Memori Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Bintan PERIODE TAHUN 2015-2016
PENDAHULUAN
P
enyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional tidak terlepas dari kebijakan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Sejalan dengan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara ideal diharapkan dapat mendorong terwujudnya good governance dan clean governance pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan optimum. Guna mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Bintan sebagai salah satu daerah penyelenggara otonomi, eksistensinya didedikasikan untuk membangun kompetensi daerah yang berdaya saing dengan memanfaatkan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki, yang meliputi sumber daya manusia, daya dukung alam, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Segenap sumber daya tersebut diarahkan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berdasarkan gambaran kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik. Hasil pembangunan di Bintan pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari
kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan proses pembangunan yang ketercapaiannya diukur melalui penilaian terhadap berbagai indikator pada Visi dan Misi Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 yang dalam konteks tahunan direfleksikan pada target-target RKPD dan KUA-PPAS. Dalam upaya mencapai ukuran-ukuran kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah mengembangkan pula perbaikan tata Pemerintahan Daerah dengan menjalin koordinasi yang intensif diantara tingkatan pemerintahan sebagai upaya untuk menciptakan sinergitas pemerintahan yang berkualitas. Selain itu untuk memantapkan implementasi visi “Menuju Bintan Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”, kita dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih serta sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam mendukung pembangunan masyarakat Bintan seutuhnya. Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan sejalan dengan upaya penciptaan tata prinsip good governance dan clean governance, serta menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien, maka selama menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Bintan perlu untuk menyampaikan memori pelaksanaan tugas sebagai bentuk penyerahan estafet pembangunan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bintan Periode Tahun 2016-2021. Memori pelaksanaan tugas dimaksud menggambarkan berbagai hasil kegiatan pembangunan yang telah dicapai, langkahlangkah strategis, serta data dan permasalahan sebagai bahan masukan dalam menentukan 1
Memori Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Bintan PERIODE TAHUN 2015-2016
langkah kebijakan pembangunan bagi Bupati dan Wakil Bupati Bintan periode pemerintahan berikutnya.
***
2