Ekspose Tpa - Sebranmas

DEPARTEMEN

PEKERJAAN

BADAN PENELITIAN PUSAT PENELITIAN DAN

UMUM

DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SEBRANMAS

PENDAHULUAN o Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan (2-4 % o

o

o o

o

/tahun) sedangkan tingkat pelayanan persampahan di perkotaan hanya mencapai ± 40 % Alokasi APBD untuk pengelolaan sampah masih dibawah 5 %, sementara tingkat penerimaan retribusi kebersihan hanya mencapai 22 % Syndrom NIMBY (Not In My Back Yard) akibat pengelolaan TPA yg tdk profesional & mencemari lingkungan sementara lahan untuk TPA semakin terbatas Friksi/konflik kewenangan antar daerah dalam pengelolaan sampah khususnya pengelolaan TPA Pelayanan publik bidang kebersihan dan persampahan bersifat lintas batas wilayah administratif. Perlu pengembangan kerjasama skala regional dlm pengelolaan TPA Perlu pengembangan kemitraan dengan swasta & masyarakat untuk mengatasi berbagai keterbatasan sumberdaya dlm pengelolaan sampah

 UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan

sampah memberikan peluang bagi berkembangnya kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah (pasal 26 ayat 1 – 3)  UU No. 18 tahun 2008 memberikan peluang bagi berkembangnya kerjasama antara pemerintah dan badan usaha/swasta dalam pengelolaan sampah (pasal 27 ayat 1 – 3)  UU No. 18 tahun 2008 memberikan peluang bagi berkembangnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (pasal 28 ayat 1 – 3)  UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang kerja sama antar pemerintah daerah dan pengembangan kemitraan dengan pihak ketiga/swasta (pasal 195 – 196)  Kerjasama pemerintah dengan swasta dikuatkan dengan Perpres 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

KERANGKA PIKIR PAPARAN

HULU SUMBER SAMPAH : •RUMAH TANGGA •INDUSTRI •PASAR •DLL PENGELOLAAN SAMPAH

MASYARAKAT

ISU STRATEGIS •Sikap & perilaku •Teknis •Pembiayaan •Kelembagaan •Kerjasama •Pendidikan masyarakat

PEMDA

HILIR (TPA)

SWASTA

ISU STRATEGIS •Kebijakan •Implementasi •Alternatif model kelembagan

LINI HULU

Pengelolaan sampah rumah tangga perlu dukungan dari stakeholder terkait : Pemangku kepentingan utama: masyarakat, tokoh masyarakat,

lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Dasawisma dsb).

Pemangku kepentingan pendukung: Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) setempat (di bidang lingkungan), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan, lingkungan pendidikan, pengusaha atau badan usaha.

Pemangku kepentingan kebijakan : Pemerintah pusat, pemerintah daerah setempat (kabupaten/kota) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemangku kepentingan berperan pada 6 aspek berikut: Sikap dan perilaku Teknis Pembiayaan Kelembagaan Kerjasama Pendidikan masyarakat

ASPEK SIKAP DAN PERILAKU

TEKNIS

PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA Meningkatkan kepedulian, kesadaran, kerjasama, komitmen, pemahaman, ide atau gagasan dalam pengelolaan sampah • Memilah sampah. • Meminimalisasi rumah tangga sampah sejak dari sumber 3R (reduce, reuse, recycle) • Memilih dan menerapkan teknologi yang akan diterapkan • Menyediakan sarana & prasarana persampahan skala rumah tangga • Memilih lokasi TPS

PENDUKUNG

KEBIJAKAN

Memfasilitasi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga

Menentukan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat

• Memberikan pelatihan tentang pengelolaan sampah, baik sebagai instruktur/fasilitator • Pengusaha & Badan Usaha dapat memberikan stimulan seperti bantuan sarana dan prasarana persampahan (komposter rumah tangga, gerobak sampah) • Melakukan pendampingan dalam aspek teknis pengelolaan sampah

• Menetapkan juklak, juknis dan SOP dalam pengelolaan sampah rumah tangga • Memberikan pembinaan teknis pengelolaan sampah rumah tangga pada kader lingkungan • Memfasilitasi penyediaan TPS • Mengangkut dan membuang residu sampah rumah tangga yang tidak dapat diolah lagi di TPS menuju TPA • Melakukan kampanye publik dalam

LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA No

Tahap

Kegiatan

1 Persiapan 1.1. Kognitif

Pengenalan kegiatan/sosialis asi

1.2. Afektif

Memperhatikan dan Identifikasi lingkungan

Pelaksana

Fasilitator (kader lingkungan, LSM, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakat Fasilitator an dan (kader swasta) lingkungan, LSM, pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakat an dan swasta)

Cara

Kelompok Sasaran

Penyebaran leaflet, spanduk, berita, dan media lainnya

Tokoh masyaraka t dan masyaraka t

Identifikasi lingkungan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya

Masyarakat Hasil identifikasi kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial budaya masyarakat serta kebutuhan lokal pengelolaan sampah

Hasil Pengetahuan tentang pengelolaan sampah

LANGKAH-LANGKAH MEMBANGUN PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (LANJUTAN) No

Tahap

Kegiatan

Pelaksana

Cara

Kelompok Sasaran

Hasil

2

Perencanaan

• Pembentukan Masyarakat kesepakatan dan fasilitator masyarakat • Pemilihan kader lingkungan • Pelatihan • Pemilihan dan penetapan teknologi pengelolaan sampah

Rembug masyarakat, praktek lapangan

3.

Pelaksanaan

• Penyiapan sarana prasarana • Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sampah • Pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga

Masyarakat, Fasiltator dan pemerintah daerah

Pelaksanaan Masyarakat fisik di lapangan

• Masyarakat mampu mengelola sampah secara mandiri • Teratasinya kesulitan yang dihadapi masyarakat

4.

Pemantauan dan evaluasi

Memantau, mengevaluasi dan menyempurnakan

Fasilitator, Masyarakat dan Pemda

Pelaksanaan Masyarakat fisik di lapangan

Rekomendasi perbaikan

Masyarakat

• Kesepakatan untuk melaksanakan pengelolaan sampah • Kader lingkungan

Peran masyarakat ini telah dilakukan di daerah : Surabaya : - Kel. Jambangan - Kel. Kalirungkut – RW 6 (kawasan UNESA)

Bandung : - Kel. Cibangkong

Hasil kajian peran masyarakat ini telah dibahas dan disahkan dalam rapat pantek tingkat Departemen PU untuk disahkan menjadi Permen PU.

LINI HILIR

FOKUS PAPARAN  Bagaimana kebijakan pengembangan

kerjasama antar pemerintah daerah, swasta & masyarakat dalam pengelolaan TPA Sampah?  Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kerjasama antar pemerintah daerah, swasta & masyarakat dalam pengelolaan TPA Sampah?  Bagaimana alternatif model kelembagaan kerjasama antar pemerintah daerah, swasta & masyarakat dalam pengelolaan TPA Sampah?

KEBIJAKAN KERJASAMA REGIONAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  UU 32 Th 2004 pasal 195 dan Pasal 196 menegaskan kerja sama

antar daerah sbg media solusi masalah lintas daerah dengan mempertimbangankan :  Efektivitas & efisiensi pelayanan lintas daerah.  Efektivitas & efisiensi pengelolaan pelayanan inter-relasi antar daerah.  Manajemen konflik antar daerah  Pelayanan darurat  Selain itu, kerja sama antar daerah juga berfungsi sebagai kelompok kepentingan (interest groups) dalam policy making di pemerintah pusat atau pemerintah atasan.  UU 18 tahun 2008 pasal 26 :  Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah  Kerjasama antar daerah diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah

KEBIJAKAN KERJASAMA DENGAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diperlukan dalam kerangka :

 Mencukupi kebutuhan pendanaan yang berkelanjutan  Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan melalui

persaingan yang sehat  Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur  Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan dalam hal tertentu dipertimbangkan kemampuan membayar pemakai  KPS dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui :  Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha (contoh: pembangkit listrik, jalan tol)  Izin Pengusahaan kepada badan usaha (contoh: telekomunikasi selular)  KPS dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip :  Transparan  Terbuka  Adil  Saling menguntungkan  Akuntabel  Bersaing

PEMBAGIAN PERAN DALAM PROYEK KPS

Pemerintah >< Swasta  Departemen sektor sebagai penyusun strategi dan kebijakan sektor  Instansi Pemberi Kontrak yang memiliki otoritas untuk membuat kontrak dengan swasta  Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal – Badan Kebijakan Fiskal yang memiliki kewenangan memberikan dana penjaminan  Badan Regulator Independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aturan main dan melindungi kepentingan swasta dan

 Kontraktor yang menjadi sponsor utama proyek KPS  Perbankan sebagai pemberi pinjaman (lender)  Investor di Pasar Modal yang menyertakan modalnya dalam proyek KPS  Perusahaan Asuransi

IMPLEMENTASI KERJASAMA REGIONAL YOGYAKARTA – SLEMAN – BANTUL (KARTAMANTUL) AKTOR/INSTITUSI

Stakeholder Utama

oMasyarakat sekitar TPA Piyungan oSekber Kartamantul

Stakeholder Kunci

oPemkot Yogyakarta oPemda Kab. Sleman oPemda Kab. Bantul oDPRD ketiga kab/kota

Stakeholder Pendukung

oDep. PU o Meneg LH o Perguruan Tinggi

KARAKTERISTIK

LEMBAGA KERJASAMA

MODEL PEMBIAYAAN

MODEL KELEMBAGAAN

• Dasar hukum SKB Bupati/Walikota daerah Kartamantul • Ada sharing pembiayaan & resiko • Ada lembaga kerjasama yg dibentuk • Level kerjasama di hilir (pengelolaan TPA) • Lembaga kerjasama bersifat koordinatif • Operator TPA bergiliran setiap 3 tahun dari masing daerah • Tidak ada pemisahan antara operator &

Sekretariat Bersama Kartamantul

Development Sharing

Joint Services Agreement

•Berbagi alokasi anggaran •Berdasarkan volume sampah yg masuk TPA

IMPLEMENTASI KERJASAMA REGIONAL DENPASAR – BADUNG – GIANYAR – TABANAN (SARBAGITA) AKTOR/INSTITUSI

Stakeholder Utama

oMasyarakat sekitar TPA Suwung oBPK SARBAGITA

Stakeholder Kunci

oPemkot Denpasar oPemda Kab. Badung oPemda Kab. Gianyar oPemda Kab. Tabanan oDPRD keempat kab/kota

Stakeholder Pendukung o o o o

Dep. PU Meneg LH Dep. Kehutanan Perguruan Tinggi

KARAKTERISTIK

LEMBAGA KERJASAMA

MODEL PEMBIAYAAN

MODEL KELEMBAGAAN

• Dasar hukum SKB Bupati/Walikota daerah Sarbagita • Ada sharing pembiayaan & resiko • Ada lembaga kerjasama yg dibentuk • Level kerjasama di hilir (pengelolaan TPA) • Lembaga kerjasama bersifat operasional (operator utama) • Bukan merupakan unsur perangkat daerah (non-SKPD) • Diperbolehkan mengembangkan

Badan Pengelola Kebersihan SARBAGITA (BPKS)

Development Sharing

Joint Services Agreement

oBerbagi alokasi anggaran oBerdasarkan volume sampah yg masuk TPA dan tingkat PAD

IMPLEMENTASI KERJASAMA REGIONAL LOKASI

AKTOR

STATUS KERJASAMA

PROBLEM

Metro Bandung (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi)

• Pemerintah Provinsi Jabar • Pemkot Bandung • Pemkab Bandung • Pemkot Cimahi • P3JB (Pusat Pengelolaan Persampahan Jawa Barat)

• Belum ada MoU kerjasama antar pemda • Kerjasama regional sedang di inisiasi Pemprov Jabar • Membentuk P3JB untuk menginisiasi & memfasilitasi kerjasama

• Kelembagaan P3JB kurang fleksibel dlm membangun jaringan • Pembiayaan P3JB kurang fleksibel • Hambatan regulasi: belum ada tata cara pelimpahan kewenangan dari kab/kota ke Provinsi

Jawa Timur (Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo)

• Pemerintah Provinsi Jatim • Pemkot Surabaya • Pemkab Gresik • Pemkab Sidoarjo

• Sudah ada MoU antar Pemda (2004 – 2009) • MoU belum berjalan secara efektif • Mou sudah berakhir per 1 Maret 2009 • Pemprov sedang menginisiasi perpanjangan MoU

• Hambatan komunikasi & koordinasi antara Pemprov dgn pemerintah bawahan • Ego daerah masih tinggi • Belum adanya titik temu kebutuhan kerjasama

IMPLEMENTASI KERJASAMA REGIONAL LOKASI

AKTOR Pemprov Sulsel Pemkot Makassar Pemkab Maros Pemkab Gowa Pemkab Takalar

STATUS KERJASAMA • Ada potensi kerjasama regional • Belum manifest dalam bentuk MoU masupun kelembagaan

PROBLEM

Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa/Gow a, Takalar)

• • • • •

• Resistensi dari Pemkab Gowa & masyarakat terhadap rencana pembangunan TPA regional Pattallassang

Provinsi Gorontalo (Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo & Kab. Bone Bolango)

• Pemprov • Ada potensi • Belum ada Gorontalo kerjasama keputusan politik • Pemkot Gorontalo regional untuk • Pemkab Gorontalo • Belum manifest mengembangkan • Pemkab Bone dalam bentuk kerjasama baik Bolango MoU masupun dilevel pemprov kelembagaan maupun • Ada investor pemerintah swasta yang ingin bawahan terlibat (PT. Nusa Bangun Persada)

ANALISIS SWOT KELEMBAGAAN KERJASAMA REGIONAL PENDORONG

PENGHAMBAT

PELUANG

TANTANGAN

• Adanya permasalahan bersama & persepsi yg sama • Adanya kepentingan bersama • Dukungan formal & informal dari Bupati/Walikota • Lembaga kerjasama yang independen • Jaringan kerjasama yg luas • Leadership lembaga kerjasama yang kuat

• Keterbatasan kapasitas SDM Pemda, sarana /prasarana, pembiayaan & penguasaaan IPTEK • Belum adanya Tata Cara Pelimpahan sebagian kewenangan Pemkab/Pemkot ke Pemprov • Keterbatasan lahan & status hukum kepemilikannya • Hambatan komunikasi & koordinasi antara Pemprov dgn pemerintah bawahan • Ego daerah masih tinggi • Belum adanya titik

• Adanya minat swasta untuk berinvestasi dlm pengelolaan sampah • Adanya potensi pendanaan yang mencukupi untuk pengembangan TPA regional • Adanya teknologi pengolahan sampah yg produktif & ramah lingkungan • Adanya skema clean development mecanism (CDM)

• Belum adanya jaminan kepastian hukum kerjasama & investasi • Siklus Pilkada (pergantian pimpinan daerah & DPRD) • Panjangnya prosedur & birokrasi dlm skema CDM • Resistensi masyarakat terhadap teknologi yg memarjinalkan aktifitas mereka • Rendahnya kesadaran & kultur masyarakat dlm pengelolaan sampah

IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN TPA FAKTOR ANALISIS

YOGYAKARTA

BALI

BEKASI

Mitra Swasta

Tsimitsu Jepang

PT. Navigat Organik Energi Indonesia

PT. Gikoko Kogyo Indonesia

Alasan Kemitraan

• Keterbatasan dana pemerintah • Adanya potensi gas metan yg besar

• Keterbatasan dana • Belum adanya gambaran teknologi pengolahan yg cocok • Agar Pemda terbebas dari tipping fee

• Keterbatasan dana • Mengalihkan resiko hutang thd Bank Dunia kpd swasta

Model Kemitraan

Private Funding Inisiatives

Kombinasi antara Private Funding Inisiatives dan Market Testing

Private Funding Inisiatives

Pola Seleksi Mitra

Pasif (menunggu proposal)

Beauty Contest

Pelelangan (Perpres 67 th 2005)

Bentuk Kemitraan

Penangkapan gas metan

Pengolahan gas metan untuk menghasilkan energi listrik

Proyek Land Gas Flarring

Model Pembiayaan

Development Sharing

Build Operate & Transfer

Build Operate & Transfer

ANALISIS PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN TPA REGIONAL INDIKATOR Posisi Masyarakat

 Model

YOGYAKARTA

BEKASI

• Mitra Kerja

 Mitra Kerja

(Partner) • Terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis

(Partner) Dampak atau Manfaat Terlibat dalam (Beneficaries) proses Peran pengambilan keputusan masyarakat strategis terbatas dan hanya sebagai Aktivitas penerima Masyarakat kompensasi diwadahi dalam pengelolaan TPA Pragmatic Direct CBD Interaction (PDI)

CBD

Pendekatan  Sustainibilitas

BALI

Relatif Terjamin Masyarakat ikut

bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem pengelolaan sampah

Relatif Terjamin Masyarakat ikut

bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sistem pengelolaan sampah

Penerima

Kurang Terjamin Relasi

pragmatis acap kali terancam oleh sejumlah konflik yang sifatnya temporer dan

OUTCOMES KERJA SAMA REGIONAL DAN KEMITRAAN KARTAMANTUL

SARBAGITA

BEKASI

1.Efisiensi dan efektifitas pelayanan di fase pengumpulan dan pengangkutan sampah. 2.Menekan biaya operasional dalam pangelolaan sampah di TPA untuk setiap kabupaten/kota. 3.Mendorong partisipasi masyarakat di sektor hilir. 4.Melokalisir dampak negatif pengelolaan TPA.

 Efisiensi dan efektifitas pelayanan dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan sampah.  Menekan biaya operasional dalam pangelolaan sampah di TPA untuk setiap kabupaten/kota.  Mengubah pengelolaan sampah dari cost centre menjadi revenue centre.  Membuka ruang partisipasi swasta.  Mendorong partisipasi masyarakat di sektor hilir.  Melokalisir dampak negatif pengelolaan TPA.

 Efisiensi dan efektifitas pelayanan dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan sampah.  Menekan biaya operasional dalam pangelolaan sampah di TPA  Mengubah pengelolaan sampah dari cost centre menjadi revenue centre.  Membuka ruang partisipasi swasta.  Mendorong partisipasi masyarakat di sektor hilir.  Melokalisir dampak negatif pengelolaan TPA.

ANALISA BARANG PUBLIK-BARANG PRIVAT

ANALISA BARANG PUBLIK-BARANG PRIVAT

ANALISA BARANG PUBLIK-BARANG PRIVAT  Berkaitan dengan analisa barang publik - barang privat, layanan

pengelolaan sampah regional dapat diidentiffikasi sebagai tool good dilihat dari beberapa dimensi, antara lain: karakter komoditas pelayanan, cakupan komoditas pelayanan dan akses terhadap komoditas pelayanan.

 Berbasiskan pada orientasi layanan publik, ketiga dimensi itu

dapat beroperasi ke dalam dua ranah, yaitu: Ranah profit oriented management. Ranah ini digunakan untuk merespons kebutuhan pengelolaan asset dan peningkatan profitabilitas dari sebuah tata kelola layanan pengelolaan sampah regional. Ranah public service management. Berbeda dengan ranah pertama, ranah manajemen layanan publik cenderung digunakan untuk merespons kebutuhan memenuhi tuntutan Public Service Obligation dalam tata kelola layanan pengelolaan sampah regional.  Artinya, sampah dapat dikelola untuk memenuhi tuntutan publik atas kebersihan dan kesehatan lingkungan sekaligus memenuhi target pencapaian keuntungan ekonomis

ANALISA BARANG PUBLIK-BARANG PRIVAT DIMENSI TOOL GOOD

RANAH PROFIT ORIENTED MANAGEMENT

RANAH PUBLIC SERVICE MANAGEMENT

Karakter Komoditas Pelayanan

• Pelayanan spesifik dalam ranah

• Pelayanan spesifik dalam ranah

Cakupan Komoditas Pelayanan

• Penggunaan pelayanan

• Penggunaan pelayanan

transaksional barang dan jasa (carbon trade dan energi listrik) • Pelayanan transaksional barang dan jasa yang dikonsumsi individual (excludable). • Penyedia layanan bisa diambil alih aktor di luar negara. • Pelayanan melibatkan aktor dari ranah privat. transaksional barang dan jasa sebagai output TPA dapat dibagibagikan. • Penggunaan pelayanan transaksional barang dan jasa sebagai output TPA dapat digunakan untuk kepentingan individual.

pengelolaan sampah (kebersihan kota). • Pelayanan pengelolaan sampah yang dikonsumsi secara bersama-sama oleh masyarakat (non-excludable). • Pengaturan layanan pengelolaan sampah tidak bisa diambil alih aktor di luar negara. pengelolaan sampah dapat dibagi-bagikan. • Penggunaan pelayanan pengelolaan sampah dapat digunakan untuk kepentingan individual. • Penggunaan pelayanan pengelolaan sampah dapat bersifat komunal.

ANALISA BARANG PUBLIK-BARANG PRIVAT DIMENSI TOOL GOOD Akses Komoditas Pelayanan

RANAH PROFIT ORIENTED MANAGEMENT

• Diperlukan pembiayaan untuk • Diperlukan pembiayaan

mengakses pelayanan transaksional barang dan jasa sebagai output TPA .

• Akses pelayanan

transaksional barang dan jasa sebagai output TPA dipertukarkan melalui mekanisme pasar.

• Intervensi

Negara

RANAH PUBLIC SERVICE MANAGEMENT

• Intervensi bisa dilakukan

pada posisi negara sebagai regulator, administrator dan mediator.

untuk mengakses pelayanan.

• Diperlukan intervensi

negara untuk menjamin akses terhadap pelayanan.

• Intervensi bisa dilakukan

pada posisi negara sebagai regulator, administrator, mediator dan (operator) pelayanan langsung.

ANALISA BARANG PUBLIK-BARANG PRIVAT Mengacu pada matriks tersebut, pada level

implementasi proses keterlibatan peran antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dapat dilakukan.

Keterlibatan dapat dilakukan dalam aspek

administrasi, regulasi, arbitrasi maupun dalam intervensi langsung proses penyelenggaraan layanan pengelolaan sampah regional.

Selain itu keterlibatan juga dapat dilakukan dalam

sharing pembiayaan, manajemen kelembagaan maupun pada proses pelembagaan partisipasi.

ANALISA Prior Option Review (POR) Metode prior option review ini secara garis besar bertujuan untuk:  Menentukan apakah fungsi-fungsi atau jenis-jenis urusan pelayanan umum tertentu yang selama ini dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan atau tidak.  Menentukan apakah dengan demikian penyelenggaraan pelayanan umum tersebut perlu dipertahankan, atau sebaiknya dialihkan saja kepada pihak swasta (masyarakat).  Adapun hasil dari analisis POR ini berupa model-model restrukturisasi pemerintahan atau model-model kemitraan atau kerjasama antar aktor baik dalam ranah negara, pasar maupun masyarakat. 

ANALISA Prior Option Review (POR) KATEGORI PILIHAN

OPTION REVIEW

SERVICE PROVIDER

Core Service

• Layanan pengelolaan sampah

• Gabungan Pemerintah

Kebutuhan Pelayanan

• Pelayanan pengelolaan sampah

•

yang berbasiskan pada penyediaan fasilitas dukungan untuk kebersihan lingkungan. • Layanan fasilitas dukungan untuk transaksi barang dan jasa yang dikonsumsi individual (misalnya: produk sampingan pengelolaan sampah, seperti: gas metan dan listrik). dan turunannya masih diperlukan masyakat. • Jenis pelayanan termasuk tool good, sehingga terkait dengan kebutuhan individual dan publik dalam satu waktu.

Daerah (Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota). • Swasta dalam manajemen pengelolaan TPA dan capital sharing. • Masyarakat dalam kerangka membangun dukungan sustainibilitas kerja sama. Gabungan Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota). • Swasta dalam manajemen pengelolaan TPA dan capital sharing. • Masyarakat dalam kerangka membangun dukungan sustainibilitas kerja sama.

(POR) KATEGORI PILIHAN

OPTION REVIEW

SERVICE PROVIDER

Intervensi Pemerintah

• Untuk layanan pengelolaan

• Gabungan Pemerintah

Keterlibatan Swasta dan masyarakat

• Untuk layanan publik pengelolaan

• Swasta dalam manajemen

sampah, intervensi bisa dilakukan pada posisi sebagai regulator, administrator, mediator dan (operator) pelayanan langsung. • Untuk layanan transaksional barang dan jasa sebagai turunan pengelolaan TPA, intervensi bisa dilakukan pada posisi sebagai regulator, administrator dan mediator. sampah, pihak swasta dan masyarakat dimungkinkan untuk terlibat sebagai service provider.

• Untuk layanan turunan dari

pengelolaan TPA, keterlibatan swasta dan masyarakat masih dimungkinkan baik dalam keterlibatan permodalan, keterlibatan manajerial maupun

Daerah (Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota).

pengelolaan TPA dan capital sharing. • Masyarakat dalam kerangka membangun dukungan sustainibilitas kerja sama.

REKOMENDASI I. PENGEMBANGAN KERJASAMA REGIONAL ASPEK KELEMBAGAAN KERJASAMA o Dalam upaya mendorong kerjasama regional pengelolaan TPA sampah, harus didahului dengan pemetaan & analisis kepentingan bersama di daerah-daerah dalam pengelolaan sampah o Hasil pemetaan & analisis kepentingan bersama harus didiskusikan dalam forum – forum diskusi bersama pemda-pemda yang difasilitasi untuk saling bekerjasama o Bentuk kelembagaan kerjasama disesuaikan dengan kapasitas pemda-pemda yang bekerjasama. Setidaknya bentuk Sekretariat Bersama menjadi opsi minimalis lembaga kerjasama o Lembaga kerjasama yg terbentuk harus dipimpin oleh manajer yang profesional, memiliki leadership yg kuat & jaringan kerja yg luas. Pemilihan manajer/kepala lembaga kerjasama bisa melalui proses fit & propper test o Lembaga kerjasama yg dibentuk harus bersifat independen (imparsial) atau setidaknya memiliki otonomi yg lebih besar daripada lembaga struktural lainnya serta memenuhi semua aspek good governance

REKOMENDASI ASPEK KELEMBAGAAN KERJASAMA (lanjutan) o Bentuk lembaga kerjasama bisa berubah semakin kuat menyesuaikan dengan tuntutan & perkembangan kerjasama pengelolaan TPA. Bentuk lembaga Badan Layanan Umum (BLU) menjadi opsi model ideal apabila syarat-syarat substantif, teknis & administratif sudah terpenuhi o Pelibatan peran Pemerintah Provinsi dalam mendukung pelaksanaan kerjasama pengelolaan TPA sampah o Mendorong keluarnya Perpres tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemda Kab/Kota ke level Propinsi untuk mengantisipasi transformasi kelembagaan kerjasama menjadi PPK BLU o Untuk memperkuat upaya fasilitasi kerjasama antar pemda dalam pengelolaan TPA Sampah perlu pendekatan intensif kepada DPRD masing-masing kabupaten/kota o Peningkatan kapasitas SDM pengelola sampah di daerahdaerah baik kapasitas teknis maupun manajerial

REKOMENDASI ASPEK PERAN MASYARAKAT o Perlunya pelibatan & pelembagaan peran masyarakat dalam bentuk masyarakat pemantau TPA yg beranggotakan masyarakat sekitar TPA, LSM & Perguruan Tinggi o Mengakomodasi aktifitas-aktifitas masyarakat sekitar TPA (pemulung, perlapakan, pemilahan, ternak, dll) dalam proyek pengelolaan TPA o Mengembangkan program-program CBD untuk mengeliminir dampak lingkungan pengelolaan TPA seperti sarana & prasarana dasar (sanitasi, air bersih, drainase), sarana kesehatan, pendidikan, dan kelompok usaha produktif ASPEK TEKNIS TEKNOLOGIS o Menerapkan teknologi pengelolaan TPA yang ramah lingkungan, produktif & dapat dipertanggungjawabkan o Menerapkan teknologi pengelolaan TPA yang menyerap tenaga kerja lokal (padat karya) o Mengembangkan pengelolaan TPA berbasis mekanisme CDM pada daerah-daerah yg memiliki potensi fisik yg besar

REKOMENDASI II. PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH & SWASTA

o Perlunya peningkatan kerjasama pemerintah,

swasta & masyarakat dalam pengelolaan TPA sampah untuk mengatasi kendala pembiayaan, kapasitas SDM dan keterbatasan teknologi o Mengembangkan kemitraan dengan swasta dengan model kemitraan Private Funding Partnership & Market Testing o Mendorong revisi Perpres 67 tahun 2005 khususnya tentang kewajiban melakukan pelelangan dalam kemitraan dengan swasta o Perlunya peningkatan pengelolaan database pengelolaan sampah secara umum & pengelolaan TPA secara khusus yang akurat dan up to date sebagai kebutuhan dasar setiap investor untuk memperhitungkan rencana investasinya

REKOMENDASI TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN TPA JANGKA WAKTU

MODEL Joint Service MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN Agreement

BENTUK KELEMBAGAAN

MODEL PEMBIAYAAN

• Sekretariat Bersama • Sifatnya koordinatif

• Development Sharing • BOT

Intergovernmental Service Contract

Intergovernmental Service Transfer

• Badan Pelaksana • Sifatnya operasional • Memiliki asset

• Badan Layanan Umum (BLU) • Operasional • Otonom • Fleksibel

• Development Sharing • BOT

• Development Sharing • BOT • Obligasi Daerah

“BALADA SE ONG GOK SAM PAH” (oleh Iswanto & Ronadeva) Aku lahir karena kamu Aku ada juga karena kamu Setiap hari engkau hasilkan aku Setiap hari pula engkau campakkan aku   Betapa malang nasibku jadi seonggok sampah Selalu dijauhi, dihina dan disia-siakan Betapa sedih ditakdirkan jadi setumpuk sampah Dianggap jadi penyebab bencana dan musibah   Salah sendiri engkau buang aku ke kali Hingga aku kirimkan banjir bertubi-tubi Salah sendiri engkau bakar aku sembarangan Hingga aku sebarkan racun pencemaran   Salah sendiri engkau buang aku di tepi jalan, Hingga aku munculkan kekumuhan, Salah sendiri engkau buang aku di sembarang tempat, Hingga aku sebarkan lalat dan bau menyengat   Tidak mampukah wahai engkau manusia Mengelola aku dengan sebaik-baiknya Tidak sadarkah wahai engkau manusia Ada mutiara dalam seonggok sampah.