan merangsang dan membangkitkan pergerakan penduduk, kegiatan ekonomi dan sosial, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan wilayah tersebut. b. Sistem jaringan jalan Rencana pengembangan Sistem Jaringan Jalan melalui Kecamatan Bojongsoang yang terintegrasi dengan Kabupaten Bandung meliputi: 1. Rencana pengembangan jalur lambat pada jaringan jalan arteri primer ruas jalan Jl Nasional yang menghubungkan dengan jalan lokal/lingkungan; 2. Pembangunan Fly Over yang terletak di Desa Cipagalo untuk akses langsung ke Gerbang Tol Buah Batu 3. Pembangunan jembatan di Kp. Cijeruk Leuwi Balem 4. Pengembangan jembatan Tol Sapan-Derwati 5. Pengembangan jaringan jalan lokal; dan 6. Pengembangan jaringan jalan lingkungan. 7. Pengembangan jaringan jalan alternatif

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

13

14

Gambar 2 Peta Jaringan Jalan Kecamatan Bojongsoang c. Angkutan umum dan Terminal •

Penyediaan angkutan umum pada yang melayani Kecamatan Bojongsoang;



Peningkatan Kinerja Sistem Pelayanan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum, terdiri dari: 1. Peremajaan Moda Angkutan Umum 2. Peningkatan kapasitas Angkutan Umum 3. Program peningkatan kinerja kendaraan pribadi 4. Program ”Zero accident”,

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

15

d. Rencana Jalur Pejalan Kaki Rencana Jalur Pejalan Kaki: ▪

untuk jaringan jalan lokal direncanakan pengadaan jalur pejalan kaki pada semua ruas jalan-jalan tersebut;



Fasilitas jalur pejalan kaki yang disediakan diantaranya lampu penerangan jalan, pohon peneduh, jalur khusus difabel, dan street furniture.



Lebar jalan inspeksi minimal 2 meter, maksimal 5 meter di Sempadan Sungai;



pembangunan jalur penyebrangan (zebra cross) pada lokasi dengan bangkitan pergerakan penduduk tinggi, seperti pada kawasan komersial, pendidikan, dan perkantoran.



penambahan prasarana pejalan kaki yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan; dan



penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas jalan yang belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya. Gambar PEDOMAN UMUM PERENCANAAN PEDESTRIAN

Memberikan ruang untuk daerah istirahat bagi pejalan kaki yang mengalami kelelahan. Memungkinkan penyandang cacat fisik, hamil maupun manula yang melalui pedestrian secara aman dan

nyaman.

RTH sebagai elemen estetis dan pengaman

Trotoar harus direncanakan untuk memungkinkan bermacam karakteristik pejalan kaki bergerak secara aman, bebas dan tidak terintangi melalui lingkungan eksterior yang nyaman.

Pengamanan area trotoar dan sempadan jalan dari aktivitas informal melalui peraturan K-3 yang tegas dan operasional.

Gambar PROTYPE PEDESTRIAN MENURUT LOKASI

Perencanaan pedestrian pada zona komersial Menggunakan prototype plaza dengan komponen pendukungnya seperti : 1. Ruang terbuka 2. Tempat duduk 3. Akses makanan 4. Tata informasi 5. Tempat sampah

Pedestrian direncanakan lebar minimal1,5 meter memenuhi kriteria keselamatan, keamanan, kenyamanan dan keindahan serta berdasarkan standarisasi aksesibilitias bagi penyandag cacat fisik.

Pedestrian

PROTOTYPE PLAZA

RTH Sempadan Jalan jalan

Kemiringan Permukaan yang tidak menimbulkan slip. Kemiringan maksimum 17 %.

Memberikan ruang yang cukup lebar bagi trotoar : a. Lalu lintas 1 arah minimal 1 meter. b. Lalu lintas 2 arah minimal 1,5 meter

RTH sebagai elemen estetis dan pengaman lalu lintas pejalan kaki.

TAMPAK ATAS

Menyiapkan kemungkinan diterapkannya arkade/ markis sebagai prototype pedestrian pada koridor komersial.

IV - 38

IV - 37

e.

Sistem Perparkiran

Parkir di dalam persil (Off Street) • pelataran parkir (Openspace Parking); • bangunan parkir (Park Building); dan • parkir di lantai dasar (Basement Parking). Parkir di daerah milik jalan (On Street) •



parkir dalam persil merupakan kewajiban yang harus disediakan sesuai dengan pemanfaatan ruang yang diisyaratkan kecuali rumah tinggal pada peruntukan rumah taman, rumah renggang, dan rumah deret. pada peruntukan tanah ruang terbuka tidak diwajibkan menyediakan parkir kecuali pada penggunaan rekreasi dan tempat pemakaman.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

16

Energi Listrik

Secara khusus, sasaran pembangunan energi adalah tercukupinya kebutuhan energi untuk seluruh kegiatan kawasan baik kawasan komersial, kawasan industri, kawasan pendidikan, kawasan perkantoran maupun kawasan perumahan, dengan melakukan •

Peningkatan penyediaan tenaga listrik.



Perluasan penyediaan tenaga listrik untuk pemerataan pasokan tenaga listrik ke seluruh kawasan perencanaan.



Penganekaragaman sumber energi tenaga air dan juga tenaga surya untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan.



Peningkatan jaringan distribusi listrik yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan industri pada pusat kegiatan utama di Kecamatan Bojongsoang

Gambar 3 Peta Rencana jaringan Listrik

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

17

Telekomunikasi



Rencana pengembangan stasiun telepon otomatis (STO);



Pengembangan sistem seluler berupa pengelolaan tower/ Base Tranfer Station (BTS) dan pemancar radio;



Peningkatan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum;



Penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika;



Menara hanya bisa didirikan di zona-zona yang diperbolehkan dan sesuai dengan rencana tata ruang kota;



Setiap pendirian menara harus memiliki perizinan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Gambar 4 Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Kecamatan Bojongsoang

Air Bersih •

Pengembangan perpipaan pada kawasan perkotaan;



Pengembangan jaringan non perpipaan pada Ibu Kota Kecamatan (IKK);



penyediaan sistem pelayanan air bersih, menyangkut unit produksi, distribusi dan sambungan langganan, termasuk penanggulangan kebocoran;



kegiatan operasi dan pemeliharaan secara berkala;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

18



penyiapan program untuk menanggulangi kebocoran, pelatihan operator dan tenaga administrasi serta penyuluhan kepada masyarakat; dan



cakupan pelayanan pada akhir tahun rencana adalah sebanyak 100% dari penduduk Kecamatan Bojongsoang

Gambar 5 Peta Rencana Jaringan Air Bersih Kecamatan Bojongsoang

Air Limbah



peningkatan pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan permukiman;



penyediaan sarana pendukung pengelolaan limbah rumah tangga;



penanganan limbah secara on site dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan Mandi Cuci Kakus umum;



menyediakan sarana pengangkutan limbah ke lokasi pengolahan limbah;



peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah; dan



penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pengelola air limbah.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

19

Gambar 6 Peta Jaringan Air Limbah Kecamatan Bojongsoang

Persampahan



Pengembangan serta kerjasama pemanfaatan tempat pengelolaan dan pemrosesan sampah akhir TPA Sarimukti



Rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS dikembangkan di setiap lingkungan permukiman dan pusat kegiatan);



Rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST berupa pengembangan dan penyediaan TPST di pusat pelayanan;



Sistem pengangkutan sampah berhierarki dilakukan dari skala perumahan, ke desa, ke Kecamatan kemudian skala perkotaan;



Jalur pengangkutan sampah diarahkan dari jalan lingkungan, menuju jalan lokal, Jalan Arteri, menuju TPA Sarimukti

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

20

Gambar 7 Peta Persampahan Kecamatan Bojongsoang

Drainase



Pengaliran air hujan secepat mungkin untuk menghindari genangan;



Jaringan harus mudah dalam pembangunan dan pemeliharaannya;



Harus terpadu dengan jaringan drainase kota secara keseluruhan.



Pengembangan drainase mikro meliputi:



Pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan perdesaan



Penataan sistem prasarana drainase terpadu, meliputi primer, sekunder, dan tersier

Gambar 8 Peta Rencana Jaringan Drainase

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

21

Rencana Pola Ruang

Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 90 tentang Kawasan Lindung terdiri dari beberapa sub kawasan yang mempunyai fungsi spesifik dan saling bertumpang tindih. Mengingat beberapa jenis kawasan lindung mempunyai tumpang tindih fungsi dan perannya masing-masing, maka pendeliniasian masing-masing kawasan didasarkan pada

prioritas dalam penempatan fungsi lindungnya,

seperti yang termuat dalam

Keppres Nomor 32 tahun 1990 yaitu : 1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terutama berkaitan

dengan

fungsi

hidrologis

untuk

pencegahan

banjir

serta

mempertahankan fungsi peresapan bagi air tanah. Peruntukan kawasan ini di BWP Bojongsoang berupa kawasan resapan air ; dan 2. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan fungsi badan perairan dari kerusakan oleh kegiatan budidaya. Peruntukan kawasan ini yang direncanakan di BWP Bojongsoang terdiri dari sempadan sungai. Zona budidaya adalah zona atau kawasan tempat pengembangan berbagai usaha dan kegiatan, pengembangan pemukiman, transportasi, energi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang lainnya. Rencana pola peruntukan ruang dengan fungsi zona budidaya di BWP Bojongsoang diantaranya adalah : Zona Budidaya yang berada di Kecamatan Bojongsoang adalah: Tabel 2 Zona Budidaya Kecamatan Bojongsoang Zona

Sub Zona

Luas 554,14

Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Ha 403,69

Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Ha 147,53

Perumahan (R)

Perumahan Kepadatan Rendah

Ha

(K-2)

-

37,20 Ha

Perkantoran (KT)

-

3,38 Ha

Perdagangan dan Jasa

Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) Sarana Pelayanan

Sarana Pelayanan Uum Skala

Umum (SPU)

Kecamatan (SPU-3)

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

13,78 Ha

6,36 Ha

22

Zona

Sub Zona

Luas

Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-4)

1,85 Ha

-

24,16 Ha

Zona Kawasan Industri (KI)

353,14 Pertanian Lahan Basah (PL-1)

Ha

Perikanan Darat (PL-2)

25,08 Ha

Pertahanan Keamanan (PL-7)

0,12 Ha

IPAL (PL-8)

84,62 Ha

Peruntukan Lainnya (PL)

Gambar 9 Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Bojongsoang

Sub BWP Prioritas Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang diprioritaskan. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya bertujuan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi,

memperbaiki,

mengkoordinasikan

keterpaduan

pembangunan,

dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub BWP lainnya. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan lokasi pelaksanaan salah satu program

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

23

prioritas dari RDTR. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berfungsi sebagai: a. dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral b. dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan berdasarkan: a. tujuan penataan BWP; b. nilai penting Sub BWP yang akan ditetapkan; c. kondisi ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan Sub BWP yang akan ditetapkan; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup BWP; dan e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan dengan kriteria: a. merupakan faktor kunci yang mendukung perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana, serta pelaksanaan peraturan zonasi di BWP; b. mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan kawasan; c. merupakan Sub BWP yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan/atau memiliki nilai penting lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan BWP;

Dalam penetapan lokasi Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, dilakukan penilaian terhadap seluruh Sub BWP pada BWP Bojongsoang. Mengingat tujuan penataan ruang BWP Bojongsoang diarahkan pada pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa lainnya, maka ditentukan Sub BWP mana yang dapat mewakili isi dari tujuan tersebut. Proses penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya didasarkan pada aspek : 1. Penetapan arahan fungsi utama yang ditetapkan pada setiap Sub BWP dalam rencana pola ruang RDTR BWP Kecamatan Bojongsoang. 2. Penilaian tingkat kesesuaian fungsi utama dengan tujuan BWP. 3. Perumusan nilai penting sub BWP yang didasarkan pada besaran fungsi yang direncanakan terhadap fungsi perkotaan secara keseluruhan. 4. Penilaian terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang merupakan karakter dasar yang mendukung perkotaan. 5. Penilaian Kesesuaian dengan peraturan perundangan terkait terutama Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

24

Penentuan besaran aspek yang dinilai menggunakan sistem skoring dengan pemberian nilai antara 1 sampai dengan 5, secara keseluruhan setiap sub BWP akan dinilai dengan menggunakan skor masing-masing berdasarkan tingkat kepentingan dan kesesuaian terhadap rencana pola ruang yang telah ditetapkan.

A. Lokasi Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya Pada BWP Kecamatan Bojongsoang, Sub BWP yang diprioritaskan penangannya, yaitu Blok B1 yang terletak di Desa Bojongsoang. Bojongsoang berawal dari nama sebuah kampung pemukiman penduduk, dengan melalui proses perkembangannya menjadi nama salah satu lembaga pemerintahan desa yang berdiri pada tahun 1949, saat itu berada di wilayah Kecamatan Buah Batu Kewadanaan Ujungberung Kabupaten DT II Bandung Provinsi Jawa Barat. Nama Bojongsoang diambil dari bentuk arah aliran sungai Cikapundung mirip leher soang dan diambil dari depan ujung perahu pada waktu itu berbentuk kepala angsa dalam Bahasa Sunda disebut “Soang”. Pada tahun 1978 karena perkembangan penduduk telah terjadi pemekaran desa yaitu Desa Bojongsoang dan Desa Bojongsari. Proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan terus sampai akhirnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang pengembangan wilayah Kabupaten Bandung, Desa Bojongsoang termasuk salah satu desa yang dimekarkan kembali menjadi Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Adapun Batas-Batas wilayah Desa Bojongsoang sebagai berikut :

B.

Sebelah Utara

: Desa Lengkong

Sebelah Selatan

: Desa Bojongsari

Sebelah Timur

: Desa Buah Batu

Sebelah Barat

: Desa Citeureup Kecamatan Dayeuh Kolot

Tema Penanganan Sub BWP Prioritas

Tujuan penentuan kawasan prioritas yakni sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa yang mendorong pertumbuhan ekonomi desa lainnya. Adapun tema penanganan pada Sub BWP Prioritas ini yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, dan Sub BWP yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam 5 tahun pertama. Dasar pertimbangan dalam menentukan Sub BWP yang diprioritaskan penangannnya diantaranya hasil analisis ekonomi wilayah, potensi fisik lahan, kebijakan pemerintah, investasi, dan kondisi penggunaan lahan. Berdasarkan data dari pemerintah Desa Bojongsoang, maka dapat dirumuskan visi misi Desa Bojongsoang sebagai berikut:

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

25

VISI: Tewujudnya Desa Bojongsoang Yang Agamis dan Sejahtera MISI: a. Meningkatkan ilmu pengetahuan & pengamalan agama Islam sehingga Terwujudnya masyarakat Desa Bojongsoang yang beriman, bertaqwa dan berahklakul karimah. b. Menata kembali pemerintahan dan lembaga desa yang bekerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. c. Memperbanyak silaturahim antar warga supaya tercipta rasa saling peduli dan saling menyayangi sehingga tumbuh persatuan dan kesatuan. d. Menggali dan mengembangkan potensi kesenian dan kebudayaan tradisional Sunda. e. Mengoptimalkan pembinaan generasi muda dan mengembangkan potensi bidang olahraga melalui kegiatan-kegiatan positif yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. f.

Meningkatkan kualitas infrastruktur desa yang terintegrasi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, alami, lestari dan indah.

g. Mengupayakan akses sekolah seluas-luasnya bagi masyarakat baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, serta memberantas buta aksara. h. Mensosialisasikan dan menggalakan Pola Hidup Bersih dan Sehat, serta menurunkan laju kematian warga yang diakibatkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan dengan mengoptimalisasikan lembaga-lembaga kesehatan yang ada. i.

Membangun sarana dan prasarana infrastruktur berdasarkan prioritas kebutuhan.

Meningkatkan jiwa Entrepreneur masyarakat Desa Bojongsoang melalui seminar dan pelatihan kewirausahaan secara berkala. Serta memperluas lapangan kerja pada sektor-sektor produktif masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil dan rumah tangga, juga usaha lainnya yang potensial yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

26

Gambar 10 Sub BWP Prioritas Kecamatan Bojongsoang

Ketentuan Pemanfaatan Ruang Kawasan perencanaan BWP Kecamatan Bojongsoang dengan tujuan “Mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman dan tangguh ditopang oleh sektor industri hasil olahan pertanian dan perikanan yang terpadu dan berkelanjutan sebagai pusat pelayanan kawasan” merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung sehingga memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. A. Program Perwujudan Pola Ruang Program perwujudan pola ruang terbagi menjadi 2 yakni program perwujudan Kawasan lindung serta program perwujudan Kawasan budidaya. 1. Program Perwujudan Kawasan Lindung Pada BWP Kecamatan Bojongsoang, Kawasan Lindung terdiri dari Sempadan Sungai dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, pemakaman, serta area green belt. Perwujudan Zona Lindung di BWP Kecamatan Bojongsoang yaitu: 1. Penetapan zona lindung BWP Kecamatan Bojongsoang dengan program utama penetapan zona lindung BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: i.

Zona Sempadan Sungai pada seluruh bagian BWP

ii.

Zona RTH pada seluruh bagian BWP

2. Mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi: i.

Pembangunan plengsengan di sekitar sungai;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

27

ii.

Pengembangan RTH pada sempadan sungai yang tidak terdapat bangunan;

iii.

Pelestarian di sempadan sungai;

3. Mengoptimalkan dan memelihara RTH untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi: i.

Pengembangan RTH sehingga mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH pekarangan, RTH taman, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan

ii.

Perawatan dan pemeliharaan RTH yang ada agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

4. Zona perlindungan setempat berupa sempadan sungai, kawasan tersebut harus dibatasi penggunaannya untuk kegiatan budidaya dengan ketentuan jarak minimal 15 meter pada kawasan permukiman, guna mengantisipasi semakin cepatnya pertumbuhan permukiman yang merapat perlu adanya pengembangan fungsi tanaman lindung di titik lokasi yang rawan. 5. Pada kawasan zona lindung perlu adanya program penanganan yang sifatnya melindungi seperti penanaman tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan ground cover di daerah sempadan setempat sebagai kawasan penyangga sungai serta kawasan perlindungan bawahan sebagai kawasan resapan air. 6. Melakukan sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan sempadan sungai dan masyarakat pada umumnya. Penjelasan tentang perlunya perlindungan sekitar sempadan sungai dan perlindungan bawahan agar masyarakat lebih familiar dengan ketentuan dan bahaya yang di akibatkan pelanggaran. 7. Pembuatan program yang terarah guna peningkatan kualitas kawasan lindung dengan pemasangan balinho atau poster di tempat umum. 8. Memperketat perijinan dan pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat yang menggunakan kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar perlindungan bawahan untuk kegiatan budidaya. 9. Membuat insentif untuk mendorong masyarakat menggunakan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan penyangga sungai dan sekitarnya. 10. Program yang tentang peningkatan kualitas RTH, misalkan melakukan penghiajauan dilokasi pemakaman dengan pembangunan fasilitas penunjang seperti papan petunjuk. 11. Kawasan RTH, mewujudkan pembangunan taman/ruang publik skala lingkungan RT/RW dan program kegiatan yang memotivasi masyarakat untuk

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

28

menyediahkan ruang hijau dihalaman rumah atau membuat taman kecil di lingkungannya. 12. Melakukan revitalisasi atau penanaman di jalur hijau seperti sepanjang jaringan jalan arteri dan kolektor sebagai salah satu koridor umum. 2. Program Perwujudan Kawasan Budidaya Pada BWP Kecamatan Bojongsoang, Kawasan Budidaya terdiri dari zona Perumahan meliputi rumah kepadatan tinggi, kepadatan sedang, dan kepadatan rendah; zona perdagangan jasa skala BWP, zona perkantoran, kawasan industri, sarana pelayanan umum skala kecamatan, sarana pelayanan umum skala kelurahan, sarana pelayanan umum skala RW, zona pertanian lahan basah, zona perikanan darat, zona pertahanan keamanan, serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Perwujudan zona budidaya di BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: 1. Pengembangan zona perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: a. Pengembangan rumah kepadatan tinggi pada sub blok A 1

, A 2, A 3, A

4, A 5, A 6, A 7, B 1, dan B 2 b. Pengembangan rumah kepadatan sedang pada sub blok A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, C 1, dan C 2 c. Pengembangan rumah kepadatan rendah pada sub blok A 4, A 5, A 6, A 7, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, C 1, dan C 2. d. Melengkapi sarana dan prasarana permukiman agar tercipta rumah sehat, aman, dan nyaman. e. Memperhatikan batas pengawasan kawasan permukiman terhadap perubahan fungsi menjadi perdagangan dan jasa. f.

Penataan kawasan sub zona kepadatan sangat tinggi pada pada sub blok A1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, B 1, dan B 2

g. Penataan termasuk pada penetapan regulasi pengendalian massa bangunan dan kegiatan yang diijinkan. h. Pengembangan kawasan sub zona perumahan kepadatan rendah - sedang, di kembangkan khusus untuk perumahan keluarga kecil dan pegawai. 2. Pengembangan zona perdagangan dan jasa sebagai dampak perkembangan BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: a. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan toko dan warung tersebar di seluruh Sub BWP; b. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan mini market tersebar diseluruh sub BWP;

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

29

c. sub zona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan jasa berupa jasa komunikasi, bengkel, travel, restoran tersebar di seluruh Sub BWP d. Sub zona perdagangan jasa skala BWP tersebar di blok A 1, A 2, A 3, A 4A 5, A 6, A 7, B 1 e. Pengawasan yang

lebih ketat terhadap berkembangnya kawasan

perdagangan dan jasa di koridor jalan terusan buah batu dengan memperhatikan dimensi serta zona aman jalan. f.

Menciptakan sentra perdagangan dan jasa skala lokal di koridor jalan terusan buah batu dan jalan bojongsoang

g. Melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan kualitas sarana prasarana di kawasan perdagangan. 3. Pengembangan zona perkantoran meliputi: 1. sub zona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor desa/kelurahan terdapat pada setiap SBWP; 2. sub zona perkantoran pemerintah dan swasata pada blok A 1, A 2, A 3, A 4, A 5, A 6, A 7, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5, B 6, C 1, dan C 2. 3. Pengembangan zona industri meliputi : a. Rencana zona industri di perkotaan Kecamatan Bojongsoang sebagai sub zona industri kecil pada sub blok A 6, A 7, B 1, B 2, B 3, B 4, B 5,

B 6,

dan C1. b. Memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait proses industri hasil olahan produk pertanian dan perikanan. c. Membuat sentra khusus hasil olahan produk pertanian dan perikanan. 4. Pengembangan zona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan, kelurahan, dan RW untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: a. Menambah persebaran Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, dan SMA menyesuaikan dengan keutuhan dan kelengkapan fasilitas. b. Pembangunan kampus/pendidikan tinggi swasta di kawasan yang sesuai pada zona budidaya. c. Penambahan

lembaga

pendidikan/lembaga

kursus

di

kawasan

permukiman. d. Memperbaiki bangunan sekolah dan pesantren beserta kualitas fasilitas penunjang pendidikan. e. Pengembangan fasilitas-fasilitas pengobatan umum, menyebar di seluruh bagian BWP. f.

Menambah posyandu dan balai pengobatan di masing-masing kelurahan yang diarahkan menyebar di seluruh bagian BWP.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

30

g. Merawat dan memperbaiki bangunan fasilitas kesehatan serta melengkapi prasarana dan sarana pendukung fasilitas kesehatan yang ada. h. Perbaikan fasilitas serta perbaikan faktor kenyamanan ibadah. i.

Peningkatan kualitas fasilitas penunjang sarana peribadatan yang juga warisan cagar budaya dan pengawasan terhadap bangunan.

j.

Perawatan bangunan tempat ibadah serta sarana peribadatan yang juga merupakan warisan bangunan cagar budaya.

k. Membuat taman bermain dan lapangan olah raga didalam lingkungan permukiman atau zona RTH dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. 5. Pengembangan zona Pertanian lahan basah untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: a. Peningkatan manajemen pertanian atau melalui sistem pengembangan irigasi modern atau pembuatan irigasi sawah tadah hujan. b. Pengawasan dan pembatasan terhadap perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan budidaya lainnya. c. Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa kemudahan pembayaran pajak dan pemberian disinsentif bagi perubahan penggunaan lahan pertanian. d. Memberikan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan potensi tanah yang ditunjang dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk jaringan irigasi serta penerapan pengembangan tanaman padi organik dan berwawasan lingkungan. 6. Pengembangan zona Perikanan untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kecamatan Bojongsoang meliputi: a. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan b. Penyediaan

benih

ikan

berkualitas

untuk

dikembangbiakkan

oleh

masyarakat c. Pelatihan kepada masyarakat terkait tata cara budidaya ikan d. Pembentukkan komunitas pengelola hasil pertanian e. Memberikan kemudahan akses petani untuk menjual hasil perikanan langsung ke pasar modern. 7. Pengembangan zona Pertahanan dan Keamanan a. Penyediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan b. Penambahan jumlah personel petugas keamanan

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

31

Rencana Pengaturan Zonasi

Penyusunan materi teknis RDTR BWP Kecamatan Bojongsoangperlu dibuat petunjuk teknisnya sebagai panduan operasional RDTR tersebut yang biasa disebut Peraturan Zonasi. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu segera disusun materi teknis peraturan zonasi untuk BWP di Kecamatan Bojongsoang. Peraturan Zonasi ini diharapkan menjadi aturan dalam pemanfaatan ruang sehingga menjamin pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum. PZ disusun untuk setiap zona peruntukan baik zona budidaya maupun zona lindung dengan memperhatikan esensi fungsinya yang ditetapkan dalam rencana rinci tata ruang dan bersifat mengikat/regulatory. Dalam sistem regulatory, seluruh kawasan perkotaan terbagi habis ke dalam zona peruntukan ruang yang tergambarkan dalam peta rencana pola ruang. Pada setiap zona peruntukan akan berlaku satu aturan dasar tertentu yang mengatur perpetakan, kegiatan, intensitas ruang dan tata bangunan. Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR Peraturan zonasi dan berfungsi sebagai: a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya air right development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi. Peraturan zonasi bermanfaat untuk: a. menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan; b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. Berdasarkan peraturan yang mengatur proses penyusunan Peraturan Zonasi yang telah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

32

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, muatan PZ kabupaten/kota meliputi: a. aturan dasar; dan/atau b. teknik pengaturan zonasi. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi: a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; c. ketentuan tata bangunan; d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; e. ketentuan khusus; f. standar teknis; dan g. ketentuan pelaksanaan. Adapun teknik pengaturan zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

Exsum Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bojongsoang

More Documents from "Sansan Muhamad Hasan Mustofa"