Blud Sbw-rsb.pptx

PERSIAPAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF MENJADI BLUD Oleh : HARTATI, S.SI.T, M.Kes PERENCANA MUDA DINAS KESEHATAN PROV.NTB

Sumber : PP No.23/2005, Permendagri No.61/2007, Drs.Syahruddin

DASAR HUKUM BLU/BLUD 1. UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Ps. 68 & 69). 2. PP No. 23 Th. 2005 tentang PPK-BLU jo PP No.74/2012. 3. PP No. 58 Th. 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Permendagri No. 61 Th. 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD. 5. Permenkeu No.119/PMK.05/2007 ttg Persyaratan administratif dlm rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah utk menerapkan pengelolaan keuangan BLU 5. Peraturan Lainnya (Permenkes No.4/2013, Permenkeu No.44/2009, Permenkeu 92/2011, Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER20/PB/2012). 6. UU No. 44 / 2009 tentang RS 2

Beberapa pengecualian menurut PP No. 23 / 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penganggaran Penggunaan langsung pendapatan Pengadaan barang/jasa Tarif Rekrut SDM Akuntansi Kerjasama Pengelolaan kas Pengelolaan barang/penghapusan dll

Tujuan PPK-BLUD Meningkatkan kualitas layanan melalui : fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

AZAS-AZAS PPK-BLUD 1. Bagian dari perangkat daerah,tidak terpisah dan tetap milik pemda 2. Tidak mencari keuntungan 3. Pendapatan, belanja BLU dan laporan keuangan tetap bagian APBD 4. Aset tidak dipisahkan

Fleksibilitas PPK-BLUD  Penganggaran lebih fleksibel dalam plafon, alokasi, dan pergeseran pos belanja  Pendapatan dapat digunakan langsung untuk menjaga likuiditas dan kelancaran cash flow  Tarif ditetapkan hanya dengan keputusan Kepala Daerah  pengadaan barang/jasa dapat tidak dengan kepres 80 jika memang lebih efisien  Kerjasama investasi/KSO dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan dan peningkatan usaha/ pelayanan

FASE PERSIAPAN MENJADI BLUD

FASE PERSIAPAN AWAL

Sosialisasi internal Sosialisasi eksternal Pembentukan Pokja menyusun persyaratan Penyusunan persyaratan Pengajuan usul menerapkan BLU Pembentukan tim penilai Pendekatan dan sosialisasi dengan tim penilai

FASE PERSIAPAN LANJUTAN

Hal-hal yang disiapkan saat menunggu atau mengikuti keluarnya SK penetapan BLU : 1. Ketentuan/peraturan dari pemda yang diperlukan (tarif, penatausahaan BLU, jenjang nilai pengadaan barang/jasa, pejabat pengelola, dll) 2. Ketentuan/peraturan dari pemimpin BLU (pedoman teknis pengadaan barang/jasa, penunjukan bendahara, dll)

ATURAN-ATURAN DAERAH TENTANG BLUD

1. SK Penetapan menjadi BLUD 2.PergubPenatausahaan PPK-BLUD 3. Pergub tarif 4. SK tentang Pejabat BLUD 5.Pergub Pengadaan barang jasa 6.SK Dewan Pengawas (tergantung nilai aset)

ATURAN PEMIMPIN BLUD 1. Peraturan Pemimpin BLUD tentang manlak pengadaan barang/jasa BLUD 2. SK Pemimpin BLUD tentang pengaturan kewenangan menandatangani pengeluaran DPABLUD 3. SK Pemimpin BLUD tentang penunjukan pejabat pengendali kegiatan DPA-BLUD 4. SK Pemimpin BLUD tentang penunjukkan bendaharawan penerima dan bendaharawan pengeluaran BLUD 11

ANGGARAN BLUD 1. Pengajuan dan pengesahan RBA bersamaan dengan pengesahan RKA 2. RKA-SKPD untuk dana dari APBD 3. RBA-BLUD untuk dana dari pendapatan fungsional Puskesmas

12

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD  Untuk dana yang berasal dari APBD sesuai mekanisme Permendagri 13  Untuk dana yang berasal dari pendapatan fungsional Puskesmas sesuai dengan mekanisme Permendagri 61/2007  Untuk rincian biaya ditentukan oleh pemimpin BLUD (dapat dirubah sesuai kebutuhan). 13

BENDAHARA BLUD

1. Bendahara APBD penunjukan dan penetapkan dengan SK Kepala Daerah 2. Bendahara pengeluaran dan pendapatan BLUD penunjukkan oleh Pemimpin BLUD 3. Bendahara pengeluaran APBD dan BLUD dapat orang yang sama

14

PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Pengadaan barang/jasa dari APBD sesuai mekanisme berlaku. 2. Pengadaan barang/jasa dari BLUD sesuain dengan mekanisme BLUD (jenjang nilai sesuai peraturan kepala daerah). 3. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa oleh unit layanan pengadaan (ULP) 4. Jenjang nilai ditetapkan oleh Gubernur 5. Pemimpin BLUD menetapkan rincian mekanisme pengadaan

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan berbasis SAP untuk konsolidasi dengan laporan keuanganPemda 2. Pelaporan berbasis SAK untuk keperluan internal, pemeriksaan oleh badan yang berwenang dll

MANFAAT YANG DIRASAKAN ◦ Karena memiliki fleksibilitas, perubahan anggaran atau plafon anggaran lebih mudah (dengan catatan perubahan masih dalam kode belanja yang sama) ◦ Lebih cepat merespon kebutuhan pelayanan (logistik, obat-obatan dll) ◦ Lebih efisien dalam pengadaan ◦ Perubahan mindset ◦ Peningkatan kesejahteraan

PERSYARATAN MENERAPKAN PPK-BLUD BERDASARKAN PP No. 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERSYARATAN MENERAPKAN PPKBLU/BLUD SKPD atau unit kerja memenuhi persyaratan : (PP NO.23/2005 psl 4 dan Permendagri 61/2007 psl 11)

◦ Persyaratan substantif : penyedia barang/jasa layanan umum

◦ Persyaratan teknis : kinerja keuangan sehat ◦ Persyaratan administratif

PERSYARATAN ADMINISTRATIF : (PP NO.23/2005 psl 4 dan Permendagri 61/2007 psl 11)

◦ Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat ◦ Pola tata kelola ◦ Rencana strategis bisnis (RSB)-RBA ◦ Standar pelayanan minimal ◦ Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan ◦ Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Permendagri No.61/2007 Pasal 12

 Surat pernyataan untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD mengetahui Sekretaris Daerah

 Surat pernyataan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala unit kerja diketahui kepala SKPD

 Format surat pernyataan tercantum dalam lampiran

21

POLA TATA KELOLA Permendagri No.61/2007 Pasal 13,31 s.d. 42

• Pola tata kelola adalah peraturan internal SKPD atau unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD

• Pola tata kelola memuat antara lain : a.

struktur organisasi

b. prosedur kerja c.

pengelompokan yang logis

d. manajemen sumber daya manusia

22

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) Permendagri No.61/2007 Pasal 14

• Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan rencana 5 tahun yang memuat antara lain : a. Visi, Misi b.

Program strategis

c.

Pengukuran pencapaian kinerja

d. Rencana pencapaian 5 tahunan e.

Proyeksi Keuangan 5 tahunan

• Rencana pencapaian lima tahunan merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program

23

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)-2 1. 2.

3. 4.

Permendagri No.61/2007 Pasal 69 BLUD menyusun renstra bisnis BLUD Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataanvisi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD. Visi memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

24

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)-3 Permendagri No.61/2007 Pasal 69 5. Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 6. Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan. 7. Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. 8. Proyeksi keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun. 25

RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)-4 Permendagri No.61/2007 Pasal 70

Renstra Bisnis BLUD dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan Evaluasi Kinerja

26

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Permendagri No.61/2007 pasal 15,55,56 Pasal 15 • Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja. Pasal 55 • Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah. • Standar pelayanan minimal dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD. • Standar pelayanan minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. 27

Pasal 56 Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan: a. Fokus pada jenis pelayanan b. Terukur c. Dapat dicapai d. Relevan dan dapat diandalkan e. Tepat waktu.

28

LAPORAN KEUANGAN POKOK 1.

2. 3.

4.

Permendagri No.61/2007 Pasal 16 Laporan keuangan pokok terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud melalui sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah. Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari : a. prognosa/proyeksi laporan operasional; dan b. prognosa/proyeksi neraca Prognosa/proyeksi laporan keuangan diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja yang baru dibentuk, dengan berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

LAPORAN AUDIT TERAKHIR ATAU PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT 1. 2. 3. 4. 5.

Permendagri No.61/2007 Pasal 17

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPKBLUD. Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud belum tersedia, kepala SKPD atau kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPKBLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh sekretaris daerah. Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimakssud dibuat oleh kepala Unit Kerja dan diketahui oleh kepala SKPD. Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran II peraturan menteri ini.

PERMOHONAN MENERAPKAN PPK-BLUD Permendagri No.61/2007 Pasal 18 1. SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif. 2. Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 3. Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini.

31

TIM PENILAI Permendagri No.61/2007 Pasal 19&20 Pasal 19 (1) Kepala daerah membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD. (2)Tim penilai sebagaimana dimaksud , beranggotakan paling sedikit terdiri dari: a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota; b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota; c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota; dan e. enaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota. (3)Tim penilai sebagaimana dimaksud, ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 20 1. Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK- BLUD. 2. Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK- BLUD.

APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN RSB???

1. KOMITMEN 2. DATA - LAYANAN - PENDAPATAN - SDM - PESAING - DLL 3. VISI, MISI, BUDAYA, VALUE 4. NERACA 5. SPM 6. TARIF

35