Asp

Aset lainnya diklasifkasikan ke dalam beberapa bagian yaitu: a. Tagihan jangka panjang Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti kerugian daerah (TGR). Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsurran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Sedangkan ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. b. Kemitraan dengan pihak ketiga Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BGS) dan bangun serah guna (BSG). Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. BGS dan BSG adalah bentuk pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor. Bentuk BGS adalah pihak ketiga mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan kemudian menyerahkannya kembali kepada pemerintah setelah berakhirnya masa konsensi. Sedangkan dalam BGS, pihak ketiga menyerahkan bangunan dan fasilitas yang dibangun kepada pemerintah tanpa terlebih dahulu menggunakannya. Penyerahan tersebut disertai dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Pembayaran oleh pemerintah dapat dilakukan dengan cara bagi hasil. c. Aset tidak berwujud Aset tidak berwujud seperti goodwill, lisensi, frenchise, hak cipta, paten dan aset tidak berwujud lainnya, adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar enttitas. d. Aset lain-lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktip pemerintah diklasifikasikan menjadi aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD menjadi tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain. Sedangkan aset lainnya yang menjadi SKPD meliputi aset tak berwujud dan aset lain-lain. 9.10 Pengakuan Dan Pengukuran Aset Lainnya Pengakuan dan pengukuran aset lainnya berbeda-beda berdasarkan karakteristik masing-masing aset. a. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran dan diakui sebesar nilai nominal dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan. b. TP dan TGR diakui ketika salah satu kejadian berikut timbul yaitu (1) telah ditandatangani surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM), (2) telah diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) atau (3) telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengukuran TP diukur sebesar nilai nominal dalam SKP setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Sedangkan TGR diukur sebesar nilai nominal dan SKTM setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara. c. Kemitraan

dengan

pihak

ketiga

diakui

pada

saat

terjadinya

perjanjian

kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset tetap yang menjadi aset kemitraan/kerjasama. Pengukuran aset yang diserahkan untuk diusahakan dalam kemitraan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau niali wajar pada saat perjanjian (dipilih yang objektif atau yang paling berdaya uji). Dana yang ditanamkan pemerintah dalam kerjasama dicatat sebagai

penyertaan

kerjasama/kemitraan. Aset kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebagai nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan (dipilih yang paling obyektif dan berdaya uji). d. BGS diakui pada saat terjadinya perjanjian kerjasama yaitu dengan perubahan klasifikasi aset tetap menjadi aset BGS. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan kepada pihak ketiga/investor. e. BGS diakui pada saat terjadinya perjanjian

kerjasama yaitu dengan perubahan

klasifikasi aset tetap menjadi aset BGS. BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang

dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut. f. Aset tidak berwujud diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas dan biaya perolehan nilai (nilai wajar) dapat diukur dengan handal. g. Aset lain-lain diakui ketika sebuah aset tetap dinilai tidak dapat dimanfaatkan lagi dan ditujukan untuk dijual. Aset lain-lain diukur sebesar harga perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap terkait. 9.11 Ilustrasi Jurnal Aset Lainnya a. Tagihan penjualan angsuran dan aset lain-lain Berdasarkan surat ketetapan bupati, BPKD X melakukan reklasifikasi kendaraan yang sudah tidak dapat dipungsikan lagi menjadi aset lain-lain. Harga perolehan kendaraan Rp.120.000.000 dan akumulasi penyusutan Rp.110.000.000. Aset lain-lain kemudian dijual secara kredit pada pegawai pemda dan diangsur selama 15 kali dan dibayar setiap bulan. Harga jual aset lain-lain Rp.15.000.000. Jurnal yang dibuat ketika reklasifikasi aset tetap menjadi aset lain-lain. Jurnal Finasial Akumulasi penyusutan kendaraan

Rp.110.000.000

Aset lai-lain

Rp.10.000.000

Peralatan dan mesin

Rp.120.000.000

Jurnal yang dibuat ketika berita acara penjualan aset lain-lain ditandatangi Jurnal Finansial Tagihan penjualan angsuran

Rp.15.000.000

Aset lain-lain

Rp.10.000.000

Surplus penjualan aset

Rp.5.000.000

Jurnal yang dibuat ketika BUD menerima angsuran dari pegawai yang membeli aset lin-lain Jurnal Fiansial Kas

Rp.1.000.000 Tagihan penjualan angsuran

Rp.1.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran Pendapatan TPA-LRA

Rp.1.000.000

Perubahan SAL

Rp.1.000.000

Pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui bagian lancar TPA dengan mendebitkan akun ‘Bagian Lancar TPA’ dan mengkredit ‘Tagihan Penjualan Angsuran’. b. TP/TGR Berdasarkan SKJTM tanggal 1 Oktober 2015 diketahui bahwa seorang pegawai harus membayar Rp.25.000.000. pada tanggal 20 November 2015, pegawai tersebut melakukan oembayaran ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000. Tanggal 31 Desember dilakukan reklasifikasi dan diperkirakan 10% piutang tersebut tidak dapat ditagih. 1 Oktober 2015 Tuntutan Ganti Kerugian Negara

Rp. 15.000.000

Pendapatan TGR-LO

Rp. 10.000.000

1 November 2015 Jurnal Finansial Kas Tuntutan Ganti Kerugian Negara

Rp.5.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran Perubahan SAL

Rp. 5.000.000

Pendapatan TGR-LRA

Rp.5.000.000

31 Desember 2015 Jurnal Finansial Bagian lancar TGR

Rp. 20.000.000

Tuntutan ganti kerugian negara Beban penyisihan bagian lancar TGR

Rp. 20.000.000 Rp. 2.000.000

Penyisihan bagian lancar TGR

Rp. 2.000.000

c. Kemitraan dengan pihak ketiga berikut disajikan beberapa bentuk kemitraan dengan pihak ketiga -

1 februari 2015, pemda menandatangani kontrak kerjasama BGS dengan PT AJ untuk membangun gedung olah raga. Pada saaat itu juga pemerintah menyerahkan tanah senilai Rp. 100.000.000 sebagai bentuk penyertaan pemda. 1 februari 2015 Jurnal finansial Kemitraan dengan pihak ketiga-BGS Tanah

-

Rp. 100.000.000 Rp. 100.000.000

1 oktober 2015, pemda menandatangani kontrak kerjasama BSG dengan PT RKS untuk membangun rumah sakit. untuk menyelesaikan pembangunan tersebut investor harus mengeluarkan dana Rp. 500.000.000 sedangkan tanah yang digunakan tepat membangun rumah sakit milik pemda senilai Rp. 100.000.000. Tanggal 1 Oktober 2016, aset BSG tersebut telah seselai dibangun dan diserahterimakan kepada pemda. Pada tanggal yang sama, pemda juga membayar Rp. 50.000.000 kepada investor yang mengurangia nilai utang kemitraan dengan investor.

-

1 oktober 2015 Jurnal Finansial Kemitraan dengan pihak ketiga-BSG

Rp. 600.000.000

Tanah

Rp. 100.000.000

Utang jangka panjang laiinnya-utang

Rp. 500.000.000

Kepada pihak ketiga BSG 1 Oktober 2016 Jurnal Finansial Utang jangka panjang lainnya Kas di kasda

Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000

Jurnal pelaksanaan Anggaran Belanja modal Paerubahan SAL -

Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000

Tanggal 1 september 2015, pemda menandatangani kontrak kemitraan dalam bentuk sewa tanah pemda sebesar Rp. 120.000.000. Nilai buku perolehan tanah

tercatat Rp. 500.000.000. Pada tanggal yang sama pihak ketiga membayar Rp. 120.000.000 untuk sewa satu tahun ke depan. 1 September 2016 Jurnal Finansial Kemitraan dengan pihak ketiga sewa Tanah Kas di kasda Pendapatan sewa di bayar dimuka-LO

Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000

Jurnal pelaksaan Anggaran Perubahan SAL PAD lain-lain yang sah sewa LR

Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000