Dk Pbb.docx

OUTLINE JUDUL SKRIPSI

Nama : Mochammad Reynaldi G.P NIM : 11010115140250 Bidang Minat : Hukum Internasional Judul Skripsi : Kewenangan Hukum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian Dunia di Awal Abad Ke-21

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2018

A. Pokok – Pokok Pemikiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang bersifat global yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan jumlah anggota awalnya yang berjumlah 51 negara. Organisasi ini merupakan pengganti dari organisasi Liga Bangsa-Bangsa yang dianggap gagal mencegah terjadinya Perang Dunia II (1939 – 1945) serta didirikan guna mencegah konflik hal serupa terulang kembali. Saat ini PBB mempunyai anggota yang berjumlah 193 negara dan 2 negara pengamat, organisasi ini mempunyai markas besar di kota New York, Amerika Serikat. Sejak awal didirikan pula PBB mempunyai 5 tujuan utama, yaitu: 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia; 2. Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia; 3. Membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan; 4. Menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia; dan 5. Menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Dari kelima tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa satu tujuan utama dari dibentuknya PBB adalah demi terciptanya perdamaian di dunia ini. Dalam PBB terdapat organ-organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Peradilan Internasional, dan Sekretariat. Organ utama yang berfungsi sebagai pemelihara perdamaian serta keamanan internasional adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Organ ini terdiri dari 15 anggota, dimana berisi lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Anggota tetap DK PBB yaitu lima negara pemenang Perang Dunia II yang berakhir pada 1945 lalu serta founding father dari PBB, negara Amerika Serikat, Rusia (dahulu Uni Soviet), Inggris, Prancis, dan Republik Rakyat Tiongkok (dahulu Republik China/Taiwan). Sementara itu untuk sepuluh anggota tidak tetap DK PBB dipilih secara berkala untuk masa jabatan selama dua tahun

Pengaturan hukum mengenai DK PBB atau aturan hukum terkait tercantum dalam Piagam PBB yaitu dari Pasal 23 sampai Pasal 54. Kewenangan-kewenangan hukum itu antara lain adalah: A. Kewenangan untuk memilih Ketua Majelis Umum yang mana Majelis Umum ini memiliki arti yang sangat penting dalam kelangsungan hidup PBB; B. Kewenangan merekomendasikan suatu negara untuk masuk sebagai anggota PBB yang baru; C. Kewenangan merekomendasikan suatu negara agar keluar dari keanggotaan PBB; D. Kewenangan untuk mengamandemen Piagam PBB; E. Kewenangan untuk memilih para hakim yang akan duduk dalam Mahkamah.

Selain itu terdapat kewenangan-kewenangan hukum lain yang dimiliki DK PBB.

Kewenangan hukum lain yang dimiliki DK PBB adalah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan pertikaian secara damai, DK PBB dapat menyuruh pihakpihak yang bertikai untuk menggunakan cara-cara damai dahulu, seperti perundingan, penyelidikan bersama, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian secara hukum melalui badan-badan regional di kawasan pertikaian tersebut terjadi. Jika penggunaan cara-cara di atas tak dapat menemukan jalan keluar serta makin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional maka DK PBB yang melakukan penyelidikan terhadap pertikaian antara pihak-pihak tersebut. DK PBB akan menyarankan agar para pihak-pihak yang bertikai untuk membawa masalah pertikaian mereka ke Mahkamah Internasional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Mahkamah. Jika penyelesaian dengan cara tersebut tak menemukan jalan keluar serta kelanjutan pertikaian yang terjadi menambah terusiknya perdamaian dan keamanan international seperti agresi sudah terjadi maka DK PBB akan melanjutkan opsi berikutnya yaitu dengan meminta seluruh anggota PBB untuk memutus segala hubungan ekonomi, transportasi seperti darat, udara, dan laut, pemutusan segala komunikasi serta pemutusan hubungan diplomatik terhadap

pihak yang terbukti DK PBB sebagai aktor utama dalam pertikaian yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional tersebut. Bahkan jika cara sebelumnya masih dianggap belum cukup membuat para pihak jera, DK PBB dapat meminta seluruh anggota PBB untuk melakukan bentuk demonstrasi, blokade darat, udara, dan laut terhadap negara aktor utama dalam pertikaian tersebut. Dan cara terakhir yang dapat dilakukan jika cara sebelumnya belum dapat menimbulkan efek jera terhadap negara pengancam perdamaian serta keamanan internasional tersebut maka DK PBB dapat mengambil cara kekerasan dengan membentuk suatu angkatan bersenjata yang terdiri dari negara-negara anggota PBB untuk intervensi secara langsung dalam konflik pertikaian tersebut. Setiap keputusan-keputusan yang diambil DK PBB dalam penyelesaian pertikaian di atas tentu membutuhkan suara dari anggota DK PBB, yaitu minimal sembilan suara anggota DK PBB. Dalam pengambilan setiap keputusan dalam DK PBB wajib dibutuhkan lima suara dari DK PBB dan empat anggota tidak tetap, dalam kewenangan hukum yang dimiliki terdapat perbedaan yang mencolok antara anggota tetap dengan anggota tidak tetap DK PBB yaitu berkaitan dengan hak veto. Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki setiap lima anggota tetap DK PBB. Hak istimewa tersebut dapat membatalkan suatu keputusan yang diajukan oleh anggota-anggota DK PBB. Hak veto memang tidak secara tertulis ada dalam Piagam PBB namun secara implisit diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Piagam PBB yang mengatakan bahwa setiap pengambilan keputusan DK PBB harus minimal terdapat sembilan suara anggota DK PBB dimana lima diantaranya harus dari suara anggota tetap. Hak veto dimiliki lima anggota tetap DK PBB karena mereka dianggap sebagai pendiri PBB yang juga sebagai the big five pemenang Perang Dunia II. Kekuatan hak veto yang semula dimaksudkan sebagai alat agar DK PBB memiliki kekuatan yang memadai, dalam prakteknya telah menyimpang dari maksud semula. Di awal abad ke-21 ini keberadaan hak veto yang termasuk juga sebagai kewenangan hukum anggota tetap DK PBB banyak mendapat kritikan dari masyarakat internasional karena disalahgunakan untuk melindungi kepentingan

negara pemegang hak veto serta negara-negara sekutu pemgang hak veto. Salah satu contoh penyalagunaan hak veto dapat dilihat pada kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina. Rusia menjatuhkan veto terhadap draft resolusi nomor S/2015/562 yang berisi tuntutan untuk membentuk lembaga peradilan khusus untuk menyelidiki kasus jatuhnya pesawat tersebut, sehingga Piagam tersebut tidak dapat diadopsi oleh DK PBB. Contoh yang kedua pada tanggal 28 November 2017 Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia menggunakan hak veto terhadap draft resolusi nomor S/2017/172 tentang pemberian sanksi PBB terhadap negara Suriah dalam penggunakan senjata kimianya dalam Perang Saudara Suriah, Suriah merupakan sekutu dari negara Rusia. Contoh terakhir yaitu pada tanggal 1 Juni 2018 Amerika Serikat yang menggunakan hak vetonya terhadap resolusi nomor S/2018/516 tentang konflik yang terjadi di perbatasan Gaza, Palestina dengan negara Israel, konflik tersebut sudah terjadi sejak bulan Maret 2018 lalu dan sampai sekarang konflik tersebut masih berlangsung. Konflik tersebut sudah memakan korban 168 warga Palestina yang meninggal dan sekitar 15.000 warganya luka-luka akibat konflik perbatasan tersebut. Amerika Serikat menggunakan hak vetonya karena Israel merupakan sekutu utama Amerika Serikat. Dari ketiga kasus di atas dapat terlihat bahwa hak veto yang dimiliki anggota tetap DK PBB justru menghambat proses untuk menyelesaikan setiap masalah yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional. Berdasarkan paparan tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian atau penulisan hukum yang berjudul Kewenangan Hukum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian Dunia di Awal Abad ke21. B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan kewenangan hukum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai Piagam PBB dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional? 2. Apakah kewenangan hukum yang dimiliki Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut masih relevan di awal abad ke-21 ini?