Bunga Obligasi

S-132/PJ.42/2003 - PENGERTIAN BUNGA OBLIGASI SURAT S-132/PJ.42/2003 Ditetapkan tanggal 13 Maret 2003 PENGERTIAN BUNGA OBLIGASI

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 21 Pebruari 2003 perihal Pengertian Bunga Obligasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam surat Saudara menyampaikan permasalahan sebagai berikut : Klien Saudara merupakan perusahaan reksadana; Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-undang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha; Berkaitan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002tanggal 23 Maret 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek, Saudara mohon penegasan apakah diskonto obligasi termasuk dalam pengertian bunga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-undang Pajak Penghasilan, dan apakah perdagangan obligasi yang dilakukan oleh Reksadana di luar Bursa Efek yang tarif umum pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Penjelasannya : JSI Konsultan Solusi http://solusiakuntansi.com/j Powered by Joomla! Generated: 3 May, 2009, 13:55

Pasal 4 ayat (1) huruf f Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan termasuk bunga. Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi di jual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Pasal 4 ayat (3) huruf j Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha. Pasal 23 ayat (4) huruf d Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan atas bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan dan atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek : Pasal 2 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, kecuali bagi Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 Atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

JSI Konsultan Solusi http://solusiakuntansi.com/j Powered by Joomla! Generated: 3 May, 2009, 13:55

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121/KMK.04/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Dan Diskonto Obligasi Yang Diperdagangkan Dan Atau Dilaporkan Perdagangannya Di Bursa Efek, dalam hal obligasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek, pemotongan Pajak Penghasilan oleh para pemotong pajak tersebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal-hal yang Saudara kemukakan dan ketentuan yang berlaku tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa : Diskonto obligasi sebagaimana Saudara maksud dalam pertanyaan Saudara termasuk dalam pengertian bunga obligasi menurut Pasal 4 ayat (3) huruf j Undang-undang Pajak Penghasilan; Dalam hal obligasi tidak diperdagangkan dan tidak dilaporkan perdagangannya di bursa efek pemotongan Pajak Penghasilan oleh para pemotong pajak dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 23 atau Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotongan Pajak Penghasilan tidak dilakukan atas bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha.

Demikian penegasan kami harap maklum. A.n. DIREKTUR JENDERAL DIREKTUR, ttd SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN JSI Konsultan Solusi

http://solusiakuntansi.com/j Powered by Joomla! Generated: 3 May, 2009, 13:55

dari: http://solusiakuntansi.com/j/index2.php?option=com_content &do_pdf=1&id=721