Bab I,ii,iii(3).docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kualitas informasi keuangan dalam perusahaan penting untuk diperhatikan

karena bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dan juga mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Sejalan dengan Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.2: qualitative characteristics of accounting information menjelaskan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan berguna dalam menyakinkan bahwa informasi keuangan adalah bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi (FASB 1980). Karakteristik kualitatif utama dalam kualitas informasi keuangan yaitu relavan serta reliabel, dimana kualitas relavan berkaitan dengan materialitas, sedangkan karakteristik selanjutnya mencangkup ketepatan waktu dan konsistensi. Kualitas informasi keuangan memiliki empat karakteristik pokok yaitu relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (IAI, 2007). Tingkat relavan suatu informasi keuangan dapat dilihat dari kualitas informasi tersebut dalam mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai infomasi. Selain itu informasi juga harus andal (reliable) yang artinya informasi tersebut disajikan secara jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. Informasi keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau entitas lain pada umumnya dan harus disajikan dengan baik agar dapat dipahami oleh pengguna. Dalam hal ini tata kelola perusahaan mengambil peranan dalam mempengaruhi kualitas informasi

keuangan di perusahaan. Barrett (1997) menyatakan bahwa sebuah perusahaan dapat mengembangkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memaksimalkan kualitas perusahaan. Good Corporate Governance (GCG) merupakan perwujudan dari tata kelola perusahaan yang baik, berperan dalam mengatur serta mengendalikan perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam memperoleh informasi keuangan perusahaan yang disampaikan secara akurat, tepat waktu dan transparan(YPPMI, 2002).Organization for Economic Cooperation and Development

(OECD) mendefinisikan

corporate governance digunakan untuk

mengendalikan serta mengarahkan kegiatan dalam perusahaan (Chaarani, 2014). Perusahaan dapat menyakinkan stakeholders dengan menjaga kualitas tata kelola perusahaan (Fathi, 2013). Untuk meningkatkan kualitas keuangan perusahaan perlu mengikuti pengelolaan yang diterapkan secara konsisten. Sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat digunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan. Todorovicet al.(2012)menyatakan bahwa salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kepercayaan investor, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing diwujudkan melalui corporate governance. Penerapan prinsip GCG akan memberi dampak pada kualitas perusahaan secara finansial maupun nonfinansial (Brown dan Caylor, 2004). Sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat (pelanggan) kualitas tata kelola maupun citra Peusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar harus

diperhatikan untuk keberlangsungan perusahaan. Corporate governance berperan dalam

membangun

kredibilitas

dengan

memastikan

akuntabilitas,

menjaga

keefektifan serta keterbukaan penyampaian informasi yang nantinya mampu mendorong perusahaan memiliki kualitas yang baik (Mark, 2000). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep 117/M-MBU/2002 Pasal 1 Tanggal 31 Juli 2002 yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011, menjelaskan penerapan good corporate governance dalam perusahaan mampu meningkatkan nilai pemegang saham dan memberikan perhatian terhadap kepentingan stakeholder dalam jangka waktu yang panjang dengan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika. PDAM adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem penyediaan air bersih dan memberi pelayanan kepada konsumen. PDAM juga berperan dalam melaksanakan pembangunan daerah dan nasional melalui penyediaan air bersih dan sehat serta memberikan pelayanan secara jujur dan transparan. Sehingga PDAM harus menerapkan prinsip ekonomi yang sehat dalam penyelenggaraan maupun sistem tata kelola perusahaan. Pada tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menerbitkan pedoman pelaksanaan good corporate governance sebagai dorongan agar perusahaan mampu menciptakan sistem tata kelola yang sehat. KNKG (2006:5) menyebutkan lima prinsip GCG yaitu transparancy (keterbukaan informasi), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (kemandirian)

dan fairness (kesetaraan dan kewajaran). Oliver (1995) menyatakan bahwa corporate governance muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Hindistari (2016), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Gianyar. Noviolanita

(2015)

menyimpulkan

bahwa

penerapan

prinsip-prinsip

GCG

berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan PT PLN (Persero) distribusi Jawa Barat dan Banten. Sedangkan Mahaendrayasa (2017) mengatakan prinsip transparancy dan responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kota Denpasar. Penelitian mengenai penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan telah banyak yang meneliti, namun masih sedikit yang menjadikan PDAM sebagai objek penelitian. Berdasarkan pengetahuan peneliti, masih jarang bahkan dapat dikatakan belum ada yang meneliti tentang pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di PDAM Kota Denpasar. Penelitian sebelumnya hanya meneliti mengenai pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard. Dengan pertimbangan tersebut, peneliti ingin membuktikan pengaruh kelima prinsip good corporate

governance

yaitu

transparancy,

accountability,

responsibility,

indenpendency dan fairness pada persepsi kualitas informasi keuangan PDAM Kota Denpasar. 1.2

Tujuan dan Kegunaan Laporan

1.2.1 Tujuan Laporan Tujuan penyusunan Laporan Kerja Profesi Mahasiswa ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kualitas informasi keuangan PDAM kota Denpasar. 1.2.2 Kegunaan Laporan Kegunaan penyusunan Laporan Kerja Profesi Mahasiswa ini dapat dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut: 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi penelitian mengenai pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance pada kualitas informasi keuangan PDAM kota Denpasar 2) Kegunaan Praktis Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan serta konsep baru dalam manajemen dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dengan baik sehingga kualitas informasi keuangan PDAM kota Denpasar menjadi lebih baik.

1.3

Metode Penelitian

1.3.1 Lokasi Kerja Profesi Mahasiswa Lokasi kerja profesi mahasiswa bertempat di Perusahaan Daerah Air Minum yang beralamat di Jalan A. Yani No. 98. Pemilihan lokasi Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) didasarkan atas pertimbangan karena peneliti ingin mengetahui apakah prinipprinsip GCG berpengaruh pada system informasi keuangan di PDAM kota Denpasar.

1.3.2 Waktu Kerja Profesi Mahasiswa KPM ini dilaksanakan dalam jangka waktu dua bulan yaitu sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019. Hari kerja adalah Hari Senin sampai Jumat, dengan jam kerja untuk hari Senin sampai Jumat yaitu pukul 07.30 – 15.30 WITA.

1.3.3 Objek Laporan Objek dalam laporan KPM ini adalah Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada Kualitas Informasi Keuangan PDAM Kota Denpasar.

1.3.4 Jenis Data Berdasarkan sifatnya, data yang digunakan dalam laporam ini berupa data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan skema

(Sugiyono, 2016), seperti penjelasan tentang kuaalitas informasi keuangan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

1.3.5 Sumber Data Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut. 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh penulis saat melakukan wawancara dengan Ka.Sub. Bag. Kas & Penagihan untuk mengetahui bagaimana pengaruh prinsip-prinsip GCG mempengaruhi kualitas informasi keuangan di PDAM Kota Denpasar. 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dan dikumpulkan untuk mendukung penulisan laporan ini, dalam hal ini laporan keuangan tahun 2017 sampai tahun 2018.

1.3.6 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan jalan mencatat dan mengamati secara langsung pada objek yang diteliti yakni beberapa pegawai PDAM Kota Denpasar. 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

mendalam dan jumlah respondennya sedikit (Sugiyono, 2016). Peneliti melakukan wawancara dengan Ka.Sub. Bag. Kas & Penagihan mengenai pengaruh prinsip-prinsip GCG mempengaruhi kualitas informasi keuangan di PDAM Kota Denpasar

1.3.7 Teknis Penyusunan Laporan Teknik penyusunan laporan yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah teknik deskriptif yaitu menurut (Sugiyono, 2016) adalah statistik yang digunakan

untuk

menganalisa

data

dengan

cara

mendeskripsikan

atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

1.4 Sistematika Penyajian Penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang sistematis. Adapun sistematika penyajian dalam laporan ini adalah sebagai berikut: BAB I

:

Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah serta yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Di samping itu, ditentukan pula tujuan dan kegunaan laporan, metode penyusunana laporan, serta menguraikan sistematika penyajian yang digunakan untuk membahas masalah yang diungkapkan.

BAB II

:

Tinjauan Teoritis Bab ini menguraikan mengenai teori-teori atau konsep-konsep yang relevan sebagai acuan dan landasan dalam memecahkan masalahmasalah yang dihadapi.

BAB III

:

Pembahasan Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Proram Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, struktur organisasi, dan penerapan standar mutu pendidikan pada Program Studi Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

BAB IV

:

Penutup Bab ini menguraikan mengenai simpulan akhir dari pembahasan yang menjadi jawaban dari permasalahan dan saran-saran sebagai pedoman dalam penerapan standar mutu pendidikan pada Program Studi Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.1

Pengertian Good Corporate Governance Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan

perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Pengertian Good Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER -01/MBU/2011 adalah ”Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.” Sedangkan pengertian Good Corporate Governance menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : Menurut Hery (2010:11) Good Corporate Governance adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka”, Menurut Ardeno Kurniawan (2012:27) Good Corporate Governance adalah “seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan

10

stakeholders- stakeholders lain seperti pegawai, kreditor dan karyawan”, Menurut Supriyatno (2000, p.17), The Indonesian Institute For Corporate Governance mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai “proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stockholders yang lain”.

2.2

Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam praktik corporate governance berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar Good Corporate Governance harus

mempertimbangkan karakter setiap perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya. 2.2.1 Transparansi (Transparency) Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2.2.2 Akuntabilitas (Accountability) Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 2.2.3 Pertanggungjawaban (Responsibility) kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 2.2.4 Kemandirian (Independency) Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 2.2.5 Kewajaran (fairness) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

2.3

Pengertian Kualitas Informasi Keuangan Kualitas Laporan Keuangan Agar dapat menyediakan informasi yang berguna

dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2007; Hapsari, 2007). Atril dan McLaney (1991) dalam Saidin (2007) menyebutkan kriteria yang harus dimiliki oleh pelaporan keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dimengerti, tepat waktu dan biaya/manfaat. Ditegaskan bahwa relevan dan dapat diandalkan dari pelaporan keuangan dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang bermanfaat, namun jika laporan keuangan tidak dapat dibandingkan, tidak dapat dimengerti dan tidak tepat waktu, biaya yang lebih besar dari manfaat maka akan mengurangi manfaatnya. Pembuatan laporan keuangan di sektor pemerintahan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

2.4

Kriteria Kualitas Informasi Keuangan

Untuk mendapatkan informasi akuntansi berupa laporan keuangan, diperlukan standar atau kriteria yang menjadi acuan pokok dalam membuat laporan keuangan yang dinilai berkualitas. Di Indonesia standar laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan adalah himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar perusahaan, seperti kreditor. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Manfaat informasi keuangan terpenuhi jika memiliki kriteria atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi keuangan.

Relevansi

suatu

informasi

harus

dihubungkan

dengan

maksud

penggunaannya. Jika informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, tidak ada gunanya walaupun kualitas lainnya terpenuhi. Oleh karena itu, perlu dipilih metode pelaporan akuntansi keuangan yang tepat. Dapat diuji Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Dapat dimengerti Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai. Netral Laporan keuangan atau informasi keuangan diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak

tertentu. Tepat waktu Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Daya banding Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama. Lengkap Informasi keuangan lengkap jika memenuhi enam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan ekonomi. Manfaat informasi keuangan terpenuhi jika memiliki kriteria atau standar. Berikut ini beberapa kriteria kualitas informasi keuangan. 2.4.1 Dapat diuji Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Untuk meningkatkan manfaatnya, informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. 2.4.2 Dapat dimengerti Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai. 2.4.3 Netral

Laporan keuangan atau informasi keuangan diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung pada kebutuhan pihak tertentu. 2.4.4 Tepat waktu Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar menjadi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. 2.4.5 Daya banding Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama ataupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama. 2.4.6 Lengkap Informasi keuangan lengkap jika memenuhi enam tujuan kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar pengungkapan laporan keuangan.

BAB III PEMBAHASAN 3.1

Gambaran Umum Tempat KPM

3.1.1 Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Dari fakta perjalanan sejarah membuktikan, sistem pelayanan Air Minum untuk Kota Denpasar sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu pada tahun 1932 dengan nama Perusahaan Air Minum. Dengan menggunakan sumber air baku dari mata air Desa Riang Gede yang terletak di Kabupaten Tabanan.

Kapasitas produksi saat itu (kurang lebih) 14

I/dt. Melayani kota Tabanan dan Denpasar. Sebesar 5 I/dt dialirkan ke Kota Denpasar untuk melayani (kurang lebih) 8000 jiwa atau 7,7 % jumlah penduduk saat itu. Dialirkan secara garfitasi melalui pipa transmisi 200 mm sepanjang 17,300 dan 150 mm sepanjang 9.140 meter. Setelah kemerdekaan statusnya berubah menjadi perusahaan Air Minum Negara dikelola oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga listrik Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Pada tahun 1971 Pemerintah Australia melalui Colombo Plan memberikan bantuan dana berupa grant sebesar $ 1.194.000 yang mana dana tersebut dipergunakan untuk membangun berbagai sarana penyediaan air minum sbb: - 10 buah sumur bor/dalam dengan kapasitas seluruhnya 425 I/dt - Pipa transmisi 375 mm sampai dengan 650 mm sepanjang 8500 meter - Pipa Distribusi AC&PVC dng diameter 25 mm s/d 350 mm sepjg 125.000 m - Balance Tank Darmasaba dengan kapasitas 1.250 m³ - Reservoir Belusung dengan kapasitas 10.000 m³

- Reservoir Tonja dengan kapasitas 3000 m³ Tahun 1975 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Tehnik Penyehatan Nomor 93/KPTS/1975 tanggal 21 Oktober 1975 setahun setelah perubahan status menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tepatnya tanggal 21 Oktober 1976 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 5/Pemda/tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan ditunjuk Direktur Perusahaan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Badung. Perkembangan Kota Denpasar sangat pesat sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 terbentuklah Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Denpasar yang peresmiannya dilaksanakan pada tangal 27 Pebruari 1992. Untuk mengakomodasi pelayanan air bersih di Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar sebelum terbentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, maka antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung dengan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, disepakati bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disamping melayani kebutuhan Air Minum kepada masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Badung juga melayani masyarakat Kotamadya Dati II Denpasar. Selanjutnya keinginan Pemda Kodya Dati II Denpasar untuk membentuk sendiri PDAM Kodya Dati II Denpasar oleh Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ditanggapi positif dimana pada prinsipnya dapat menyetujui. Ditindaklanjuti melalui beberapa proses yang meliputi: 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 20 Tahun 1995 tentang

pendirian PDAM kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tertanggal 18 Desember 1995 yang

disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali pada tanggal 8 Oktober 1996 nomor 518 Tahun 1996 dan diundangkan pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 18 tahun 1996 tanggal 28 Oktober 1996 seri D nomor 8. 2.

Pembentukan Panitia Perumus Pemisahan PDAM kab. Dati II Badung melalui Surat

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 1741 tahun 1995 tanggal 22 Desember 1995 dengan anggotanya yang terdiri dari unsur badan Pengawas, unsur Badan Pertimbangan, unsur BPKP dan unsur PDAM Kab. Dati II Badung. 3.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Dirjen

PUOD) Nomor 690-05-695 tanggal 3 September 1996 tentang Pembentukan Tim Penilai Konpensasi Asset PDAM kab. Dati II Badung dengan susunan Keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Pusat yaitu: Depdagri, Cipta Karya, Dirjen Anggaran dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan) dan dari Pemerintah Daerah antara lain; Pemda Tingkat I Bali, Pemda Tingkat II Badung Pemda Tingkat II Denpasar dan PDAM kabupaten Dati II Badung, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan di lapangan. 4.

Surat Keputusan Direktur Bina Pendapatan Daerah selaku Ketua Tim Pusat Nomor

615/Perda/1996 tanggal 3 Oktober 1996 tentang Pembentukan Tim Teknis Penilaian Kompensasi Asset PDAM Kabupaten Dati II Badung yang anggotanya berasal dari unsur Direktorat Bina Pendapatan Daerah Departemen Keuangan, Pemda Tingkat I Bali, Pemda Tingkat II Badung, Pemda Tingkat II Kodya Denpasar, Pemda Kabupaten Dati II Badung. 5.

Kesepakatan bersama tanggal 31 Mei 1997 antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Badung dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar mengenai mengenai pengelolaan Asset PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan PDAM Kodya Daerah

Tingkat II Denpasar dengan disaksikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung mengelola sarana dan prasarana sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Badung dan PDAM.Kotamadya Dati II Denpasar mengelola sarana dan prasarana yang berada di wilayah Kotamadya Dati II Denpasar secara terpisah. 6.

Serah Terima Pengelolaan Asset PDAM Kab. Daerah Tingkat II Badung kepada PDAM

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar dengan berita Acara Serah Terima Pengelolaan Nomor 73 Tahun 1997 (Pihak Pertama) dan Nomor 67 tahun 1997 (Pihak Kedua) tanggal 30 Juni 1997 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar. Dimana mulai tanggal 1 Juli 1997 PDAM Kodya Dati II Denpasar resmi mulai melaksanakan Operasional Pengelolaan terpisah dengan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Serah terima Asset dan hutang jangka panjang PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar No. 539/4364/EK Pihak Pertama dan No. 539/994/EK Pihak Kedua, dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dimana semua beban dan tanggung jawab pelanggan berada di wilayah masing-masing. Tabel 3.1 Tabel Nama Direktur Utama dan Pelaksana Tugas PDAM Kota Denpasar

Direktur Utama dan Pelaksana Tugas PDAM No.

Periode Kota Denpasar

1)

1997-2006

2)

2006

ir. I Made Pasek Adiantara, MM. Ir. IGN. Eddy Mulya, SE.

3)

2006–2015

Ir. Putu Gede Mahaputra, MM.

4)

2015 – sekarang

Ida Bagus Gede Arsana, ST.

Sumber : Dokumentasi PDAM

3.1.2 Visi, Misi, Motto, Janji Layanan, dan Kebijakan Mutu Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar 3.1.2.1 VISI sesuatu yang menjadi cita - cita bagi perusahaan. Visi perusahaan yang terartikulasikan dengan jelas dan utuh akan dapat digunakan sebagai arah,perekat dan motivasi dalam pengembangan perusahaan sehingga perubahan • perubahan yang dilakukan perusahaan dalam mewujudkan visinya dapat terarah dengan baik dan tidak sekedar merespon isu • isu yang bersifat sementara atau demi kepentingan sesaat. Berkaitan dengan hal tersebut,maka PDAM Kota denpasar merumuskan visinya sebagai berikut : "Menjadi Perusahaan yang sehat dengan Pelayanan Prima". Bila pelayanan prima kepada pelangan/masyarakat sudah dapat dilaksanakan oleh PDAM Kota Denpasar maka pada akhirnya diharapkan PDAM Kota Denpasar menjadi sehat. Sehat disini dimaksudkan bahwa PDAM dalam menjalankan perusahaan dapat memperoleh keuntungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, meningkatkan kesajahteraan karyawan PDAM Kota Denpasar dan dapat pula memberikan kontribusi terhadap penigkatan PAD kepada pemilik (PEMDA Kota Denpasar). 3.1.2.2 MISI tugas yang dirasakan sebagai suatu kewajiban untuk dilakukan demi perusahaan, dengan melakukan penelaahan terhadap a. apa sesungguhnya bidang usaha PDAM, b. apa sesungguhnya

produk PDAM, c. seperti apa pasar PDAM dan siapa konsumennya, d. siapa pemilik PDAM dan apa keinginan mereka, maka PDAM Kota Denpasar menyatakan misinya sebagai berikut : 1. Mewujudkan pelayanan prima mendukung smart city 2. Berperan aktif dalam mendorong tetap menjaga kelestarian sumber air baku 3. Mencapai kinerja keuangan perusahaan yang sehat 4. Mewujudkan terciptanya budaya kerja yang positif 5. Meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan karyawan Ungkapan misi ini akan dicantumkan dalam pamplet • pamplet yang akan ditempelkan disetiap ruang kerja dan tempat-tempat strategis lainnya dilingkungan PDAM Kota Denpasar sehingga dengan demikian setiap saat semua orang akan selalu dingatkan akan tugas dan tanggung jawab yang harus dipikulnya dalam rangka mewujudkan apa yang dinyatakan dalam misi tersebut. 3.1.2.3 MOTTO "SEWAKA" S = Siap Melayani E = Efektif dan Efisien W = Waktu menjadi Ukuran A = Air ada sumber kehidupan K = Kepuasan Pelanggan adalah Tujuan A = Ajaran Agama sebagai Landasan

3.1.2.4 JANJI LAYANAN Santun, Bermartabat dan Sigap dalam Pelayanan

3.1.2.5 KEBIJAKAN MUTU 1.

Pertumbuhan laba melalui peningkatan pendapatan dan optimalisasi biaya operasi.

2.

Peningkatan dan pengembangan cakupan layanan

3.

Peningkatan kepuasan pelanggan.

4.

Terciptanya mekanisme kerja yang reponsif terhadap keinginan pelanggan melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan.

5.

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi.

6.

Peningkatan kepuasan dan profesionalisme karyawan.

7.

Peningkatan budaya kerja melalui penerapan SOP, KPI dan GCG secara berkelanjutan.

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana

Adapun struktur organisasi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana adalah sebagai berikut. Gambar 3.1 Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Sumber:https://pdam.denpasarkota.go.id/index.php/profil/265/4-Struktur-Organisasi.html

3.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar 3.1.3.1 TUGAS POKOK :

a.

Pengelolaan sistem penyediaan air minum sebagaimana yang dilakukan pada daerah Kabupaten lainnya dengan kesepakatan Pemerintah Kota dengan daerah yang bersangkutan.

3.1.3.2 FUNGSI :

a.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, PDAM Kota Denpasar mempunyai fungsi ekonomi dan sosial; dan

b.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, PDAM memberikan jasa, memupuk pendapatan melalui penjualan air yang dapat menutup seluruh biaya yang diperlukan untuk melakukan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, pemanfaatan umum, keberlanjutan, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

3.2

Deskripsi Pekerjaan/Tugas Selama KPM Pelaksanaan KPM di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dimulai pada

tanggal 04 Februari 2019 sampai tanggal 29 Maret 2019. Kegiatan KPM berlangsung mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 15.30 WITA yang dilakukan pada hari Senin sampai hari Jumat. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar beralamat di JL. A. Yani No.98, Denpasar. Selama melaksanakan KPM, penulis harus mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar. Selama melaksanakan Kerja

Profesi Mahasiswa (KPM) di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar banyak pengalaman dan pembelajaran yang didapat. Ada beberapa hal yang tidak akan diperoleh mahasiswa pada saat di perkuliahan seperti cara bersosialisasi terhadap lingkungan kerja, mengetahui keluhan pelanggan saat melakukan pembayaran air rutin tiap bulan, etika berkomunikasi dengan pelanggan dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya KPM ini sangat membantu mahasiswa lebih dekat dan mengerti gambaran dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam melaksanakan Kerja Profesi Mahasiswa (KPM) di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar. Adapun tugas-tugas yang dilakukan selama masa KPM adalah sebagai berikut: 1) Membantu mengeprint Laporan Penagihan Penagih (LPP) Air dan Non Air. 2) Mengarsip Laporan Penagihan Penagih (LPP) Air dan Non Air. 3) Mengecap Nota pembayaran Air. 4) Mengarsip Rekening Koran,

Mengarsip Laporan Harian Kas (LHK), Mengarsip

rekapitulasi Laporan Penagihan Penagih (LPP) Air, Mengarsip Faktur pajak bulan November 2018 sampai Faktur Pajak Januari 2019. 5) Membantu menerima pembayaran Air. 6) Membantu Menukarkan uang pecahan kecil ke Bank. 7) Memfotokopi, Mengecap, dan Mengarsip bukti penerimaan pajak. 8) Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pegawai diluar tugas-tugas diatas.

3.3

Analisis Sesuai dengan Tujuan Penelitian

3.3.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kualitas Informasi Keuangan PDAM Kota Denpasar Berdasarkan hasil laporan selama dua bulan, penulis melihat bagaimana Penerapan Prinsipprinsip Good Corporate Governance Pada Kualitas Informasi Keuangan PDAM Kota Denpasar serta menjamin pelaksanaan pelayanan yang baik.. Hal ini tercermin dari penerapan GCG yang telah berjalan dengan baik, yang telah menghasilkan kualitaas informasi keuangan yang baik di perusahaan daerah air minum.

BAB IV PENUTUP 3.1

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pembahasan pengaruh penerapan prinsip good corporate governance pada persepsi kualitas informasi keuangan PDAM Kota Denpasar, maka dapat ditarik simpulan bahwa prinsip–prinsip Good Corporate Governance seperti Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness berpengaruh pada kualitas informasi keuangan PDAM Kota Denpasar.

3.2

Saran Berdasarkan

kesimpulan penelitian diatas, maka saran yang dapat disampaikan yaitu

dengan mempertimbangkan pengaruh penerapan prinsip good corporate governance dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan PDAM Kota Denpasar, diharapkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuat regulasi terkait dengan penerapan prinsip good corporate governance di BUMD lainnya sehingga akan memberi dampak pada kualitas informasi keuangan.