Asuransi Syariah.docx

MAKALAH TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN Disusun untuk memenuhi tugas Asuransi Syariah Dosen Pengampu : Cita Sary Dja’akum, A.Md, S.Hi, M.Ei

Disusun Oleh: Heri Susanto ( 1605026045 )

JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM WALISONGO SEMARANG 2018

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini, banyak perusahaan merasa sistem manajemen yang mereka punya kurang atau tidak efektif dalam menjalankan roda perputaran bisnis. Kesulitan dalam mengelola manajemen perusahaan membuat sistem perusahaan yang dibuat tidak sejalan dengan visi misi perusahaan.Sistem manajemen yang baik tentu akan memajukan perusahaan. Meningkatkan daya saing, memperluas kerjasama, serta meningkatkan kepuasan klien atau pelanggan. Salah satu cara mengelola perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut adalah dengan memperhatikan manajemen strategik. Manajemen strategik menggabungkan kegiatan dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen perusahaan harus mengerti bagaimana tata kelola perusahaan yang tepat. Tata kelola perusahaan

merupakan konsep untuk

meningkatkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja dicapai melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan jaminan akuntabilitas manajemen kepada stakeholder berdasarkan kerangka aturan tertentu. Dengan memahami bagaimana tata kelola perusahaan yang tepat, transparansi kinerja manajemen akan berjalan dengan baik serta profitabilitas perusahaan diharapkan bisa terus meningkat.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik? 2. Bagaimana Tujuan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik? 3. Bagaimana Organ Perusahaan dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik? 4. Bagaimana Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian Berbadan Hukum Koperasi atau Usaha Bersama?

C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui tentang definisi dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 2. Untuk mengetahui Tujuan dan Prinsip, serta Organ-organ sebuah perusahaan dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 3. Untuk mengetahui Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian Berbadan Hukum Koperasi atau Usaha Bersama.

BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Menurut Cadburry Committee, tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip

yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai

keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya dan kepada para stakeholders pada umumnya. Menurut The Organisation for Economics Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai cara-cara manajemen perusahaan untuk bertanggung jawab kepada para shareholders nya, melalui proses pengambilan keputusan di perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholders lainnya. Sedangkan, menurut PJOK No.2/PJOK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi perusahaan Perasuransian mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan perasuransian syariah untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau pihak yang berhak memperoleh manfaat secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika. Secara umum, inti dari kebijakan tata kelola perusahaan perasuransian syariah adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian syariah dapat memahami, menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Pihak yang berperan dalam kegiatan usaha perasuransian syariah ini meliputi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah dan juga komite.

B. Tujuan dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 1. Tujuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tujuan diterapkan nya tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi syariah adalah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan nilai perusahaan perasuransian bagi pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. b. Meningkatkan pengelolaan perusahaan perasuransian secara profesional, efektif dan efisien. c. Meningkatkan kepatuhan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan perasuransian syariah terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan. d. Mewujudkan perusahaan perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. e. Meningkatkan kontribusi perusahaan perasuransian dalam perekonomian nasional. 2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Ada lima prinsip yang harus dipegang oleh setiap perusahaan agar tercapai tata kelola perusahaan yang baik. Kelima prinsip tersebut adalah : a. Keterbukaan (Transparency) Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan Perasuransian, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat. b. Akuntabilitas (accountability) Yaitu kejelasan

fungsi

dan

pelaksanaan pertanggungjawaban Organ

Perusahaan Perasuransian sehingga kinerja Perusahaan Perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien. c. Pertanggung jawaban (responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standard, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. d. Kemandirian (independency) Yaitu keadaan perusahaan perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standard, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat. e. Kesertaan dan kewajaran (fairness) Yaitu kesertaan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standard, prinsip dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

C. Organ Perusahaan Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk perusahaan. 1. Rapat Umum Pemegang Saham Menurut UU No.40 Tahun 2007, RUPS merupakan organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau dalam anggaran perusahaan. RUPS mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dan kepentingan pemegang saham minoritas.

2. Direksi Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap operasionalisasi perusahaan asuransi syariah. Sebuah perusahaan asuransi syariah wajib mempunyai paling sedikit tiga orang anggota Direksi. Separuh dari jumlah anggota Direksi yang ada pada perusahaan asuransi tersebut harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang pengelolaan resiko sesuai dengan bidang usaha perusahaan asuransi tersebut. Bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang mempunyai pendapatan jasa keperantaraan paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh Miliar rupiah) wajib memiliki anggota paling sedikit dua orang Direksi. Dalam perusahaan asuransi, Direksi mempunyai fungsi kepatuhan. Direksi yang memegang fungsi kepatuhan tidak boleh dirangkap oleh Direksi yang membawakan fungsi teknis asuransi, fungsi pemasaran dan fungsi pematuhan. Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : 

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan.



Berdomisili Indonesia.



Mampu untuk bertindak dengan iktikhad baik, jujur dan profesional.



Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi.



Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk

kepentingan

Perusahaan

Perasuransian

dan

pemegang

polis,

tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 

Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian. Seorang Direktur Perusahaan Perasuransian juga memiliki kewajiban. Berikut

kewajiban Direktur Perusahaan Perasuransian :



Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal lain dari perusahaan perasuransian dalam menjalankan tugasnya.



Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabanya.



Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.



Memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.



Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap.



Membantu

memenuhi

kebutuhan

Dewan

Pengawas

Syariah

dalam

menggunakan anggota Komite Investasi, karyawan perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi. Selain itu, seorang Direktur Perusahaan Perasuransian juga memiliki larangan, yaitu : Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Perasuransian, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Perasuransian. Direktur utama Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Perasuransian

yang

bersangkutan.

Perusahaan

perasuransian

juga

dilarang

mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif OJK dan yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan bekerja kurang dari satu tahun. Selain itu, Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjabat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau

lalai menyebabkan suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam waktu tiga tahun sebelum pengangkatannya. Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang : 

Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.



Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat.



Mengambil

dan/atau

menerima keuntungan

pribadi

dari Perusahaan

Perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 

Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat selain telah ditetapkan dalam RUPS.

Seorang Anggota Direksi Perusahaan Perasuransia wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan saham nya yang mencapai 5% atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham perusahaan perasuransian tempat Direksi itu menjabat kepada perusahaan perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Komite Investasi. Komite investasi bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan.

3. Dewan Komisaris Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit tiga orang, yang paling sedikit separuh dari jumlah mereka merupakan Komisaris Independen. Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang mempunyai pendapatan jasa paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (10 Miliar Rupiah) wajib memiliki anggota Dewan Komisaris minimal 2 orang. Pengangkatan Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan Asuransi dilakukan oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai pengangkatan tersebut. Paling sedikit, separuh dari jumlah Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib berdomisili di Indonesia. Selain itu, Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi kriteria sebagai berikut : 

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan.



Mampu untuk bertindak dengan iktikhad baik, jujur dan profesional.



Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi.



Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk

kepentingan

Perusahaan

Perasuransian

dan

pemegang

polis,

tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. 

Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

Dewan Komisaris wajib untuk : 

Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.



Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.



Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.



Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.



Membantu

memenuhi

kebutuhan

Dewan

Pengawas

Syariah

dalam

mengunakkan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. a. Komite Audit beranggotakan Komisaris Independen yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. b. Komite Pemantau resiko beranggotakan Komisaris Independen yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen resiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi resiko yang dapat diambil oleh perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi. Disini juga terdapat Komisaris Independen. Tugas utama dari seorang Komisaris Independen adalah melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, perserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Syarat untuk menjadi seorang Komisaris Independen adalah : 

Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pemegang saham perusahaan Asuransi dalam Perusahaan Asuransi yang sama.



Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan satu tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan Asuransi yang sama atau yang berbeda dalam 2 tahun terakhir.



Memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.



Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan Asuransi tempat Komisaris Independen tersebut menjabat.



Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Kewajiban seorang seorang Komisaris Independen adalah wajib membuat

laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian. 4. Dewan Pengawas Syariah Seorang Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat dan saran kepada Direksi agar keinginan perusahaan perasuransian syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus fokus mengawasi dan memberikan nasehat dalam kegiatan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana Tabbaru’, dana perusahaan maupun investasi peserta, produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan, dan praktek pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan perusahaan. Setiap perusahaan wajib memiliki paling sedikit satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Kriteria seorang Dewan Pengawas Syariah : 

Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan.



Berdomisili Indonesia.



Mampu untuk bertindak dengan iktikhad baik, jujur dan profesional.



Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi.



Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk

kepentingan

Perusahaan

Perasuransian

dan

pemegang

tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

polis,



Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian. Dewan Pengawas Syariah dilarang untuk :



Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat.



Mengambil

dan/atau

menerima keuntungan

pribadi

dari Perusahaan

Perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 

Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan perasuransian tempat anggota Dewan Pengawas Syariah itu menjabat selain telah ditetapkan dalam RUPS.

D. Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian berbadan hukum koperasi atau usaha bersama. Menurut pasal 35 UU No.40 tahun 2014, Perusahaan asuransi berbentuk koperasi atau usaha bersama hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya. Setiap anggota dari perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau anggota usaha bersama wajib menjadi pemegang polis dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasal ini juga disebutkan, keanggotaan pada perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau keanggotaan pada usaha bersama berakhir apabila anggota meninggal dunia, atau anggota tidak lagi memiliki polis asuransi yang bersangkutan selama 6 bulan berturut-turut. Yang terakhir, anggota dari perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan Secara umum, inti dari kebijakan tata kelola perusahaan perasuransian syariah adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan kegiatan usaha perasuransian syariah dapat memahami, menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Pihak yang berperan dalam kegiatan usaha perasuransian syariah ini meliputi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dewan pengawas syariah dan juga komite. Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik ada 5, yaitu Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan Kesetaraan dan Kewajiban (Fairness). Tujuan diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi suatu perusahaan perasuransian adalah untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara optimal, efektif dan efiesien. Dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, harus terdapat organ perusahaan sebagai berikut : RUPS, Direksi, Dewan Komisaris, dan juga Dewan Pengawas Syariah. Semua ini di atur dalam Peraturan OJK No.73/PJOK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.