Bahan Paparan Kpk.pdf

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 25 JUNI 2014

Tim Pencegahan Korupsi Sumber Daya Alam KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

Tugas KPK (UU No.30 Tahun 2002): Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat . (Pasal 1 UU 30/2002) Koordinasi (Pasal 7)

Monitoring (Pasal 14)

Supervisi (Pasal 8)

Tugas KPK Pencegahan (Pasal 13)

Penyelidikan, Penyidikan &Penuntutan (Pasal 11)

Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK 1. Rencana Strategi KPK 2011-2015

• Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi Ketahanan Energi dan Lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan), Ketahanan Pangan, Penerimaan Negara (pajak, bea dan cukai, PNBP), Bidang Infrastruktur serta Kesehatan dan Pendidikan. 2. Tugas dan Kewenangan KPK (Fungsi Monitoring: Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002)

Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan (2010)

Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

Nota Kesepakatan Bersama 12 K/L Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (2013)

Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)

Kajian Perizinan di Sektor SDA: Kehutanan, Pertambangan & Pertanahan (2013)

Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi (2014)

Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Minerba & Kajian Kelautan, Pesisir dan Pulau2 Kecil (2014)

Latar Belakang Korsup Minerba KPK A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation) Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan  tidak optimalnya sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah 1.

2. 3.

Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat  implementasi lebih banyak dilakukan di daerah  lemahnya pengawasan oleh pemda Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik

SELISIH DATA PRODUKSI DAN EKSPOR BATUBARA

Apabila perbedaan data produksi tersebut di atas dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka besarnya potensi hilangnya penerimaan pajak pada tahun 2012 dapat mencapai Rp. 28,5 trilyun (data DJMB-KemESDM vs BPS-Produksi) 6

DATA PRODUKSI BIJIH TIMAH vs LOGAM TIMAH

Anomali data Produksi Bijih Timah Vs Logam Timah (Malaysia, Thailand, China)

No 1 2 3 4

Negara Malaysia Indonesia Thailand China

Bijih Timah - 2012 Logam Timah - 2012 3,639 37,792 96,600 52,400 199 22,847 85,245 152,000

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan Surveyor) Tahun 2011 No.

Uraian

Jumlah Perusahaan

Potensi Royalti Kurang (US$) Tahun 2011

1

Nikel

44

15,413,941.95

2

Bijih Besi dan Pasir Besi

54

2,077,411.25

3

Timbal

14

221,430.53

4

Bauksit

34

6,741,777.70

5

Mangaan Total

34 180

206,986.05 24,661,547.49

Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Batubara (Laporan Surveyor) Tahun 2010 s.d. 2012 TAHUN

2010 2011 2012 Total

JUMLAH LS

VOLUME (TON)

7,240.00 8,247.00 5,773.00 21,260.00

280,767,788.26 341,923,986.28 263,724,551.36 886,416,325.90

NILAI FOB (USD)

17,378,028,167.78 26,554,026,971.88 18,997,443,590.56 62,929,498,730.22

Catatan : Kajian Litbang KPK 2013, Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag. Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM

ROYALTI/DHPB BELUM DIBAYAR (USD)

486,475,210.10 347,403,523.37 390,333,875.37 1,224,212,608.84 8

Lokus Kegiatan Korsup Minerba 12 Provinsi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sumatera Selatan

7. Jambi 8. Kalimantan Barat 9. Bangka Belitung 10. Maluku Utara 11. Sulawesi Tenggara 12. Sulawesi Selatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan No

Kegiatan

I.

Koordinasi Lintas Instansi di KPK

II.

Rapat Kerja Menyusun dan Menyepakati Renaksi No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Provinsi

Waktu Pelaksanaan 7 Februari 2014

Sulawesi Tengah Kepulauan Riau Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 19 s.d. 21 Februari 2014 5 s.d. 7 Maret 2014 12 s.d. 14 Maret 2014 25 s.d. 27 Maret 2014 1 s.d. 3 April 2014

Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Barat Bangka Belitung Maluku Utara Sulawesi Tenggara

28 s.d 30 April 2014 6 s.d. 8 Mei 2014 20 s.d. 22 Mei 2014 3 s.d. 5 Juni 2014 9 s.d. 11 Juni 2014 18 s.d. 20 Juni 2014

III.

Sulawesi Selatan Pelaksanaan Rencana Aksi

IV.

Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi

V.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

25 s.d. 26 Juni 2014 Feb s.d. Nov 2014 Feb s.d. Nov 2014 Desember 2014

Tujuan dan Sasaran Korsup Minerba KPK TUJUAN: Mendorong terciptanya tata kelola pertambangan minerba yang efektif: 1. Sistem informasi dan data minerba yang memungkinkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu. 2. Adanya sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini terjadinya tindak pidana korupsi. 3. Adanya aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan tata kelola pertambangan minerba yang baik.

SASARAN: 1. Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan 2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba 3. Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba 4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba 5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPK dan Target 2014 (1) 5 SASARAN KEGIATAN

TARGET 2014

Tidak ada lagi izin usaha a. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelesaian status IUP non pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak C&C b. Supervisi pembekuan/penghentian sementara/pencabutan memiliki NPWP, IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan IUP yang tidak memenuhi syarat lingkungan) c. Deteksi faktor dan aktor penghambat proses penataan izin d. Sosialisasi dan kampanye perbaikan sistem/kebijakan sebagai upaya pencegahan korupsi

1. Penataan izin usaha pertambangan

Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan kewajiban pembayaran iuran tetap, iuran produksi, pajak, iuran tetap dan royalti terutang sesuai hasil audit BPK dan jaminan reklamasi, jaminan Tim OPN BPKP pascatambang, jaminan b. Koordinasi dan supervisi pengelolaan jaminan reklamasi dan kesungguhan, jaminan lingkungan pascatambang dan kewajiban keuangan lainnya c. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban keuangan pelaku usaha d. Sosialisasi dan kampanye antikorupsi sebagai upaya penyelamatan keuangan negara

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba

5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPK dan Target 2014 (2) 5 SASARAN KEGIATAN

3. Pelaksanaan pengawasan pertambangan minerba

TARGET 2014

produksi Semua pelaku usaha menyampaikan

a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan produksi b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan produksi c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam upaya pengawasan produksi

Laporan Produksinya secara reguler Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku Tidak ada lagi PETI

5 Sasaran Kegiatan Korsup Minerba KPK dan Target 2014 (3) 5 SASARAN KEGIATAN

TARGET 2014 Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan kewajiban sanksi bagi yang melanggar

4. Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengolahan/pemurnian b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan pemurnian c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan kegiatan antikorupsi dalam pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian

5. Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba

Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar

a. Koordinasi dan supervisi pelaksanaan pengawasan pengapalan penjualan dan pengangkutan/pengapalan b. Deteksi faktor dan aktor penyebab tidak dilaksanakannya pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan c. Sosialisasi dan kampanye kegiatan antikorupsi dalam pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan

Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara ilegal

Peran Pemerintah Pusat 1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan 2. Menyusun aturan perundang-undangan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi 4. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi

Peran Pemerintah Daerah Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1. Menyiapkan data dan informasi terkait dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat provinsi/kabupaten/kota 2. Mengimplementasikan rencana aksi dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk IUP yang diterbitkan Gubernur/Bupati/Walikota. Peran Lanjutan Pemerintah Provinsi: 1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dari kabupaten/kota. 2. Memfasilitasi rapat koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan provinsi yang bersangkutan 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di tingkat kabupaten/kota

OVERVIEW PROVINSI SULAWESI SELATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sinjai Kab. Sedenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Makassar Kota Pare-Pare Kab. Toraja Utara

PERMINTAAN DATA AWAL KE PEMDA

PENYAMPAIAN DATA PROVINSI Seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum mengirimkan data untuk segera mengirimkan data kepada:

PIC KPK: Dwi Indriastuti, Direktorat Litbang KPK

Email: [email protected], [email protected]

PERMASALAHAN IUP DATA IUP CNC DAN NON CNC

CNC

MINERAL BATUBARA JUMLAH EKS OP EKS OP 23 142 1 6 172

NON CNC

47

178

5

12

SUB TOTAL

70

320

6

18

STATUS

TOTAL

390

24

242

414

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Juni 2014

242 Dari 414 IUP Sulawesi Selatan Non CnC (58%)

PERMASALAHAN IUP DATA IUP CNC DAN NON CNC MINERAL NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

PEMDA KAB. PANGKAJENE KEP. KAB. GOWA KAB. BONE KAB. BARRU KAB. SOPPENG KAB. LUWU KAB. MAROS KAB. ENREKANG KAB. TAKALAR KAB. KEPULAUAN SELAYAR KAB. LUWU UTARA KAB. LUWU TIMUR KAB. BULUKUMBA KAB. SINJAI KAB. TANA TORAJA KAB. TORAJA UTARA KOTA PALOPO KAB. BANTAENG KAB. JENEPONTO KAB. WAJO KAB. SIDENRENG RAPPANG KAB. PINRANG KOTA MAKASAR KOTA PARE PARE PROV. SULAWESI SELATAN TOTAL

BATUBARA

CNC

NON CNC

TOTAL

CNC

NON CNC

TOTAL

TOTAL IUP

29 0 35 12 0 1 16 16 1 4 23 8 15 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 165

41 28 25 22 20 20 11 14 15 11 5 5 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 225

70 28 60 34 20 21 27 30 16 15 28 13 19 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 390

0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

4 0 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

4 0 4 3 1 0 6 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

74 28 64 37 21 21 33 33 16 15 28 13 19 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 414

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Juni 2014

TOTAL % NON IUP NON CNC CNC 45 61% 28 100% 28 44% 22 59% 20 95% 20 95% 16 48% 16 48% 15 94% 11 73% 5 18% 5 38% 4 21% 3 50% 2 100% 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 242 58%

Penyerahan IUP NON CNC ke Provinsi

Data IUP Nasional – Permasalahan Perpajakan Jumlah IUP yang Diterbitkan 10.922

Pemegang IUP 7.834 (100%)

Ber-NPWP

Non Ber-NPWP

5.984 (76%)

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012

Lapor SPT

Tidak Lapor SPT

3.276 (42%)

Tidak membayar pajak* 404 (5%) Sumber : Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014

*Penyebab: a. WP belum produksi

1.850 (24%)

2.708 (35%)

Membayar Pajak 2.304 (29%) b. WP rugi

c. WP lebih bayar

d. PPh dibayar = PPh terutang

6 PERMASALAHAN PERPAJAKAN Kajian KPK Optimalisasi Penerimaan Pajak: Sektor Pertambangan Batubara (April 2014)

1. Terdapat 3.826 IUP pertambangan batubara yang dimiliki oleh 3.066 perusahaan. 2. Dari 3.066 perusahaan, 724 (23.61%) tidak terdeteksi NPWPnya: –

53.5% atau 451 IUP diantaranya berstatus Clean and Clear (CNC).

3. Terdapat perusahaan yang memiliki NPWP induk lebih dari satu atau tercatat pada beberapa KPP. 4. Terdapat ketidaksesuaian KLU yang tercatat pada NPWP perusahaan pemilik IUP dan PKP2B 5. Lokasi KPP tempat NPWP perusahaan pemilik IUP tercatat dan lokasi izin usaha umumnya berbeda. 6. Terdapat perusahaan yang kurang patuh melaporkan SPT

Permasalahan PERPAJAKAN IUP NON-NPWP – SULSEL No.

PEMDA

1 BONE 2 ENREKANG 3 SOPPENG 4 GOWA 5 LUWU UTARA 6 TAKALAR 7 LUWU 8 BULUKUMBA 9 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 10 MAROS 11 BARRU 12 KEPULAUAN SELAYAR 13 LUWU TIMUR 14 PALOPO 15 SINJAI 16 TANA TORAJA 17 TORAJA UTARA Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014 TOTAL

NPWP TIDAK TERIDENTIFIKASI 40 21 19 18 14 12 11 9 4 3 1 1

153

NPWP TOTAL IUP TERIDENTIFIKASI 24 64 12 33 2 21 10 28 14 28 4 16 10 21 10 19 70 74 30 33 36 37 14 15 13 13 2 2 6 6 2 2 2 2 261 414

Dari 414 IUP di Provinsi Sulawesi Selatan, 153 Tanpa NPWP (37%)

Permasalahan PERPAJAKAN IUP NON-NPWP – SULSEL NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

NAMA PERUSAHAAN A. ABD. LATIEF A. BASO PATETENGI A.MUHAMMAD YUSUF,S.SOS. SDR ABDUL WAHID, SDR AKBAR KADIR, SDR ALAM PANGKET INDAH.PT ALPAN. SDR AMRAN DG TIKA, SDR ANDI AGUSSALIM. SDR ANDI AZAS MUNANDAR ABIJAFRA. SDR ANDI ZULPADLI. SE ANNAS.MD, SDR ANTON LIAONARDO. SDR ANUGERAH AGUNG ABADI, CV ANUGERAH MARMER JELITA,PT ANUGRAH PINANG ARIF. SDR ARIFUDDIN DG JARUNG ARMA, CV ASRIADI ASRIJAL SIMING AZIZ RUSTAM DG. NOMPO BAHARUDIN. SDR BAKRI. SDR BERKAT BAKARATU JAYA BOBI SURAHMAN. SDR COING DG. TATA, SDR DATARAN SEKO PERKASA. PT DRS. ANDI DARMAWAN SDR DRS.H.M.TAHIR PADY EDI SULTAN. SDR ELLYAS PIKAL. SDR ERNAWATI. SDR FITRA MANDIRI, SDR GANTI FRANS GOWA MANDIRI (HOLDING COMPANY), PD H. ASRUL ASING NGAJI (CV. ABK MITRA MANDIRI) H. HANAFI TATA

KABUPATEN/KOTA SOPPENG SOPPENG BONE LUWU GOWA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN BONE GOWA BONE BONE LUWU UTARA LUWU BONE ENREKANG PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ENREKANG BONE TAKALAR TAKALAR SOPPENG SOPPENG TAKALAR BONE BONE ENREKANG LUWU UTARA GOWA LUWU UTARA BONE ENREKANG LUWU UTARA BONE BONE GOWA SOPPENG GOWA SOPPENG TAKALAR

TAHAPAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

NO. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014

NAMA PERUSAHAAN H. ISHAK IDRIS, SE , SDR H. JUFRI DG. RATTE H. LAENRE H. SAMSUDDIN DENNU H. SOEWANDY JANGGO H. TAJUDDIN H.ABD.SAMAD. SDR H.HAMZAH. SDR H.M.AHMAD.SDR H.MAHMUDDIN. DM. SDR H.MARSUKI. SDR H.MUH.ARSYAD. SDR H.MUH.TAHIR,SPD. SDR H.SAMAD. SDR H.SULAEMAN. SDR HAERANA. SH. SDR HAERUDDIN ACCO. SDR HAFIDAH RAUF BASYURI, ST HAMZAH DG.MASSERANG HARTONO. SDR HASANUDDIN HASYIM SYAILENDRA, SDR HERLINA HJ. BUNGARIA HJ. HASMAWATI DG BAU HJ.ROSDIANA. SDR I.A. NGEWA INSAN MARMERIL, PT IRFAN JAYA UTAMA, CV IRWANDI DG LAPANG JAMIL. SDR JASMAN RAJAANG JURAIDIN AZIZ, SDR JUSMAN. DRS KASNADI, DRS KOPERASI CASSAVA KSU LANCAR BUMI PERKASA KSU LANCAR BUMI PERSADA

KABUPATEN/KOTA GOWA TAKALAR SOPPENG SOPPENG SOPPENG SOPPENG BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE BONE LUWU BONE LUWU UTARA TAKALAR GOWA TAKALAR SOPPENG TAKALAR BONE SOPPENG MAROS GOWA TAKALAR BONE ENREKANG GOWA LUWU UTARA SOPPENG ENREKANG BARRU

TAHAPAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI PANGKAJENE DAN KEP. OPERASI PRODUKSI

Permasalahan PERPAJAKAN IUP NON-NPWP – SULSEL NO. 77 78 79 80 81 82 83 84 85

NAMA PERUSAHAAN KSU.TODDOPULI M. DG. BUANG, SDR M. DG. MANYE, SDR M.ALI HIDAYAT M.IDRIS SAKKA. SDR M.NASIR M.RAMLI SIDDIK, SDR MACCORA TAPPA, CV MAKRUS HATTA. SDR

86 87

MANDIRI MARMER INDONESIA,PT MANGGALA BUANA PRATAYA, PT

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

MARDIHANG. SDRI MAUDU MITRA GUNA ALUMNI TEKNINDO, PT MUCHSIN (USAHA MANDIRI) MUCHTAR BASO, AN MUH. HASAN HARUN , SDR MUH. SYARIF SAUD, SDR MUH.AKIB. SDR MUH.AMIRUDDIN. SDR MUH.TANG MUHAMMAD AKIL. SDR MUHAMMAD DAHRI. SDR MUIS. SDR MUKHLIS MATRA MUSTAJAB PAMASSANGI NASFIDING NURSAM. SDR NY.W.SARMADAN ORGANISASI SOLIDARITAS PENGELOLA TAMBANG (SPTC) PENJA PAMMU M. PATRI.SDR PB.MITRA PELANGI DE'JE, CV PENGURUS MESJID NURUL HIDAYAH BABA RAMLI. SDR RAMLI. SDR

106 107 108 109 110 111 112 113

114 RANI AZNANDA PRATAMA, PT 115 RESTU AZZAHRA, CV

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, Juni 2014

KABUPATEN/KOTA LUWU GOWA GOWA ENREKANG BONE ENREKANG GOWA BULUKUMBA LUWU UTARA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN ENREKANG

TAHAPAN KEGIATAN EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

NO. 116 117 118 119 120 121 122 123 124

NAMA PERUSAHAAN RICKY RASLI RIDWAN DG. SUTTE ROSLAENI RASYID. SDR SAFFARUDDIN GASSING, SDR SAHABU SALMA. SDR SARI BUMI TIMUR,PT SAUDE. SDR SDR. DAPA

KABUPATEN/KOTA ENREKANG TAKALAR BONE GOWA SOPPENG LUWU UTARA MAROS BONE LUWU

TAHAPAN KEGIATAN OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

125 126

LUWU LUWU

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

LUWU UTARA TAKALAR LUWU ENREKANG MAROS GOWA GOWA BONE LUWU UTARA SOPPENG BONE BONE LUWU UTARA SOPPENG ENREKANG SOPPENG BONE LUWU UTARA

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI EKSPLORASI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

SDR. DIRMAN SDR. EMPENG NUHUNG SDR. H. MUHAMMAD YUNUS (YAYASAN AL MUHAJIRIN) SDR. HM RUSLY HR (CV. STENA JAYA) SDR. MASI SDR. MURSALIM KASIM SDR. SYAMSU DUHA SDR. TARJONO SDRI HJ.SULMIATI SIRAJUDDIN. SDR SUARDI SOLO. SDR SUDARNO. SDR SYAHRIR, S. Ag SYAMSINAR SYAMSUDIN.SDR TAHA AMBE KADANG UD. ABNUR ABADI UD. AKRAM UD. BUKIT HARAPAN UD. FAJAR TERANG

ENREKANG LUWU LUWU ENREKANG LUWU ENREKANG LUWU UTARA BONE BONE BONE TAKALAR SOPPENG BONE ENREKANG GOWA BULUKUMBA BULUKUMBA BULUKUMBA

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

ENREKANG SOPPENG LUWU UTARA ENREKANG BULUKUMBA ENREKANG BONE BONE

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

145 146 147 148 149 150 151 152

ENREKANG BULUKUMBA GOWA BULUKUMBA BULUKUMBA ENREKANG BONE BONE

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

KEPULAUAN SELAYAR BULUKUMBA

OPERASI PRODUKSI OPERASI PRODUKSI

153

UD. MAPPEANGKA UD. NURUL FAJJIRI MAKMUR UD. NURUL HIKMAH UD. PURNAMA USAHA ANDIR USAHA PULIBU USAHA RYAN JAYA YAPPE. SDR YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH PROV. SULSEL

GOWA

OPERASI PRODUKSI

STATUS PERDA RTRW SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DAERAH OTONOM BARU (KAB/KOTA) Kab. Luwu Utara Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Pinrang Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sinjai Kab. Sedenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Makassar Kota Pare-Pare Kab. Toraja Utara

STATUS PERDA RTRW Perda RTRW No. 2 Tahun 2011 Perda RTRW No. 9 Tahun 2012 Perda RTRW No. 7 Tahun 2011 Perda RTRW No. 2 Tahun 2012 Perda RTRW No. 4 Tahun 2012 Perda RTRW No. 2 Tahun 2013 Perda RTRW No. 21 Tahun 2012 Perda RTRW No. 14 Tahun 2011 Perda RTRW No. 25 Tahun 2012 Perda RTRW No. 1 Tahun 2012 Perda RTRW No. 6 Tahun 2011 Perda RTRW No. 4 Tahun 2012 Perda RTRW No. 8 Tahun 2012 Perda RTRW No. 14 Tahun 2012 Perda RTRW No. 15 Tahun 2012 Perda RTRW No. 11 Tahun 2012 Perda RTRW No. 5 Tahun 2012 Perda RTRW No. 8 Tahun 2012 Perda RTRW No. 6 Tahun 2012 Perda RTRW No. 12 Tahun 2011 Perda RTRW No. 12 Tahun 2012 Persetujuan Substansi MPU Perda RTRW No. 10 Tahun 2011 Perda RTRW No. 3 Tahun 2012

Sumber: Ditjen Tata Ruang, Kementerian PU, 2013

Hasil Overlay IUP dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional Kategori Izin IUP Operasi Produksi

C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH

Non C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH Survei/Explorasi

C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH

Non C&C IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Kawasan Hutan

Areal Penggunaan Lain

Grand Total

1,160,181

3,922,584

17,909,481

22,992,247

11,735,091

34,727,338

18,819

173,196

2,022,352

2,214,367

2,232,884

4,447,250

10,852

75,068

1,612,090

1,698,010

1,730,613

3,428,623

294 68 4 10,486

5,042 501 125 69,399

244,652 114,527 73,245 1,179,665

249,988 115,097 73,374 1,259,551

14,943 8,699 5,132 1,701,839

264,931 123,796 78,506 2,961,390

7,967

98,128

410,262

516,357

502,271

1,018,627

7,966 1,141,363

637 77 34 97,379 3,749,388

43,839 20,042 10,549 335,832 15,887,130

44,476 20,120 10,584 441,177 20,777,880

303 961 608 500,398 9,498,814

44,779 21,081 11,191 941,575 30,276,694

119,499

1,380,574

8,057,850

9,557,924

5,125,754

14,683,678

24 10 4 119,461

23,355 185 98 1,356,937

701,511 8,235 4,817 7,343,287

724,890 8,430 4,919 8,819,685

20,118 8,952 650 5,096,033

745,008 17,382 5,569 13,915,718

1,021,863

2,368,814

7,829,279

11,219,956

4,373,060

15,593,016

10

17,408 44 313 2,351,049

238,577 13,696 21,861 7,555,145

255,994 13,740 22,176 10,928,047

8,991 4,344 404 4,359,322

264,985 18,083 22,580 15,287,368

1

2 1,021,852

Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, 2014

Hasil Overlay KK & PKP2B dengan Peta Kawasan Hutan dan IPPKH - Nasional Kategori Izin KK Operasi Produksi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH Survei/Explorasi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH

PKP2B Operasi Produksi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH Survei/Explorasi IPPKH Explorasi IPPKH OP PP-IPPKH OP Belum ada IPPKH

Grand Total

1. 2.

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Kawasan Hutan

Areal Penggunaan Lain

Grand Total

110,219

890,541

837,558

1,838,319

372,380

2,210,698

10,166 6

99,976

236,046 94,698 1,867 2,153 137,328 654,495 29,520 71 882 624,023

285,484 93,891 13,455 3,949 174,189 552,074 84,546 3,690 382 463,457

531,696 188,595 15,322 6,102 321,677 1,306,623 114,143 3,761 1,263 1,187,457

151,654 17,751 3,482 7 130,414 220,725 1,382 7 10 219,326

683,350 206,346 18,804 6,109 452,091 1,527,348 115,524 3,768 1,273 1,406,783

101,998

123,752

927,171

1,152,921

803,274

1,956,194

10,074

16,696

11

91,924

561 1 16,133 107,056 190 4,440 17 102,409

539,780 86,768 128,319 21,042 303,651 387,391 135,053 6,992 5,186 240,159

566,550 86,768 128,891 21,043 329,847 586,371 135,243 11,432 5,204 434,492

698,355 4,392 54,211 1,878 637,874 104,919 5,824 1,363 8 97,724

1,264,904 91,160 183,102 22,921 967,722 691,290 141,068 12,795 5,212 532,216

1,372,398

4,936,878

19,674,211

25,983,486

12,910,744

38,894,231

10,160 100,053 77

10,063 91,924

Hutan Konservasi: 1.372.398 ha diberikan izin pertambangan (Hutan Konservasi dilarang untuk kegiatan pertambangan) Hutan Lindung: 4.936.878 ha (HL terlarang untuk kegiatan pertambangan secara terbuka)

Peta Indikasi Lokasi Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Sulawesi Selatan

32

Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan •

Berdasarkan lokasi : •

• •

Kawasan Hutan  Hutan Konservasi  Hutan Lindung  Hutan Produksi

: : : :

461.974,99 Ha 17.159,11 Ha 275.432,78 Ha 169.383,10 Ha

Areal Penggunaan Lain

:

217.462,39 Ha

Berdasarkan Status perizinan (pada kawasan hutan) :  Operasi Produksi : 107.644,58 Ha  IPPKH : 2.106,73 Ha  Persetujuan Prinsip : 244,29 Ha 



( ( (

12 unit) 77 unit) 88 unit)

( (

7 unit) 10 unit)

Explorasi  IPPKH

: :

351.095,76 Ha 16.527,19 Ha

(

3 unit)

No Data

:

3.234,65 Ha

(

1 unit)

Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014

Pengaruh kebijakan terhadap biaya transaksi (Kajian Perizinan SDA – Sektor Kehutanan,, Litbang KPK 2013) • •

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P 18/2011, P 14/2013): Biaya unofficial tergantung luas, sd Rp. 15 M Pengurusan izin (P 50/10, 26/12)—rekomendasi Gubernur/Bupati: Rp. 50 sd 100 ribu/ha

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN KONSERVASI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN JENIS KEGIATAN/ NO. NAMA PERUSAHAAN KABUPATEN STATUS IUP (OPERASI PRODUKSI) 1 MAKASSAR MARMER MULIA INDAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TOTAL IUP (OPERASI PRODUKSI) IUP (SURVEY/EKSPLORASI) 2 HASILINDO SUKSES LUWU UTARA 3 PRIMA ANUGERAH RESOURCES LUWU UTARA 4 TRISAKTI PANCA SAKTI LUWU UTARA 5 ANDALAN PRIMA CAKRAWALA LUWU UTARA 6 ANEKA TAMBANG (TBK) LUWU UTARA 7 BUKIT MALLAWA SEJAHTERA MAROS 8 DATARAN SEKO PERKASA LUWU UTARA 9 MIRBANI ABADI LUWU PALOPO 10 SUBAKAS MAKMUR LUWU UTARA 11 SUMAINDOTIM LUWU UTARA TOTAL IUP (SURVEY/EKSPLORASI) KK (SURVEY/EKSPLORASI) 1 VALE INDONESIA TBK LUWU TIMUR TOTAL TOTAL SELURUHNYA Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014

LUAS (HA)

0,03 0,03

1.584,58 1.437,66 0,02 4,51 1.690,23 0,13 8,11 0,45 868,25 1.357,69 6.903,99 13.855,65 3.303,46 3.303,46 17.159,11

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (1) JENIS KEGIATAN/ NO. NAMA PERUSAHAAN KABUPATEN STATUS IUP (OPERASI PRODUKSI) 1 ANEKA MINERAL CIPTA TAMBANG 2 BARRU 2 BANGUNINDO TAMBANG PERKASA BARRU 3 BINTANG UTAMA ABADI LUWU 4 BOSOWA MINING MAROS 5 GRAND MARMER ALAM SERASI MAROS 6 KURNIA BATU INDAH MAROS 7 MAKALE TORAJA MINING TORAJA UTARA 8 MAKASSAR MARMER MULIA INDAH MAROS 9 RANI AZNANDA PRATAMA KEPULAUAN SELAYAR 10 RIAU PARAGON BARRU 11 SEMEN BOSOWA MAROS MAROS 12 TAMBANGINDO MAKMUR SENTOSA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 13 WINTAINDO MINERAL & INDUSTRY BARRU 14 ANEKA MINERAL CIPTA TAMBANG 1 BARRU 15 BAHANA CIPTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 16 BOSOWA PASIR BARA BARRU 17 DUNIA BARU BARRU 18 HASTA MULIA JAYA BONE 19 KUTAMA MINING INDONESIA TORAJA UTARA 20 MANGGALA BUANA PRATAYA ENREKANG 21 PASIR WALANNAE BONE 22 RICKY RASLI ENREKANG 23 SEMEN TONASA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN IUP (OPERASI PRODUKSI) TOTAL Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014

LUAS (HA)

12,42 10,31 0,00 16,92 0,09 23,94 83,01 13,36 23,35 0,65 872,14 193,11 5,45 14,73 1,09 0,00 10,86 36,52 0,33 16,04 7,54 0,00 5,55 1.347,40 35

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (2) JENIS KEGIATAN/ NO. STATUS IUP (SURVEY/EKSPLORASI)

NAMA PERUSAHAAN

KABUPATEN

LUAS (HA)

24 25

ARTESIS INDONESIA AURA CELEBES MANDIRI

BONE PALOPO

46,93 3.329,51

26

BILLY INDONESIA

LUWU TIMUR

27 28 29 30 31 32 33 34 35

BINA ASPINDO DILA ADI SAPUTRA GALENA SUMBER ENERGI KALLA AREBAMMA OBI POWER MINING PRIMA ANUGERAH RESOURCES SAMUDRA RAYA PRIMA SAPTA CIPTA KENCANA TIARA GUNUNG TABUR

BONE KEPULAUAN SELAYAR SINJAI LUWU UTARA LUWU UTARA LUWU UTARA LUWU UTARA LUWU UTARA BULUKUMBA

36

TRINUSA RESOURCES

GOWA

37

TRISAKTI PANCA SAKTI

SINJAI LUWU UTARA

73,69 8.087,31

38 39 40

WIJAYA EKA SAKTI ANDALAN PRIMA CAKRAWALA ANEKA TAMBANG (TBK)

TORAJA UTARA BONE LUWU UTARA LUWU UTARA

30,67 1.169,95 31.682,81 3.413,60

41 42 43

ANUGERAH MINERAL BARRU CAHAYA TIRTA UTAMA CAKRA PERSADA MANDIRI JAYA

BARRU LUWU MAROS

1,95 1.597,89 480,23

44 45

CHANG SHENG METAL MINING INDONESIA CHRISTINA EXPLO MINING

BARRU TANA TORAJA

4.116,83 2.650,97

46 47

CITRA LAMPIA MANDIRI DATARAN SEKO PERKASA

LUWU TIMUR LUWU UTARA

4,02 62.761,58

48

DUNIA BARU

BARRU

49 50 51 52

ENERMINE GANDESITE GOBISARI UTAMA GOLDEN SEASON COAL

LUWU TIMUR KEPULAUAN SELAYAR KEPULAUAN SELAYAR LUWU

55,40 9,67 1.976,70 4.818,56 4.510,04 514,32 4.976,72 4.830,49 7.747,78 293,73 4,38

7,13 0,16 145,59 408,97 36 1.684,86

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (3) JENIS KEGIATAN/ STATUS

NO. 53 54 55 56

NAMA PERUSAHAAN INTERNASIONAL COAL ABADI JAYA ANUGERAH MANDIRI KALLA AREBAMMA LATANINDO MINING

KABUPATEN LUWU KEPULAUAN SELAYAR LUWU UTARA LUWU LUWU TIMUR SIDENRENG RAPPANG

IUP (SURVEY/EKSPLORASI)

LUAS (HA) 1.958,46 658,28 959,65 1.035,13 5,24 16,19

57

MAKALE TORAJA MINING

LUWU TANA TORAJA TORAJA UTARA

0,38 916,06 144,17

58 59

MINERAL GENERAL RESOURCES MIRBANI ABADI

60

MITRA GUNA ALUMNI TEKNINDO

61 62 63 64 65 66 67

MULTI ARTHA MEGATAMA PRIMA COAL ABADI RAGAM USAHA MINERAL RAJA MINERAL SEJAHTERA RUMAJU ENERGI UTAMA SEKO BUKIT MAS SUGICO PENDRAGON ENERGI

LUWU LUWU PALOPO TORAJA UTARA LUWU SIDENRENG RAPPANG LUWU LUWU BARRU BARRU LUWU LUWU UTARA LUWU TIMUR

68 69 70 71

SUMBER HARAPAN ENERGY SUMBER WAHAU JAYA SURYA ABADI GEMILANG TALENTA BUMI MAKMUR

LUWU TIMUR LUWU TIMUR BARRU LUWU TIMUR

0,08 499,15 1.065,20 179,15

72 73

TAMBANG MINERAL MAKMUR TODDOPULI

TORAJA UTARA LUWU

14,72 1.208,41

74

WINTAINDO MINERAL & INDUSTRY

BARRU

23,23 598,15 2.340,67 303,03 11.863,86 475,96 5.009,34 1.542,78 925,38 1.955,31 152,16 9.778,25 545,11

55,89 195.661,85

37

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN YANG TERINDIKASI BERADA PADA HUTAN LINDUNG DI PROVINSI SULAWESI SELATAN (4)

NO.

NAMA PERUSAHAAN

KABUPATEN

LUAS (HA)

KK (OPERASI PRODUKSI)

1 VALE INDONESIA TBK LUWU TIMUR KK (OPERASI PRODUKSI) TOTAL

70.498,79 70.498,79

KK (SURVEY/EKSPLORASI)

2 CITRA PALU MINERAL LUWU UTARA KK (SURVEY/EKSPLORASI) TOTAL

7.904,31 7.904,31

KK (NO DATA)

3 MASMINDO DWI AREA

LUWU KK (NO DATA) TOTAL TOTAL

TOTAL SELURUHNYA

Sumber: Ditjen Planologi, Kemenhut, Juni 2014

20,42 20,42 78.423,53

275.432,78

38

TINDAK LANJUT OLEH PROV. KALTENG

TINDAK LANJUT BUPATI MUSI BANYUASIN TERKAIT IUP DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

TINDAK LANJUT OLEH GUB. SUMSEL

TINDAK LANJUT OLEH GUB. BANGKA BELITUNG

TINDAK LANJUT OLEH GUB. KALBAR

TINDAK LANJUT OLEH BUPATI MUSI BANYUASIN

TINDAK LANJUT OLEH KOTA PRABUMULIH

PENCABUTAN IUP OLEH BUPATI LAHAT

PENCABUTAN 28 IUP OLEH BUPATI MOROWALI

Pencabutan IUP oleh Bupati Morowali

Pencabutan 28 IUP di Kabupaten Sarolangun

PERMASALAHAN KURANG BAYAR PNBP 2011-2013 DI 12 PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PEMDA SULAWESI TENGAH KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TENGAH SUMATERA SELATAN JAMBI KALIMANTAN BARAT KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI TENGGARA MALUKU UTARA

12 SULAWESI SELATAN JUMLAH

JUMLAH IUP MINERBA

JUMLAH IUP MINERBA YANG KURANG BAYAR

IURAN TETAP

JUMLAH SELURUHNYA ROYALTI

JUMLAH

Jumlah

%

443 160 1443 843 866 331 398 509 947 459 317

353 97 934 545 624 281 341 466 577 303 266

80% 61% 65% 65% 72% 85% 86% 92% 61% 66% 84%

(Rp) 63,488,527,229 19,144,372,025 185,584,775,120 42,272,943,097 136,814,565,078 107,121,996,508 37,222,574,477 195,378,908,759 14,379,408,503 33,325,753,270 39,632,376,619

76,370,736,847 2,074,042,495,177 1,446,069,136,282 461,510,144,762 62,455,143,152 37,222,574,477 195,378,908,759 313,938,515,372 168,070,682,328 58,369,172,636

(Rp) 63,488,527,229 95,515,108,871 2,259,627,270,297 1,488,342,079,379 598,324,709,840 169,577,139,660 40,924,958,115 77,212,604,089 328,317,923,875 201,396,435,597 98,001,549,255

120

105

88%

19,582,937,948

4,238,745,114

23,821,683,062

6716

4787

71%

893,949,138,633

4,897,666,254,906

5,444,549,989,269

(Rp)

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, 2014

1. 2.

Rata2 Perusahaan Kurang Bayar/Jumlah IUP JUMLAH KURANG BAYAR PNBP DI 12 PROVINSI 2011-2013 Rp. 5,444,549,989,269

= 71% =

PERMASALAHAN KURANG BAYAR PNBP 2011-2013 PROVINSI SULAWESI SELATAN JUMLAH IUP JUMLAH MINERBA 2011 PROVINSI/KABUPATEN/ IUP YANG NO. IURAN TETAP ROYALTI KOTA MINERB KURANG A (Rp) (Rp) BAYAR

PIUTANG NEGARA 2012 IURAN TETAP

ROYALTI

(Rp)

(Rp)

1 BARRU

18

17

31,264,960

1,995,000

233,620,000

2 BONE

18

12

82,981,300

-

705,496,400

3 BULUKUMBA

1

1

60,000,000

-

400,000,000

4 ENREKANG

5

5

37,661,829

-

244,192,000

5 KEPULAUAN SELAYAR

15

15

199,169,500

-

1,551,039,200

6 LUWU

12

11

6,000,000

-

1,123,127,200

7 LUWU TIMUR

13

10

247,799,000

3,862,073,346

518,908,075

8 LUWU UTARA

9

9

178,720,000

-

3,097,691,208

9 MAROS

9

8

31,752,950

-

179,210,000

10 PALOPO

2

1

12,500,000

-

100,000,000

11 PANGKAJENE KEPULAUAN

6

6

4,875,000

-

29,423,120

12 SINJAI

6

6

109,468,750

-

830,950,000

13 SOPPENG

1

1

1,700,000

14 TAKALAR

1

0

15 TANA TORAJA

2

2

16 TORAJA UTARA

2

1

120

105

JUMLAH

-

1,003,893,289

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, Juni 2014

(Rp) -

4,000,000 -

-

-

51,343,000

-

2013 IURAN TETAP ROYALTI

374,676,768 4,238,745,114

9,069,000,203

JUMLAH SELURUHNYA IURAN TETAP ROYALTI

(Rp)

238,653,500 114,578,412 440,000,000 264,095,284 1,745,523,120

(Rp) -

1,143,787,920 840,756,662 3,411,426,518 197,131,000 110,000,000 26,941,040 914,045,000

-

503,538,460 903,056,112 900,000,000 545,949,113 3,495,731,820 2,272,915,120

-

1,995,000 -

1,607,463,737 3,862,073,346 6,687,837,726 408,093,950 222,500,000 61,239,160 1,854,463,750

-

4,400,000

10,100,000

-

-

-

110,049,000

-

58,706,000 -

(Rp)

9,510,044,456

-

-

374,676,768

19,582,937,948 4,238,745,114

JUMLAH KURANG BAYAR PNBP SULSEL 2011-2013 = Rp. 23,821,683,062

TINDAK LANJUT KAB. KOTABARU

TINDAK LANJUT OLEH KAB. KUTAI BARAT

OPTIMALISASI PENERIMAAN PNBP

DATA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG No. Provinsi/Kabupaten/ Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BARRU BONE BULUKUMBA ENREKANG GOWA KEPULAUAN SELAYAR LUWU LUWU TIMUR LUWU UTARA MAROS PALOPO PANGKAJENE DAN KEPULAUAN SINJAI SOPPENG TAKALAR TANA TORAJA TORAJA UTARA

Sumber: Ditjen Minerba KemESDM, 2014

Jaminan Reklamasi Jumlah (Rp) IUP TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

Jaminan Pascatambang Jumlah (Rp) IUP TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA TIDAK ADA DATA

SE DIRJEN MINERBA PELAPORAN JAMREK DAN JAM.PASCATAMBANG

TINDAK LANJUT OLEH PROV. SUMSEL

TINDAK LANJUT OLEH KAB. MOROWALI

PERMASALAHAN PELABUHAN KHUSUS/TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LANGSUNG LOADING POINT TRANSHIPMENT TEMBAGA NAMA PELABUHAN BATUBARA NIKEL dan EMAS BATUBARA BATUBARA NIKEL TOTAL BALIKPAPAN 5 5 BANJARMASIN 1 4 5 BAUBAU 3 3 BENETE 1 1 BENGKULU 3 3 KERENG BENGKIRAI 8 8 KINTAP 6 6 KOLAKA 3 3 KOTABARU 8 1 9 KUALA SAMBOJA 8 8 LANGARA 7 7 MALILI 1 1

13 PALEMBANG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PANJANG POMALAA PULANG PISAU SAMARINDA SANGATTA SEBUKU SEI DANAU TANAH GROGOT TANJUNG LAUT TANJUNG REDEB TELUK BAYUR TOTAL

3

3

2 10 1 14

1 3 10 5 1 4 1 19

1

1

1

69

Terdapat 6 Izin Pelabuhan Khusus/ TUKS di Provinsi Sulawesi Selatan

23

2 10 1 14 1 3 10 5 1 4 1 114

Sumber : Ditjen Perhubungan Laut, Maret 2014

TINDAK LANJUT DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT

TINDAK LANJUT OLEH KSOP SAMARINDA

KAJIAN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN -2013 Sumber: Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian LH, 2013

•

•

3 aspek yang dikaji: kondisi tata kelola pertambangan yang baik, kondisi, pengelolaan lingkungan hidup, dan kondisi penyertaan dampak sosial-ekonomi (pra-selama-pasca tambang) Dari 9 lokus kabupaten tambang yang dikaji, hanya satu yang mempunyai NPV (Net Present Value) positif yaitu Kabupaten Bogor:

Alur dan Kepatuhan Pelaporan Produksi dan Penjualan KK/PKP2B

IUP

Ditjen Minerba Kem. ESDM

Pemda Provinsi (Gubernur)

Pemda Kab/Kota (Bupati/Walikota)

Kepatuhan Pelaporan s.d Jan 2013 Jenis Laporan : • lap Dwi Mingguan • Laporan Bulanan • Laporan Triwulanan • Laporan Semestaran • Lapran RKAB

Pelaporan bersifat manual dan belum menggunakan aplikasi IT

Batas Waktu Pelaporan: • 30 hari kalender untuk Lap Triwulan dan semester • 45 hari sebelum tahun berjalan untuk RKAB • 5 hari kalender untuk lap dwi mingguan dal Lap bulanan Sanksi Jika Pelaporan dilanggar : sanksi administratif (peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin)

• • •

Belum ada pemda yang menyampaikan laporan ke Ditjen Minerba Tidak ada laporan IUP yang ditembuskan ke Kementerian ESDM Masalah pelaporan PKP2B : substansi yang disampaikan tidak lengkap (25%) dan umumnya tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan 64

TINDAK LANJUT (1) 1.

Koordinasi dengan Instasi Pemerintah terkait: a) b) c) d) e)

f) g)

2.

Koordinasi dengan Pelaku Usaha a)

3.

Membentuk tim Lintas Instansi (Dinas terkait/KPP/BPKH dll) Untuk Provinsi mengundang seluruh Kabupaten/Kota: rekonsiliasi data final Koordinasi dengan Kanwil Pajak/KPP terkait data NPWP Koordinasi dengan Ditjen Planologi Kemenhut/Ditjen PHKA/BPKH terkait data IUP di Kawasan Hutan Koordinasi dengan Ditjen Hubla/KSOP terkait data Pelsus/Tersus/TUKS Minerba dan untuk tidak mengeluarkan SPB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar ketentuan. Koordinasi dengan Bea Cukai untuk tidak mengeluarkan PEB bagi pelaku usaha yang belum melunasi kewajiban keuangannya/melanggar aturan. Koordinasi dengan APGAKUM terkait penertiban PETI Mengundang pelaku usaha menyampaikan hasil rekonsiliasi butir (1)

Tindak lanjut antara lain: a) b) c)

Menagih seluruh kewajiban keuangan pelaku usaha Menegakkan sanksi antara lain melakukan penghentian sementara/pencabutan IUP yang melanggar ketentuan Memastikan IUP yang melanggar ketentuan tidak dapat berproduksi, tidak dapat di menjual/mengapalkan hasil produksinya.

TINDAK LANJUT (2) • Pelaporan Implementasi Rencana Aksi (hard copy dan soft copy) berikut DOKUMEN PENDUKUNG dikirimkan ke KPK dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM setiap 3 bulan (tenggat waktu: 10 Juli, 10 Oktober, dan 10 Desember 2014) • Penanggungjawab Implementasi Renaksi: Gubernur/Bupati/Walikota • PIC Pemda: Kadinas ESDM Provinsi/Kabupaten/Kota – Untuk disampaikan Nama, Alamat, No Kontak (Telp/HP/Fax) dan email

• PIC KPK: Dwi.Indriastuti, Direktorat Litbang KPK – Email: [email protected], [email protected] – No. HP: 081386317923

Format Rencana Aksi Matriks Rencana Aksi Korsup atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di 12 Provinsi Temuan

Rekomendasi

Penanggung jawab

Instansi Terkait

Renaksi

1

2

3

4

5

No Deskripsi No Deskripsi

I

Instan si

Unit

Inst ans i

Unit

No

Deskripsi

Indikator Output 6

Keteran gan (KPK) STATUS 7

Penj Bukt Verif elas Tengg i ikasi an OPE CLO No. Deskripsi at Pen (KP N SED (PE Waktu duku K/ES MDA ng DM) )

Pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan

Masih banyaknya 1 IUP yang non CnC

Menertibka n IUP yang tidak memenuhi ketentuan, Pemd Gubernur/B ES 1 antara lain a upati DM yang tidak berstatus clean and clear.

Ditjen Minerba

Melakukan cross check data IUP yang ada pada 1 Ditjen Minerba dengan data yang dimiliki oleh Pemda

Melengkapi data dan informasi Ke yang dimintakan men Ditjen PUM 2 untuk proses dag penyelesaian ri status clean and clear

.........

TARG ET: …….

…… ……

…….. ……… …….. …..

Pelapo ran Triwul an

Pelap oran Triwul an

67

Rencana Aksi • Dokumen Presentasi dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut: http://acch.kpk.go.id/koordinasi-dan-supervisipengelolaan-pertambangan-mineral-dan-batubara-pada-12-provinsi

Ada korupsi, lawan & laporkan 1. Uraikan kejadian 2. Pilih pasal yang sesuai 3. Penuhi unsur-unsur TPK 4. Sertakan bukti awal (bila ada) 5. Sertakan identitas diri (jika berkenan) 6. Kirim ke KPK : – SURAT : Kotak Pos 575, Jakarta 10120 – Email : [email protected] – KWS : http://kws.kpk.go.id (KPK Whistleblower System) – Telepon : (021) 2557 8389 – Fax : (021) 5289 2454 – SMS : 0855 8 575 575 / 0811 959 575

Informasi Gratifikasi: Direktorat Gratifikasi Telp: (021) 2557 8440 Email: [email protected] Informasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Direktorat LHKPN Telp: (021) 2557 8396 Email :[email protected]

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: [email protected] KWS : http://kws.kpk.go.id

Pelayanan Informasi Publik Hubungan Masyarakat: Telp: (021) 2557 8498 Faks: (021) 5290 5592 Email: [email protected] Radio Streaming – Kanal KPK http://www.kpk.go.id/streaming Anti-Corruption Clearing House acch.kpk.go.id

“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI

MERUPAKAN KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

TERIMA KASIH

BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI