Bahan-paparan-sidjbk-v3.ppt

Konsep Pengaturan Pengelolaan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal binaKonstruksi Disusun oleh Tim Project Management Planning (PMP) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Agenda • Pengelolaan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Dasar Hukumnya • Arsitektur Aplikasi Sesuai Permen PUPR No. 35/PRT/M/2016 • Arsitektur Makro Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (SI DJBK) • Tata Kelola Teknologi Informasi DJBK • Langkah-langkah Pengembangan Peta Jalan dan Cetak Biru Pengelolaan Teknologi Informasi DJBK

Pengelolaan Teknologi Informasi DJBK dan Dasar Hukumnya

Pengelolaan Teknologi Informasi • Pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) diperlukan untuk mewujudkan SI DJBK yang terintegrasi • Tujuan SI DJBK adalah mendukung produk utama dari DJBK, yaitu regulasi dan informasi yang diperoleh dari mekanisme pengumpulan data berdasarkan TUSI dan RENSTRA • Tata kelola teknologi informasi di DJBK dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan tingkat kesuksesan dari pengembangan sistem informasi di lingkungan DJBK, baik secara fungsional maupun kegunaan.

Project Management Planning (PMP) • Melakukan perencanaan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (SI DJBK) • Menetapkan cetak biru SI DJBK berdasarkan cetak biru/peta jalan Kementrian PUPR • Melakukan pemetaan data sesuai TUSI di DJBK • Merancang struktur data sistem informasi di DJBK • Melakukan koordinasi pengembangan sistem informasi di DJBK agar terbentuk SI DJBK yang terintegrasi • Melakukan pendampingan pengembangan sistem informasi di DJBK dan manajemen pengembangannya

Dasar Hukum • Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementrian PUPR • Peraturan Menteri PUPR No. 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementrian PUPR • UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri PUPR No. 17/PRT/M/2016 • Terdapat aplikasi umum dan khusus • Aplikasi umum adalah aplikasi e-Gov yang dapat digunakan oleh seluruh unit organisasi di Kementrian PUPR • Aplikasi khusus adalah aplikasi e-Gov yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unit organisasi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya • Bab 2, pasal 4 ayat 1: Infrastruktur yag digunakan harus sesuai dengan standar teknologi, interoperabilitas dan keamanan informasi

Standarisasi Format (Bab II Pasal 4 Ayat 3)

Data dan Informasi (Bab V Pasal 10)

Wajib disediakan oleh masing-masing unit organisasi Memenuhi kaidah struktur data, interoperabilitas, kebaruan, keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan informasi Data dan Informasi Dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi dan pusdatin

Dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit organisasi

Tata Kelola (Bab VIII Pasal 17) • Ayat 1 bagian f: Tata kelola e-Gov unit organisasi dilaksanakan oleh: (f)Pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi • Ayat 2, Penyelenggarae-Gov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewewenangannya mempunyai tugas: • (b) Menyusun rencana dan mengembangkan e-Gov unit organisasi sesuai cetak biru • (d) menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi • (e) menyediakan akses bagi sistem informasi lain Interoperability

UU Jasa Konstruksi • UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi • Bab III Pasal 4 ayat 1(g), tanggung jawab pemerintah pusat: tersedianya sistem informasi jasa konstruksi • Bab III Pasal 5 ayat 1(m), kewewenangan pemerintah pusat: mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar jasa konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha jasa konstruksi nasional • Bab III Pasal 8: • Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi nasional • Mengumpulkan data dan informasi jasa konstruksi nasional dan internasional

UU Jasa Konstruksi • Bab III Pasal 6 ayat 7, Pasal 7 (b), dan Pasal 8(b) tentang kewewenangan pemerintah daerah untuk mengumpulkan data dan membangun sistem informasi jasa konstruksi untuk cakupan daerah • Bab IX Pasal 83 tentang sistem informasi jasa konstruksi • Sistem informasi yang terintegrasi • Berkaitan dengan tanggung jawab dan kewewenangan, tugas pembinaan, dan tugas pelayanan • Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan jasa konstruksi HARUS memberikan data dan informasi • Dikelola pemerintah pusat • Pembiayaan APBN • Diatur lebih lanjut melalui PERMEN

Arsitektur Aplikasi Sesuai Permen PUPR No. 35/PRT/M/2016

Pertukaran Data

Pertukaran Data

Penyusunan kamus data dari masing-masing data

Pengelolaan Master Data

Arsitektur Makro SI DJBK

Makro SI Jakon Terintegrasi

Makro SI DJBK

Proses Bisnis Lintas Direktorat

Proses Bisnis Setiap Direktorat

Dir #1

Dir #1

TUSI

Dir #5

Pemetaan Data Data Input

Output

Proses #1

Data Input

Output

Proses #2

Proses Bisnis

Data Input

Output

Proses #N

Pemetaan Data Data Input

Output

Proses #1

Data Input

Output

Proses #2

Proses Bisnis

Sumber Data

Data Input

Output

Proses #N

Internal

Eksternal

Sistem Informasi DJBK

App #1

App #2

App #N

Model Basis Data SI DJBK Data Input

Output

Proses #1

Data Input

Output

Proses #2

Proses Bisnis

Data Input

Output

Proses #N

Sistem Informasi DJBK

Data Mart

SI DJBK merupakah sebuah bangunan

Mekanisme Validasi Data SI DJBK

RENSTRA

Tata Kelola Teknologi Informasi DJBK

Arsitektur SI DJBK TUSI Sistem Eksternal App Dir #1

App Dir #2

App Dir #3

Communication Hub

App Dir #4

App Dir #5

Communication Hub

Data Master redundant

Sekretariat dan Balai Data Warehouse

TUSI

Langkah-langkah Pengembangan Peta Jalan dan Cetak Biru Pengelolaan Teknologi Informasi DJBK

Metodologi

Pemetaan seluruh existing system Pemetaan detail tugas dan kegiatan direktorat dan sekretariat Pemetaan data di DJBK

Gap Analysis sistem informasi

Pilot Project

Pendampingan (pengembangan dan pembuatan sistem informasi baru)

Pemetaan Existing Information System DJBK

Aplikasi

Sekretariat

SKPK KMP SPI

Direktorat 1

SIIPI App Dir 1

Direktorat 2

Kompetensi.pemantauan.info (perorangan) Pemantauan.info (institusi) App Dir 2

Direktorat 3

SIPJAKI -> jasakonstruksi.net MPK -> mpk.binakonstruksi.pu.go.id -> SIMLAKI App Dir 3

Direktorat 4

App Dir 4

Direktorat 5

App Dir 5

Balai

Dayanaker Distance learning -> pjjak.net

Pemetaan Data Eksternal dan Direktorat

Pemetaan Data • Didapatkan standarisasi data Standarisasi data ini memungkinkan analisis dan konsolidasi data yang lebih baik

• Menghindari data-data yang redundant Mengurangi kerancuan pada hasil analisis data. Suatu parameter atau indikator akan memiliki nilai yang sama di berbagai sistem informasi.

• Didapatkan pustaka data Data-data yang redundant dapat dikumpulkan dalam suatu pustaka data yang dapat diakses dari berbagai sistem informasi

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Pustaka Data

Communication Hub

Sistem Informasi A

Sistem Informasi B

Sistem Informasi C

Peta Jalan SI DJBK • Pengembangan sistem informasi harus sejalan dengan peta jalan DJBK dan regulasi jasa konstruksi • Arsitektur SIDJBK harus mengakomodasi pertukaran data antar sistem • Setiap sistem yang dikembangkan harus didesain untuk dapat berkomunikasi dengan sistem lainnya • Perlu dibuat standar pertukaran data dan communication hub untuk mengakomodasi layanan berbagi data • Mengarah ke SI Jakon terintegrasi

Terima Kasih