Corporate Governance 7.docx

CORPORATE GOVERNANCE RMK SAP 7 “KOMIT AUDIT DAN KOMITE LAINNYA ”

KELOMPOK 3 : 1. Ni Ketut Ayu Mirah Pusparani

1607532054

2. Anak Agung Ngurah Krisnadeva

1607532055

3. Kadek Wahyudi

1607532056

PROGRAM REGULER DENPASAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA 2019

7.1

Pengertian Komite Audit Komite Audit merupakan membantu direksi dalam hal pemenuhan tata kelola perusahaan

yang baik. Direksi sendiri dibutuhkan untuk menyatakan laporan keuangan dan catatan-catatan yang mengikuti standar akuntansi serta memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap posisi dan performa keuangan dari sebuah perusahaan. 7.2

Peran Komite Audit Peran Komite Audit sebenarnya sudah ada dalam definisi Komite Audit itu sendiri. Forum

for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengemukakan bahwa Komite Audit mempunyai Peran membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggungjawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Dari penjelasan tersebut, maka dapat diketahui adanya suatu indikasi bahwa Komite Audit dibentuk karena belum memadainya peran pengawasan dan akuntabilitas Dewan Komisaris perusahaan. Pemilihan anggota Dewan Komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme check and balance terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi audit internal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada pada posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Oleh karena itu, muncul tuntutan adanya auditor independen, maka Komite audit timbul untuk memenuhi tuntutan tersebut. 7.3

Tanggung Jawab Komite Audit Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) dan YPPMI Institute, yang

dikutip oleh Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2006, 148) Komite Audit pada umumnya mempunyai tanggungjawab pada dua bidang, yaitu: a. Laporan Keuangan (Financial Reporting) Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang. b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Komite Audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. 1

7.4

Komposisi Keanggotaan Komite Audit Keberadaan Komite Audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor: SE/03 PM/2002

(bagi perusahaan publik) dan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 (Bagi BUMN) Komite Audit sedikitnya terdiri dari tiga orang, diketuai oleh seorang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. a. Menurut Sarbanes-Oxley act jumlah anggota Komite Audit perusahaan yang dikutip Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge (2005, 132) mengharuskan bahwa: “ Komite Audit harus beranggotakan lima orang, diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Mereka harus memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan. Dua diantara lima orang anggota tersebut pernah menjadi akuntan publik. Tiga orang anggota yang lain bukan akuntan publik. Ketua Komite Audit dipegang oleh salah seorang anggota Komite Akuntan Publik, dengan syarat selama lima tahun terakhir mereka tidak berprofesi sebagai akuntan publik. Ketua dan anggota Komite Audit tidak diperkenankan menerima penghasilan dari perusahaan akuntan publik kecuali uang pensiun.” b. Menurut Hiro Tugiman (1999, 11) mengatakan bahwa: “Anggota Komite Audit adalah profesional yang bukan pegawai perusahaan, satu diantaranya dipersyaratkan mempunyai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam bidang akuntansi dan auditing anggota lainnya dapat berlatar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang hukum atau yang berkaitan dengan operasional atau kultur organisasi.” 7.5

Komite Lainnya (BUMN, Perusahaan Publik, Perbankan)

7.5.1 Komite-Komite Lainnya Di BUMN Berdasarkan pasal 70 UU No. 17 tahun 2003 tentang BUMN antara lain disebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain komite audit, komisaris atau dewan pengawas dapat membentuk komite lain yang ditetapkan oleh menteri. Sesuai penjelasan pasal 70 UU BUMN, komite lain yang dimaksud disini, yaitu komite remunerasi dan komite nominasi.

2

7.5.2 Komite Komite Lainnya di Perusahaan Publik Berdasarkan peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik, antara lain menyebutkan : 1) Mengenai keanggotaan diatur dalam pasal 3,yaitu komite nominasi dan remunerasi paling kurang terdiri dari 3 orang anggota dengan ketentuan: a) Satu orang ketua merangkap anggota yang merupakan komesaris independen,dan; b) Anggota lainnya yang dapat berasal dari : anggota dewan komesaris, pihak yang berasal dari luar emiten atau perusahan public yang bersangkutan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah direksi yang membidangi sumber daya manusia. 2) Pasal 8, komite nominasi dan remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang: Terkait dengan fungsi nominasi : a) Memberikan rekomendasi kepada dewan komesaris mengenai komposisi jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komesaris, kebijakan dan kreteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komesaris, b) Membantu dewan komesaris melakuakn penilaian kinerja dewan direksi dan atau anggota dewan komesaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi, c) Memberikan rekomendasi kepada dewan komesaris mengenai program pembangunan kemampuan anggota direksi dan atau anggota dewan komesaris; dan d) Meberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan atau anggota dewan komesaris kepada dewan komesaris untuk disampaikan kepada RUPS. 7.5.3 Komite-Komite Lainnya di Perbankan Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia No 15/15/DPNP tangal 29 april 2013 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, pada bagian IV komite, menyebutkan bahwa dewan komisaris wajib membentuk susunan organisasi setidaknya komite audit, komite pemantau risiko, serta komite remunerasi dan nominasi, dalam rangka mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. 7.6

Prinsip-Prinsip Gcg Komite Audit Penerapan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dan konsisten merupakan hal yg

bersifat fundamental bagi organisasi. Salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka GCG yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapannya adalah “Komite 3

Audit”. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. 7.7

Komite Audit Di Berbagai Negara

7.7.1 Komite Audit di Amerika Serikat Peraturan yang mewajibkan dibentuknya komite audit di Amerika Serikat antara lain Accounting Series Release (ASR) No. 19/1940 dari The Securities Exchange Commission (SEC). Ketentuan tersebut menganjurkan agar perusahaan yang telah masuk Pasar Modal (go publik) memiliki komite audit yang beranggotakan pihak independen dari luar perusahaan. Menurut studi Korn & Ferry International (1989) ternyata 98 % perusahaan Amerika yang disurveinya telah memiliki komite audit. Di Amerika Serikat eksistensi komite audit selain membawa dampak internal juga membawa dampak eksternal bagi perusahaan. Harga saham perusahaan yang telah memiliki komite auditnya cenderung lebih diminati oleh para investor. Pada saat ini hampir semua perusahaan di Amerika Serikat terdapat komite audit, padahal tidak terdapat satu pun ketentuan hukum yang mengikat bahwa keberadaan tersebut merupakan suatu keharusan (mandatory). Rekomendasi dari kongres di Amerika Serikat, SEC dan AICPA, maupun persyaratan yang ditetapkan oleh New York Stock Exchange bukan sebagai produk hukum (required by law ), karena sifatnya hanya sebatas anjuran saja. Oleh karena itu pengakuan perlunya dibentuk komite audit di perusahaan dapat dapat dipandang sebagai persyaratan mekanisme pasar (required by the market) dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain, sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap berjalan secara optimal dalam sistem ekonomi pasar.

4

7.7.2 Komite Audit di Inggris (U.K.) Inggris merupakan negara pelopor dibentuknya komite audit. Komite audit tersebut sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Anggotanya dipilih diantara para pemegang saham (shareholders) yang dipandang memiliki keahlian (kompetensi) dibidang akuntansi dan auditing. Tujuannya sebagai mediator antara para pemegang saham, manajemen serta pihak eksternal perusahaan. The Promotion of Non-Executive Directors (Pro-ned) goup (1982) telah memperbaiki code of practice. Pada tahun 1987 group tersebut merekomendasikan agar perusahaan- perusahaan publik memiliki komite audit yang terdiri dari non-executive director yang bertugas memberikan konsultasi masalah penting tentang audit dan pengendalian. Institute of Chartered Accountant pada England & Wales Working Party (1986) telah merekomendasikan agar komite audit bertanggungjawab atas pertemuan dan remunerasi auditor independen, menyetujui perencanaan audit (audit plan) dan mereview laporan manajemen (management report) yang dikeluarkan oleh auditor independen. 7.7.3 Komite Audit di Kanada Komite audit pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Kanada pada tahun 1965. The Canada Business Corporation Act telah melakukan amandemen pada tahun 1975. Menurut ketentuan ini semua perusahaan publik harus memiliki komite audit yang mereview laporan keuangan tahunan sebelum disampaikan pada Board of Director. The Adams Report (1998) merekomendasikan tentang tanggungjawab komite audit. The Canadian Institute of Chartered Accountants (1988) mengeluarkan the Macdonald Report (Macdonald Commission) yang antara lain mengemukakan agar semua perusahaan publik harus memiliki komite audit, Komite audit harus melaporkan tentang tanggungjawabnya kepada pemegang saham secara tahunan (annual report) dan Komite audit harus mereview laporan keuangan interim dan tahunan sebelum dipublikasikan. Selain itu ketentuan mengenai perlunya komite audit di Kanada telah dimuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas . The Business Corporation Act (1975) telah diberlakukan di Negara Bagian Ontario dan British Columbia.

5

7.8

Komite Audit Di Indonesia Keberadaan Komite Audit di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 untuk perusahaan terbuka

di Indonesia melalui Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) No: SE03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten dan Surat Direksi BEJ (Bursa Efek Jakarta) No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Pada tahun 2003, keberadaan Komite Audit untuk BUMN terdapat dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi bahwa dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas : a) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar; b) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya; c) Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham; d) Mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas; dan e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.9

Komunikasi Komite Audit Salah satu fungsi dari komite audit adalah sebagai pihak ketiga dari pemegang saham dan

dewan komisaris atau dapat menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris. Dalam Effendi (2009:37) komite audit harus berkomunikasi pada pihak – pihak yang berkepentingan di suatu perusahaan. Berikut akan dijelaskan mengenai komunikasi komite audit: a. Komunikasi komite audit dengan dewan komisaris Fungsi dari komite audit adalah membantu tugas dari dewan komisaris dalam pengendalian perusahaan. Dalam rapat internal, komite audit melaporkan hasil tugas yang diberikan oleh dewan komisaris dalam bentuk laporan berkala (Effendi, 2009:37). b. Komunikasi komite audit dengan manajemen Menurut Intitute of Internal Auditors Reseach Fondation, komite audit membutuhkan interaksi yang efektif dan signifikan terhadap manajemen dan komite audit. 6

DAFTAR PUSTAKA Arya Baskoro. 2017. Keberadaan Komite Audit Di Indonesia – Serta Peran Dan Kontribusi Mereka Dalam Penerapan Enterprise Risk Management (Erm) Di Perusahaan. (http://crmsin

donesia.org/publications/keberadaan-komite-audit-di-indonesia-serta-

peran-dan-kontribusi-mereka-dalam-penerapan-enterprise-risk-management-erm-diperusahaan/). Diakses pada tanggal 17 Maret 2019 Baridwan, Zaki. 2000. Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit. Makalah Seminar Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta. Herwidayatmo. 2000. Peran dan Fungsi Komisaris Independen dan Komite Audit. Simposium Nasional Akuntansi II dan Konvensi Nasional Akuntansi IV, Jakarta. Ikatan Komite Audit Indonesia. Tentang Komite Audit. (http://www.komiteaudit.or.id/tentangkomite-audit/). Diakses pada tanggal 17 Maret 2019

7