Demokrasi Prancis

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb Puji syukur kami panjatkan kahadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ‘Demokrasi Prancis’ ini. Makalah ini kami susun dalam rangka menyelesaikan tugas semester 1 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini membahas tentang pemerintahan pada Negara Prancis, revolusi Prancis, dan demokrasi pada Negra Prancis itu sendiri. Dengan tujuan pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang demokrasi pada Negara Prancis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini kurang sempurna, untuk itu saran dan masukkan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah ini dan tugas yang mendatang. Akhirnya tim penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Tim Penulis

Pendahuluan Negara Perancis atau variasinya Prancis (Republique Francaise) adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Selain di daratan Eropa, wilayahnya juga terdiri dari berbagai pulau dan wilayah di benua lain. Perancis Metropolitan membentang dari Laut Tengah sampai ke Selat Inggris dan Laut Utara, serta sungai Rhein sampai Samudera Atlantik Negara yang luasnya paling besar di daratan Eropa ini (547.026 km²), memiliki penghasilan utamanya adalah di bidang agrikultur dan industri besar yang cukup terkemuka di Eropa, terutama dalam industri padi, daging, anggur, serta industri besi dan baja, bahkan juga plutonium untuk bahan nuklir. Perancis merupakan Negara Republik Kesatuan. Sistem Pemerintahan Negara ini menganut sistem pemerintahan semi presidensial dengan tradisi demokrasi yang kuat. Dalam cabang eksekutif terdapat dua pemimpin, yakni dikepalai oleh Presiden yang dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun, dan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden, dan Perdana Menteri juga memimpin Dewan Menteri atau Kabinet. Badan Legislatif atau Parlemen Perancis adalah sebuah badan Bikameral, yang terdiri atas Assemblee Nationale dan Senat. Assemblee Nationale, yang mewakili konstituensi lokal dan dipilih langsung untuk masa jabat 5 tahun, memiliki kekuatan untuk membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Assemblee Nationale berjumlah 107 orang, dan anggota Senat berjumlah 48 orang. Senator dipilih secara tidak langsung untuk masa jabat 6 tahun dan pemilihannya dibagi dua, dilakukan tiap tiga tahun dimulai 2008. Awalnya, senator menjabat untuk 9 tahun, namun dikurangi. Kekuatan legislatif Senat terbatas karena jika ada perselisihan antara Assemblee Nationale dan Senat, yang diperhatikan adalah Assemblee Nationale kecuali untuk hukum konstitusional. Kekuatan Presiden dapat dikatakan kuat, karena walaupun Dewan Menteri memiliki Perdana Menteri (PM) tetapi Presidenlah yang mengangkat Perdana Menteri tersebut, dan Presidenlah yang mengetuai Sidang Kabinet (Sidang Menteri-Menteri). Memang dalam hal ini Parlemen Perancis juga kuat karena dapat menjatuhkan Perdana Menteri (mosi tidak percaya) tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya Presiden dapat membubarkan Assemble Nationale. Presiden merupakan pelindung (protector) dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang timbul diantara lembagalembaga pemerintahan.

Demokrasi-Demokrasi dan Pemerintahan 1. Pemerintahan Republik Perancis adalah sebuah republik semi-presidensial uniter dengan tradisi demokratis yang kuat. Konstitusi Republik Kelima disetujui melalui referendum tanggal 28 September 1958. Sehingga memperkuat kewenangan eksekutif dengan parlemen. Cabang eksekutif itu sendiri memiliki dua pemimpin: Presiden Republik, yang merupakan Kepala Negara dan dipilih langsung oleh hak pilih universal orang dewasa untuk jabatan selama 5 tahun (sebelumnya 7 tahun), dan Pemerintah, dipimpin oleh Perdana Menteri yang ditunjuk presiden.

a. Majelis Nasional Prancis Majelis Nasional Perancis (Assemblée nationale) adalah majelis rendah Parlemen Perancis bikameral di bawah Republik Kelima. Yang lainnya adalah Senat (“Sénat”). Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bertemu sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil bagian, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat”. Bangunan resmi Majelis Nasional adalah Palais Bourbon di tepi sungai Seine. Majelis ini juga menggunakan bangunan sebelahnya, termasuk Immeuble Chaban-Delmas di rue de l’Université. Gedung ini dijaga oleh Penjaga Republik; huissier memantau aktivitas di dalam ampiteater pertemuan dan fasilitas lainnya. Mengikuti tradisi yang dimulai Majelis Nasional pertama pada Revolusi Perancis, partai "sayap kiri" duduk di sebelah kiri bila dilihat dari kursi presiden, dan partai "sayap kanan" duduk di kanan, dan pengaturan kursi menandakan spektrum politik sebagaimana yang ditampilkan di Majelis.

b. Parlemen Prancis Parlemen Perancis (Parlement français) adalah cabang legislatif dan deliberatif (parlemen Pemerintah Perancis. Sistem parlementer di Perancis adalah bikameral, dan Parlemen terdiri dari: - "Majelis Tinggi" (chambre haute), merupakan Senat Perancis (Sénat) - "Majelis Rendah" (chambre basse), merupakan Majelis Nasional Perancis (Assemblée nationale); Majelis adalah badan pre-eminen. Kedua majelis melakukan deliberasinya di dua tempat berbeda yaitu Palais du Luxemborug untuk Senat dan Palais Bourbon untuk Majelis Nasional.

c. Majelis Konstituante Nasional Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, turut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khayalak; lainnya tetap netral. La liberté guidant le peuple(gambar) Pada 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya.Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional di masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi walikota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja". Setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi antara raja dan rakyat yang nyata dan mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré. Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Menjelang akhir Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai bagian pemberontakan petani umum "la Grande Peur" (Ketakutan Besar). Pada 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam

waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Dekristenisasi Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlaku pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menempatkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 antara Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Ke arah konstitusi Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru. Necker, Mounier, LallyTollendal, dll tidak berhasil mengusulkan sebuah senat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompok rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali. Rakyat Paris menghalangi usaha kelompok Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris. Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta Majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan meminta bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melalui hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita. Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak

ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan meminta mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membuat gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré. Pada 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melakukan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif. Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat bertemu terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi. Di tengah-tengah intrik klub, majelis terus berusaha untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial membuat semua hakim sementara dan bebas dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melalui pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal. Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berkata, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum akhir tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini. Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah kelompok itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

d. Majelis Legislatif Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri. Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun. Sejak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi. Krisis Konstitusi 10 Agustus 1792 di Komune Paris pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompok revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu akhirnya menjadi tahanan dan Apa yang tersisa di pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang diminta menulis konstitusi baru, bertemu pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis. Konvensi Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu. Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau

dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795.

e. Direktorat Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents. Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik di masa Revolusi Perancis.

2. Demokrasi Prancis Di Perancis, politiknya khas dengan dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok sayap kiri yang bertumpu pada Partai Sosialis Perancis dan kelompok sayap kanan yang bertumpu pada Union pour un Mouvement Populaire (UMP). Terdapat juga sebuah partai sayap kanan radikal yang bernama Front National. Dewan Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi dari tindakan-tindakan tertentu, atau yang dapat merugikan negara. Dewan Konstitusi ini dapat mengerem kekuasaan dari pada Presiden, Parlemen, dan Pemerintah. Dewan ini terdiri dari 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden dan Ketua Assembley serta Ketua Senat. Pelayanan Publik pada negara ini mempergunakan asas dekonsentrasi (untuk kecenderungan sentralisasi) sedangkan dalam memegang teguh prinsip demokrasi Perancis mengimbanginya dengan mempergunakan pula asas desentralisasi dalam mempermudah pelayanan publik. Instansi Pusat semuanya berkedudukan di Paris, tetapi kemudian untuk dapat menangani hal-hal sampai kepada yang sekecil-kecilnya, di wilayah-wilayah dipercayakan pada Instansi-instansi Lokal, yang diciptakan oleh Departemen-Departemen sebagai satuan Wilayah Otonom (Instansi Prefectoral). Sedangkan Instansi Vertikal adalah aparat Pusat si Daerah yang diistilahkan dengan antena daripada kewenangan pusat.

o Demokrasi Liberal (Demokrasi Konstitusional) Sistem yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidangbidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar

keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan JeanJacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis). - Sistem semi-presidensial adalah bentuk pemrintahan negara yang mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan sistem parlementer mau pun sistem presidensial. Kelemahannya ialah sifatnya yang sangat tidak stabil karena setiap saat pemerintah, baik seluruh kabinet mau pun setiap menteri, dapat menerima mosi tidak percaya dari parlemen. Akibatnya pemerintah jatuh dan terjadi pergantian pemerintah. Ciri utama sistem semipresidensial adalah sebagai berikut: (a) pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi; (b) penyelenggara kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majjelis perwakilan; (c) presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan bertanggungjawab kepada majlelis perwakilan; (d) para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

REVOLUSI PERANCIS Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis antara tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Meski Perancis kemudian akan berganti sistem antara republik, kekaisaran, dan monarki selama 75 tahun setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa

Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah. Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini: • • • • • • • • •

Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis. Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang. Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika. Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi. Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius. Kebencian terhadap intoleransi agama. Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 17741792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 17771781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksifraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis. Namun, setelah Callone melakukan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk memperbaiki keuangan

Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia berharap bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut. Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjadi masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba membubarkan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangkitnya perlawanan massal di banyak bagian di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan kegiatannya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah. Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.