Bab 4 Analisis Dan Hasil

BAB 4 HASIL DAN ANALISIS

4.1 Pengaruh Zakat Terhadap Penghasilan Kena Pajak Dari hasil wawancara dengan pihak pejabat Kantor Pajak dan Departemen Agama bahwa terdapat persamaan dalam kebijakan tentang zakat yang di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000. Hal ini dapat terlihat dari isinya yang menyatakan bahwa zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Zakat tidak termasuk objek pajak penghasilan, hal ini sesuai dengan UU PPh Tahun 2000 Pasal 4 ayat 3 yang menyatakan Bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh Pemerintah dan yang di terima oleh yang berhak serta harta hibah yang di terima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk Koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan,

kepemilikan,

atau

penguasaan

antara

pihak-pihak

yang

bersangkutan. Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf g Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang perlakuan zakat

49

atas penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena pajak pajak penghasilan No.KEP-163/PJ./2003. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Wajib pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut. Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama lengkap Wajib Pajak b. Alamat jelas Wajib Pajak c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya f. Besarnya penghasilan g. Besarnya zakat atas penghasilan

50

Pencantuman Zakat dalam SPT Tahunan: a. Pencantuman Zakat pada SPT OP 1. Formulir 1770 Pada formulir induk halaman 1 bagian C kolom 6, sebagai pengurang penghasilan netto. 2. Formulir 1770 S Pada formulir induk 1770 S bagian B kolom 5, sebagai pengurang penghasilan netto. 3. Formulir 1721 Formulir-formulir 1721 tidak menyediakan tempat bagi pencantuman ZAKAT yang telah dibayar b. Pencantuman Zakat pada SPT Badan 1. Formulir 1771 a. Dicantumkan pada lampiran 1 formulir 1771 Bagian 1 kolom c sebagai Biaya-biaya lainnya dalam perhitungan penghasilan neto WP Badan (Rugi/Laba) b. Apabila

Zakat

tidak

diperhitungkan

dalam

penghitungan

penghasilan neto (Rugi / Laba), maka pencantumannya pada lampiran 1 Formulir 1771 Bagian 4 Kolom d sebagai unsur penyesuaian fiskal negatif. Secara teoritis tidak terdapat permasalahan dalam implementasinya. Tetapi secara teknis, permasalahan umumnya ada pada saat wajib pajak orang pribadi mengisi formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Zakat penghasilan

51

yang ada pada formulir 1770 dapat menyebabkan perbedaan hasil perhitungan penghasilan kena pajak jika di bandingkan dengan lampiran yang mengikutinya yaitu formulir 1721 A1 atau 1721 A2. Hal ini juga berlaku pada formulir 1770 S. Lain halnya dengan Wajib Pajak Badan, tidak terdapat permasalahan karena zakat di kategorikan sebagai Biaya-biaya lainnya. Menurut pejabat pajak yang berkompeten di bidang Pajak Penghasilan Orang Pribadi, kebanyakan wajib pajak orang pribadi yang tidak mengisi kolom zakat penghasilan. Hal ini di karenakan pajak penghasilan menjadi lebih bayar, sehingga jika ingin klaim terhadap pajak yang sudah di bayarkan harus melalui prosedur : 1. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) jika jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah di lakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 2. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak harus di terbitkan Surat Ketetapan selambat-lambatnya 12 bulan sejak surat permohonan di terima secara lengkap. Batas waktu ini di maksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau pengusaha kena pajak. 3. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) di terbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Proses-proses di atas juga diikuti oleh Proses pemeriksaan pajak oleh petugas pajak yang berwenang. Hasil pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar di ikuti dengan permohonan restitusi.

52

Selain dapat melakukan klaim, pajak yang lebih bayar juga dapat di kompensasikan ke tahun berikutnya. Atau bisa juga dengan cara lain yaitu mengikhlaskan bila terdapat kelebihan sebagai sumbangan terhadap negara. Untuk mengatasi perbedaan, seharusnya pada SPT 1721 A1 dan A2 di cantumkan kolom zakat penghasilan, sehingga angka pada penghasilan kena pajak sama.

4.2 Pengaruh zakat terhadap penghasilan kena pajak Badan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya. Pada WP Badan, pencantuman zakat penghasilan tidak terlalu di permasalahkan, hal ini di karenakan zakat penghasilan dari perusahaan dapat di kategorikan sebagai Biaya-biaya Lainnya pada SPT 1771-II nomor 12. Pada Formulir ini, yang termasuk dalam Perincian Harga Pokok Penjualan, Biaya Usaha lainnya dan Biaya Dari Luar Usaha adalah Bahan Baku, Bahan Penolong, Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium, THR, Bunga Pinjaman, Royalti, Sewa, Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Penyusutan dan Amortisasi, Cadangan, Piutang tidak Dapat Ditagih, Air, Listrik, dan Telepon, serta Biaya-Biaya Lainnya. Pengaruh zakat pada WP badan juga berpengaruh pada penghasilan neto yang menjadi lebih kecil, seperti terlihat pada Studi kasus terhadap perusahaan industri PT Roda Dunia. Sebelum di kurangi zakat, jumlah penghasilan neto selama tahun 2005 Rp.13.386.231.000. Zakat penghasilan 53

setahun

Rp.350.000.000,

maka

penghasilan

netonya

menjadi

Rp.13.036.231.000. Kompensasi Kerugian jumlahnya tetap jika zakat penghasilan sebagai pengurang atau tidak sebagai pengurang Penghasilan kena Pajak. Begitu juga dengan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan, PPh pasal 22 Impor, PPh Pasal 23 yang telah di potong PT IndoExpress, PPh Pasal 25, STP PPh Pasal 25 dan PPh pengalihan hak atas tanah yang di setor. Pada Studi kasus ini, Penghasilan Kena Pajak sebelum Zakat sebesar Rp. 13.376.231.000. Jumlah Pajak penghasilan terutang Rp. 3.995.369.300, dan jumlah PPh Badan terutang setelah pengembalian (PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan) Rp. 3.996.369.300. Maka jumlah pajak yang kurang di bayar pada akhir tahun 2005 (PPh Pasal 29) sebesar Rp. 534.519.045. Besar batas maksimum Kredit pajak luar negeri Rp. 1.792.150.255. Setelah zakat sebagai pengurang Penghasilan kena pajak, jumlah Pajak penghasilan terutang menjadi sebesar Rp. 3.920.369.300, dan jumlah PPh Badan terutang setelah pengembalian (PPh Pasal 24 yang telah di kreditkan) sebesar Rp. 3.921.369.300. Maka jumlah pajak yang kurang di bayar (PPh Pasal 29) berkurang menjadi Rp. 445.911.687. Batas maksimum Kredit pajak luar negeri menjadi Rp. 1.805.757.613. Zakat Penghasilan yang di kategorikan sebagai Biaya-biaya Lainnya ada pada SPT Tahunan 1771-II. Sebelum zakat penghasilan di perhitungkan, besar Biaya-biaya lainnya adalah Rp. 5.103.200.000. Setelah zakat, besar Biaya-biaya lainnya menjadi Rp. 5.453.200.000.

54

Tabel 4.1 : Pengaruh zakat pada PT. RODA DUNIA NO 1 2 3 4

KETERANGAN Penghasilan Neto PKP PPh Terutang PPh Pasal 24 yang telah

5 6

dipotong di Luar Negeri Pajak Kurang Bayar Angsuran PPh Pasal 25

TANPA ZAKAT 13.386.231.280 13.376.231.000 3.995.369.300 1.792.150.255 534.519.045 52.334.642

DENGAN ZAKAT 13.036.231.000 13.026.231.000 3.920.369.300 1.805.757.613 445.911.687 50.119.459

4.3 Pengaruh zakat terhadap penghasilan kena pajak Orang Pribadi (Karyawan Tetap). Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Kewajiban subjektif Orang Pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri di mulai ketika Orang Pribadi tersebut di lahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir ketika meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan tetap dari satu pemberi kerja, menggunakan induk SPT 1770 S dan lampiranlampirannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pada pelaporannya, di sertakan juga fotokopi formulir 1721-A1 dan atau 1721-A2 yang merupakan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Pada induk SPT Tahunan 1770 S, zakat penghasilan di cantumkan di huruf B nomor 5 sebagai pengurang Penghasilan kena pajak. Akibatnya, pajak penghasilan menjadi lebih bayar. Seharusnya, formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang di lampirkan menjadi dasar dalam pengisian atau pemeriksaan pajak. 55

Pencantuman zakat penghasilan hanya berpengaruh pada induk SPT tahunan 1770 S. Hal tersebut terlihat jelas pada studi kasus terhadap karyawan tetap di PT Roda Dunia, Sutrisno sebagai Direktur utama dan Hadi sebagai komisaris. Pencantuman zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak berpengaruh pada jumlah penghasilan neto setahun, penghasilan kena pajak dan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus setahun terutang. Jumlah penghasilan neto Sutrisno sebelum zakat Rp. 131.588.000. Penghasilan Kena Pajak dan PPh Pasal 21 terutang adalah Rp. 125.828.000 dan Rp. 17.707.000. Setelah zakat, penghasilan neto Sutrisno menjadi sebesar Rp. 128.145.900, besar Penghasilan Kena Pajak menjadi 122.385.900 dan PPh Pasal 21 atas gaji

dan bonus setahun terutang menjadi Rp. 11.250.000,

akibatnya PPh menjadi Lebih bayar Rp. 6.457.000.

Tabel 4.2 : Pengaruh zakat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Sutrisno) NO 1 2 3 4 5

KETERANGAN Penghasilan Neto PKP PPh Pasal 21 PPh Lebih Bayar Angsuran PPh Pasal 25

TANPA ZAKAT 131.588.000 125.828.000 17.707.000 1.475.583

DENGAN ZAKAT 128.145.900 122.385.000 11.250.000 6.457.000 937.500

Pada Studi kasus Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan tetap dari satu pemberi kerja digabungkan dengan istri sebagai notaris, terlihat juga perbedaan sebelum dan sesudah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Total penghasilan istri dan suami sebelum zakat adalah Rp. 48.082.837, dikurang dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak 56

dengan status kawin

digabung dengan istri yang punya penghasilan dan

memiliki dua orang anak sebesar Rp. 28.800.000, maka Penghasilan Kena Pajak sebelum zakat Rp. 19.282.837. Besar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Rp. 964.100, kredit pajak Rp. 1.468.800, dan PPh tahun 2003 lebih bayar sebesar Rp. 504.700. Jika di kurangi setoran zakat, maka total penghasilan neto suami istri menjadi

Rp.

46.675.662,15.

Besar

Penghasilan

Kena

Pajak

Rp.

17.875.662,PPh Pasal 21 Rp. 893.750 sehingga jumlah PPh tahun 2003 lebih bayar menjadi sebesar Rp. 575.050. Jika asumsi pada studi kasus ini PPh yang lebih bayar di restitusikan, maka seharusnya PPh Pasal 25 Tahun berikutnya menjadi lebih rendah.

Tabel 4.3 : Pengaruh Zakat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Aji Sugiharto) NO 1 2 3 4 5

KETERANGAN Penghasilan Neto PKP PPh Pasal 21 PPh Lebih Bayar Angsuran PPh Pasal 25

TANPA ZAKAT 48.082.837 19.282.837 964.100 504.700 80.341

DENGAN ZAKAT 46.675.662 17.875.000 893.750 575.050 74.478

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki dua pekerjaan tetap seperti pada kasus Ibrahim (Studi Kasus 4), SPT yang digunakan adalah SPT 1770, bukan SPT 1770 S. Karena, SPT 1770 S hanya untuk Wajib Pajak yang memiliki satu pekerjaan tetap dari satu pemberi kerja. SPT 1721 A1 di gunakan sebagai lampiran yang jumlahnya ada dua, yaitu untuk PPh Pasal 21 sebagai Dosen dan PPh Pasal 21 sebagai Konsultan Pajak. Untuk pengisian

57

SPT 1770, yang di gunakan sebagai penghasilan utama adalah sebagai Konsultan pajak, karena dianggap lebih besar di bandingkan sebagai Dosen. Pengaruh zakat pada kasus Ibrahim adalah pada saat pengisian kolom zakat penghasilan pada induk SPT 1770 huruf C nomor 6. Akibatnya, Penghasilan Kena Pajak menjadi berkurang menjadi Rp.172.482.450 yang sebelumnya sebesar Rp. 177.246.000. Sebelum zakat, Penghasilan kena pajak Rp. 177.246.000 dan PPh Pasal 21 Rp. 30.561.500. Setelah zakat dicantumkan pada induk SPT Tahunan 1770 Penghasilan Kena Pajak Rp. 172.482.450 dan PPh Pasal 21 menjadi Rp. 29.370.612. Akibatnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 28A) menjadi lebih bayar Rp. 1.190.888.

Tabel 4.4 : Pengaruh zakat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Ibrahim) 1 2 3 4 5

KETERANGAN Penghasilan Neto PKP PPh Pasal 21 PPh Lebih Bayar Angsuran PPh Pasal 25

TANPA ZAKAT 184.446.000 177.246.000 30.561.500 -

DENGAN ZAKAT 179.682.450 172.482.450 29.370.612 1.190.888 99.240

Pada kasus Azzam (studi kasus 5) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki satu pekerjaan tetap dari satu pemberi kerja. Azzam juga mendapatkan penghasilan dari usaha dagangnya. Status wajib pajak adalah kawin dan memiliki 1 orang anak. SPT yang di gunakan sama seperti Ibrahim, yaitu SPT 1770 dan lampirannya adalah 1721 A1. Penghasilan neto Azzam sebelum zakat adalah Rp.157.119.000, Penghasilan Tidak Kena Pajak K/1 sebesar Rp. 5.760.000, maka penghasilan kena pajak sebelum zakat sebesar Rp. 151.359.000. Besar PPh pasal 21

58

Terutang adalah Rp. 24.134.750. Setelah zakat disetorkan, penghasilan neto Azzam menjadi Rp. 152.409.750, Penghasilan Kena Pajak Rp. 146.649.750 dan PPh Pasal 21 menjadi Rp. 22.912.437. Pengaruh zakat terhadap penghasilan kena pajak di tinjau dari sisi pelaporannya adalah angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya seharusnya menjadi lebih rendah jika di asumsikan PPh yang lebih bayar di restitusikan.

Tabel 4.5 : Pengaruh zakat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Azzam) NO 1 2 3 4 5

KETERANGAN Penghasilan Neto PKP PPh Pasal 21 PPh Lebih Bayar Angsuran PPh Pasal 25

TANPA ZAKAT 157.119.000 151.359.000 24.134.750 -

DENGAN ZAKAT 152.409.750 146.649.750 22.912.437 1.222.613 101.884

4.4 Pengaruh Zakat terhadap penghasilan kena pajak Orang pribadi (yang memiliki usaha sendiri / pekerjaan bebas). Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang memiliki usaha sendiri atau pekerjaan bebas, permasalahannya sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan tetap jika zakat penghasilan juga di cantumkan dan di perhitungkan di induk SPT Tahunan 1770, Pajak penghasilan menjadi Lebih Bayar. Pengaruh lain juga terlihat pada penghasilan neto yang berkurang. Seharusnya, formulir 1721-A1 atau 1721-A2 yang di lampirkan menjadi dasar dalam pengisian atau pemeriksaan pajak. Pencantuman zakat penghasilan hanya berpengaruh pada induk SPT Tahunan 1770. Hal ini 59

terlihat jelas pada studi kasus terhadap Rully yang memiliki usaha dagang tekstil dengan merek toko “Anwartekstil” . Total penghasilan neto Rully dan istrinya adalah Rp. 156.119.000, dan Penghasilan Kena pajak sebesar Rp. 144.599.000. PPh terutang tahun 2005 Rp. 22.399.750. Setelah zakat di perhitungkan, total penghasilan neto Rully dan istrinya menjadi Rp. 153.834.750, PPh terutang menjadi Rp. 21.828.688. Pada kasus Rully dan istrinya, pencantuman zakat terdapat pada induk SPT Tahunan 1770 huruf C angka 6. Akibatnya Pajak Penghasilan menjadi lebih bayar dan diasumsikan restitusi. Jika restitusi, seharusnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya menjadi lebih rendah dan PPh pasal 21 tahun berikutnya menjadi lebih kecil.

Tabel 4.6 : Pengaruh zakat pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Rully) NO 1 2 3 4 5

KETERANGAN Penghasilan Neto PKP PPh Pasal 21 PPh Lebih Bayar Angsuran PPh Pasal 25

TANPA ZAKAT 156.119.000 144.599.000 22.399.000 -

60

DENGAN ZAKAT 151.434.750 139.914.750 21.228.687 1.171.063 97.588