Bab I.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Magang adalah bagian penting dan merupakan prakondisi dari sistem penyiapan guru ideal dan profesional. Dalam magang ini, mahasiswa hanya melakukan observasi atau pengamatan saja, mahasiswa tidak melakukan proses belajar mengajar seperti praktek mengajar (PM). Kegiatan magang ini merupakan sarana latihan kerja bagi mahasiswa keguruan dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan keterampilan dalam bidang keguruan. Program magang 2 merupakan perkembangan dari implementasi kurikulum di lingkungan FTIK melalui program yang menuntut lembaga untuk menyiapkan lulusannya memiliki keterampilan, sikap dan etos kerja yang baik. Program magang 2 ini akan memberikan pengalaman secara konkrit bagi mahasiswa tentang dunia kerja sehingga tidak hanya mempunyai pengetahuan teoritis yang hanya didapat di kelas saja. Kegiatan magang ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yaitu: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional (Lembaga Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301); 2.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

1

telah diubah dengan PP-RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP N.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum; 6. PP Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 349 tahun 2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya; 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5517 Tahun 2014 tanggal 01 oktoberr 2014, yang didirikan dalam rangka meningkatkan Mutu Guru MI. B. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuan Magang 2 Tujuan pelaksanaan Magang 2 secara umum untuk memberikan kemampuan mahasiswa/i melalui kesepadanan diperoleh dengan fenomena yang diperoleh dengan fenomena di institut dan lembaga pendidikan secara relevan. Sedangkan secara khusus tujuan dari pelaksanaan Magang 2 antara lain: a. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa/i dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran. b. Meningkatkan keterampilan mahasiswa/i dalam melakukan observasi dan tekni mengumpulkan data. c. Meningkatkan keterampilan mahasiswa/i dalam menyiapkan dan menyajikan administrasi pendidikan. 2. Manfaat Magang 2 Program magang 2 diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti mahasiswa, FTIK, Jurusan/Prodi dan instansi.

2

a. Bagi mahasiswa 1) Mengenalkan secara konkrit kepada mahasiswa tentang kondisi di lapangan dan dunia kerja mulai dari merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan evaluasi 2) Melatih keterampilan mahasiswa/i dalam mengumpulkan data, menyusun dan membuat laporan kerja (Magang 2) 3) Melatih keterampilan komunikasi, sikap dan etetika mahasiswa/i dalam dunia kerja. b. Lembaga FTIK dan Jurusan/Prodi 1) Memperoleh informasi tentang trend dan pekembangan dunia kerja berbasis kebutuhan untuk menyempurnakan kurikulum 2) Membangun kerjasama kelembagaan dan sharing informasi 3) Sarana penyampaian wawasan pengetahuan baru baik yang bersifat kebijakan maupun informasi umum 4) Menjadi pembina dalam mengembangkan lembaga pendidikan di bawahnya dan mitra bagi lembaga struktural di atasnya. c. Instansi atau Madrasah/Sekolah 1) Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan yang saling menguntungkan, dinamis dan bermanfaat dalam pengembangan pendidikan Indonesia. 2) Memperoleh informasi dan wawasan pengetahuan terbaru yang bersifat kebijakann atau peningkatan kompetensi tenaga kerja pada masing-masing lembaga.

3