Dampak Perpu.docx

(Arief, Latar Muhammad.2016. PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja. Yogyakarta : Andi) Limbah padat yang dihasilkan oleh industry akan sangat merugikan bahhgi lingkungan umum, jika tidak ada pengolahan yang baik dan benar. Limbah padat dapat menimbulkan pencemaran seperti

:

1. Timbulnya gas beracun, seperti asam sulfide (H2S), amoniak (NH3), methan (CH4), CO2, dan sebagainya. Gas ini akan timbul jika limbah padat ditimbun dan membusuk karena mikroorganisme. Selain itu, adanya musim hujan dan kemarau menyebabkan terjadinya proses pemecahan bahan organic oleh bakteri penghancur dalam suasana aerob/anaerob. 2. Dapat menimbulkan penurunan kualitas udara. Sampah yang ditumpuk akan menyebabkan terjadinya reaksi kimia seperti gas H2S, NH3, dan methane, yang jika melebihi nilai ambang batas (NAB) akan merugikan manusia. Gas H2S 50 ppm dapat mengakibatkan mabuk dan pusing. 3. Penurunan kualitas air. Limbah padat yang langsung dibuang dalam air bersama-sama air limbah akan dapat menyebabkan air menjadi keruh dan rasa dari air pun berubah. Peraturan tentang limbah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahhan Berbahaya Dan Beracun 2. Undang – Undang No.23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 Tentang: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbahh Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbahh Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 7. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingungan Nomor: KEP68/BAPEDAL/05/1994 Tanggal: 15 Mei 1994 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 8. Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 Tentang: Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahhan Berbahaya dan Beracun 9. Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1995 Tentang: Dokumen Limbahh Bahan Berbahaya dan Beracun 10. Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3

11. Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3 12. Keputusan Kepala Bapedal No. 5 Tahun 1995 Tentang Sampel dan Label Limbah B3 13. Keputusan Kepala Bapedal No. 255 Tahun 1996 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas 14. Keputusan Kepala Bapedal No. 2 Tahun 1998 Tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Daerah 15. Keputusan Kepala Bapedal No. 3 Tahun 1998 Tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengolahan Limbah B3 16. Keputusan Kepala Bapedal No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Prioritas Limbah B3 17. Keputusan Menteri Negara Linhgkungan Hidup Nomor: 128 tahun 2003 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahhan Limbahh Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminsai oleh Minyak Buni secara Biologis 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Pelabuhan 19. Peraruran Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan 22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah 24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 33 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Rangka Indonesia Nasional Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup 26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stocholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konveksi Stocholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) 28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut 31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun 34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Bahan Berbahaya dan Beracun 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif