PENERAPAN APLIKASI JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
© PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN - 2019
DASAR HUKUM
▪
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
▪
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
▪
Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 175-2/99 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penerapan Aplikasi DUPAK JFK
2
TUJUAN PENGEMBANGAN APLIKASI
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian
Efektivitas dan efisiensi penyusunan dan pengusulan DUPAK Jabatan Fungsional Kepegawaian
Akurasi dan transparansi penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian
3
KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI
DATABASE TERINTEGRASI
BERBASIS WEB
MUDAH DIGUNAKAN
TRANSPARANSI INFORMASI
4
MANFAAT INTEGRASI SISTEM
Mengurangi resiko perbedaan, duplikasi dan kehilangan data
Memudahkan pertukaran data antar sistem Mempercepat proses kerja Meminimalisasi biaya
Memberikan informasi yang cepat, akurat dan tepat 5
6
MANFAAT APLIKASI Memberikan arahan yang jelas kepada Pejabat Fungsional Kepegawaian tentang penyusunan DUPAK
Menjamin terpenuhinya akuntabilitas dan ketentuan hukum penyusunan DUPAK
Mendorong pengelola kepegawaian untuk mematuhi penyusunan DUPAK secara elektronik sesuai prosedur
Menurunkan resiko yang berhubungan dengan pengelolaan DUPAK secara manual
Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektif dalam pemberian layanan kepegawaian
7
PENGGUNA APLIKASI e-DUPAK Super Admin
01
Untuk Admin di Pusat Pembinaan JFK BKN sebagai pengelola aplikasi dan data e-DUPAK seluruh Instansi
02
Admin Instansi Untuk Admin di lingkungan Kantor Regional atau di Intansi
Sekretariat Tim Penilai
03
04
Untuk anggota Sekretariat Tim Penilai pada masingmasing Instansi atau Kanreg BKN atau Pusat Pembinaan JFK
Pemangku Jabatan Fungsional Kepegawaian Untuk Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Assessor SDM Aparatur pada setiap jenjang jabatan 8
PENERAPAN APLIKASI
▪ ▪
▪
Mulai 1 Januari 2019 Input dokumentasi butir kegiatan yang belum diajukan untuk penilaian angka kredit pada periode sebelumnya Penilaian Angka Kredit Juli 2019 wajib menggunakan aplikasi e-DUPAK 9
PENDAFTARAN AKUN PENGGUNA (USER)
Langkah 1
Langkah 2
Langkah 3
Instansi mengajukan surat pengajuan akun Pengguna (User) untuk Admin Instansi dan Sekretariat Tim Penilai (Dilengkapi dengan lampiran SK Tim Penilai)
Pusbin JFK sebagai Super Admin membuatkan akun pengguna untuk Admin Instansi/Sekretariat Tim Penilai sesuai surat pengajuan dari Instansi dan menyampaikan surat konfirmasi pengguna yang telah terdaftar
Admin Instansi membuatkan akun pengguna untuk Pemangku Jabatan Fungsional Kepegawaian yang ada di lingkungan Instansinya 10
INSTANSI YANG BELUM MENGIRIMKAN SURAT PERMOHONAN HAK AKSES WILAYAH KANREG I PER 12 MARET 2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NAMA Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pemerintah
Daerah D I Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah Kab. Semarang Kab. Kendal Kab. Pekalongan Kab. Batang Kab. Tegal Kab. Pati Kab. Pemalang Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Magelang Kab. Wonosobo Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Klaten Kota Semarang Kota Magelang Kota Surakarta
11
INSTANSI YANG BELUM MENGIRIMKAN SURAT PERMOHONAN HAK AKSES WILAYAH KANREG Ii PER 12 MARET 2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NAMA Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Kab. Pamekasan Pemerintah Kab. Bangkalan Pemerintah Kab. Malang Pemerintah Kab. Pasuruan Pemerintah Kab. Tulungagung Pemerintah Kab. Nganjuk Pemerintah Kab. Blitar Pemerintah Kab. Madiun Pemerintah Kab. Ngawi Pemerintah Kab. Magetan Pemerintah Kab. Lamongan Pemerintah Kota Blitar
12
INSTANSI YANG BELUM MENGIRIMKAN SURAT PERMOHONAN HAK AKSES WILAYAH KANREG III PER 12 MARET 2019 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NAMA Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Kab. Bogor Pemerintah Kab. Sukabumi Pemerintah Kab. Karawang Pemerintah Kab. Bandung Pemerintah Kab. Garut Pemerintah Kab. Ciamis Pemerintah Kab. Indramayu Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kota Bogor Pemerintah Kota Cirebon Pemerintah Kota Depok Pemerintah Kota Tasikmalaya Pemerintah Provinsi Banten
13
INSTANSI YANG BELUM MENGIRIMKAN SURAT PERMOHONAN HAK AKSES WILAYAH KANREG V PER 12 MARET 2019 NO
NAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemerintah Kab. Lampung Utara Pemerintah Kab. Lampung Timur Pemerintah Kota Metro Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemerintah Kab. Sintang Pemerintah Kab. Ketapang Pemerintah Kab. Bengkayang Pemerintah Kab. Kubu Raya Pemerintah Kota Pontianak
14
PERUBAHAN DATA
▪
▪
Jika terjadi perbedaan data PNS pada saat menambah akun Pengguna/User, maka perubahan data PNS dilakukan pada aplikasi SAPK oleh Operator/Admin SAPK di Instansi Perubahan data pada aplikasi SAPK akan terintegrasi dengan aplikasi e-DUPAK
15
KEUNTUNGAN PENGGUNAAN APLIKASI
Kemudahan akses aplikasi Keamanan akses aplikasi Kecepatan penyajian informasi
Informasi dalam lembar DUPAK dapat terekam ke dalam database aplikasi
Fasilitas untuk backup dokumen atau arsip DUPAK Mengurangi penggunaan kertas (Less Paper)
16
KEMUDAHAN APLIKASI e-DUPAK
Tersimpan dalam satu database Terintegrasi dengan aplikasi SAPK Terhubung dengan jaringan internet publik
Pencarian butir kegiatan secara autotext menggunakan kata kunci Dokumen bukti fisik kegiatan dapat diunggah atau di-upload ke aplikasi
Monitoring usul DUPAK
17
18
FITUR APLIKASI 19
FITUR ADMIN INSTANSI
Tambah dan Ubah Pengguna
Input Histori Nilai PAK Lama
Untuk akun Pejabat Jabatan Fungsional Kepegawaian pada Instansi
Riwayat nilai angka kredit yang telah ditetapkan pada periode penilaian sebelumnya
Monitoring Penilaian Monitoring usulan yang masuk yang belum dinilai dan yang telah dinilai
Cek Tim Penilai Ada atau tidak Tim Penilai di Instansi
Rekapitulasi Pengguna Laporan rekapitulasi Pengguna/User
20
FITUR PEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN 1. Dokumentasi Kegiatan 2. Upload Bukti Fisik 3. Cetak Surat Pernyataan Otomatis 4. Setting Atasan Langsung 5. Monitoring Usul DUPAK 6. Biodata PNS
21
FITUR SEKRETARIAT TIM PENILAI Verifikasi Usul DUPAK Cek berdasarkan NIP untuk DUPAK yang masuk
Pembuatan Resume Penilaian Pemeriksaan, penilaian angka kredit sementara dan penghitungan otomatis hasil penilaian
Pencetakan PAK Pencetakan SK PAK
Rekapitulasi Penilaian Laporan rekapitulasi hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai
Monitoring Usulan Monitoring jumlah usul masuk dan penyelesaian usul masuk 22
KETENTUAN UNGGAH/UPLOAD BUKTI FISIK
Pengelompokan Bukti Fisik Jenis Bukti Fisik Semua bukti fisik yang diupload KECUALI Karya Tulis atau Karya Ilmiah
Dikelompokan sesuai dengan kode butir kegiatan
Layout atau Posisi • Layout portrait untuk surat atau laporan • Layout Landscape untuk bentuk nominatif atau daftar listing
Scanning atau Pemindaian File Ukuran File
Digabungkan dalam 1 file (jika format file PDF)
Maksimum 1 MB dan format PDF atau JPG atau JPEG 23
DOKUMEN YANG HARUS DIKIRIM KE TIM PENILAI Surat pengantar dari unit kerja atau instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang Dokumen kepegawaian yang disyaratkan seperti SK CPNS, SK PNS, SK KP Terakhir, SK Jabatan Terakhir dan SK PAK Terakhir DUPAK yang telah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Atasan Langsung Bukti fisik butir kegiatan Karya Tulis atau Karya Ilmiah
24
Alamat Aplikasi edupak.bkn.go.id *) Menggunakan database real time (production)
Dapat diakses melalui browser
25
Alamat Training Aplikasi
edupak.bkn.go.id/training Dapat diakses melalui browser
26
DESKTOP PROJECT
Tampilan aplikasi e-DUPAK jika diakses melalui Komputer Place your screenshot here
27
MOBILE PROJECT
Place your screenshot here
Tampilan aplikasi e-DUPAK jika diakses melalui Mobile Phone
28
TABLET PROJECT
Tampilan aplikasi e-DUPAK jika diakses melalui Tablet Place your screenshot here
29
30
31
TERIMA KASIH Kontak Kami: ▪
[email protected] ▪
[email protected]
021 - 80886621 Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional Kepegawaian Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
32