PEDOMAN HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DAN KELUARGA DI RS MUHAMMADIYAH LAMONGAN
DISUSUN OLEH : RS MUHAMMADIYAH LAMONGAN 2017
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Hak dan kewajiban pasien dan keluarga merupakan elemen dasar dari semua kontak di
rumah sakit, stafnya, serta pasien dan keluarganya. Dengan berlakunya peraturan perundangundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban pasien, maka rumah sakit berkewajiban menjamin bahwa ada mekanisme pemenuhan hak dan kewajiban pasien & keluarga di RSML. Peraturan perundang-undangan dimaksud diantaranya adalah undangundang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan beberapa peraturan negara lainnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah pedoman yang menjadi dasar dalam penerapan hak pasien dan keluarga selama menjalani perawatan di RSML. B.
Tujuan Pedoman 1. Terpenuhinya hak pasien & keluarga di RS Muhammadiyah Lamongan; 2. Adanya Pedoman bagi staf RS Muhammadiyah Lamongan dalam rangka memenuhi hak pasien dan keluarga selama di RS Muhammadiyah Lamongan.
C.
Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini, meliputi : 1. Pedoman ini diterapkan kepada semua pasien/pengunjung/karyawan selama berada dalam
Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan; 2. Pelaksana Pedoman ini adalah semua karyawan yang bekerja di rumah sakit (medis maupun non medis). D.
Batasan Operasional Istilah-istilah yang disebutkan dalam Pedoman ini akan diartikan sebagaimana telah didefinisikan dalam bab ini, kecuali apabila konteksnya menghendaki pengertian yang berbeda: 1. Hak adalah Kekuasaan / kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu.
2. Kewajiban adalah Sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. 3. Pasien adalah Penerima jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. 4. Dokter adalah Tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, mencakup dokter dan dokter gigi. 5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian. 6. Staff adalah seluruh karyawan yang bekerja di Rumah Sakit sesuai regulasi yang berlaku. 7. Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 8. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Sistematik, karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebulatan prosedur di Rumah Sakit. 9. Donasi organ adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu di Rumah Sakit. 10. Barang milik pasien adalah benda bergerak yang dibawa pasien maupun keluarga pasien selama perawatan di Rumah Sakit. 11. Individu adalah seseorang yang berada di lingkungan Rumah Sakit. 12. Lokasi terpencil atau terisolasi adalah lokasi di rumah sakit yang paling sedikit terjadi aktivitas manusia.
E. Landasan Hukum Landasan Hukum yang digunakan dalam pedoman ini adalah : a. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; b. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; d. PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; e. PerMenKes no 280/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis
BAB II RUMAH SAKIT MENGEDEPANKAN HAK PASIEN DAN KELUARGA Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan memberikan hak pasien & keluarga dengan sebaikbaiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan mengatur hal tersebut. Diantaranya : a. Hak pasien menurut Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pada pasal 32 adalah :
Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
Pasien berhak informasi tentang hak dan kwajiban pasien.
Pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
Pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.
Pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien tehindar dari kerugian fisik dan materi.
Pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
Pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain surat izin praktek (SIP) baik didalam maupun di luar rumah sakit.
Pasien berhak mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.
Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternative tindakan, resiko dan kompliksi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
Pasien berhak memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama / kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien yang lainnya.
Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas prilaku Rumah Sakit terhadap dirinya.
Pasien berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
Pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.
Pasien berhak mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Hak pasien lainnya : Pasien berhak mendapatkan pelayanan kerohanian. Pasien berhak mendapatkan perlindungan terhadap kebutuhan privasinya. Pasien berhak mendapatkan perlindungan terhadap harta yang dimilikinya.
Pasien berhak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan fisik. Pasien berhak mendapatkan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Pasien dan keluarga berhak mendapatkan edukasi tentang pelayanan. Pasien berhak menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. Pasien berhak menolak atau memberhentikan resusitasi atau bantuan hidup dasar. Pasien dan keluarga berhak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan. Pasien dan keluarga berhak mendapatkan persetujuan tindakan (informed consent) Pasien berhak mendapatkan pengelolaan nyeri yang tepat. Pasien berhak mendapatkan pelayanan tahap terminal diakhir kehidupannya. Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan mereka. Pasien & Keluarga yang diberobat di RS Muhammadiyah Lamongan mendapatkan hak-
1.
haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mempunyai kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya :
Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala aturan dan tata tertib Rumah Sakit
Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala intruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya.
Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang merawat.
Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua biaya dan jasa pelayanan Rumah Sakit / Dokter.
Pasien dan atau penanggung-jawabnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.
2.
Dokter/dokter gigi, selama melakukan praktek klinik di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan mempunyai hak & kewajiban sebagai berikut :
HAK DOKTER
Dokter berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
Dokter berhak untuk bekerja menuntut standar pelayanan serta berdasarkan hak otonomi clinical appoinment).
Dokter berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi, dan etika.
Dokter berhak memberhentikan jasa profesinya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerja sama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada orang lain.
Dokter berhak atas privacy, menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan.
Dokter berhak mendapat informasi lengkap dari pasien yang dirawatnya atau dari keluarganya.
Dokter berhak atas informasi atau pemberitahuan pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanan.
Dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur baik oleh Rumah Sakit maupun oleh pasien.
Dokter berhak untuk mendapat imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan/peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
KEWAJIBAN DOKTER :
Dokter wajib mematuhi peraturan Rumah Sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter dengan Rumah Sakit.
Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar pelayanan kedokteran dan menghormati hak-hak pasien.
Dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain/Rumah Sakit lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
Dokter wajib memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.
Dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberiknnya.
Dokter wajib memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medic yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya.
Dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara lengkap dan berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien.
Dokter wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi.
Dokter wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.
Dokter wajib bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal-balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak Rumah Sakit.
3.
Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sebagai pemberi layanan kesehatan kepada pasien, mempunyai hak & kewajiban sebagai berikut :
HAK RUMAH SAKIT
Rumah Sakit berhak menentukan jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Rumah Sakit berhak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan.
Rumah Sakit berhak menerima bantuan dari pihak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Rumah Sakit berhak menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
Rumah Sakit berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
Rumah Sakit berhak untuk mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumah Sakit berhak untuk mendapat insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.
KEWAJIBAN RUMAH SAKIT
Rumah Sakit wajib memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
Rumah
Sakit
wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti
diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan.
Rumah Sakit wajib menyediakan saran dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin.
Rumah Sakit wajib melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bukti sosial bagi misi kemanusiaan.
Rumah Sakit wajib membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
Rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis.
Rumah Sakit wajib menyediakan sarana dan prasarana yang umum dan layak antar lain darna ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anakanak, dan lanjut usia.
Rumah Sakit wajib membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.
Rumah Sakit wajib melaksanakan system rujukan.
Rumah Sakit wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan.
Rumah sakit wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
Rumah Sakit wajib menghormati dan melindungi hak-hak pasien.
Rumah Sakit wajib melaksanakan etika Rumah Sakit.
Rumah
Sakit
wajib memiliki system pencegahan kecelakaan dan penanggulangan
bencana.
Rumah Sakit wajib melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional.
Rumah Sakit wajib membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran dan melaksanakan peraturan intern Rumah Sakit (hospital bylaws).
Rumah Sakit wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya di RSML.
Rumah Sakit wajib memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
PERLINDUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT
Rumah Sakit dapat menolak mengungkapkan segala informasi kepada publik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran.
Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum.
Penginformasian kepada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit untuk mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.
Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia.
BAB III PEMENUHAN HAK PASIEN & KELUARGA III. 1.
Pelepasan informasi medis kepada keluarga & pihak lain di RSML diatur
sebagai berikut : 1.
Pada kondisi pasien tidak sadarkan diri atau tingkat kesadarannya menurun atau karena sifat informasi yang bisa berakibat buruk pada kondisi pasien, maka informasi medis dapat diberikan kepada keluarga terdekat. Dengan tingkatan : 1. suami/istri, 2. anak kandung, 3. orangtua kandung/wali/curator, 4. Saudara kandung.
2.
Pelepasan informasi kepada pihak asuransi hanya diperkenankan bagi asuransi yang sudah menjalin kerjasama dengan RSML. Didahului dengan permintaan tertulis oleh asuransi, dan diberikan jawaban secara tertulis berupa resume medis pasien.
3.
Pelepasan informasi medis untuk keperluan lembaga negara yang kompeten (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas kesehatan dll), hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis dari lembaga negara tersebut.
4.
Pelepasan informasi kepada media massa cetak maupun elektronik hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat.
5.
Pelepasan informasi untuk penelitian dan/atau pendidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari pasien dan/atau keluarga terdekat berupa Surat Kuasa melihat dokumen Rekam Medis. Informasi yang diberikan dalam bentuk resume medis tertulis.
6.
Pelepasan informasi bagi Tenaga Kesehatan perujuk pasien diberikan dalam bentuk jawaban rujukan pasien.
7.
Pasien dan/atau keluarga yang menuntut Rumah Sakit dan menginformasikannya melalui media massa, dianggap telah melepaskan hak rahasia kedokterannya kepada umum. Penginformasian kepada media massa sebagaimana
dimaksud
tesebut
memberikan
kewenangan
kepada
Rumah
Sakit
untuk
mengungkapkan rahasia kedokteran pasien sebagai hak jawab Rumah Sakit.
III. 2.
Identifikasi dan menghormati nilai kepercayaan pasien dan keluarga Identifikasi dan menghormati nilai kepercayaan pasien di RSML diatur sebagai berikut :
1.
Rumah sakit mendidik semua staf tentang hak pasien dan keluarganya yang menyadarkan bahwa staf dapat mempunyai nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeda dari pasien yang mereka layani.
2.
Petugas mengkonfirmasi identitas pasien, agama & kepercayaannya saat dimulainya pelayanan di RSML, dengan memberikan pertanyaan yang bersifat terbuka.
3.
Semua pasien didorong untuk mengekspresikan dan menjalankan ibadah sesuai agamanya dengan tetap menghargai kepercayaan pasien/pihak lain.
4.
RSML menyediakan tenaga bina rohani untuk memfasilitasi kebutuhan keagamaan dan spiritual pasien, khususnya yang beragama Islam. Untuk agama selain Islam, RSML memberikan kesempatan bagi pasien & keluarga yang mempunyai kebutuhan khusus untuk mendatangkan tokoh agama sesuai agama dan kepercayaannya ke RSML, dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan pasien lainnya.
5.
Tenaga bina rohani melakukan pelayanan kerohanian Islam baik yang bersifat rutin (konsultasi, bimbingan ibadah saat sakit) maupun yang bersifat khusus (pendampingan saat sakaratul maut, dan pemulasaraan jenazah) atas permintaan keluarga pasien dengan mengisi form permintaan bimbingan kerohanian yang bersifat khusus.
III. 3. Mengidentifikasi harapan dan kebutuhan privasi pasien Identifikasi harapan dan kebutuhan privasi pasien di RSML diatur sebagai berikut : 1. Identifikasi kebutuhan privasi selama perawatan dilakukan dengan cara Petugas ruangan menanyakan kebutuhan privasi pasien saat wawancara klinis, pemeriksaan, prosedur tindakan, pengobatan, dan transportasi. Termasuk diantaranya apabila menolak untuk difoto, direkam, atau diwawancarai oleh media massa.
2. Pada saat wawancara klinis yang bersifat khusus & pasien/keluarga membutuhkan privasi, maka dapat dilakukan diruang tersendiri dan tidak didengar oleh orang lain yang tidak diinginkan pasien/keluarga. 3. Pada saat pemeriksaan, tindakan dan pengobatan, privasi dilakukan dengan menutupkan sekat pada setiap bed pasien. Mengategorikan pasien sesuai jenis kelaminnya, sehingga tidak terjadi percampuran antara pasien laki-laki dan perempuan. 4. Pada saat transportasi baik antar ruangan di RSML maupun keluar RSML, privasi pasien dijaga dengan menutupkan selimut ke tubuh pasien secara penuh kecuali wajah. III. 4. Tingkat tanggungjawab RSML terhadap barang milik pribadi pasien 1.
Petugas mengkomunikasikan kewaspadaan pasien & keluarga terhadap benda bergerak bawaannya agar terhindar dari pencurian dan kehilangan.
2.
Pada pasien gawat darurat, One Day Surgery, dan rawat inap yg tidak mampu melindungi barang-barangnya karena kondisi pasien lemah atau tidak sadar dan tidak didampingi oleh keluarga maka barang bawaannya dicatat oleh petugas ruangan dan keamanan barang tersebut menjadi tanggung jawab Rumah Sakit.
3.
Bagi barang berharga berupa uang, dapat dititipkan ke kasir RS Muhammadiyah Lamongan, dengan mendapat tanda bukti penitipan uang.
4.
Ketentuan lebih lanjut terkait tanggungjawab ini diatur dalam SPO Perlindungan Harta Benda Pasien.
III. 5. Melindungi pasien dari kekerasan fisik 1.
Petugas rekam medis mengidentifikasi kelompok pasien yang lemah dan yang berisiko, yaitu anak-anak, pasien yang cacat, lanjut usia, Pasien koma dan mereka dengan gangguan mental atau emosional dan memberikan penanda khusus bagi kelompok tersebut.
2.
Daftar kelompok beresiko adalah sebagai berikut :
Kasus emergensi. Pelayanan resusitasi. Pelayanan darah dan produk darah.
Peralatan Bantu hidup dasar dan/atau yang koma. Penyakit menular dan mereka yang daya tahannya diturunkan (immune-supressed). Pasien dialisis (cuci darah). Alat penghalang (restraint) dan asuhan pasien yang diberi penghalang.
Usialanjut, mereka yang cacat, anak-anak dan mereka yang berisiko disiksa.
3.
Kemoterapi atau terapi lain yang berisiko tinggi. Gangguan mental dan/atau emosional. Pasien yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Setiap orang yang masuk ruang perawatan pasien harus
teridentifikasi. Setiap pasien, pengunjung dan karyawan yang berada di RSML harus menggunakan
tanda pengenal berupa : gelang, identifikasi pasien (pasien), kartu
visitor/pengunjung (pengunjung) atau ID card (karyawan). 4.
Petugas Keamanan melakukan kontrol keliling setiap waktu yang sudah ditentukan, dan memantau sisi rumah sakit yang rawan melalui kamera CCTV.
5.
Ketentuan lebih lanjut terkait tanggungjawab ini diatur dalam SPO Perlindungan Pasien terhadap kekerasan fisik dan SPO penggunaan kamera CCTV.
III. 6. Perlindungan atas kerahasiaan informasi medis pasien 1.
Informasi medis dan kesehatan lainnya, didokumentasikan dan dikumpulkan dalam dokumen rekam medis, yang bersifat rahasia. Hanya bisa dilihat dan diakses oleh pihak-pihak yang berhak atas itu.
2.
lnformasi medis pasien rawat inap dalam bentuk tulisan di kertas/berkas rekam medis sedangkan Informasi medis pasien rawat jalan dalam bentuk rekaman elektronik atau rekam medis elektronik.
3.
Informasi medis bersifat rahasia dan Informasi medis yang dikeluarkan, harus dalam bentuk tertulis berupa resume medis pasien. Dan hanya diberikan kepada yang berhak menerimanya.
4.
Staf
menghormati
kerahasiaan
pasien
dengan
tidak
memasang/memampang informasi pada pintu kamar pasien, di nurse station dan tidak membicarakannya di tempat umum. III. 7.
Keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses pelayanan di RSML
1.
Untuk partisipasi pasien dan keluarga dalam keputusan tentang asuhan, petugas memberi informasi dasar tentang kondisi medis yang ditemukan dalam assesment, termasuk diagnosis pasti bila diperlukan, dan usulan pelayanan dan pengobatan.
2.
Salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan cara memberikan informed consent.
3.
Pasien dan keluarganya memahami jenis keputusan yang harus dibuat tentang pelayanannya dan bagaimana berpartisipasi dalam membuat keputusan tersebut. Pasien dan keluarga memberikan persetujuan dan/atau penolakan untuk pelayanan apa, tes, prosedur dan pengobatan yang perlu persetujuan mereka.
4.
Apabila pasien yang tidak mau diberitahu tentang diagnosis pasti atau untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang pelayanannya, mereka diberi kesempatan dan dapat memilih berpartisipasi melalui keluarganya, teman atau wakil yang dapat mengambil keputusan.
5.
Yang dapat memberikan persetujuan dan terlibat dalam pelayanan selain pasien sesuai tingkatannya adalah : 1. suami/istri, 2. anak kandung, 3. orangtua kandung/wali/curator, 4. Saudara kandung. Petugas, Pasien dan keluarga memahami siapa yang dapat, memberikan persetujuan selain pasien.
III. 8.
Penjelasan kepada pasien dan keluarga terkait pelayanan dan pengobatan di
RSML 1.
Penjelasan umum diberikan pada saat pasien memulai perawatan di RSML, oleh petugas admision, terkait dengan lingkup pelayanan,
2.
Penjelasan diberikan oleh dokter yang merawat pasien, baik pada saat wawancara klinis, sebelum tindakan dilakukan, dan pada saat dilakukan visite dokter.
Informasi penting yang diberikan dicatat secara berkelanjutan selama pasien dirawat di RSML, di lembar form edukasi pasien di dokumen rekam medis, diparaf oleh pasien atau keluarga. 3.
Penjelasan diberikan oleh petugas kesehatan lain yang melakukan kunjungan ke pasien (perawat/bidan, ahli gizi, farmasi klinis dan fisioterapis) dicatat dalam dokumen rekam medis pasien.
4.
Penjelasan oleh DPJP (Dokter Penanggungjawab Pelayanan) kepada pasien dan keluarga meliputi : Kondisi pasien dan diagnosa, usulan pengobatan, nama individu yang memberikan pengobatan, kemungkinan manfaat dan kekurangannya, kemungkinan alternatif, kemungkinan keberhasilan, kemungkinan timbulnya masalah selama masa pemulihan. Kemungkinan hasil yang terjadi apabila tidak diobati.
III. 9.
Merespon penolakan pelayanan resusitasi dan bantuan hidup dasar
1. RSML
menghormati
keinginan
dan
pilihan pasien untuk
menolak pelayanan
resusitasi. 2. Keputusan beserta alasan untuk tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) harus dicatat di rekam medis pasien dan di formulir Do Not Resuscitate (DNR). Formulir DNR harus diisi dengan lengkap dan disimpan di rekam medis pasien. 3. Keputusan
harus
dikomunikasikan kepada
semua
orang
yang terlibat
dalam
perawatan pasien. 4. Ketentuan lebih rinci terkait penolakan tindakan resusitasi diatur dalam SPO Penolakan Tindakan atau Pengobatan. III. 10. Assesment managemen nyeri di RSML 1. Staf RS (Perawat, dokter & petugas penunjang medis) harus assesment, mengakomodir
dan merespon keluhan nyeri pasien. 2. Assesment nyeri dicatat di dokumen rekam medis pasien dan dikomunikasikan dengan DPJP agar mendapat penanganan. III. 11. Assesment Pasien kondisi Terminal 1.
III. 12. RS Muhammadiyah Lamongan merespon kebutuhan unik pasien di akhir hidupnya 1. Pasien yang sedang menghadapi kematian mempunyai kebutuhan yang unik untuk untuk pelayanan yang penuh hormat dan kasih-sayang. Perhatian terhadap kenyamanan dan martabat pasien mengarahkan semua aspek pelayanan pada tahap akhir kehidupan pasien. 2. Staf RS (Perawat, dokter & petugas penunjang medis) harus menyadari, mengakomodir dan merespon kebutuhan unik pasien pada akhir kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi pengobatan terhadap gejala primer dan sekunder, manajemen nyeri, respon terhadap aspek psikologis, sosial, emosional, agama dan budaya pasien dan keluarganya serta keterlibatannya dalam keputusan pelayanan. 3. Ketentuan lebih lanjut terkait tanggungjawab ini diatur dalam SPO pelayanan khusnul khotimah di RSML. III. 13. Penyampaian keluhan pasien penanganannya 1. Pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan tentang pelayanan yang mereka terima, melalui angket pelayanan pelanggan, yang diedarkan oleh unit pelayanan pelanggan RSML bagi pasien rawat Inap maupun rawat jalan. 2. Untuk kemudian keluhan tersebut ditelaah, disampaikan kepada petugas terkait dan sesegera mungkin diselesaikan. 3. Semua keluhan masuk diakumulasi oleh unit Pelayanan Pelanggan dan apabila keluhan menimbulkan konflik, atau dilema lain bagi rumah sakit dan pasien/keluarga, maka permasalahan harus disampaikan kepada direksi RSML, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama guna penyelesaian permasalahan bersama unit terkait lainnya. 4. Ketentuan lebih lanjut terkait tanggungjawab ini diatur dalam alur penyelesaian keluhan pasien. III. 14. Persetujuan & penolakan tindakan kedokteran (informed consent)
1.
Semua tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarga terdekat;
2.
Persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis;
3.
Persetujuan tertulis dimintakan apabila tindakan medis yang dilakukan merupakan tindakan invasif dan tindakan yang beresiko tinggi serta transfusi darah;
4. Apabila pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri
sedangkan harus dilakukan
tindakan medis untuk menyelamatkan nyawanya. sementara keluarga pasien tidak ada, maka pihak Rumah sakit dapat melakukan tindakan sejauh kebutuhan life saving pasien, demi keselamatan jiwa pasien. Untuk tindakan lain diluar life saving dilakukan kemudian apabila pasien sadar dan/atau keluarga telah hadir, setelah sebelumnya informasi diberikan; 5. Setelah
diberi
penjelasan,
apabila
pasien/keluarga
menolak
dilakukan
tindakan/pemeriksaan/pengobatan selanjutnya, maka petugas memberikan formulir penolakan tindakan kedokteran yang diisi & ditandatangani oleh pasien/keluarga terdekat. 6. Ketentuan lebih lanjut terkait tanggungjawab ini diatur dalam SPO Persetujuan Tindakan Kedokteran. III. 15. Pemberian Kesempatan kepada pasien & keluarga untuk memperoleh second opinion 1. Pasien mempunyai hak untuk meminta pendapat dokter lain terhadap penanganan penyakitnya. Dokter dimaksud dapat berasal dari dokter RSML maupun dokter di luar RSML. Permintaan terhadap second opinion harus disampaikan secara tertulis kepada Petugas Ruangan RSML yang merawat pasien. 2. Petugas ruangan merespon permintaan second opinion kepada dokter lain yang SIPnya ada di RSML. Dan mengkomunikasikan kepada dokter yang merawat pasien.
3. Apabila pasien & keluarga berkeinginan untuk second opinion kepada dokter lain yang SIPnya di luar RSML. Maka petugas ruangan menjelaskan kebebasan pasien & keluarga untuk meminta second opinion tersebut secara mandiri. 4. Apabila permintaan sampai pada alih rawat dokter, maka petugas ruangan memberikan form alih rawat dokter kepada pasien & keluarga untuk ditandatangani. III. 16. Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan lisan & tertulis akan diatur tersendiri diluar Pedoman ini.
BAB IV KEWAJIBAN PASIEN & KELUARGA Selama dirawat di RS Muhammadiyah Lamongan, pasien & keluarga berkewajiban untuk melakukan/memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
Pasien mempunyai kewajiban memenuhi pembiayaan/pembayaran terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya;
Pembiayaan atas pelayanan yang diterima wajib diselesaikan oleh pasien/keluarga sebelum keluar/lepas perawatan di RSML;
Pasien wajib memberikan informasi yang jujur, jelas dan lengkap tentang hal-hal yang diketahui/dialami terkait penyakit yang ditangani di RSML;
Apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai akibat ketidakjujuran pasien dan keluarga, maka akibat ketidakjujuran tersebut menjadi tanggungjawab pasien dan keluarga.
Pasien wajib mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit selama perawatan;
Pasien wajib mentaati advis dokter dan tenaga kesehatan lain yang berhubungan dengan proses pengobatan dan perawatan baik selama di RS maupun setelah keluar RS;
Apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan akibat pelanggaran atas advis dokter dan advis tenaga kesehatan lain baik selama di RS maupun setelah keluar RS, maka pasien bertanggungjawab atas ketidaktaatan tersebut.
Pasien dan keluarga wajib berupaya menjaga harta benda yang dibawa selama perawatan di RS, kecuali kondisi pasien tidak sadar & tidak mampu menjaga harta bendanya, dapat meminta bantuan RSML melalui bagian keamanan/satpam.
BAB V DOKUMENTASI Dokumen yang digunakan untuk kelengkapan pelaksanaan pedoman ini adalah : 1.
Form permintaan pelayanan kerohanian Non Muslim;
2.
Form Privasi;
3.
Form Permintaan penyimpanan harta benda pasien;
4.
Form Assessment Keperawatan DMK. 5. 1;
5.
Form Persetujuan/Penolakan Tindakan Kedokteran;
6.
Form Persetujuan Umum;
7.
Form Assessment nyeri;
8.
Form Penolakan Pelayanan Resusitasi (DNR);
9.
Form Permintaan Second Opinion;
10.
Form Permintaan alih rawat;
11.
Form Pulang Atas Permintaan Sendiri;
12.
Form Informasi Terintegrasi;
13.
Form Edukasi Terintegrasi;
BAB VI PENUTUP
1. Dengan dikeluarkannya pedoman ini maka setiap staf Rumah Sakit agar senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban pasien, dokter, dan Rumah Sakit sebagai panduan dalam lingkup kerjanya masing-masing. 2. Pedoman hak dan kewajiban pasien, Dokter, dan Rumah Sakit ini agar dijalankan sebaik-baiknya di lingkungan RS Muhammadiyah Lamongan.