Bab I.docx

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Puskesmas Lembang

Kabupaten Bandung Barat akan mengalami

perubahan status menjadi badan pengelola menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Yang menjelaskan bahwa badan layanan umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. PPK-BLUD

bertujuan

meningkatkan

kualitas

pelayanan

kepada

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Pada BAB III Pasal 5 PERMENDAGRI No 61 Tahun 2007 ayat 1 menjelaskan Persyaratan subtantif

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

sebagaimana dalam pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods). Pada ayat 2 menjelaskan Pelayanan umum tersebut berhubungan dengan : a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masrakat; b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sesuai pasal 6 diutamakan untuk pelayanan kesehatan. Persyaratan administratif berupa dokumen, yang salah satunya adalah Standar pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. Manfaat ditetapkannya

SPM pada UPTD

Puskesmas yang

menerapkan PPK-BLUD adalah untuk : a. Mengurangi variasi proses dalam pelayanan b. Keamanan dan keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan dan c. Sebagai dasar untuk mengukur mutu dan Kinerja pelayanan. Puskesmas Lembang Merupakan salah satu Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

bersifat

holistic,

komprehensif/menyeluruh,

terpadu

dan

berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat pokok (basic health service), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

kesehatan

masyarakat.

Pelayanan

[Publish Date]

kesehatan

tingkat

pertama

meliputi

pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik. Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan Puskesmas Puskesmas Lembang mempunyai visi dan misi sebagai berikut : VISI : Terwujudnya

Puskesmas

Lembang

SEHAT

berbasis

peningkatan

mutu

pelayanan dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan Siaga dan santun dalam pelayanan Empati, Efektif dan Efesien Hidup bersih sehat dan lingkungan sehat Akses pelayanan yang terjangkau, merata dan bermutu Tingkatkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan MISI : 1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang efektif dan efesien 2. Perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau, merata dan bermutu 3. Meningkatkan kinerja puskesmas dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu 4. Meningkatkan kapasitas kader kesehatan dan pengetahuan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan secara mandiri 5. Meningkatkan perilaku hidup bersih, sehat dan mewujudkan lingkungan sehat Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, Puskesmas Lembang menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 termasuk di dalamnya adalah pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas Lembang sebagai

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama akan menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian target-target SPM. Implementasi SPM juga menjadi sangat strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang sampai saat ini masih bermasalah

dengan

adanya

defisit

anggaran.

Implementasi

SPM

akan

memperkuat sisi promotif – preventif sehingga diharapkan akan ber-impact pada penurunan jumlah kasus kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. Selanjutnya, rencana program dan biaya yang diperlukan untuk mencapai standar dikoordinasikan dengan penyusun Rencana Strategis Bisnis agar Rencana pencapaian SPM tersebut masuk dalam Rencana Strategis Bisnis. Adanya SPM mendorong organisasi Puskesmas Lembang

untuk

merencanakan anggaran lebih besar karena tuntutan akan pelayanan yang memenuhi standar dan membutuhkan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kewajiban bagi Puskesmas Lembang akan menjadi lebih besar tetapi arah pelayanan menjadi lebih baik yaitu menuju kepada konsep Public Healt oriented. Selain itu Puskesmas Lembang memandang dari sudut pelayanan, Pelanggan adalah fokus pelayanan publik. Dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan adalah kepuasan dan adanya jaminan keamanan. Pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan dijamin aman. Kepuasan merupakan respon pelanggan terhadap dipenuhi kebutuhan dan harapannya, merupakan penilaian pelanggan terhadap produk dan pelayanan, yang merupakan cerminan tingkat kenikmatan yang didapatkan berkait dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan, termasuk di dalamnya tingkat pemenuhan yang kurang, atau tingkat pemenuhan yang melebihi kebutuhan dan harapan.

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

Upaya untuk meningkatkan kepuasan bahkan kesetiaan pelanggan dan menjamin keamanan pasien di Puskesmas Lembang melakukan standardisasi pelayanan. Bagaimana penerapan standar pelayanan tersebut apakah telah dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien harus dapat ditunjukkan dengan fakta, oleh karena itu pengukuran (indikator) dan target pencapaian untuk tiap indikator perlu disusun, disepakati, dan ditetapkan sebagai acuan. Indikator yang tercantum dalam dokumen SPM memiliki dimensi mutu. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya SPM Puskesmas Lembang adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Tujuan ditetapkannya SPM Puskesmas Lembang antara lain adalah: 1. Meningkatkan

akses

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat; 2. Untuk menjamin hak masyarakat dalam menerima pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Puskesmas Lembang 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. C. Pengertian 1 Umum :

a. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya. b. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan

serta

mencegah

dan

menanggulangi

timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. c. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. d. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan

kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. f. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai;

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

g. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. h. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan,

kompetensi

teknis

dan

hubungan

antar

manusia

berdasarkan standar WHO. i. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan. j. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan SPM bidang kesehatan. 2. Khusus a. Definisi

Operasional

adalah

dimaksudkan

untuk

menjelaskan

pengertian dari indikator. b. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator. c. Periode Analisis adalah tentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan d. Pembilang (Numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja; e. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

f. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu/ kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan pemilik BLUD. g. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan; h. Sumber Data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

D. Prinsip penyusunan dan penetapan SPM Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan

daerah

yaitu

untuk

menjamin

sinergisitas

program

pembangunan nasional dan daerah, dimana penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas

dan

sasaran

pembangunan

nasional.

Arah

kebijakan

pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta beberapa prioritas lainnya. Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga Pemda diharapkan untuk memastikan tersedianya sumber daya (sarana,

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu. E. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri R Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Bandung

Barat

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 27); 11. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 9 tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 23 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kabupaten Bandung Barat; 12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 163 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perubahan atas Perbup no 472 tahun 2011 tentang

Pelayanan

Dasar

di

Lingkungan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota Bandung Barat F. Sistematika Penyajian SPM Puskesmas

SPM Puskesmas Lembang tahun 2017 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan: Bab ini berisi uraian secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian, prinsip penyusunan dan penetapan SPM, landasan hukum dan sistematika penyajian SPM puskesmas.

BAB II

Standar pelayanan minimal puskesmas:

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

Dalam bab ini di uraikan jenis pelayanan SPM dari setiap jenis pelayanan, indikator dan standar serta rencana capaian SPM. BAB III

Peran pusat,provinsi dan kabupaten : Berisi tentang peran pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyusunan SPM.

BAB IV

Penutup

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

2. Indikator SPM Bidang Kesehatan NO 1

2

JENIS LAYANAN DASAR Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4

Pelayanan kesehatan balita

5

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif

6

TARGET

Sesuai standar pelayanan antenatal. (100%) Sesuai standar pelayanan persalinan. (100%) Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir. (100%) Sesuai standar pelayanan kesehatan balita. (100%) Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar. (100%) Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif. (100%)

PENERIMA LAYANAN DASAR Ibu hamil.

Ibu bersalin.

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.

Bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Balita.

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Anak pada usia pendidikan dasar. Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

7

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut. (100%)

8

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi. (100%) Sesuai standar Penderita Diabetes pelayanan kesehatan penderita Melitus. Diabetes Melitus. (100%)

9

PERNYATAAN STANDAR

Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas. Penderita hipertensi.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

10 Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa. (100%)

11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Sesuai standar pelayanan kesehatan TB. (100%) Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV. (100%)

12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

[Publish Date]

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat. Orang dengan TB.

Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transge nd er, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakat an) .

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

[Publish Date]

SPM PPK-BLUD PUSKESMAS LEMBANG TAHUN 2017-2021

A. Rencana Capaian SPM

[Publish Date]