Bandung 29 April 2017.ppt

KETERSEDIAAN OBAT ERA JKN

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

KEBIJAKAN OBAT NASIONAL SK Menkes No.189/Menkes/SK/III/2006 KETERSEDIAAN

PEMERATAAN KETERJANGKAUAN

A K S E S

KEAMANAN

TEPAT DIAGNOSA

PENGGUNAAN OBAT RASIONAL

TUJUAN K O N A S

KHASIAT

TEPAT OBAT

TEPAT PENGGUNAAN

TEPAT DOSIS

MUTU

PENGAWASAN 2

Upaya Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Obat dalam JKN

Regulasi obat dan Vaksin ForNas Penetapan jenis berdasarkan kriteria pemilihan obat

E-Katalog Penetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi

Kendali Mutu – Kendali Biaya Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effectiveness

DEFINISI FORNAS

Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN

KONSEP FORNAS

Mengakomodir usulan stakeholder

Daftar obat menyeluruh dan tersegmen

Disusun berdasarkan kelas terapi Daftar Obat disusun oleh Komite Independen

Standar Kompetensi Nakes Tingkat Pelayanan kesehatan

Implementasi Fornas dalam pelayanan kesehatan di Fasyankes baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit pada pelaksanaan JKN

• Terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan tenaga ahli, yang akan bertugas sebagai : - Tim Evaluasi - Tim Ahli - Tim Review Obat • Bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 02.02/Menkes/140/2015 tentang Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional

KRITERIA ANGGOTA KOMNAS Tidak memiliki konflik kepentingan dan bersedia menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan

Memiliki integritas dan standar profesional tinggi

Menyatakan kesediaan secara tertulis 5

KRITERIA PEMILIHAN OBAT Memiliki khasiat dan keamanan berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefitrisk ratio) yang paling menguntungkan. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM.

Obat Kombinasi dipilih jika memberikan efek terapi yang lebih baik Bila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan dijatuhkan pada obat yang : Sifatnya banyak diketahui berdasarkan data ilmiah

Memiliki rasio manfaat-biaya (benefitcost ratio) yang tertinggi. Sifat farmakokinetikanya paling menguntungkan Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.

Stabilitasnya paling baik Mudah diperoleh

Obat telah dikenal

E-FORNAS e-fornas.binfar.kemkes.go.id

FORMULARIUM NASIONAL Terdiri dari : • Kelas Terapi

: 29

• Sub kelas terapi : 96

• 586 item obat/zat aktif (dalam 1036 kekuatan/bentuk sediaan) Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat dan Model Pelayanan Obat 586/1036

Tersier TIPE A dan B Pendidikan

467/849

Sekunder RS Tipe D, C dan B Non Pendidikan

Penanganan keluhan / pertanyaan Masyarakat seputar Fornas secara cepat dan tepat

-

237/380

Direktorat Jenderal Kefarmasian - dan Alat Kesehatan

Primer Puskesmas, Praktek Dokter Umum/Gigi, Klinik

PENGADAAN OBAT PMK 63 TH 2014

Pengadaan Obat melalui e-Katalog Obat Independen

Nasional

Jaminan Suplai

Proses oleh LKPP berdasarkan usulan Kementerian Kesehatan;

Ditayangkan secara nasional di website LKPP;

Digunakan sebagai dasar dalam pengadaan obat oleh satker dan faskes pemerintah maupun swasta

IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT

Kewajiban

Obat Tayang

RKO Sistem e-Purchasing

- Perpres No. 4/2015  WAJIB

Perpres No. 70/2012 :

- Komitmen 3 pihak (IF, PBF, Satker)

tidak eksplisit

Berdasarkan

Fornas

- Kepastian hukum bagi penyediaan obat - Katalog 2016 – 7 April 2017, katalog 2017 ( 8 April – 31 Des 2017) - Percepatan proses penayangan obat di e-Catalogue tahun 2018 - Belum tayang, gunakan metode pengadaan lain sesuai ketentuan

- Perencanaan yg akurat

- Kepastian penyediaan bagi Industri Farmasi

- Dukungan data RKO dari Satker dan Faskes

- Tidak terjadi over/under supply

- E-Monev Realisasi thd RKO

- Didorong agar obat sdh didistribusikan ke provinsi

- Jangkauan internet

- Koordinasi dg Kemenkominfo

- Kecepatan akses

- Aplikasi baru

- Server terpisah 10

Proses Pengusulan e-Katalog Surat Edaran Kepala LKPP Nomor : 4 tahun 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik

Masing-masing K/L/D/I konsolidasi usulan melalui Sekjen/Sestama

Data pendukung Usulan dari K/L/D/I meliputi tapi tidak terbatas pada: • Rencana Kebutuhan (volume, anggaran, waktu barang/jasa akan digunakan), • Spesifikasi, • Harga Perkiraan Sendiri (HPS), • Syarat Penyedia dan • kontrak tahun terdahulu.

Usulan dari Sekjen/Sestama ke Kepala LKPP Mulai 1 April 2016, LKPP hanya akan memproses usulan dari K/L/D/I

e-Katalog Obat Tahun 2013-2016 ∑ Sediaan

• 2013: 326 item obat generik saja • 2014-2015: 796 item obat generik (308 item) dan nama dagang (488 item) • 2016: 1935 item obat generik dan nama dagang

∑ Industri Farmasi

• 2013: 29 Industri Farmasi • 2014-2015: ± 90 Industri Farmasi • 2016: ± 90 Industri Farmasi

Pengguna

• Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov, Kab/Kota • RS Pemerintah (2013) & RS Swasta yg bekerjasama dgn BPJS (2014-2016)

Rencana Kebutuhan Obat dan Vaksin

Penetapan RKO • Fornas sebagai Acuan • Untuk penggunaan pada tingkatan pelayanan di Faskes

JKN

• •

RKO FKTP RKO FKRTL

RKO Program Nasional Item

• •

Proses Tayang eKatalog Perencanaan penyediaan obat program

Manfaat RKO

DATA RKO No.

*) Data

Satker dan Faskes

RKO tahun 2016

RKO tahun 2016 (sisipan)

RKO tahun 2017 eMonev*)

1.

Dinkes Prov, Kab/kota

507

-

530/548 (96%)

2.

RS Pemerintah

507

33

648/859 (75%)

3.

RS Swasta

13

23

210/1006 (20%)

4.

RS TNI/POLRI

13

-

39

5.

Apotik PRB

294

-

61/1912 (3%)

6.

Klinik BPJS

-

-

10

7.

Puskesmas

-

-

185

per Februari 2017

Perencanaan/RKO vs Persiapan Produksi vs Tayang e-Katalog 37%

= 2015 = 2016 12% 4% 1 %

Juni RKO tahun berikutnya Faskes sudah merencanakan kebutuhan

Oktober

Januari

Tayang katalog

(Mulai Berlaku)

7%

10% 10% 10%

11% 11%11% 11%

12% 12%

10% 10%

6% 6%

2%

April

Juli

4%

3%

Oktober

Kontrak Kerja dengan PBF Industri :  

Kepastian pemenang dan kebutuhan Industri sudah mulai persiapan produksi (3-6 Bulan)

Faskes: 

Perencanaan Pengadaan

Review RKO

Review RKO

Review RKO

- Review RKO dilakukan setiap 3 Bulan - Dilakukan adjustment sesuai hasil review

Hasil Kajian Kedeputian Pencegahan KPK Tahun 2016 Mekanisme pengadaan obat melalui E-Katalog Belum Optimal • Masih terjadi keterlambatan dan kegagalan lelang obat pada tahun 2016, shg e-katalog baru tayang pada bulan April 2016. • Kelemahan aplikasi e-katalog: tidak ada notifikasi status pemesanan dan informasi stok barang, sulit diakses pada siang hari

• Faskes swasta provider BPJS tidak diberi akses e-katalog secara online • Belum dilakukannya penerapan sanksi bagi IF penyedia obat yang wanprestasi Akibat: (1) Persentase belanja obat faskes di e-katalog kurang dari 70%; (2) Tingkat kepatuhan IF penyedia obat rendah krn tdk dilakukan penerapan sanksi; (3) Tidak ada insentif bagi Faskes Swasta untuk menjadi provider JKN krn tdk bisa e-purchasing.

-

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat - Kesehatan Kementerian Kesehatan

Potensi Permasalahan E-Katalog Tahun 2017  Masa berlaku penayangan obat e-katalog tahun 2016 adalah s.d 7 April 2017. Pengadaan obat tetap dapat dilakukan diawal tahun anggaran 2017.  Proses lelang e-katalog dan negosiasi 2017 sudah mulai berjalan dan akan mulai berlaku per 8 April 2017.  Dengan demikian terdapat dua varian tayangan e-katalog, yaitu sebelum 8 April 2018 dan setelah 8 April 2017, dimana kemungkinan pemenangnya bisa berbeda.  Sementara data rencana kebutuhan obat (RKO) adalah untuk 1 (satu) tahun dari bulan Januari s.d. Desember 2017.

-

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat - Kesehatan Kementerian Kesehatan

Kendala

Supply

RKO (?) e-Purchasing (?) Manual (?) Penolakan dari IF (?) Penolakan dari Distributor (?) Demand mendesak (?) dll

Demand Ketersediaan (??)

Kendala Penerapan e-katalog Obat (1)

Kendala Tidak ada di e-katalog Pemesanan tidak direspons oleh IF Penyedia sementara kebutuhan mendesak dan tdk dapat ditunda IF Penyedia telah menyetujui pemesanan tapi baru tersedia beberapa bulan kemudian atau waktu pengiriman terlalu lama Penolakan pemesanan oleh IF Penyedia karena stok tidak tersedia IF penyedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dlm sistem transaksi e-purchasing

Solusi Pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui metode pemilihan penyedia sesuai Perpres No. 54/2010 Pengadaan B/J Pemerintah berikut perubahannya Dasar: 1.Peraturan Menteri Kesehatan No. 63/2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik 2.PERKA LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

19

Kendala Penerapan e-katalog Obat (2)

Kendala  Kendala operasional e-purchasing  Faskes swasta tidak bisa lakukan pengadaan dg e-katalog secara elektronik (e-purchasing)

Solusi Pelaksanaan pengadaan dilakukan secara offline (manual) langsung kepada IF Penyedia Dasar: 1.Peraturan Menteri Kesehatan No. 63/2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik 2.PERKA LKPP No. 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing.

20

Kendala Penerapan e-katalog Obat (3) Kendala

Solusi

Obat tertentu tercantum di Fornas, namun Telah ditetapkan: tdk ada di e-katalog bagaimana penagihan - SK Menteri Kesehatan No. 372 Tahun 2015 klaim ke BPJS ttg Harga Dasar Obat PRB, Penyakit Kronis dan Sitostatik -SK Menteri Kesehatan No. 490 Tahun 2015 ttg Harga Dasar Obat Khusus -Surat Menteri Kesehatan kepada Dirut BPJS Kesehatan No. KF.03.01/Menkes/188/2016, tgl 30 Maret 2016

21

Harga Dasar Obat yg Tidak Ada di e-katalog 2016  SK Menteri Kesehatan No. 372 Tahun 2015 ttg Harga Dasar Obat PRB, Penyakit Kronis dan Sitostatika  18 September 2015  19 item

 SK Menteri Kesehatan No. 490 Tahun 2015 ttg Harga Dasar Obat Khusus  10 Desember 2015  13 item

 Surat Menteri Kesehatan kepada Dirut BPJS Kesehatan No. KF.03.01/Menkes/188/2016, tgl 30 Maret 2016  Sesuai harga e-katalog 2015  Terhitung sejak 1 Januari 2016

Pengaturan Obat Kemoterapi*) Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi:  sesuai tarif dasar INA-CBG’s  ditambah dg tarif obat kemoterapi sesuai Fornas  dg besaran sesuai harga pada e-katalog

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/509/2015 tentang Harga Obat Sitostatika  Harga obat per satuan terkecil, termasuk PPN 10% dg franco Kab/Kota  Pengadaan obat sitostatika dilaksanakan dg prinsip risk sharing, efisien, efektif sesuai kebutuhan *) Peraturan Menteri Kesehatan No. 59/2014 tentang Standar Tarif JKN

Sistem E-MONEV KATALOG OBAT Penjelasan Umum E-MONEV OBAT adalah sebuah sistem monitoring dan evaluasi obat e-katalog untuk membantu dalam pemantauan ketersediaan obat e-katalog dalam pemenuhan kebutuhan obat program JKN

Website E-MONEV OBAT • http://monevkatalogobat.kemkes.go.id

Kementerian Kesehatan

24

e-Monev Katalog Obat Realisasi vs RKO Tahun Berjalan

IF

•Input Komitmen Produksi •Input pemesanan obat

- Input RKO Tahun Berikutnya

PBF

Input pengiriman obat

Faskes Dinkes

- Verifikasi oleh Dinkes secara berjenjang - Klik penerimaan obat

Rekapitulasi RKO Tahun Berikutnya

 RKO Tahun berjalan  pembanding realisasi pengadaan obat tahun berjalan  RKO Tahun berikutnya  bahan evaluasi penetapan katalog obat tahun berikutnya  RKO Sisipan Tahun berjalan

TUJUAN  Tersedianya wadah pengajuan RKO oleh para Satker Fasyankes dan Dinas Kesehatan kedalam aplikasi berbasis web.

 Tersedianya kemudahan bagi para Fasyankes, Dinas Kesehatan, Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi untuk melaporkan realisasi obat.  Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap obat yang beredar sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal.

Kementerian Kesehatan

26

DATA REGISTRASI TERKINI FASYANKES Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kab/Kota

• 1659 Aktif • 34 Aktif

• 514 Aktif

Industri Farmasi

• 91 Aktif

PBF

• 31 Aktif

Kementerian Kesehatan

27

RESGISTRASI AKUN

Untuk mendapatkan hak akses, login dan password

Website : monevkatalogobat.kemkes.go.id

*) Khusus Dinas Kesehatan tidak perlu registrasi akun karena sudah dibuatkan oleh Kemenkes.

Kementerian Perdagangan

28

ENTRY DATA RKO

REALISASI PENERIMAAN

INDUSTRI FARMASI, PBF/DISTRIBUTOR & SATKER

Kementerian Kesehatan

30

Luaran e-Monev: Status Realisasi per Pemesanan

Monitoring Realisasi Pengadaan Obat secara

e-Purchasing

Satker (faskes) belum entry

-

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat - Kesehatan Kementerian Kesehatan

-

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat - Kesehatan Kementerian Kesehatan

Realisasi Pembayaran

MANFAAT  Tersedianya informasi stok/ketersediaan obat

 Tersedianya informasi data profil Fasyankes, Dinas Kesehatan, Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi  Memudahkan para Satker dan Industri Farmasi dalam rangka memantau proses pengiriman obat yang dilakukan PBF/Distributor  Pelaporan realisasi bisa dilakukan sekaligus saat proses pengiriman obat berdasarkan transaksional  Jika realisasi pemesanan dilaksanakan dengan baik maka menghasilkan data yang valid untuk acuan RKO dan Pengadaan Obat tahun berikutnya

Kementerian Kesehatan

36

PENUTUP

37

Terima Kasih

Direktorat Tata Kelola Obat Publik & Perbekalan Kesehatan:

Penanganan Keluhan e-Katalog: [email protected] HP: 081281753081 atau (021) 5214872