Tarimurniati(113.16.018)&nadiamawadahtusurur(113.16.017)_tugasperkotbar.docx

Perencanaan Kota Baru Pesisir Pantai Studi Kasus: Pantai Utara DKI Jakarta Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perencanaan Kota Baru pada Semester IV Tahun Akademik 2018-2019

Disusun oleh : Tari Murniati B (113.16.018) Nadia Mawadah Tusurur ( 113.16.017)

PROGAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS BANDUNG 2019

Abstrak Lahan merupakan kebutuhan penting bagi setiap kota tidak terkecuali untuk DKI Jakarta. Sebagai kawasan metropolitan yang terus berkembang setiap tahunnya menyebabkann mulai berkurangnya daya dukung lahan yang tersedia. Jumlah lahan yang tetap sedangkan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta investasi yang harus tetap berjalan menyebabkan DKI Jakarta melakukan proyek reklamasi pantai utara DKI Jakarta. Reklamasi ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan lahan. Selain itu reklamasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Namun rencana ini tidak jarang menerima kontra dari masyarakat maupun aktivis lingkungan hidup. Kontra ini menunjukkan belum adanya kesepahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang rencana ini. Maka dari itu perlu adanya kesepahaman antara masyarakat, LSM, pemerintah maupun stakeholder yang lain. Kata kunci : Jakarta, Reklamasi, Pantai, Lahan

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan kota metrapolitan di Indonesia. Jakarta sebagai Daerah Ibukota Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan pusat. Selain menjadi pusat kegiatan pemerintahan, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan ekonomi. Dengan kegiatan perekonomian yang terus berkembang di Jakarta berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan di Jakarta.Lapangan pekerjaan yang tersedia di Jakarta berakibat pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kebutuhan akan tenaga kerja ini mendorong tingkat urbanisasi yang terjadi di Jakarta. Banyak masyarakat dari luar wilayah Jakarta mulai melakukan migrasi ke Jakarta demi mencari lapangan pekerjaan. Jumlah migrasi masyarakat yang diluar dugaan tentunya berakibat pada meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta.Jumlah penduduk yang meningkat juga disertai dengan naiknya permintaan akan lahan. Seperti yang diketahui bahwa luas lahan di Jakarta hanya 662,330,000 m2 ,dan diharuskan menampung penduduk DKI Jakarta sekitar 9.988.495 jiwa. Jumlah penduduk di Jakarta yang mana tiap tahunnya akan terus meningkat. Sedangkan jumlah lahan yang tersedia luasnya akan tetap konstan. Maka kebutuhan lahan merupakan salah satu tantangan bagi Jakarta. Selain alasan itu, lahan merupakan faktor pendorong investasi baik investasi dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya lahan merupakan komponen penting dalam keberlanjutan semua aktivitas mulai dari pemerintahan, ekonomi, sosial, dan di bidang lainnya. Lahan sebagai daya tarik investasi guna meningkatkan jumlah modal yang masuk ke DKI Jakarta. Modal yang masuk dapat meningkatkan perputaran ekonomi baik bagi Jakarta maupun wilayah yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu banyak manipulasi yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan lahan yaitu dengan menggunakan rumah tinggal vertikal guna dapat menampung penduduk dengan lahan yang terbatas. Wilayah administrasi Jakarta tidak hanya sebatas daratan namun juga memiliki wilayah laut dengan luas 6,977,500,000 m2 . Wilayah lautan ini juga memberikan potensi dalam kegiatan ekonomi maupun wisata. Maka dari itu perkembangan kawasan Jakarta tidak hanya tertumpu pada kawasan daratannya saja, melainkan kawasan pantai Jakarta juga terus berkembang mengikuti perkembangan kota. Perkembangan pantai dapat dilihat dengan semakin banyaknya obyek wisata dan penginapan yang berada di sepanjang pinggir pantai. Selain itu pantai juga merupakan bagian penting bagi nelayan untuk menambatkan perahunya. Tidak hanya dengan peningkatan fasilitas namun perkembangan pantai pun dapat mengarah kepada perluasan wilayah pantai. Reklamasi pantai merupakan salah satu upaya perluasan pantai guna memenuhi kebutuhan akan lahan.

Reklamasi ini bukan hal baru di Jakarta. Namun konsep reklamasi 17 pulau di pantai Utara yang direncanakan oleh PemProv Jakarta tidak jarang menuai kontra. Kontra ini banyak dikemukakan oleh nelayan dan juga aktivis lingkungan hidup. Maka dapat dilihat masih ada ketidaksepahaman antara pemerintah Pemprov Jakarta, masyarakat, maupun LSM. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui apa itu reklamasi menurut Peraturan yang ada. Selain itu juga perlu diketahui urgensi dari reklamasi pantai ini, dan yang tidak lupa pandangan reklamasi pantai dari sudut pandang lingkungan hidup. Dengan pengetahuan dan informasi yang jelas diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman.

1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan dari penulisan ini adalah arahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir pantai di Jakarta Utara.

1.3 Ruang Lingkup Ruang lingkup materi penulisan ini adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir berdasarkan seluruh analisis yang dilakukan sehingga muncul suatu arahan atau rencana yang sesuai serta dapat diimplementasikan terhadap wilayah yang dikaji.

1.4 Metode dan Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penilisan ini adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik wilayah pesisir.

BAB II Tinjauan Teori Teori Konsep perencaanan kota Konsep pengembangan Minapolitan Terdapat beberapa pengertian Minapolitan Menurut beberapa Ahli atau sember yakni, antara lain ; 1. Menurut Dewa Gede Raka Wiadnya (Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (FPIK), Universitas Brawijaya (UB) – Malang) . Minapolitan ialah proses yang dinamis secara siklik, melibatkan peran multi-sektorsecara terintegrasi untuk mewujudkan kota kecil secara mandiri dengan sektor penggerak ekonomi dari perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu,program minapolitan harus selalu dievaluasi (melalui monitoring) secara berkala untuk mengukur keberhasilan atau bahkan kegagalan program. Hasil monitoring selanjutnya digunakansebagai informasi dasar bagi pengelola dalam memperbaiki atau memperbaharui program kedepan 2. Menurut Kepmen No18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. 1. Menurut PUSLUH 2010 Dalam Studi Pengembangan Minapolitan di Minahasa. Minapolitan Adalah Kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya.

Karakteristik Minapolitan Adapun Karakteristik kawasan minapolitan yang dijabarkan dalam Kepmen 18 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Minapolitan, meliputi: a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan,dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan; b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi; c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasandan daerah sekitarnya;danMempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya Kriteria Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam Mengembangkan kawasan minapolitan terdapat 2 kriteria yang perlu diperhatikan yakni secara umum dan khusus; A. Kriteria Umum Adapun kriteria umum yang menjadi acuan dalam pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) adalah; 1. Penggunaan lahan untuk kegiatan perikanan harus memanfaatkan potensi yang sesuai untuk meningkatkan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup serta mencegah kerusakannnya 2. Wilayah yang telah ditetapkan untuk melindungi kelestarian dengan indikasi geografis dilarang untuk dialihfungsikan 3. Kegiatan perikanan skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebi dahulu memiliki kajian amdal sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku 4. Kegiatan perikanan skala besar harus diupayakan penyerap sebesar mungkkin tenaga kerja lokal 5. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan RTRW 26 B. Kriteria Khusus Sementara itu kriteria khusus pengembangan kawasan perikanan budidaya (Minapolitan) antara lain adalah; 1. Memiliki kegiatan ekonomi yang dapat menggerakan pertumbuhan daerah 2. Memiliki sektor unggulan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi sektor lain dalam kawasan tersebut itu sendiri maupun di kawasan sekitarnya 3. Memiliki keterkaitan kedepan (daerah pemasaran produk yang dihasilkan) ataupun kebelakang (suplai kebutuhan sarana produksi) dengan beberapa daerah pendukung 4. Memiliki kemampuan untuk memelihara sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahtraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat 5. Memiliki luasan areal budidaya eksisting minimal 200 Ha Konsep Pengembangan Minapolitan Konsep Kawasan Minapolitan adalah wilayah yang berbasis pada keanekaragaman fisik dan ekonomi kelautan yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya secara fungsional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahtraan rakyat. Dalam Kepmen No18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan dijelakan bahwa, dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yangbiasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi disentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi,jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik,akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

BAB III PEMBAHASAN I.

Gambaran Umum Wilayah kota administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 7.133,51km2, terdiri dari luas lautan 6.979,4 km2 dan luas daratan 154,11 Km2.Daratan Jakarta Utara membentang dari Barat ke Timur sepanjang kuranglebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 s.d 10 km. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 s.d 20 meter, dari tempat tertentu ada yang di bawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawarawa/empang air payau. Wilayah Kota administrasi Jakarta Utara merupakan pantai beriklimpanas, dengan suhu rata-rata 270 derajat celcius, curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan September.

Gambaran Umum tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40/PRT/M/2007 Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai menjelaskan bahwa :Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Sedangkan kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Dalam Peraturan juga dijelaskan bahwa reklamasi tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :    

Merupakan kebutuhan kawasan budidaya yang telah ada di sisi daratan Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk megakomodasikan kebutuhan yang ada Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain Selain itu menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum juga menjelaskan bahwa RDTL Reklamasi Pantai dapat dibuat setelah memeuhi persyaratan berikut :



Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai;

  

Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi; Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi); Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Dalam peraturan itu juga dijelaskan tentang beberapa tipologi kawasan pantai salah satunya yaitu Tipologi berdasarkan Fungsi yang meliputi :         

Kawasan peruntukan pemukiman Kawasan perdagangan dan jasa Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan pendidikan Kawasan pelabuhan laut/penyebrangan Kawasan Bandar udara Kawasan mixed-use Kawasan ruang terbuka hijau Kawasan reklamasi juga harus mempertimbangkan pengelolaan lingkungan dalam hal penggunaan energi, sumber daya alam, pembukaan lahan dan penanganan limbah.

II.

Analisis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 23 dimana menyatakan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cari pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase diana hanya data dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya dan juga harus mempertahankan beberapa hal seperti keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil. Nelayan Menggugat Tiga SK Gubernur DKI Jakarta yang digugat nelayan adalah SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, SK Gubernur DKI Jakarta No 2269/ 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci, dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2485/2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Penolakan Raperda Reklamasi Pembatalan pengesahan Raperda tentang RZWP3K diakibatkan adanya perubahan salah satu pasal pada Raperda Tata Ruang Kawasan Stategis Pantai Utara Jakarta. Perubahan terjadi pada pasal yang mengatur mengenai kewajiban pengembang di lahan pulau reklamasi. Jika pada draf sebelumnya dinyatakan bahwa kewajiban pengembang minimal 15 persen, maka pada draf terbaru kewajiban pengembang hanya lima persen.

Alasan yang melatar belakangi dari pengadaan reklamasi pantai utara DKI Jakarta yaitu Menjadikan kawasan DKI Jakarta bagian utara agar tidak ditinggalkan, dalam artian banyak warga Jakarta yang lebih memilih untuk menetap di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sehingga perkembangan kawasan tidak hanya di bagian pusat dan selatanPermukaan tanah Jakarta terus mengalami penurunan.Setiap tahunnya diperkirakan permukaan tanah di Jakarta alami penurunan 17 cm sampai dengan 26 cm, tentunya kalau tidak segera diatasi, Jakarta pada 2025, sebanyak 20,5% wilayahnya di bawah permukaan laut dan tahun 2050 menjadi 32,5% (Firdaus Ali:2015). Salah satu cara untuk mengatasi potensi dampak yang akan terjadi nanti yaitu dengan membangun tanggul besar di kawasan pantai utara Jakarta.Dengan diadakannya reklamasi pantai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan lahan dengan pertimbangan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahunnya.Dari segi lingkungan kawasan Jakarta paling buruk ketimbang yang lain, hal ini dikarenakan laut merupakan tempat limpahan sungai. Dan yang seperti yang kita tahu bahwa sungai yang ada di Jakarta telah tercemar oleh sampah dan limbahPengembangan kawasan terdesak ke arah utara karena kawasan Jakarta bagian selatan merupakan kawasan konservasiArea reklamasi akan dijadikan sarana bagi subsidi silang, dengan penjelasan bahwa hasil dari pajak ataupun retribusi dari kawasan reklamasi digunakan untuk membenahi kawasan kumuh yang ada di DKI Jakarta Sudut Pandang Lingkungan Hidup terhadap Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta Berikut ini merupakan hasil analisis yang dikutip dari Litbang “Kompas”/PUT, diolah dari berita “Kompas”,presentasi Pengembangan Pantura Jakarta( Pemprov DKI Jakarta,2014) yaitu tentang pro dan kontra reklamasi pantai utara DKI Jakarta : Mendukung 1. Menambah luas daratan kota Jakarta, pulau baru tersebut bisa diisi dengan bangunanbangunan baru yang bisa difungsikan untuk pemukiman, perkantoran, atau kegiatan-kegiatan lainnya. 2. Sebagai dinding pelindung daratan jakarta yang sebagian ketinggiannya sudah rata atau bahkan dibawah permukaan air laut ketika terjadi pasang surut. 3. Sebagai alat untuk menambah pendapatan ekonomi bagi pemerintah daerah kota jakarta. 4. Menciptakan lapangan kerja baru. karena proses reklamasi sampai dengan pengoperasionatanya membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. 5. Sebagai bangunan pemecah gelombang sehingga dapat mengurangi erosi atau abrasi pantai jakarta. 6. Sebagai ikon baru negara indonesia negara maritim yang sudah berhasil memanfaatkan laut secara maksimal. Menolak 1. pulau buatan hasil reklamasi akan mengambil alih ruang yang tadinya diisi oleh air laut. akibatnya permukaan laut menjadi naik sehingga berpotensi menenggelamkan daratan didaerah lain yang rendah. 2. Air asin laut semakin masuk mengisi sungai-sungai didaratan sehingga berpotensi mengganggu ekosistem yang tidak tahan terhadap air asin. sungai-sungai tersebut bisa semakin tinggi permukaan airnya. 3. Merubah budaya hidup dan pekerjaan nelayan disepanjang pantai tersebut dalam mencari ikan dilaut. 4. Mengganggu keberadaan kehidupan laut di area reklamasi. seperti pepohonan, terumbu karang, ikan-ikan, juga aktifitas manusia yang terkait didalamnya. 5. Tanah atau material yang digunakan untuk mengurug taut akan mematikan kehidupan didalamnya yang tidak tahan terhadap air asin. entah itu cacing. tanaman. atau hewan-hewan

yang turut membantu keseimbangan alam. 6. Kota jakarta semakin padat karena adanya tambahan jumlah penduduk yang tinggal atau beraktifitas dipulau-pulau baru hasil reklamasi.

III.

Kesimpulan & Rekomendasi V.1. Kesimpulan Dari analisis yang ada di atas menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi sebenarnya tidak dianjurkan. Namun dengan kondisi DKI Jakarta yang kenyataannya daya dukung lahan yang ada sudah tidak mencukupi maka dari itu reklamasi merupakan salah satu solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan perkembangan kota. Kawasan reklamasi ini lebih dikembangkan untuk peruntukan perumahan dan pariwisata. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa dalam pengembangan kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, social maupun budaya. Maka dari itu pengembangan reklamasi harus dikaji dengan sangat tepat agar dalam pelaksaannya tetap memperhatikan aspek-aspek tersebut. Dari hasil analisis diatas saya setuju dengan pengadaan reklamasi pantai ini. Dengan berbagai pertimbangan yaitu kebutuhan lahan dan juga revitalisassi kawasan pantai utara DKI Jakarta. Selain itu penurunan tanah yang berakibat pada banjir rob serta prakiraan tentang kawasan pantai utara yang akan tengelamdi tahu 2025 ini harus mendapat perhatian lebih. Namun pelaksanaan dari reklamasi ini juga harus melihat dari sudut pandang warga Jakarta yang telah berada di situ. Karena reklamasi ini akan berdampak pada perubahan sosial masyarakat yang ada di wilayah sekitar kawasan tersebut. Jika pada nantinya kawasan tersebut dijadikan untuk perumahan kawasan menengah atas bagaimana dampak sosial bagi masyarkat yang dapat dikatakan pada golongan menengah ke bawah. Sebenarnya kebutuhan lahan untuk permukiman pasti akan terus meningkat walaupun nantinya wilayah reklamasi telah terbentuk. Maka dari itu sebaiknya Pemprov tidak hanya berfokus pada penyediaan lahan saja namun bagaimana DKI Jakarta juga dapat mengalokasikan jumlah penduduk ke daerah sekitarnya. Selain itu sebenarnya pengembangan reklamasi pantai akan tetap menimbullkan masalah apabila permasalahan yang ada di bagian hulu tidak juga teratasi. Sebaiknya pengembangan reklamai juga dibarengi dengan penyelesaian masalah yang ada di hulu yaitu tercemarnya air sungai oleh sampah dan limbah yang nantinya juga bermuara di kawasan reklamasi pantai. Selain itu pengembangan kawasan ini juga harus matang dari ketersedian daya tampung limbah. Seperti yang diketahui bahwa Jakarta masih mengalami masalah dimana akan melakukan pembuangan sampah karena dari Bekasi menolak untu menerima sampah dari Jakarta. Sebaiknya nanti sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan perumahan harus sudah jelas bagaimana sistem dari pembuangan sampah. Karena tentunya jumlah sampah akan juga meningkat. V.2. Rekomendasi 1. Di dalam karakteristik maupun kriteria mmebutuhkan kawasan yang dapat menunjang kegiatan perekonomian untuk masyarakat sekitar baik dari segi pekerjaan maupun lokasi yang

dekat dengan sumber perekonomian, serta memiliki kemampuan untuk memelihara sumberdaya alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan mampu menciptakan kesejahtraan ekonomi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. 2. Dapar sebagai pusat Pelayanan Primer dan Sekunder, diantaranya :  



Pusat pelayanan primer perkotaan adalah pusat pelayanan pemerintahan, ekonomi yang (kesehatan, pendidikan, peribadatan) melayani seluruh wilayah DKI Jakarta danlatau regional serta internasional Pusat pelayanan primer pelabuhan dan Indutri serta pergudangan (termasuk di dalamnya Kawasan Ekonomi Khusus Marunda) adalah pusat pelayanan transportasi terpadu (pelabuhan) dan fasilitas penunjangnya, serta ekonomi khusus yang melayani dan/atau regional, nasional hingga internasional. Pusat kegiatan sekunder KNI adalah pusat pelayanan ekonomi (perdagangan/jasa, perindustrian), sosial (kesehatan, pendidikan, peribadatan), dan atau administrasi (perkantoran pemerintahan) yang melayani Pulau maupun beberapa Pulau Reklamasi pucat kogiatan LOKAL adalah puest polayanan ekonomi (perdagangan/jasa, perindustrian), sosial (kesehatan, pendidikan, peribadatan), dan/atau administrasi (perkantoranlpemerintahan) yang Sub Kawasan dalam setiap Pulau

DAFTAR PUSTAKA Rosalina, M Puteri.“Dilema Reklamasi Pantai Jakarta”. 10 Desember 2015. http://print.kompas.com/baca/2015/11/11/Dilema-Reklamasi-Pantai-Jakarta Murti, Ari Sandita.“Ini Alasan DKI Ngotot Lakukan Reklmasi”. 11 Desember 2015. http://metro.sindonews.com/read/1035908/171/ini-alasan-dki-ngotot-lakukanreklamasi-1440238321 Muzakir, Imam. “Permukaan Tanah Jakarta Terus Turun”.12 Desember 2015. http://www.beritasatu.com/kota/325255-permukaan-tanah-jakarta-terus-turun.html Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.40/PRT/M/2007 yang dapat dilihat di http://www.penataanruang.com/reklamasipantai.html