Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan.pptx

Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan Prof. dr. M. Jusuf Hanafiah, Sp.OG(K) Prof. dr. Amir, Sp.F(K), SH NAMA : Evelin Wijaya NIM : 163309010166

Etika Kedokteran • Etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar daklam suatu profesi. • Yang dimaksud etika dalam buku ini adalah ilmu yang mempelajari azas akhlak, sedangkamn etik adalah seperangkat asas atau nilai yang berkaitan dengan akhlak seperti dalam Kode Etik. • Pekerjaan profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latikan tertentu

• Dalam pekerjaan profesi sangat diandalkan etik profesi dalma memberikan pelayanan kepada publik. Etik profesi merupakan seperangkat peri;laku anggota profesi dlm hubungannya dengan orang lain

• Ciri etik profesi adalah sebagai berikut 1. Berlaku untuk lingkungan profesi 2. Disusun oleh organisasi profesi bersangkutan 3. Mengandung kewajiban dan larangan 4. Menggugah sikap manusiawi.

• Menurut pasal 1 butir 11 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran atau kedokteran gigi ynag dilaksanaka berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendiidkan berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. • Etika profesi kedokteran merupakn seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalm hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja

• Rumusan perilaku para anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama-sama pemerimtah mnjadi suatu kode etik profesi yang brsangkutan. • Tiap-tiap jenis tenaga kesehatan telah memiliki kode etiknya, namun kode etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI).

Ciri umum profesi : 1. Pelayanan pada individu secara langsung. 2. Pendidikan tertentu dengan melalui ujian tertentu sebelum melakukan pelayanan. 3. Anggota yang relatif homogen. 4. Standar pelayanan tertentu. 5. Etik profesi yang ditegakkan oleh suatu organisasi profesi.

KODE ETIK Kode etik berarti himpunan norma yang disepakati dan ditetapkan dan ditetapkan oleh dan untuk pengembangan profesi. Kode etik adalah kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan moral, sehingga bersifat normatif dan tidak empiris seperti halnya pada behavioral sceince.

HUKUM KESEHATAN Hukum Kesehatan merupakan suatu spesialisasi dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan kesehatan. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan pula rumusan dari van der Mijn (Veronica K, 1991) yang menyatakan bahwa hukum kesehatan adalah lembaga peraturan yang langsung berhubungan dengan perawatan dan administrasi.

SUMBER HUKUM KESEHATAN 1. Pedoman internasional. 2. Hukum kebiasaan. 3. Jurisprudensi. 4. Hukum otonom. 5. Subtansi ilmu pengetahuan dari masing masing disiplin ilmu. 6. Literatur.

LATAR BELAKANG PERLUNYA HUKUM KESEHATAN Kesehatan adalah salah satu modal pokoknya dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Oleh sebab itu, upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau oleh masyarakat dengan mempergunakan jasa tenaga.

FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM KESEHATAN Fungsi hukum secara umum adalah kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hukum pidana mempunyai dua segi perlindungan hukum yaitu pada segi pertama (segi primer) untuk melindungi masyarakat/individu dari gangguan kejahatan dan segi kedua (segi sekunder) untuk melindungi masyarakat/individu dari perlakuan yang wajar/tidak benar oleh penguasa dalam menggunakan hukum.

ASAS-ASAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 1. Asas perikemanusiaan 2. Asas keseimbangan 3. Asas manfaat 4. Asas penghormatan 5. Asas keadilan 6. Asas gender 7. Asas norma

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN PERORANGAN DALAM BIDANG KESEHATAN Hak terdiri atas 3 jenis: 1. Hak kebebasan 2. Hak kesejahteraan 3. Hak-hak legislatif

TRANSAKSI TERAPEUTIK HUBUNGAN HUKUM PASIEN DENGAN RUMAH SAKIT Rumah sakit adalah suatu lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehtan Nasional yang mengembangkan tugas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendaptakan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tugas Rumah Sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuna.

Fungsi Rumah Sakit 1. 2.

Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Menyelemggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

Tanggung Jawab rumah sakit 1. 2. 3. 4.

Ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian (pasal 1320 KUH Perdata) yaitu: Sepakat mereka yang meningkatkan dirinya Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian Adanya suatu hal tertentu Suatu sebab yang halal.

HUBUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN Menurut King (Veronika K, 1999), bahwa suatu perjanjian baik yang nyata maupun diam-diam antara tenaga kesehatan dan pasien sering kali menimbulkan hubungan profesional, sehingga kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kesehatan terhadap pasiennya adakalanya dilihat sebagai kewajiban yang didasarkan atas kontra jasa (service contract).

HAK DAN

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN Hak pasien dapat muncul dari hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien dan muncul dari kewajiban profesional tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan-ketentuan profesi.

Menurut Fred Ameln, kewajiban pasien adalah: 1. Memberi informasi lengkap perihal penyakitnya kepada tenaga kesehatan. 2. Mematuhi nasihat tenaga kesehatan. 3. Menghormati privasi tenga kesehatan yang mengobatinya. 4. Memberi imbalan jasa

Kewajiban tenaga kesehatan a. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. b. Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi dan kewajiban yang timbul dari standar profesi. c. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan.

Hak tenaga kesehatan a. b. c. d.

Hak untuk bekerja menurut standar medis. Hak atas balas jasa. Hak untuk membela diri. Hak memilih pasien.

TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujun untuk ,e,peroleh kompensasi atas kerugian yang di derita selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.

KONFIDENSIALITAS MEDIS PENGERTIAN RAHASIA MEDIS Rahasia medis adalah salah satu hak dari hak pasien yang sekaligus merupakan kewajiban sebagai tenaga kesehatan.

LANDASAN HUKUM KONFIDENSIALITAS MEDIS Ketentuan tentang wajib simpan rahasia medis, diatur dalam beberapa peraturan hukum, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 2. Pasal 322 KUH Pidana. 3. Peraturan Pemerintah nomor 26 1960 tentang lafal sumpah dokter.

TENAGA KESEHATAN YANG MAMPU MENYIMPAN RAHASIA MEDIS

Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan tentang jenis tenaga kesehatan yang meliputi: 1. Tenaga medis: dokter dan dokter gigi. 2. Tenaga keperawatan: perawat dan bidan. 3. Tenaga farmasi: apoteker, analisis farmasi, asisten apoteker. 4. Tenaga kesehatan masyarakat 5. Tenaga gizi 6. Tenaga keterapian fisik 7. Tenaga keteknisian medis

SANSKSI PELANGGARAN TERHADAP KONFIDENSIALITAS MEDIS Penanggulangan masalah kesehatan harus dilakukan dengan pendekatan di bidang medis yuridis yang dituangkan dalam hukum kedokteran yang diperluas menjadi hukum kesehatan. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi tidak berlaku dalam hal: 1. Perintah undang-undang 2. Perintah pengadilan 3. Izin yang bersangkutan 4. Kepentingan masyarakat.

MALPRATIK Istilah malpraktik dalam Kamus Bahasa Inonesia berarti tindakan yang dilakukan dengan jalan tidak baik atau tindkana yang menimbulkan celaka. Malpraktik medis dapat diartikan sebagai tindakan/perbuatan medis yang menimbulkan celaka, bahaya.

UNSUR DAN UKURAN MALPRAKTIK Perkembangan hukum kesehatan yang relatif baru belum menemukan ukuran secara tegas pemisahan antara kesalahan medis dan kesalahan yuridis bagi petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM MALPRAKTIK MEDIS Dipidana atau tidaknya seseorang bergantung pada bersalah atau tidak bersalahnya dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sengaja dan lalai termasuk dalam cakupan pertanggungjawaban pidana. SANKSI HUKUM MALPRAKTIK MEDIS 1. Hukum pidana -Menipu pasien -Pelanggaran kesopanan -Rahasia jabatan bocor -Sengaja membiarkan penderita tak tertolong. -Pengguguran

INFORMED CONSENT PENGERTIAN INFORMED CONSET informed consent merupakan alat untuk memungkinkan penentuan nasib sendiri yang berfungsi di dalam pelayanan kesehatan. LATAR BELAKANG PERLUNYA INFORMED CONSENT Akan tetapi dapat terjadi masalah apabila terbentur pada dilema di antara 2 prinsip, yaitu prinsip memberikan kebaikan kepada pasien yang bertolak ari sudut pandang nilai etika dan ilmu kesehatan berdasarkan pengetahuan

ASPEK HUKUM INFORMED CONSENT Secara yuridis, ada 2 unsur pokok yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan profesi kesehatan, yaitu informed consent dan standar profesi.

LANDASAN HUKUM INFORMED CONSENT Persetujuan tindakan medis berakar dari hak asasi manusia yang berkaitan dengan bidnag politik, bahwa setiap orang dijamin haknya untuk menetukan nasib sendiri untuk berbangsa dan bernegara.

REKAM MEDIS PENGERTIAN REKAM MEDIS Menurut Bambang Poernomo (2000), rekam medis adalah catatan yang mencerminkan segala informasi yang menyangkut seseorang pasien yang akan dijadikan dasar dalam menetukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan medis maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada seorang pasien.

LATAR BELAKANG PERLUNYA REKAM MEDIS Perubahan pandangan hidup yang demikian yang demikian ini berangsur memasuki segala aspek kehidupan masyarakat termasuk diantaranya aspek kesehatan turut berubah. FUNGSI DAN KOMPONEN REKAM MEDIS Rekam medis berfungsi agar tenaga kesehatan dapat mengikuti perkembangan pasien secara terus-menerus dengan tanpa adanya suatu kegiatan yang tidak terekam.

ASPEK HUKUM REKAM MEDIS Oleh sebab itu, pemilikan dan penguasaan rekam medis ada padaa diri pasien atas dasra ketentuan peraturan hukum perdata, deklarasi internasional (Helsinki, 1964) dan hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR, 1948).

ASPEK HUKUM BIOMEDIS ABORSI Menurut ilmu kedoteran, yang disebut kehamilan yaitu jika telah terjadi nidasi atau bersarang/menempelnya ovum yang telah dibuahi oleh sperma pada dinding uterus atau tempat lain (graviditas tubaris). Menurut WHO, abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar rahim ibunya,

TEKNOLOGI REPRODUKSI BUATAN Salah satu teknologi kedokteran yang menimbulkan masalah hukum adalah metode kloning, karena metode kloning individu dapat menghasilkan manusia dupikat, kembaran identik, manusia fotokopi.

ASPEK HUKUM KELUARGA BERENCANA Sejak program KB (keluarga berencana) menjadi program nasional pada tahun 1970.

EUTHANASIA Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, euthanathos. Eu (baik), tanpa penderitaan; sedangkan tanathos berarti mati. Dengan demikian Euthanasia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 • Menimbang :

a.

Bahwa dalam pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pelbagai upaya agar usaha tersebut diatas diselenggarakan dengan baik, antara lain dengan kegiatan melakukan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia

maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya;

b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang bedah mayat klinis dan

bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dengan Peraturan Pemerintah

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGANTUBUH MANUSIA. • KETENTUAN UMUM • Pasal 1 • Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a.Bedah mayat klinis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan; b.Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran; c.Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang di. bentuk oleh beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk tubuh tersebut; d.Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsi) yang sama dan tertentu; e.Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik; f.Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya kepada orang lain untuk keperluan kesehatan; g.Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti; h.Ahli urai adalah dokter atau sarjana kedokteran yang diakui telah memperoleh keahlian ilmu urai; i.Museum anatomis dan patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran; j.Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk pengambilan, penyimpanan, dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.

• BAB II