Day 2- Bappenas Deputi Pendudukan - Kortekrenbang.pdf

REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2020 Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (selaku Koordinator Tim Penyusun RKP 2020) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam Rakortek 1 Padang, 26 Februari 2019 TS RKP 2020 1

Sistematika

REPUBLIK INDONESIA

1

Pencapaian Pembangunan Nasional

2

Sasaran Ekonomi Makro dan Target Pembangunan

3

Arah Pembangunan Wilayah

4

Pokok-Pokok RKP 2020

5

Kerangka Pendanaan

22

REPUBLIK INDONESIA

1

Pencapaian Pembangunan Nasional

33

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan terus menurun...

REPUBLIK INDONESIA

Tingkat Kemiskinan 11.22

11.13

12 10.86

29

10.7

0.44

10.64 10.12

28

11 9.82

9.66

9.5

10

27

9

26

8

8.5

25.67

25.95

26.58

27.77

27.76

28.01

28.51

28.59

24

7

27.73

25

23 Tingkat Kemiskinan (%)

0.4

0.433

0.428 0.419 0.41

0.409

0.407

0.404

0.401 0.391

0.408

0.402

0.397

0.394

0.393

0.391

0.389

0.384

0.36

0.34 0.32

5

0.3

Target RKP

0.406

0.414

0.38

6

Mar-14 Sept-14 Mar-15 Sept-15 Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18 Sept-18 2019 Jumlah penduduk miskin (juta jiwa)

0.428

0.42

Indeks

10.96

Persentase (%)

11.25

28.28

Jumlah Penduuk Miskin (Juta Jiwa)

30

Rasio Gini

0.336

0.334

0.319

0.329

0.327 0.316

0.32

0.32

0.324

Perdesaan

Nasional

0.380

0.319

Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18

Perkotaan

0.385

2019

Target RKP

Sumber: BPS, 2018

•

Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan hingga 1 digit (9,82 persen) dan kembali turun menjadi 9,66 persen pada September 2018.

•

Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,5 persen di tahun 2019.

•

Jika pertumbuhan ekonomi dapat lebih dinikmati oleh kelompok miskin dan rentan, tingkat kemiskinan akan lebih cepat turun.

• Rasio Gini menurun bertahap dari 0,414 menjadi 0,384 dalam 4 tahun terakhir. • Rasio Gini tersebut diperkirakan dapat mencapai target tahun 2019, pada kisaran 0,380-0,385.

• Penurunan Rasio Gini nasional terutama disumbang oleh penurunan Rasio Gini di perkotaan.

44

120

6.5%

6.18% 5.94%

6.0%

100

5.61%

5.50%

80

5.34%

5.5%

5.20%

5.03

5.01

4

2

2014

2015

Angkatan Kerja

2016 Pekerja

Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus

2017

4.5%

131.01 124.00 7.00

128.06 121.02 7.04

125.44 118.41 7.03

122.38 114.82 7.56

4.80%

2018

Pengangguran Terbuka

4.0%

2019

1

5

4.88 2.98

2.60–2.90

2.61 1.87

4.8 4.6

0.71

0.37

0.19 0.04

0.52

4.4

0.58

0

4.2 2014

TPT

5.4 5.2

5.07

3.59

5.0%

40

-

5.17

5

3

60

20

5.30

6

%

140

121.87 114.63 7.24

Juta Orang

REPUBLIK INDONESIA

Juta Orang

Tingkat pengangguran berhasil diturunkan seiring meningkatnya penciptaan kesempatan kerja...

2015

2016

2017

2018

2019

Tambahan KK Kesempatan Kerja per 1% Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

•

Pada 2018 lapangan kerja meningkat 2,98 juta. Jumlah pengangguran turun 39 ribu orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34%.

•

Penciptaan kesempatan kerja tinggi dan dapat melampaui target RKP dan RPJMN 2015-2019 yang sebesar 10 juta orang. Jumlah penciptaan lapangan kerja 2015-2018 telah mencapai 9,38 juta.

•

Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2019, diperkirakan akan tercipta 2,6–2,9 juta lapangan kerja, sehingga TPT diperkirakan akan masuk dalam rentang 4,8–5,2%. 55

Tetapi TPT kaum muda dan lulusan SMK yang tinggi, serta keberadaan setengah penganggur masih perlu menjadi perhatian….

REPUBLIK INDONESIA

TPT Berdasarkan Kelompok Umur dan Nasional, 2018 30%

TPT Berdasarkan Pendidikan

26.67%

14%

25%

11.24%

12%

20%

9.55%

10%

16.73%

11.24% 7.95%

8% Dipl

15% 10%

6.99%

3.47%

5%

6%

TPT Nasional 5,34%

2.49% 1.81%

1.58%

1.40%

1.25%

4%Univ

2%

0.61%

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

2014

60+ SD

SMP

2.43%

2015 SMP

SMA

SD

3.04%

0%

0% 15-19

4.80%

SMK

SMA

2016 SMK

2017 Diploma

Universitas

2018 Nasional

Juta orang

Setengah Penganggur 50

8.45%

8.48%

9% 7.58%

40

7.55%

8% 6.62%

30 20 10

9.74

8.98

9.14

8.21

2014

2015

2016

2017

2018

0 % Terhadap Total Pekerja

•

TPT lulusan SMK sebesar 11,24%. Besarnya TPT tersebut disusul oleh lulusan SMA 7,95%.

•

Proporsi setengah penganggur 2018: 6,62% (8,21 juta orang), berhasil turun dari 8,45% di 2014. 39,02% setengah penganggur berusia 15-29 tahun (3,2 juta orang).

5% 4%

Setengah Penganggur / Pengangguran Terpaksa

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda berada di atas TPT nasional. TPT 15-19 tahun mencapai 26,67% dan 20-24 tahun 16,73%.

7% 6%

9.68

•

Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus

66

REPUBLIK INDONESIA

IPM Indonesia terus meningkat dan sudah masuk kategori tinggi...

Perkembangan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2014-2017 & Target 2018-2020

Capaian Komponen Pembentuk IPM Tahun 2017 & Target 2019-2020

72,51 71,98

Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat

71,5

71,06 tahun

71,30 tahun

71,47 tahun

(Capaian 2017)

(Target 2019)

(Target 2020)

Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat

8,10 tahun

8,30 tahun

8,39 tahun

(Capaian 2017)

(Target 2019)

(Target 2020)

Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat 68,90

69,55

70,18

70,81

2014

2015

2016

2017

(Baseline)

Target 2018

Target 2019

Target 2020

(NK APBN) (RKP 2019) (RKP 2020)

Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru)

12,85 tahun

13,21 tahun

13,41 tahun

(Capaian 2017)

(Target 2019)

(Target 2020)

Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat (dalam ribu rupiah)

10.664

11.131

11.283

(Capaian 2017)

(Target 2019)

(Target 2020) 77

Pertumbuhan ekonomi terus menguat dengan stabilitas ekonomi terjaga... Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh penguatan investasi dan konsumsi RT

2018

5,00

6,93

8,10

8,75

8,59 10,79 9,08

2,13

2,71

5,20

6,27

4,56

4,80

6,15

7,94

5,85

6,96

6,01

6,67

8,91

5,94

7,65

8,08

4,33

6,48

5,08

5,05

8,06 12,64 15,17 14,02 7,10 12,04 5,07

5,06

5,27

5,17

5,18

5,17

16000 15000 14000 13000 12000

November

September

Juli

Mei

Maret

Januari

November

September

Juli

Mei

Maret

Januari

November

September

Juli

(Rupiah thd USD) 1/17/2019

5,16

12/17/2018

4,94

Rupiah menguat terhadap dolar AS

11/17/2018

4,94

2018 Bergejolak

10/17/2018

2018 2018 Tw I Tw II Tw III Tw IV

Umum

2017 Harga Diatur Pemerintah

9/17/2018

2017

2016 Inti

8/17/2018

2018

Q4

7/17/2018

2017

Q3

6/17/2018

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi LNPRT Konsumsi Pemerintah PMTB/Investasi Ekspor Impor PDB

Q2

5/17/2018

Komponen Pengeluaran

Q1

4/17/2018

2017

Q4

2/17/2018 3/17/2018

2016

Q3

1/17/2018

Q2

12/17/2017

Q1

11/17/2017

2016

Q4

10/17/2017

Q3

6/17/2017

Q2

5/17/2017

Q1

Mei

Januari

(persen, yoy)

(persen, yoy) 3.13

9/17/2017

5.3 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 (2.0) Maret

5,17

8/17/2017

5,07

Persen

5,03

Inflasi stabil pada tingkat yang rendah

7/17/2017

REPUBLIK INDONESIA

88

REPUBLIK INDONESIA

2

Sasaran Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2020

99

Arah Kebijakan Makro 2020

REPUBLIK INDONESIA

MENINGKATKAN PERTUMBUHAN POTENSIAL INDONESIA Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan Revitalisasi industri pengolahan Modernisasi pertanian

Penguatan Permintaan Domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional Mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi

Hilirisasi pertambangan

Diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal

Transformasi sektor jasa

Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian

Peningkatan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Perbaikan Regulasi Dan Institusi, Pendalaman Pasar Keuangan

Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI Menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sektor keuangan

MEMASTIKAN INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN EKONOMI Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan Mendorong penurunan tingkat kemiskinan

Memperluas akses dan kesempatan

Mempertahankan keseimbangan lingkungan

10 10

REPUBLIK INDONESIA

Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 Pertanian: 3,77 – 3,79

C: 5,09 – 5,15

Pertambangan: 1,03 – 1,17

LNPRT: (0,37) – 0,41

Industri: 4,95 – 5,40 Listrik: 4,09 – 4,28

G: 4,13 – 4,26 PERTUMBUHAN EKONOMI

I: 7,00 – 7,32

5,3 - 5,5

Perdagangan: 5,46 -5,58 Konstruksi: 5,65 – 5,68

X: 5,35 – 6,68

Infokom: 7,26 – 7,54

M: 6,05 – 6,95

Jasa Keuangan: 5,72 – 6,60 Transportasi: 7,04 – 7,12

*Angka exercise internal Bappenas (Angka sementara)

11 11

Target Pembangunan Tahun 2020

REPUBLIK INDONESIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)

Pertumbuhan Ekonomi (persen)

Gini Rasio (indeks)

5,3 - 5,5

0,375 – 0,380

72,5

Tingkat Kemiskinan (persen)

8,0 – 9,0

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)

4,7-5,1 12 12

REPUBLIK INDONESIA

3

Arah Pembangunan Wilayah 2020

13 13

Pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Jawa dan Sumatra…

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera 1. Penguatan ketahanan bencana pantai barat Sumatera. 2. Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan (agroindustri). 3. Pengembangan SDM terampil untuk mendukung kawasan industri.

Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali 1. Penguatan ketahanan bencana di pantai selatan dan pantai barat Jawa. 2. Pembangunan sarana transportasi massal metropolitan. 3. Pengembangan Bali bagian utara.

Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan 1. Penguatan konektivitas wilayah. 2. Pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang. 3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.

Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi 1. Penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pascabencana Sulawesi Tengah. 2. Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar. 3. Pengembangan kawasan pariwisata.

Prioritas Pembangunan Wilayah

Maluku

1. Pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan. 2. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata. 3. Percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.

Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 1. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora. 2. Peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, perikanan, dan peternakan. 3. Penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan perdesaan.

1. Pegembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah. 2. Peningkatan kualitas SDM khususnya pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pemerataan layanan kesehatan. 3. Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat adat; percepatan pembangunan kawasan kampung; penguatan peran Distrik atau Kecamatan; penguatan kerjasama antarKabupaten; dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu. 14 14

REPUBLIK INDONESIA

4

Pokok-Pokok RKP 2020

15 15

REPUBLIK INDONESIA

Pokok-Pokok Baru dalam Penyusunan RKP 2020

1 2 3 4 5

PN dan PP dalam RPJMN dan RKP tetap sama.

Sasaran dan target RKP 2020 sampai 2024 dipastikan diakomodasi dalam Renja KL dan RKA KL. Pembangunan wilayah menjadi basis dalam penyusunan Prioritas RKP 2020. Penguatan pemahaman dan komitmen dalam “Pengarusutamaan dan Lintas Bidang”.

Formulasi Prioritas Nasional • Penyederhanaan kalimat PN. • Klasifikasi KP ke dalam KP Reguler, KP Percepatan, dan KP Inisiatif (Janji dan Arahan Presiden). 16 16

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020

REPUBLIK INDONESIA

TEMA: “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

PN 1

RKP 2020

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Konektivitas dan Pemerataan PN 2

Kesetaraan Gender

Tata Kelola (Governance)

Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PN 5

Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

PN 3 Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

PN 4

Modal Sosial Budaya

Transformasi Digital

Pengarusutamaan 17 17

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

18 18

REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Strategis PN 1

1. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. 3. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk. 4. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan. 5. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

19 19

Program Prioritas PN 1

REPUBLIK INDONESIA

PP Perlindungan Sosial

1

dan Tata Kelola Kependudukan

PP Peningkatan Akses

2

dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

PP Pemerataan

3

Layanan Pendidikan Berkualitas

PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

PP Pengentasan

4

Kemiskinan

PP Pembangunan

5

Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa 20 20

Kegiatan Prioritas PN 1

REPUBLIK INDONESIA

PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan PP

1

Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan

KP1. Sistem Jaminan Sosial Nasional KP2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran KP3. Kesejahteraan Sosial K4. Penguatan Layanan Terpadu dan Pendampingan

PP

2

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

KP1. Peningkatan Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Reproduksi KP2. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat

KP3. Penguatan Pengendalian Penyakit

KP5. Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan

KP4. Penguatan Germas

KP6. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan

KP5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan

PP

3

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

KP1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran KP2. Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun KP3. Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KP4. Penjaminan Mutu Pendidikan KP5. Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas

KP6. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

PP

4

Pengentasan Kemiskinan

KP1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga KP2. Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial KP3. Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro, Kecil, dan Menengah

PP

5

Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa

KP1. Penguatan Ketahanan dan Pemajuan Kebudayaan KP2. Pemahaman dan Pengamalan Nilai-NIlai Agama KP3. Pemenuhan Hak dan Perlindungan bagi Anak dan Perempuan KP4. Kualitas Pemuda

KP4. Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

KP5. Prestasi Olahraga KP6. Peningkatan Budaya Literasi 21 21

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 2 Konektivitas dan Pemerataan

22 22

REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Strategis PN 2

1. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. 2. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju. 3. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan. 4. Membangun konektivitas transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik. 5. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan. 6. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

23 23

Program Prioritas PN 2

REPUBLIK INDONESIA

PP

1

Perluasan Infrastruktur Dasar

PP Penguatan Infrastruktur

2

Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

PP Peningkatan Konektivitas Multimoda

3

dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PN 2 Konektivitas dan Pemerataan

PP Peningkatan

4

Infrastruktur Perkotaan

PP

5

Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi

24 24

Kegiatan Prioritas PN 2

REPUBLIK INDONESIA

PN 2 Konektivitas dan Pemerataan PP

1

Perluasan Infrastruktur Dasar

PP

2

Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana

KP1. Akses Perumahan dan Permukiman Layak

KP1. Aksesibilitas Daerah Tertinggal

KP2. Akses Air Minum dan Sanitasi

KP2. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

KP3. Keamanan dan Keselamatan Transportasi K4. Rencana Pengamanan Air/ Water Safety Plan

KP3. Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa

PP

3

Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

PP

4

Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

KP1. Konektivitas Transportasi Jalan

KP1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel

KP2. Konektivitas Transportasi Kereta Api

KP2. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Jalan

KP3. Konektivitas Transportasi Laut KP4. Konektivitas Transportasi Udara KP5. Konektivitas Transportasi Darat

KP3. Infrastruktur Jalan Perkotaan

KP4. Air Minum Perkotaan dan Sanitasi

PP

5

Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi

KP1. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi KP2. Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi KP3. Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

KP5. Perumahan di Kota Besar dan Metropolitan

25 25

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 3 Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

26 26

REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Strategis PN 3

1. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. 2. Mempercepat transformasi struktural.

3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 4. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 5. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

27 27

Program Prioritas PN 3

REPUBLIK INDONESIA

PP Penguatan

1

Kewirausahaan dan UMKM

PP Peningkatan Nilai

2

Peningkatan

Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil

PP Produktivitas Tenaga

3

Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

PN 3 Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja

PP

4

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

PP

5

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

28 28

Kegiatan Prioritas PN 3

REPUBLIK INDONESIA

PN 3 Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja PP

1

Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

KP1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar KP2. Peningkatan akses pembiayaan bagi wirausaha KP3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi KP4. Peningkatan penciptaan peluang usaha KP5. Pengembangan sentra industri kecil dan menengah

PP

2

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil

KP1. Peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir KP2. Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir KP3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir KP4. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok KP5. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital KP6. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi KP7. Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa KP8. Peningkatan rantai nilai industri halal dan produk sehat

PP

3

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

KP1. Peningkatan peran dan kerja sama dengan dunia usaha KP2. Peningkatan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi KP3. Peningkatan sertifikasi kompetensi KP4. Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi

PP

4

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

KP1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa KP2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor KP3. Peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi KP4. Peningkatan partisipasi dalam global production network/GPN (inbound dan outbound)

KP5. Pengelolaan impor KP6. Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri KP7. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif

PP

5

Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

KP1. Peningkatan pendalaman keuangan KP2. Pengembangan teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan KP3. Peningkatan efisiensi sistem logistik KP4. Peningkatan efisiensi pergerakan wisatawan KP5. Peningkatan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan KP6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital

29

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

30 30

Kebijakan Strategis PN 4

REPUBLIK INDONESIA

1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksebilitas air. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

31 31

Program Prioritas PN 4

REPUBLIK INDONESIA

PP Pemenuhan Kebutuhan

1

Energi melalui Peningkatan EBT

PP Peningkatan Ketersediaan,

2

Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

PP

3

Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

PP

4

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

PP Penguatan Ketahanan

5

Bencana

32 32

Kegiatan Prioritas PN 4

REPUBLIK INDONESIA

PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup PP

1

Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

PP

2

Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

KP1. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan

KP1. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan

KP2. Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik

KP2. Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikananan

KP3. Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas K4. Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi

KP3. Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian dan Perikanan

KP4. Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumberdaya Pertanian dan Perikanan KP5. Penguatan Kelembagaan Sistem Cadangan Pangan dan Usaha

PP

3

Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

KP1. Pemeliharan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistemnya termasuk Infrastruktur Hijau

KP2. Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna

KP3. Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management)

PP

4

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

PP

5

Penguatan Ketahanan Bencana

KP1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

KP1. Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

KP2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup

KP2. Penguatan Peringatan Dini Bencana

KP3. Rahabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup KP4. Penguatan Kelembagaan, Regulasi, dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

KP3. Penguatan Manajemen Kedaruratan

KP4. Percepatan Pemulihan Pascabencana

KP6. Moderenisasi Pengelolaan Irigasi 33 33

REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

34 34

Kebijakan Strategis PN 5

REPUBLIK INDONESIA

1.

Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

2.

Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional.

3.

Menegakkan hukum dan anti korupsi.

4.

Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.

5.

Meningkatkan keamanan siber.

35 35

Program Prioritas PN 5

REPUBLIK INDONESIA

PP

1

Penguatan Kemampuan Pertahanan

PP

2

Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

PP

3

Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

PP

4

Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas

PP

5

Peningkatan Keamanan Siber

36 36

Kegiatan Prioritas PN 5

REPUBLIK INDONESIA

PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PP

1

Penguatan Kemampuan Pertahanan

KP1. Peningkatan Kekuatan Pertahanan KP2. Penguatan Kemandirian Pertahanan KP3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar

PP

2

Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional

KP1. Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan

KP2. Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri KP3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

PP

3

Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi

KP1. Penataan Regulasi

KP2. Perbaikan Sistem Peradilan dan Akses Terhadap Keadilan KP3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

PP

4

Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas

KP1. Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika KP2. Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme

PP

5

Peningkatan Keamanan Siber

KP1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber KP2. Penguatan Infrastruktur Keamanan Siber

KP3. Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

37 37

REPUBLIK INDONESIA

5

Kerangka Pendanaan

38 38

Kerangka Pendanaan

REPUBLIK INDONESIA

RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024, untuk itu dilakukan : ▪ Penelaahan efektifitas dan efisiensi program. ▪ Penelaahan/identifikasi kontribusi Masyarakat – Dunia Usaha - BUMN – Pemerintah dalam pendanaan program. Pemangku Kepentingan

Mekanisme

Keterangan

Masyarakat

Melalui CSR, filantropis, waqaf, ZIS

▪

Mendukung kegiatan pembangunan

Dunia Usaha

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)

▪

Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kelayakan ekonomi

BUMN

Penugasan kepada BUMN

▪ ▪

Mendorong pertumbuhan ekonomi Meningkatkan pelayanan pada masyarakat

Pemerintah

APBN: Memperkuat pengendalian melalui penyiapan Proyek Prioritas (“satuan 3”)

Diarahkan utamanya pada: ▪ Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam) ▪ Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan) dengan Standar Pelayanan Minimal

APBD: Mengembangkan transfer berdasarkan output melalui DAK Penugasan dan Hibah Daerah untuk mengamankan prioritas pembangunan di daerah

39 39

REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

40 40