Demokrasi Indonesia.docx

DEMOKRASI INDONESIA A.DEMOKRASI DAN IMPLEMENTASINYA Ada 2 alasan mengapa peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi. Pertama,hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai telah ditunjukan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 Sarjana Barat dan Timur,sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi berbedabeda(kendati sama-sama negara demokrasi), Kedua,demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan,demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam, Pertama,Sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua,sistem parlementer yang meletakkan pemerintah di pimpin leh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara,sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Ketiga,sistem referendum yang meletakan pemerintah sebagai bagian(badan pekerja) dari parlemen. B.ARTI PERKEMBANGAN DEMOKRASI Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari Yunani,”demos” berarti rakyat dan “kratos/kratein” berarti kekuasaan.Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa”. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya,sebab demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin,oleh sebab itu,hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya,termasuk dalam menilai kebijakkan negara,karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat,atau jika ditinjau dari sudut organisasi,ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. C.BENTUK-BENTUK DEMOKRASI Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama,formal democracy dan kedua,substantive democracy,yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Formal democracy menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan.Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi diberbagai negara.Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial,atau sistem parlementer. 1. Sistem Presidensial: Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung,sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat.Dalam sistemini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada di tangan presiden. Oleh karena itu,presiden adalah kepala eksekutif (head of state).Presiden adalah penguasa dan sekaligus sebagai simbol kepemimpinan negara.(Tim LP3,UMY).Sistem demokrasi ini sebagaimana diterapkan di negara Amerika dan Negara Indonesia. 2. Sistem Parlementer: Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.Kepala eksekutif (head of government) adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara (head of state) adakah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden misalnya di India. 1.Demokrasi Perwakilan Liberal Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas.Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamantal dalam pelaksanaan demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi sebagaimana dikembangkan oleh Hobbes,Locke dan Rouseeau bahwa negara terbentuk karena adanya perbenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Akibatnya terjadilah penindasan diantara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu individu-individu dalam suatu masyarakat itu terbentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut negara,dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini dalam kenyataannya muncullah kekuasaan yang kadang kala menjurus ke arah otoriterianisme. Menurut Held,bahwa demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian,perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individu baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan bahkan kebebasan anti agama. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi sehingga akibatnya individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Kapitalisme telah menjadi

fenomena global dan dapat mengubah masyarakat di seluruh dunia baik dalam bidang sosial, politik maupun kebudayaan. 2.Demokrasi Satu Partai dan Komunisme Demokrasi satu partai ini lazimnya dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, China, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat, akhirnya kapitalislah yang menguasai negara. Dalam hubungan ini Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi “Commune Structure” (struktur persekutuan). Menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang terkecil ini mengatur urusan mereka sendiri, yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegeasi nasional. Susunan ini sering dikenal dengan struktur “piramida” dari “demokrasi delegatif”. Semua delegasi bisa ditarik kembali,diikat oleh perintah-perintah dari distrik pemilihan mereka dan diorganisasikan dalam suatu “piramida” komite-komite yang dipilih secara langsung. Oleh karena itu menurut komunis, negara post kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan rezim liberal,yakni rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung. Menurut pandangan kaum Marxis-Leninis, sitem demokrasi delegatif harus dilengkapi, pada prinsipnya dengan suatu sistem yang terpisah tetapi sama pada tingkat partai komunis. Transisi menuju sosialisme dan komunisme memerlukan kepemimpinan yang profesional, dari kader-kader revolusioner yang disiplin. Partai revolusioner merupakan hal yang esensial. Partai tersebut merupakan instrumen yang bisa menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme. Berdasarkan teori dan praktik demokrasi di atas,pengertian demokrasi secara filosofis menjadi semakin luas, artinya masing-masing paham mendasarkan pengertian bahwa kekuasaan di tangan rakyat. D.DEMOKRASI DI INDONESIA 1.Perkembangan Demokrasi di Indonesia Dalam sejarah Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat di bagi dalam 4 periode: a. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politi dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama akan menjadi kendor. b. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas. c. Periode 1996-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah

Pancasila,UUD 1945, dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembagalembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara,antara eksekutif,legislatif,dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktif demokrasi tatkala Pemilu memang demikian, namun pelaksanaanya setelah Pemilu,banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat,melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Dengan perkataan lain model demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945 a. Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966) 1. Bidang Politik dan Konstitusional Demokrasi Indonesia seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 berarti menegakan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara Institusional. 2. Bidang Ekonomi Demokrasi ekonomi sesuai dengan asas-asas yang menjiwai ketentuan mengenai ekonomi dalam UUD 1945 yang pada hakikatnya berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara yang antara lain mencakup: a) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara; b) Koperasi; c) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya; d) Peranan pemerintah yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung b. Munas III Persahi: The Rule of Law(Desember 1966) Asas negara hukum Pancasila mengandung prinsip: 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik,hukum,sosial,ekonomi,kultural,dan pendidikan. 2) Peradilan yang bebas dan vtidak memihak,tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun. 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya. c. Simposium Hak-Hak Asasi Manusia (Juni 1967) Apapun predikat yang akan diberikan kepada demokrasi kita maka demonstrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama kita. Persoalan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal: 1) Adanya Pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan;

2) Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya; 3) Perlunya untuk membina suatu “rapidly expanding economy” (pengembangan ekonomi secara cepat) 3.Demokrasi Pasca Reformasi Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat.dengan kata perkataan lain suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara adalah di tangan rakyat. Kekuasaan dalam negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan esensi pengertian tersebut maka hakikat kekuasaan di tangan rakyat adalah menyangkut baik penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Oleh karena itu kekuasaan pemerintahan negara di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal: 1. Pemerintah dari rakyat (government of the people) 2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people) 3. Pemerintahan untuk rakyat (government for people) Prinsip pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut bagi Negara Indonesia terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berbunyi; “......... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia juga secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip demokrasi tersebut secara eksplisit juga dijabarkan dalam Pasal UUD 1945 hasil Amandemen dengan mewujudkan sistem penentuan kekuasaan pemerintahan negara secara langsung, yaitu melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih presiden dan wakil presiden Pasal 6A ayat (1) Sistem demokrasi dalam penyelenggaraan negara Indonesia juga diwujudkan dalam penentuan kekuasaan negara, yaitu dengan menentukan dan memisahkan tentang kekuasaan eksekutif Pasal 4 sampai Pasal 16, legislatif Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, dan yudikatif Pasal 24 UUD 1945.