Balai Wilayah Sungai Sumatera Ii.pdf

KEPUTUSAN KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II NOMOR TANGGAL

:

01

/KPTS/BWS.SII/2018

: 22 JANUARI 2018

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DAN PEMBANTU PEJABAT STRUKTURAL BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II JL. JEND. BESAR DR. A. H. NASUTION NO. 30 PKL. MASYHUR TELP : (061) 7861522 – 7861533 FAX. (061) 7861455 KODE POS 20143 MEDAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II Nomor: 01 / KPTS / BWS.SII / 2018 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL DAN PEMBANTU PEJABAT STRUKTURAL BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi terhadap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas; c. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan organisasi Balai tersebut, perlu adanya penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pembantu Pejabat Struktural Balai Wilayah Sungai Sumatera II; d. Bahwa nama-nama Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masingmasing; e. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 04/PRT/M/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rkayat; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 15/PRT/M/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Pembebasan dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Unit Pelaksana Teknik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 41/KPTS/M/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 919/KPTS/M/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; DIPA Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II. MEMUTUSKAN

Menetapkan : STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT STRUKTURAL PEMBANTU PEJABAT STRUKTURAL BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II.

DAN

BAB I U M U M Pasal 1 1. Balai Wilayah Sungai Sumatera II berada dibawah pembinaan dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Direktorat Pembina Eselon II terkait; 2. Balai Wilayah Sungai Sumatera II dipimpin oleh seorang Kepala Balai; 3. Balai Wilayah Sungai Sumatera II berkedudukan di Jalan Jenderal Besar DR. A.H. Nasution No. 30 Pkl. Masyhur Medan Kode Pos 20143.

2

B A B II TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 Balai Wilayah Sungai Sumatera II mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, pendayagunaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendung, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), Balai Wilayah Sungai Sumatera II menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; b. Penyusunan dan pengendalian program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; c. Pelaksanaan evaluasi kelayakan, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; d. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan; e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan studi dan investigasi sarana dan prasarana sumber daya air termasuk pemantauan dan evaluasinya; f. Pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air; g. Koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja balai; i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengadaan barang dan jasa di bidang program dan perencanaan umum; dan j. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum. B A B III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 4 Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera II terdiri dari: (1) Pejabat Struktural : a. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II; b. Kepala Subbagian Tata Usaha; c. Kepala Seksi Program dan Perencanaan Umum; d. Kepala Seksi Pelaksanaan; e. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu Pembantu Pejabat Struktural: a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan; b. Jabatan Fungsional Arsiparis. 3

(3) Pelaksana Urusan Pembantu Pejabat Struktural: 3.1. Sub Bagian Tata Usaha: a. Pelaksana Urusan Kepegawiaan, Organisasi dan Tata Laksana. b. Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum. c. Pelaksana Urusan Hukum dan Komunikasi Publik d. Pelaksana Urusan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Fasilitasi Lahan. 3.2. Seksi Perencanaan Umum dan Program a. Pelaksana Urusan Perencanaan dan Umum. b. Pelaksana Urusan Program. c. Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi 3.3. Seksi Pelaksanaan: a. Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik, Pelaksana SNVT Bendungan dan Pelaksana Jaringan Sumber Air). b. Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik dan Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air). c. Pelaksana Urusan Manajemen Mutu. 3.4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan: a. Pelaksana Urusan Rekomendasi Teknis; b. Pelaksana Urusan Operasi dan Pemeliharaan (Sungai, Irigasi, dan Hidrologi) c. Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi B A B IV URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT SRUKTURAL DAN PEMBANTU PEJABAT STRUKTURAL Pasal 5 Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; telah ditetapkan tugas dan tanggung jawab Pejabat Struktural sebagai berikut : (1) Pejabat Struktural a. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II A. Tugas: 1. Menetapkan program dan rencana operasional pelaksanaan layanan tatalaksana; 2. Menetapkan program dan rencana operasional pelaksanaan layanan dukungan manajemen; 3. Menetapkan program dan rencana operasional pelaksanaan layanan internal Balai; 4. Menetapkan program dan rencana operasional pelaksanaan layanan perkantoran Balai; 5. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional pelayanan komunikasi publik lingkup Balai; 6. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air (SDA) lingkup Balai; 4

7. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) wilayah sungai terkait; 8. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional pengelolaan data hidrologi dan kualitas air; 9. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional peningkatan kapasitas lembaga pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 10. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan dokumen rekomendasi teknik; 11. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan rencana dan program kerja Balai; 12. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Balai; 13. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendalian banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai; 14. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan tanggul; 15. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan perkuatan tebing; 16. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan pintu/bendung pengendali banjir; 17. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan kanal banjir; 18. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan stasiun pompa banjir; 19. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan polder/kola retensi; 20. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan saluran drainase; 21. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bangunan sabo; 22. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan checkdam; 23. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan breakwater; 24. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan seawall dan bangunan pengamanan pantai; 25. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi flood forecasting and warning system; 26. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan restorasi dan pemeliharaan sungai; 27. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan perlindungan dan pemeliharaan mata air;

5

28. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya; 29. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi bangunan bendungan baru; 30. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi bendungan (on going); 31. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya; 32. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan revitalisasi dan pemeliharaan danau; 33. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan , rawa, dan tambak; 34. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat dan daerah; 35. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan bendung irigasi kewenangan pusat dan daerah; 36. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi rawa; 37. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tambak; 38. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku; 39. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku; 40. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan embung air baku; 41. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan unit air baku; 42. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah; 43. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi air tanah; 44. Menetapkan pembentukan unit pengelola irigasi; 45. Menetapkan pembentukan unit pengelola bendungan; 46. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional penyusunan dokumen alokasi air; 47. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan tanggap darurat akibat bencana; 6

48. Melaksanakan koordinasi dan perencanaan operasional kegiatan operasi pemeliharaan peralatan dan fasilitasi pendukung operasi pemeliharaan. B. Tanggungjawab : 1. Bertanggungjawab terhadap perencanaan meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai; 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi bidang sda di Balai Wilayah Sungai Sumatera II meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai; 3. Bertanggungjawab terhadap operasi dan pemeliharaan sumber daya air di Balai Wilayah Sungai Sumatera II meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi, serta penanggulangan darurat dan rehabilitasi kerusakan infrastruktur sumber daya air akibat bencana alam; 4. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal SDA di Balai Wilayah Sungai Sumatera II; 5. Bertanggung jawab dalam pemberian bimbingan teknis bidang sumber daya air di Balai Wilayah Sungai Sumatera II sesuai peraturan perundang-undangan (pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan pelaksanaan konstruksi, pembinaan aset sumber daya air, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, pembinaan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat); 6. Bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi bidang sumber daya air di Balai Wilayah Sungai Sumatera II. b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha A. Tugas: 1. Melaksanakan fasilitasi layanan usulan administrasi pengangkatan pegawai; 2. Melaksanakan fasilitasi layanan usulan penggantian pejabat pengawas; 3. Melaksanakan fasilitasi layanan usulan administrasi pemberhentian pegawai; 4. Melaksanakan fasilitasi layanan administrasi penyelesaian kasus disiplin pegawai; 5. Melaksanakan fasilitasi layanan pengolahan dan penyediaan database kepegawaian Balai; 6. Melaksanakan fasilitasi layanan usulan pendidikan dan pelatihan; 7. Melaksanakan fasilitasi layanan administrasi jabatan fungsional; 8. Melaksanakan fasilitasi layanan dokumen kontrak kinerja pegawai; 9. Melaksanakan fasilitasi layanan fasilitasi penyusunan dokumen penilaian kinerja kepegawaian; 10. Melaksanakan kegiatan evaluasi penilaian kinerja pegawai; 11. Melaksanakan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi; 12. Melaksanakan fasilitasi penyusunan penetapan jabatan personil Balai; 13. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen usulan evaluasi personil dan organisasi tatalaksana Balai; 14. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen tatalaksana Balai; 15. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen analisa dan formasi Balai; 7

16. Melaksanakan fasilitasi layanan gaji dan tunjangan kinerja; 17. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengelolaan perbendaharaan; 18. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen laporan keuangan; 19. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen hasil pemeriksaan; 20. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen tindak lanjut tuntutan ganti rugi; 21. Melaksanakan pengolahan data sistem akuntansi instansi; 22. Melaksanakan fasilitasi kegiatan administrasi dan pengelolaan biaya jasa pengelolaan SDA (BPJSDA); 23. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen laporan keuangan selaku Unit Akuntansi Wilayah; 24. Melaksanakan fasilitasi layanan arsip dokumen dan persuratan; 25. Melaksanakan fasilitasi pengadaan dan perawatan kendaraan bermotor; 26. Melaksanakan fasilitasi pengaturan dan perawatan sarana kantor; 27. Melaksanakan fasilitasi layanan kerumahtanggaan; 28. Melaksanakan fasilitasi layanan tata usaha pimpinan; 29. Melaksanakan pengaturan pekerjaan kebersihan dan keamanan gedung; 30. Melaksanakan fasilitasi layanan informasi dan komunikasi publik pada lingkup Balai; 31. Melaksanakan penanganan sengketa/permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 32. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen jawaban atas pengaduan masyarakat; 33. Melaksanakan verfikasi dan pengawasan administrasi dokumen pengadaan dan kegiatan ketatalaksanaan; 34. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); 35. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen pengalihan Barang Milik Negara (BMN); 36. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen penilaian Barang Milik Negara (BMN); 37. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen penghapusan Barang Milik Negara (BMN); 38. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen pemanfaatan kekayaan negara lainnya; 39. Melakukan penyusunan dokumen usulan pembebasan lahan. B. Tanggungjawab : 1. Kelancaran dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas Subbagian; 2. Terbinanya prestasi, kedisiplinan, tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas bawahan; 3. Terarahnya pelaksanaan tugas-tugas Subbagian sesuai rencana dan program kerja Balai; 4. Terbinanya koordinasi dan hubungan kerja yang harmonis dengan unitunit kerja lingkup Balai; 5. Teragendanya surat-surat masuk dan keluar, kerapian dan keamanan surat, naskah, dokumen serta terdistribusikan surat-surat dari atasan kepada unit-unit kerja lingkup Balai dengan baik; 6. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. 8

c. Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program A. Tugas : 1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen pola pengelolaan wilayah sungai terkait; 2. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen rencana pengelolaan wilayah sungai terkait; 3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan pada wilayah sungai terkait; 4. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen usulan program prioritas pengelolaan wilayah sungai terkait; 5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen strategi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 6. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen program jangka menengah pengelolaan wilayah sungai terkait; 7. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen evaluasi kelayakan penyelenggaraan program Sumber Daya Air (SDA); 8. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiata audit mutu Balai; 9. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen manajemen mutu Balai; 10. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 11. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi SDA; 12. Melaksanakan pengelolaan website Balai; 13. Melakukan penyusunan dokumen pelaporan pimpinan; 14. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen usulan program prioritas pengelolaan wilayah sungai terkait; 15. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen program jangka menengah pengelolaan wilayah sungai terkait; 16. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen evaluasi kelayakan penyelenggaraan program Sumber Daya Air (SDA); 17. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen penelaahan program dan anggaran kegiatan pengelolaan wilayah sungai terkait; 18. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen program dan anggaran kegiatan pengelolaan wilayah sungai; 19. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen penetapan kinerja Balai; 20. Melaksanakan monitoring penyusunan evaluasi kinerja; 21. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 22. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan umum dan program Balai; 23. Melakukan verifikasi dan pengawasan administrasi pengadaan barang dan jasa dan dokumen hasil pada kegiatan perencanaan umum dan program. B. Tanggungjawab : 1. Bertanggung jawab terhadap pembuatan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 2. Bertanggung jawab terlaksananya evaluasi kelayakan serta evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai; 3. Bertanggung jawab terlaksananya analisa mengenai dampak lingkungan; 9

4. Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai; 5. Bertanggung jawab atas usulan program kegiatan dan anggaran; 6. Bertanggung jawab terhadap pembuatan rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa; 7. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi sumber daya air dan komunikasi publik; 8. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dan bimbingan teknis dalam penyusunan program dan perencanaan umum; 9. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. d. Kepala Seksi Pelaksanaan A. Tugas : 1. Memfasilitasi penyiapan bahan untuk penyusunan rencana teknis kegiatan,inventarisasi rencana prioritas kegiatan; 2. Memfasilitasi penyiapan bahan untuk penyusunan rencana pengendalian pekerjaan; 3. Memfasilitasi penyiapan bahan untuk pengadaan barang dan jasa pekerjaan: a. perencanaan teknik dan penyusunan dokumen lingkungan hidup pekerjaan konstruksi; b. bendungan; c. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; d. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; e. irigasi permukaan, rawa, tambak; f. air baku, air tanah; 4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik dan fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup konstruksi, melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi, inventarisasi hasil audit pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan: a. bendungan; b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; d. irigasi permukaan, rawa, tambak; e. air baku, air tanah; 5. Melaksanakan pengawasan, melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi, inventarisasi progres, inventarisasi hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi pada pekerjaan: a. bendungan; b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; d. irigasi permukaan, rawa, tambak; e. air baku, air tanah; 6. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pekerjaan: a. Bendungan; 10

b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; d. irigasi, rawa, tambak; e. air baku, air tanah; 7. Memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan audit mutu kegiatan konstruksi dan non konstruksi pada pekerjaan: a. perencanaan teknik dan penyusunan dokumen lingkungan hidup pekerjaan konstruksi; b. bendungan; c. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; d. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; e. irigasi permukaan, rawa, tambak; f. air baku, air tanah; 8. Memfasiitasi penerapan dan melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada pekerjaan: a. bendungan; b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; d. irigasi permukaan, rawa, tambak; e. air baku, air tanah; 9. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang: a. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; b. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; c. irigasi permukaan, rawa, tambak; d. air baku, air tanah; 10. Memfasilitasi pelaksanaan konservasi danau, situ, embung, tampungan air lainnya, sungai, pantai , air baku, serta air tanah. B. Tanggungjawab : 1. Bertanggung jawab terhadap kesiapan bahan pelaksanaan jaringan sumber air, yang mencakup pelaksanaan perencanaan teknis, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak; 2. Bertanggung jawab terhadap kesiapan bahan pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak; 11

3. Bertanggung jawab terhadap kesiapan materi bimbingan teknis, dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air, yaitu jaringan sumber air yang mencakup sungai, pantai, danau, waduk, bendungan, dan tampungan air lainnya serta jaringan pemanfaatan air yang mencakup air baku, air tanah, irigasi, rawa dan tambak; 4. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana; 5. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. e. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air A. Tugas : 1. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana teknis operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air (SDA) dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; 2. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penyusunan rencana teknis pengelolaan peralatan dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana; 3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dokumen rencana penyediaan air prediktif dan verifikasi alokasi air; 4. Melakukan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air; 5. Melakukan penyusunan konsep unit pengelola irigasi; 6. Melakukan penyusunan konsep unit pengelola bendungan; 7. Melakukan monitoring dan pengawasan sumber daya air; 8. Merencanakan operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; 9. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya; 10. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai; 11. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai; 12. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku; 13. Melaksanakan kegiatan monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 14. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 15. Melaksanakan inventarisasi prioritas rencana pengadaan barang dan jasa dan dokumen hasil pada kegiatan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 16. Melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan audit mutu kegiatan konstruksi dan non konstruksi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

12

B. Tanggungjawab : 1. Bertanggung jawab pengumpulan data yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian dan pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; 2. Bertanggung jawab dalam penerapan sistem manajemen mutu; 3. Bertanggung jawab dalam penyiapan rekomendasi teknis; 4. Bertanggung jawab atas pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini; 5. Bertanggung jawab dalam memberikan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 6. Bertanggung jawab dalam penanggulangan kerusakan akibat bencana; 7. Bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai; 8. Bertanggungjawab kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu: a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tugas: 1. Mengumpulkan data pengairan tentang hidroklimatologi, sungai, debit, muka air, sumber air lainnya; 2. Melakukan survey, investigasi dan pengumpulan data pendahuluan; 3. Melaksanakan survei & investigasi (SI) untuk bangunan sungai dan bendungan; 4. Menyiapkan gambar pelaksanaan 0 & P; 5. Menyusun paket pelaksanaan 0 & P; 6. Melaksanakan operasi/menerapkan sistem alokasi air; 7. Melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan juknis 0 & P; 8. Melaksanakan mutual check untuk persiapan-persiapan pelaksanaan; 9. Menyusun gambar rencana teknis rinci pembangunan rawa/tambak, peningkatan rawa/tambak dan pengamanan daerah pantai; 10. Menyusun hasil perencanaan dan mengarsipkan untuk pemanfaatan pasca perencanaan; 11. Menyiapkan perijinan dan mutual check untuk persiapan konstruksi; 12. Melaksanakan bimbingan pengawasan pengoperasian sistem tata air; 13. Menyusun jadwal pelaksanaan rencana pemeliharaan; 14. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan. Tanggungjawab: 1. Tersedianya data pengairan dan data pendahuluan; 2. Terlaksananya survei & investigasi (SI) untuk bangunan sungai dan bendungan; 3. Tersedianya gambar dan paket pelaksanaan 0 & P; 4. Pelaksanaan alokasi air; 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan juknis 0 &, P; 6. Mutual check untuk persiapan-persiapan pelaksanaan; 7. Penyusunan gambar rencana teknis rinci pembangunan rawa/tambak, peningkatan; rawa/tambak dan pengamanan daerah pantai; 8. Penyusunan pengarsipan hasil perencanaan untuk pemanfaatan pasca perencanaan; 13

9. 10. 11. 12.

Penyiapan perijinan dan mutual check untuk persiapan konstruksi; Pelaksanaan bimbingan pengawasan pengoperasian sistem tata air; Penyusunan jadwal pelaksanaan rencana pemeliharaan; Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan.

b. Jabatan Fungsional Arsiparis Tugas : 1. Menilai arsip yang akan disusutkan; 2. Membuat daftar arsip statis selain berbahasa Indonesia; 3. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia; 4. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau berbahasa daerah; 5. Membuat inventaris arsip perseorangan; 6. Menilai hasil transliterasi arsip; 7. Menilai hasil transkripsi arsip; 8. Membuat evaluasi rekaman suara wawancara sejarah lisan; 9. Membuat pengujian dasar arsip audio visual; 10. Menilai hasil peliputan dalam rangka akuisisi yang menghasilkan arsip; 11. Menilai pedoman layanan inforrriasi pameran kearsipan; 12. Menilai pedoman layanan informasi/bahan kearsipan; 13. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip - pandang dengar melalui media elektronik sebagai penulis naskah; 14. Merancang penyelenggaraan pameran kearsipan; 15. Memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis/statis 16. Melakukan penelaahan konsep/ rancangan JRA dalam rangka persetujuan tiap subyek/bidang/ kelompok yang sudah mempunyai pedoman. Tanggungjawab : 1. Ketatalaksanaan kearsipan yang meliputi penilaian arsip yang akan disusutkan; pembuatan daftar arsip statis, inventarisasi arsip organisasi dan perseorangan; 2. Pengelolaan arsip yang meliputi penilaian hasil transliterasi dan transkripsi arsip; evaluasi rekaman suara wawancara sejarah lisan; pengujian dasar arsip audio visual; penilaian hasil peliputan ; 3. Pelayanan dan publikasi kearsipan yang meliputi penilaian pedoman layanan informasi pameran kearsipan; perancangan dan pelaksanaan kegiatan publikasi arsip; 4. Bimbingan dan supervisi kearsipan yang meliputi bimbingan dan konsultasi kearsipan dinamis/statis. (3) Pelaksana Urusan Pembantu Pejabat Struktural: 3.1. SUB BAGIAN TATA USAHA 3.1.A. Pelaksana Urusan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana. Tugas: 1. Menyusun fasilitasi layanan usulan administrasi pengangkatan pegawai; 2. Menyusun fasilitasi layanan usulan penggantian pejabat pengawas; 3. Menyusun fasilitasi layanan usulan administrasi pemberhentian pegawai; 14

4. Menyusun fasilitasi layanan administrasi penyelesaian kasus disiplin pegawai; 5. Menyusun fasilitasi layanan pengolahan dan penyediaan database kepegawaian Balai; 6. Menyusun fasilitasi layanan usulan pendidikan dan pelatihan; 7. Menyusun fasilitasi layanan administrasi jabatan fungsional; 8. Menyusun fasilitasi layanan kontrak kinerja pegawai; 9. Menyusun fasilitasi layanan fasilitasi dokumen penilaian kinerja kepegawaian; 10. Menyusun fasilitasi layanan kegiatan evaluasi penilaian kinerja pegawai; 11. Menyusun fasilitasi layanan kegiatan reformasi birokrasi; 12. Menyusun fasilitasi layanan penetapan jabatan personil Balai; 13. Menyusun fasilitasi layanan usulan evaluasi personil dan organisasi tatalaksana Balai; 14. Menyusun fasilitasi layanan tatalaksana Balai; 15. Menyusun fasilitasi layanan analisa dan formasi Balai; 16. Menyusun fasilitasi layanan gaji dan tunjangan kinerja. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 3.1.B.Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum: Tugas: 1. Menyusun fasilitasi layanan kegiatan pengelolaan perbendaharaan; 2. Menyusun fasilitasi layanan laporan keuangan; 3. Menyusun fasilitasi layanan laporan hasil pemeriksaan; 4. Menyusun fasilitasi layanan laporan tindak lanjut tuntutan ganti rugi; 5. Menyusun fasilitasi layanan pengolahan data sistem akuntansi instansi; 6. Menyusun fasilitasi layanan administrasi dan pengelolaan biaya jasa pengelolaan SDA (BPJSDA); 7. Menyusun fasilitasi layanan laporan keuangan selaku Unit Akuntansi Wilayah; 8. Menyusun fasilitasi layanan arsip dokumen dan persuratan; 9. Menyusun fasilitasi layanan pengadaan dan perawatan kendaraan bermotor; 10. Menyusun fasilitasi layanan pengaturan dan perawatan sarana kantor; 11. Menyusun fasilitasi layanan kerumahtanggaan; 12. Menyusun fasilitasi layanan tata usaha pimpinan; 13. Menyusun fasilitasi layanan pengaturan pekerjaan kebersihan dan keamanan gedung. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

15

3.1.C. Pelaksana Urusan Hukum dan Komunikasi Publik: Tugas : 1. Menyusun fasilitasi layanan informasi dan komunikasi publik pada lingkup Balai; 2. Menyusun fasilitasi layanan penanganan sengketa/permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); 3. Menyusun fasilitasi layanan jawaban atas pengaduan masyarakat. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 3.1.D. Pelaksana Urusan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Fasilitasi Lahan: Tugas: 1. Menyiapkan dokumen verfikasi dan pengawasan administrasi dokumen pengadaan dan kegiatan ketatalaksanaan; 2. Menyusun dokumen penatausahaan Barang Milik Negara (BMN); 3. Menyusun dokumen pengalihan Barang Milik Negara (BMN); 4. Menyusun dokumen penilaian Barang Milik Negara (BMN); 5. Menyusun dokumen penghapusan Barang Milik Negara (BMN); 6. Menyusun dokumen pemanfaatan kekayaan negara lainnya; 7. Menyiapkan dokumen usulan pembebasan lahan. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 3.2. SEKSI PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM 3.2.A. Pelaksana Urusan Perencanaan Umum Tugas: 1. Menyusun dokumen 2. Menyusun dokumen 3. Menyusun dokumen sungai terkait; 4. Menyusun dokumen

pola pengelolaan wilayah sungai terkait; rencana pengelolaan wilayah sungai terkait; analisa mengenai dampak lingkungan pada wilayah strategi pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksanan Urusan Perencanaan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program.

16

3.2.B. Pelaksana Urusan Program Tugas: 1. Menyusun dokumen usulan program prioritas pengelolaan wilayah sungai terkait; 2. Menyusun dokumen program jangka menengah pengelolaan wilayah sungai terkait; 3. Menyusun dokumen evaluasi kelayakan penyelenggaraan program Sumber Daya Air (SDA); 4. Menyusun dokumen usulan program prioritas pengelolaan wilayah sungai terkait; 5. Menyusun dokumen program jangka menengah pengelolaan wilayah sungai terkait; 6. Menyusun dokumen penelaahan program dan anggaran kegiatan pengelolaan wilayah sungai terkait; 7. Menyusun dokumen program dan anggaran kegiatan pengelolaan wilayah sungai; 8. Menyusun dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan umum dan program Balai; Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksanan Urusan Perencanaan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program. 3.2.C. Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi Tugas: 1. Menyusun dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan audit mutu Balai; 2. Menyusun dokumen manajemen mutu Balai; 3. Menyusun dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 4. Menyusun dokumen pengelolaan data dan informasi SDA; 5. Menyusun dokumen pengelolaan website Balai; 6. Menyusun dokumen pelaporan pimpinan; 7. Menyusun dokumen evaluasi kelayakan penyelenggaraan program Sumber Daya Air (SDA); 8. Menyusun dokumen penetapan kinerja Balai; 9. Menysun dokumen evaluasi kinerja; 10. Menyusun dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 11. Menyusun dokumen verifikasi dan pengawasan administrasi pengadaan barang dan jasa dan dokumen hasil pada kegiatan perencanaan umum dan program. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksanan Urusan Perencanaan Umum bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Program.

17

3.3. SEKSI PELAKSANAAN 3.3.A. Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan SNVT Bendungan, Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Tugas: 1. Menyusun bahan rencana teknis kegiatan,inventarisasi rencana prioritas kegiatan; 2. Menyusun bahan untuk penyusunan rencana pengendalian pekerjaan; 3. Menyusun bahan untuk pengadaan barang dan jasa pekerjaan: a. perencanaan teknik dan penyusunan dokumen lingkungan hidup pekerjaan konstruksi; b. bendungan c. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; d. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; 4. Menyusun dokumen pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik dan fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup konstruksi, melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi, inventarisasi hasil audit pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan: a. bendungan; b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; 5. Menyusun dokumen pengawasan, menyusun dokumen fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi, inventarisasi progres, inventarisasi hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi pada pekerjaan: a. bendungan; b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; 6. Menyusun dokumen persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pekerjaan: a. bendungan. b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; 7. Menyusun dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang: a. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; b. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; 8. Menyiapkan dokumen fasilitasi pelaksanaan konservasi danau, situ, embung, tampungan air lainnya, sungai, pantai , air baku, serta air tanah. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan SNVT Bendungan, Pelaksana Jaringan Sumber Air) bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelaksanaan. 18

3.3.B.

Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air)

Tugas: 1. Menyusun bahan untuk penyusunan rencana teknis kegiatan,inventarisasi rencana prioritas kegiatan; 2. Menyusun bahan untuk penyusunan rencana pengendalian pekerjaan; 3. Menyusun bahan untuk pengadaan barang dan jasa pekerjaan: a. perencanaan teknik dan penyusunan dokumen lingkungan hidup pekerjaan konstruksi; b. irigasi permukaan, rawa, tambak; c. air baku, air tanah; 4. Menyusun dokumen pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik dan fasilitasi penyusunan dokumen lingkungan hidup konstruksi, melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi, inventarisasi hasil audit pelaksanaan kegiatan pada pekerjaan: a. irigasi permukaan, rawa, tambak; b. air baku, air tanah; 5. Menyusun dokumen pengawasan, melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi, inventarisasi progres, inventarisasi hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi dan non konstruksi pada pekerjaan: a. irigasi permukaan, rawa, tambak; b. air baku, air tanah; 6. Menyusun dokumen persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada pekerjaan: a. irigasi, rawa, tambak; b. air baku, air tanah; 7. Menyusun dokumen kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang: a. irigasi permukaan, rawa, tambak; b. air baku, air tanah; Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik dan Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air) bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelaksanaan. 3.3.C. Pelaksana Urusan Manajemen Mutu Tugas: 1. Menyusun dokumen penerapan sistem manajemen mutu dan melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan audit mutu kegiatan konstruksi dan non konstruksi pada pekerjaan: a. perencanaan teknik dan penyusunan dokumen lingkungan hidup pekerjaan konstruksi; b. bendungan; c. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; d. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; 19

e. irigasi permukaan, rawa, tambak; f. air baku, air tanah; 2. Menyusun dokumen penerapan dan melaksanakan monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) pada pekerjaan: a. bendungan; b. danau, situ, embung, bangunan penampung air lainnya; c. sungai, pengendalian banjir, pengendalian lahar, pengamanan pantai, drainase utama perkotaan; d. irigasi permukaan, rawa, tambak; e. air baku, air tanah; Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelaksanaan.

Manajemen Mutu

3.4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan 3.4.A. Pelaksana Urusan Rekomendasi Teknis Tugas: 1. Menyusun dokumen monitoring dan pengawasan penggunaan sumber daya air; 2. Menyusun dokumen perencanaan operasional pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Urusan Rekomendasi Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan. 3.4.B. Pelaksana Urusan Operasi dan Pemeliharaan (Sungai, Irigasi, dan Hidrologi) Tugas: 1. Menyusun dokumen rencana teknis operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sumber Daya Air (SDA) dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; 2. Menyusun dokumen kegiatan rencana teknis pengelolaan peralatan dan fasilitasi pendukung penanggulangan darurat akibat bencana; 3. Menyusun dokumen rencana penyediaan air prediktif dan verifikasi alokasi air; 4. Menyusun dokumen pengelolaan data hidrologi dan kualitas air; 5. Menyusun dokumen konsep unit pengelola irigasi; 6. Menyusun dokumen konsep unit pengelola bendungan. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Urusan Operasi dan Pemeliharaan (Sungai, Irigasi, dan Hidrologi) bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

20

3.4.C. Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi: Tugas: 1. Menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya; 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan, dan pengamanan pantai; 3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir, lahar, pengelolaan drainase utama perkotaan dan pengamanan pantai; 4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku; 5. Menyusun dokumen kegiatan monitoring penyelenggaraan kegiatan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; 6. Menyusun dokumen monitoring penyelenggaraan kegiatan audit mutu kegiatan konstruksi dan non konstruksi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Tanggungjawab: Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

B A B IV PEMBAYARAN Pasal 6 1. Segala pengeluaran biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Kegiatan Struktural Balai Wilayah Sungai Sumatera II dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui DIPA Satuan Kerja di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II; 2. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II menetapkan dan mengatur tata cara pembiayaan dan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV PENUTUP Pasal 7 1. Struktur Organisasi Pejabat Struktural dan Pembantu Pejabat Struktural Balai Wilayah Sungai Sumatera II ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

21

2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur kemudian oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II dengan Keputusan tersendiri; 3. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan terdahulu yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi; 4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak mengikat tahun anggaran, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Penetapan Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth; 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 3. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 4. Direktur Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 5. Direktur Irigasi dan Rawa Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 6. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 7. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 8. Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 9. Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta; 10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan; 11. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara di Medan; 12. Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Setditjen. Sumber Daya Air di Jakarta; 13. Para Pejabat Struktural di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II; 14. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II; 15. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II; 16. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

22

SUSUNAN PEGAWAI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEMBANTU PEJABAT STRUKTURAL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMTERA II

BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

NOMOR

TANGGAL

NO

NAMA

NIP

PANGKAT GOLONGAN

1

2

3

4

19731109 199803 1 008

1

ROY PANAGOM PARDEDE, ST, M.Tech

I

SUB BAGIAN TATA USAHA

1

MUHAMMAD DAUD

STATUS

:

01

/KPTS/BWS.SII/2018

: 22 JANUARI 2018

JABATAN UNIT KERJA

GRADE

5

6

7

PEMBINA - IV/a

PNS

KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

13

19710815 199303 1 007

PENATA TK-I - III/d

PNS

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

9

PEGAWAI

Pelaksana Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 1

RINI NOVRIANI, S.Kom

19871101 201012 2 001

PENATA MUDA - III/a

PNS

PENELAAH KEPEGAWAIAN

7

2

NORA NURBETTI SIMANULLANG, S.IA

19890914 201503 2 002

PENATA MUDA - III/a

PNS

PENELAAH KEPEGAWAIAN

7

3

SEILA DEWINA SIREGAR, SE

19891203 201012 2 003

PENATA MUDA - III/a

PNS

ANALIS ORGANISASI DAN TATALAKSANA

7

4

PRAJAKA NOPINO, A.Md

19861102 201012 1 008

PENGATUR TK. I- II/d

PNS

PENELAAH KEPEGAWAIAN

7

5

TITIN VERIANTY PANE, SH

-

-

NON PNS

PENELAAH KEPEGAWAIAN

-

6

WIDYA AYUNI DAMANIK

-

-

NON PNS

PENELAAH KEPEGAWAIAN

-

Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum 1

FEBRIANTY, SE

19900212 201012 2 001

PENATA MUDA - III/a

PNS

PENGOLAH MONEV DAN PELAPORAN

-

2

NURDIN

19631231 200710 1 003

PENGATUR - II/c

PNS

PENGATUR SARANA KANTOR

-

3

MUHAMMAD ARIFIN

19620506 200701 1 002

JURU TK.I - I/d

PNS

CARAKA

3

4

DALLY GIZKA

-

-

NON PNS

PENELAAH TATA NASKAH DINAS

-

5

DIANA WULANDARI, SE

-

-

NON PNS

PENGADMINISTRASI UMUM

19671119 200812 1 001

PENATA- III/c

PNS

PENELAAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

-

Pelaksana Urusan Hukum dan Komunikasi Publik 1

ADI IMAN SANTOSO S. Si Kelompok Tugas Belajar

1

I.E. SULASTRI SIHOTANG, ST

19851231 201012 2 003

PENATA MUDA TK.I - III/b

PNS

PENATA TEKNIK (TUGAS BELAJAR)

6

2

MAYLANI M. DOLOKSARIBU, SE

19890520 201012 2 003

PENATA MUDA - III/a

PNS

PENATA KEUANGAN (TUGAS BELAJAR)

6

NO

NAMA

NIP

PANGKAT GOLONGAN

1

2

3

4

19780530 200911 1 001

PENATA MUDA TK.I - III/b

Pelaksana Urusan Pengelolaan Barang Milik Negara dan Fasilitasi Lahan

1

GINDA MULIA NASUTION, SE

2

ANDI NURHADI, SE

II

SEKSI PERENCANAAN UMUM DAN PROGRAM

1

Ir. HERBET SIHITE, Sp.1

-

-

STATUS

JABATAN UNIT KERJA

GRADE

5

6

7

PNS

PENELAAH BARANG MILIK NEGARA

-

NON PNS

PENATA BARANG MILIK NEGARA (BMN)

-

PEGAWAI

19651001 199603 1 001

PEMBINA - IV/a

PNS

KEPALA SESKI PROGRAM DAN PERENCANAAN UMUM

9

-

-

NON PNS

PENGADMINISTRASI UMUM

-

Pelaksana Urusan Perencanaan Umum 1

FERNANDO NABABAN, SH Pelaksana Urusan Program

1

ARRY NAZHLY PUTRA SIREGAR, ST

-

-

NON PNS

PENYUSUN PROGRAM DAN RENCANA ANGGARAN

-

2

RUDI KURNIAWAN HARAHAP

-

-

NON PNS

PENATA PENGELOLAAN SDA

-

-

-

NON PNS

PENYUSUN MONEV DAN PELAPORAN

-

19610221 198703 1 005

PEMBINA - IV/a

PNS

KEPALA SEKSI PELAKSANAAN

9

19880128 201012 1 005

PENGATUR TK. I - II/d

PNS

PENELAAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)

7

19861122 201012 1 005

PENATA MUDA TK. I - III/b

PNS

PENELAAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA)

7

-

-

NON PNS

PENGADMINISTRASI UMUM

-

Pelaksana Urusan Monitoring dan Evaluasi 1 III 1

AGUSSALIM LUBIS, ST SEKSI PELAKSANAAN Ir. JUNJUNGAN SARAGI, ME. Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik, Pelaksana SNVT Bendungan dan Pelaksana Jaringan Sumber Air)

1

JANRIADI BONDAR, A.Md Pelaksana Urusan Pengelolaan Sumber Daya Air (Perencanaan Teknik dan Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air)

1

EKO JAYA PUTRA MANURUNG, ST Pelaksana Urusan Manajemen Mutu

1

SYAHRONITA IRAWAN SIREGAR, S.Kom

NO

NAMA

NIP

PANGKAT GOLONGAN

1

2

3

4

19751123 200801 2 002

IV

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN

1

NOVITA RAHMADHANI, ST

STATUS

JABATAN UNIT KERJA

GRADE

5

6

7

PENATA - III/c

PNS

KEPALA SEKSI O & P SDA

9

PEGAWAI

Pelaksana Urusan Rekomendasi Teknis 1

AHMAD YONI, ST, MT

19640714 198503 1 009

PEMBINA - IV/a

PNS

PENELAAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

-

2

MEILISA ASMARANI, ST

19890514 201012 2 002

PENATA MUDA - III/a

PNS

PENELAAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

-

19890322 201012 2 001

PENATA MUDA - III/a

PNS

PENELAAH PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

-

Pelaksana Urusan Operasi dan Pemeliharaan (Sungai, Irigasi dan Hidrologi) 1

MARINI ROTUA, ST Pelakasana Urusan Monitoring dan Evaluasi

1

ULISES SIMAMORA, SH (PPNS)

19630313 200604 1 003

PENATA - III/c

PNS

PENYUSUN MONEV DAN PELAPORAN

-

2

M. AGUS KHAIR HUTABARAT, SH (PPNS)

19690817 200812 1 001

PENATA MUDA TK.I - III/b

PNS

PENYUSUN MONEV DAN PELAPORAN

7

V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU JAFUNG ARSIPARIS

1

PATTI MARIANI, SE

19650612 200212 2 001

PENATA - III/c

PNS

ARSIPARIS AHLI MUDA

9

2

MAWARNI, SE

19610123 200604 2 001

PENATA - III/c

PNS

ARSIPARIS AHLI MUDA

9

3

ADI IMAN SANTOSO S. Si

19671119 200812 1 001

PENATA - III/c

PNS

ARSIPARIS AHLI MUDA

9

19821028 201012 1 001

PENATA - III/c

PNS

TEKNIK PENGAIRAN MUDA

9

JAFUNG TEKNIK PENGAIRAN 1

SYAIFUL HALIM, ST, MT

MEDAN, 22 JANUARI 2018 KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II

ROY PANAGOM PARDEDE, ST, M.Tech NIP. 19731109 199803 1 008