Artikel Iptek

ARTIKEL IPTEK PR Pascakebijakan Baru Kedelai Senin,21 Januari 2008 14:24 Carunia Deputi Menristek

Mulya Bidang Dinamika

Firdausy Masyarakat

Belum lagi selesai mengatasi masalah kenaikan harga minyak bumi yang pernah menembus di atas US0 per barel awal 2008, kita kembali didera masalah meroketnya harga kedelai. Harga kedelai eceran yang tadinya Rp3.450 perkilogram, kini dua kali lipat menjadi Rp7.500 per kilogramnya. Di pasaran dunia, harga kedelai di awal 2007 hanya US0 per ton, namun kemudian meningkat 100% menjadi US0 per ton di awal 2008. Akibatnya, ratusan pembuat tahu dan tempe, tidak jelas siapa komandonya, berunjuk rasa di depan lstana Merdeka, Jakarta, untuk mengadukan masalah itu dan meminta perlindungan kepada pemerintah. Lebih parah lagi, harian ini dalam editorialnya, 15 Januari lalu, bukan memberikan solusi atas krisis ini, melainkan memanas-manasi keadaan itu dengan menyatakan antara lain republik ini adalah negara agraris yang memble. Bahkan lebih tajam lagi, negara ini dikatakan tidak memiliki politik pertanian yang jelas dan tidak punya arah ke mana negara hendak dibawa sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok. Bukti sederhananya yang dikatakan dalam editorial tersebut dapat dilihat dari kenyataan negara membiarkan dan merestui sawah yang terbaik untuk padi digusur oleh realestat dan kawasan industri. Negara kita juga dinyatakan lebih memilih mengekspor gas dengan mengorbankan pabrik pupuk dalam negeri sehingga kelengar dan mampus. Singkat kata, pernyataan dan analisis dalam editorial ini sungguh sangat lugas dan tegas tanpa tedeng aling-aling dalam menyikapi krisis tempe ini. Mungkin itulah yang disebut bad news is a good news. Tidak

sederhana?

Lantas, sudah seburuk itukah pemerintah negeri ini? Tentu jawabnya tidak, bukan? Argumentasinya, karena krisis kedelai tidak sesederhana untuk disamakan dengan krisis beras atau krisis minyak bumi. Pasalnya, karena kedelai bukan komoditas yang dapat dengan mudah ditanam di negeri ini. Komoditas tersebut dapat tumbuh subur di negara subtropis sehingga tidak mudah untuk ditanam di negeri ini yang memiliki iklim tropis. Dengan demikian, penetapan kebijakan pemerintah dalam kedelai tidak semudah seperti halnya menetapkan kebijakan perberasan nasional yang bisa ditanam di daerah kering

sekalipun. Karena sifat komoditas yang seperti itulah, lonjakan harga yang terjadi di pasar dunia tidak mudah untuk dikendalikan seperti yang diharapkan. Argumentasi lain, komoditas kedelai, walaupun dapat ditanam di negeri ini secara terbatas, tingkat produksinya sangat dipengaruhi faktor musim atau cuaca. Artinya, secanggih dan sebaik apa pun kebijakan atau upaya yang dilakukan dalam menetapkan produksi kedelai dalam negeri, tapi jika musim atau cuaca tidak mengizinkan, akan sulit mencapai produksi yang ditargetkan. Barang kali itu sebabnya pemerintah selama ini tidak terlalu ambisius untuk menetapkan besaran produksi kedelai nasional setiap tahun. Pada 2008, misalnya, pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian hanya menargetkan produksi kedelai nasional hanya naik sebesar 20 per sen dan produksi 2007 sebanyak 608.263 ton. Capaian produksi kedelai pada 2007 tersebut sebenarnya jauh di bawah capaian produksi pada 2006 sebesar 747.611 ton. Jika membaca statistik capaian produksi tahun 2007 yang lebih rendah 18,6% daripada capaian produksi 2006 tersebut, tidak mustahil capaian produksi kedelai nasional tahun 2008 akan lebih kecil daripada tahun-tahun sebelumnya dan meleset dari target yang ditetapkan. Apalagi mengingat ketidakpastian musim yang bakal terus terjadi kini dan mendatang. Pekerjaan

rumah

Dengan mempertimbangkan keterbatasan lokasi tanam dan sensitivitas kedelai terhadap faktor musim tersebut, solusi krisis kedelai yang baru-baru ini ditetapkan melalui kebijakan penurunan bea masuk impor 0% merupakan salah satu kebijakan yang tidak dapat dihindari. Namun agar tujuan stabilisasi harga kedelai tersebut dapat berhasil, beberapa catatan di bawah ini mutlak diperhatikan. Pertama, kebijakan itu sangat dipengaruhi besarnya jumlah pasokan kedelai baik yang berasal dari impor maupun dari dalam negeri. Jika ternyata jumlah pasokan kedelai di pasar dunia dan kemampuan pasokan kedelai di dalam negeri lebih rendah daripada jumlah permintaan kedelai dalam negeri pasca kebijakan penurunan bea masuk impor 0%, upaya stabilisasi harga kedelai dalam negeri tidak akan tercapai. Untuk itu, pemerintah harus yakin kondisi pasokan kedelai yang tersedia di pasar dunia memadai. Jika tidak, kebijakan 0% kedelai impor akan menjadi tak bernyawa (ceteris paribus). Kedua, keberhasilan kebijakan penurunan bea masuk impor 0% juga bergantung pada besar kecilnya permintaan kedelai dari pasar dunia. Artinya, jika permintaan kedelai di pasar global tinggi, kebijakan penurunan 0% bea masuk yang pemerintah tetapkan akan kehilangan daya tarik. Hal itu karena pemasok kedelai dunia tidak akan mengimpor ke Indonesia, tetapi akan mengimpor kedelainya ke negara-negara yang menawarkan harga lebih tinggi. Semakin tinggi permintaan kedelai dunia maka kebijakan penurunan bea masuk 0% dalam stabilisasi harga kedelai domestik akan kehilangan daya tarik

Faktor ketiga yakni pengaruh struktur pasar. Jika struktur pasar kedelai dunia sifatnya oligopolistik, upaya stabilisasi harga kedelai di pasar nasional nyaris sulit dilakukan. Hal tersebut karena struktur pasar oligopolistik bersifat penentu harga (price maker) dan bukan price takers (pengikut harga). Dengan kata lain, tingkat persaingan pasar penting diketahui secara memadai. Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan dinamika keekonomian kedelai tersebut, berbagai pekerjaan rumah masih perlu diselesaikan pasca penurunan bea masuk impor 0% ini. Beberapa pekerjaan rumah itu antara lain, pertama, pemerintah harus terus menerus mencari/ menambah lokasi potensial penanaman kedelai lain dalam menjaga pasokan kedelai dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor kedelai. Kedua, melakukan kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara pemasok kedelai dunia. Ketiga, menerapkan teknologi yang mampu mempercepat dan meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. Tanpa itu, nyaris mustahil kebijakan pemerintah menurunkan bea masuk impor kedelai 0% berhasil menjamin stabilisasi harga kedelai dipasar domestik dalam jangka pendek. Semoga (MEDIA INDONESIA, 21 Januari 2008/ humasristek) http://www.ristek.go.id/index.php?mod=News&conf=v&id=2774

Senin, 2008 Oktober 13 Politik Ketahanan Pangan

Oleh: Ellyasa KH Darwis

ADA yang salah dalam politik ketahanan pangan kita tampaknya. Khususnya dalam struktur pasar pertanian. Komoditi pangan yang menjadi hajat hidup orang banyak, sering mengalami kelangkaan dan tentu saja harganya mahal. Sementara pada saat musim panen, harga di tingkat petani sangat murah. Petani hanya menikmati marjin terkecil dalam mata rantai distribusi produk pertanan. Sayangnya, pemerintah tidak memiliki inisiatif politik untuk merubah struktur pasar yang tidak sehat ini dan selalu menyelesaikan dengan ad hoc melalui subsidi dan intensive. Setelah kelangkaan kedelai, kini masyarakat sangat susah untuk mendapatkan minyak goreng di pasaran. Pedagang dan masyarakat menjerit, sampai kini pemerintah belum memiliki formulasi yang tepat bagaimana mengatasi masalah ini selain dengan kebijakan operasi pasar yang sampai kini efektifitasnya belum kelihatan. Minyak goreng masih saja susah dicari di pasaran dan harganya tak kunjung normal.

...Sudah bukan rahasia lagi, selama ini struktur pasar pangan memang ada yang bermasalah. Kenaikan bahan komoditi pangan pada tingkat pasar, tidak dengan sendirinya memiliki implikasi terhadap kesejahteraan petani. Petani hanya mendapatkan margin terkecil dalam rantai distribusi. ... Lagi-lagi, masalah ini terkait dengan masalah ketahanan pangan. Struktur pasar produk pertanian, harus segera dipikirkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Sudah bukan rahasia lagi, selama ini struktur pasar pangan memang ada yang bermasalah. Kenaikan bahan komoditi pangan pada tingkat pasar, tidak dengan sendirinya memiliki implikasi terhadap kesejahteraan petani. Petani hanya mendapatkan margin terkecil dalam rantai distribusi. Sebaliknya, harga produk pertanian ditentukan oleh segelintir pembeli. Terjadi praktik oligopsoni pada tingkat hulu. Para pembeli membeli produk hasil kepada petani saat panen. Petani tidak memiliki daya tawar untuk menentukan harga dan menjadi wajar kemudian apabila harga hanya ditentukan oleh pembeli. Pada tingkat konsumen, produk hasil pertanian juga mengalami hal yang sama. Produk untuk konsumen hanya dilayani oleh hanya beberapa distributor besar. Oleh karena itu, menjadi tidak terhindarkan apabila pada bagian hilir pasar produk pertanian bersikap oligopolistik. ***** Tidak menjadi rahasia lagi, apabila mata rantai pasar selama ini dikuasai oleh segelintir pembeli. Para pembeli yang jumlah sedikit itu, tentu saja akan dengan leluasa menentukan harga produk komoditi pertanian kepada petani pada musim panen. Situasi seperti ini sudah berjalan sangat lama dan menjadi wajar pula apabila tingkat kesejahteraan petani, semakin lama semakin menurun. Sebab petani hanya memikmati margin keuntungan yang sedikit bahkan tidak jarang, hanya impas saja untuk menutup ongkos produksinya. Praktik oligopsoni seperti ini menandakan bahwa ada yang salah dalam mata rantai pasar pertanian. Mata rantai pasar komoditi pertanian selama ini memang hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Demikian juga pada produksi hasil pertanian, produsen dan distributor kepada konsumen, juga hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Semua produk pertanan diserap oleh industri dan pararitel. Dengan struktur pasar seperti ini, menjadi wajar dan niscaya adanya jika terjadi situasi seperti sekarang ini. Pada saat panen harga murah dan pada saat paceklik, harga mahal dan langka di pasaran. Sudah pasti, selagi struktur pasar produk pertanian seperti sekarang ini, maka tidak aka

ada perubahan. Masalah pangan dan harga-harga komoditi pertanian lainnya, hanya akan ditentukan oleh segelintir perusahaan besar yang jumlahnya segelintir. Di sini, menjadi penting untuk memperkuat lembaga pemasaran produk-produk pertanian. Lembaga ini harus diperkuat agar mampu menjalan fungsi dan peran sebagai penyangga kesetabilan distribusi dan harga pangan. Dengan demikian, harga produk pertanian tidak bisa dengan leluasa ditentukan oleh segelintir pengusaha. Optimalisasi lembaga pemasaran, dengan sendirinya akan mencegah praktik oligopolitik sehingga struktur pasar produk pertanian bisa lebih adil. ***** Sayangnya, meski masalah demikian jelas, akan tetapi tidak ada kebijakan politik yang tegas dan jelas mengenai masalah struktur pasar produk pertanian yang pincang dan tidak adil ini. Kebijakan menteri pertanian hanya terpokus kepada masalah intensive dan proteksi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kelangkaan produk pertanian ini. Kelangkaan kedelai dan kelangkaan minyok goreng misalnya, memang akarnya berpangkal dari menurunnya produksi pertanian. Petani enggan dan ogah untuk menanam kedelai karena hasilnya tidak menguntungkan dilihat dari sudut apapun. Sepintas memang dengan insentive dan subsidi akan menolong petani untuk bisa meningkatkan margin keuntungannya. Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan intensive dan atau subsidi semata. Jangan harap pula dengan kebijakan ini maka dengan sendirinya akan mendongkrak produk pertanian. Sebab subsidi satu masalah yang bisa menyelesaikan persoalan yang melilit petani sekarang ini. Masalah yang terbesar yang kemudian berimplikasi kepada menurunnya produksi pertanian adalah masalah struktur pasar yang pincang. Harga hanya ditentukan oleh segelintir pengusaha besar, sementara petani hanya menikmati margin keuntungan yang tipis dan tak jarang hanya impas saja untuk menutup ongkos produksi. Jadi memang diperlukan kebijakan yang radikal. Diperlukan keberanian untuk merombak struktur pasar pincang. http://yusufdul.blogspot.com/2008/10/politik-ketahanan-pangan.html Krisis Kedelai, Mentan Anton Menyalahkan Pasar KESRA--21 JANUARI: Departemen Pertanian membantah kinerjanya gagal karena melonjaknya harga kedelai. Minimnya produksi kedelai lokal disebabkan ketidakberpihakan pasar pada petani kedelai. "Untuk komoditas seperti kedelai pemerintah tidak bisa memaksakan petani untuk menanamnya. Pasalnya, petani mempunyai kebebasan dalam bercocok tanam. Mereka

akan menanam kedelai selama komoditas ini memberikan keuntungan," jelas Menteri Pertanian Anton Apriyantono di sela rapat kerja dengan komosi IV DPR RI di Jakarta, Senin (21/1). Pernyataan ini disampaikan menanggapi keluhan dan kegeraman anggota Komisi IV yang menganggap kinerja Deptan sangat mengecewakan. Sebagian besar anggota menyatakan Deptan telah gagal meningkatkan produksi komoditas pertanian khususnya kedelai. Padahal, komoditas ini sangat penting bagi masyarakat khususnya tempe sebagai sumber protein masyarakat kecil. Ketergantungan Indonesia pada produk impor menurut anggota Komisi IV merupakan kegagalan Mentan dalam menggenjot produksi lokal. Padahal, mereka mengaku pihaknya telah menyetujui berbagai insentif termasuk anggaran subsidi ataupun bantuan petani yang jumlahnya triliunan rupiah. Akan tetapi, kenyataannya Indonesia masih bergantung pada produk-produk pertanian impor seperti kedelai, terigu, daging, gula, dan bahkan beras. Mereka mengancam akan menggalang hak angket ataupun interpelasi bahkan menuntut mundur Menteri jika kondisi ini berlanjut. Menanggapi hal ini, Anton mengelak jika dikatakan kinerjanya gagal. Menurutnya, ketergantungan sejumlah komoditas seperti gandum dan kedelai lebih disebabkan kondisi yang tidak menguntungkan petani. Perdagangan bebas komoditas itu membuat produk lokal kalah bersaing dengan impor. Hal itu disebabkan kebijakan subsidi pertanian negara maju yang mendistorsi pasar komoditas pertanian. Alhasil petani meninggalkan komoditas tersebut. Meski begitu, di sisi lain komoditas yang menguntungkan petani seperti jagung dan beras justru mengalami pertumbuhan. Produksi beras tahun lalu tumbuh hampir 5%, jagung juga tumbuh sampai 20%. Artinya peningkatan produksi tidak bisa lepas dari perbaikan pasar. "Selama harga tidak menguntungkan petani kita tidak bisa berbuat apa-apa," tandasnya Anton. Lebih jauh, Anton menjelaskan persoalan kecukupan produksi harus menggunakan perhitungan ekonomi. Saat ini petani sudah pintar dalam memilih komoditas. Perubahan harga dunia menjadi salah satu aspek penentu pilihan petani. Dengan harga saat ini dia yakin petani akan mulai menanam kedelai. Namun, dengan harga sebelum ini petani praktis meninggalkan karena hitungan ekonominya merugikan. Untuk mengatasi hal itu, Anton menyatakan petani membutuhkan kepastian pasar dan juga harga. Untuk itu, saat ini pemerintah akan menggalang kemitraan dengan pengusaha dan pemilik modal khususnya industri tahu tempe.

Dengan kemitraan ini, petani akan mendapat kepastian pembelian dan juga harga. "Ini sudah kita usahakan, mereka (pengusaha besar) juga menyatakan berminat," katanya. Selain kedelai, Anton mengatakan pihaknya juga melakukan antisipasi pada lonjakan harga komoditas pertanian dunia. Selain komoditas pangan, komoditas sandangpun masih bergantung pada impor. Hampir 100% bahan baku sandang itu diimpor. Padahal, dengan kondisi dunia saat ini bukan tidak mungkin harga kapas dunia juga akan bergolak. "Siapa bilang kita tidak antisipasi. Untuk kapas kita mencanangkan pertumbuhan produksi. Diharapkan dengan pertumbuhan ini ketergantungan impor bisa dikurangi 5%," jelas Anton. Meski begitu, Anton kembali mengingatkan bahwa program itu tidak bisa terlepas dari peran pengguna kapas seperti industri tekstil. Hal itu untuk menjamin ketersediaan pasar dan jaminan harga. Namun, untuk komoditas gandum Mentan mengaku pasrah. Komoditas ini tidak bisa dikembangkan dengan baik di daerah tropis. Meski begitu, Deptan tetap menyediakan bahan pengganti bagi gandum sebagai bahan baku tepung terigu. (mo/pd) http://www.menkokesra.go.id/content/view/6931/39/ KPPU Panggil Importir Kedelai Oleh : Dedi Irawan (25/01/2008) Kategori : Sekretariat | Rating : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) makin serius mengusut dugaan kartel dalam pengadaan barang kedelai impor. Lembaga Pengawas ini telah memanggil tiga importir kelas kakap kedelai. Pada awal pekan ini KPPU berancana memanggil tiga importer kedelai antara lain, PT. Cargill Indonesia, PT. Teluk Intan, dan PT. Gunung Sewu. Sedangkan pekan berikutnya importir yang sudah masuk dalam pengawasan KPPU bersiap untuk dipanggil. Anggota KPPU Muahmmad Iqbal meyakini para importer tersebut melakukan praktek kartel. Hal ini diperkuat dengan beberapa bukti yang kini sudah dipegang KPPU. Bukti tersebut diantaranya yakni, tentang struktur pasar impor kedelai yang membentuk pasar oligopoli. Kedua, bukti adanya permainan harga impor dikalangan importir. Dan yang ketiga, KKPU hanya menemukan segelintir pemain impor, sehingga mereka dapat membuat kesepakatan harga kedelai dengan para produsen tempe tahu. “Pemainnya hanya itu-itu saja.� Ujar Iqbal. Langkah ini dikatakan Iqbal sebagai kelanjutan KPPU mengungkap kartel kedelai. Pekan lalu lembaga pengawas ini telah membantu tim penelisik dugaan pelanggaran UU Nomor 5/1999 tentang larangan antimonopoli dalam impor kedelai. KPPU yakin, harga kedelai akan turun jika nerhasil menyetop kartel kedelai impor. “Kalau dugaan kami terbukti, dampak langsung ke produsen tempe tahu,� Yakin kepada Kontan Iqbal. (KNT/ded)

http://www.dekopin.coop/publikasi.asp?modul=0&id=21&sort=0&filter=5&kategori=-1 Senin, 21 Januari 2008 17:01 WIB Pemerintah Siapkan Program Stabilitas Harga Pangan Reporter : Heni Rahayu JAKARTA--MEDIA: Pemerintah siapkan tiga program jangka pendek dan dua program jangka panjang untuk stabilitas harga pangan serta peningkatan produksi pangan dalam negeri. Program tersebut akan difokuskan untuk sembilan bahan pangan strategis. Sembilan bahan yang dicermati yaitu, beras, gula, minyak goreng, jagung, kedelai, daging, susu, terigu, dan bumbu-bumbuan, khususnya cabe dan bawang merah. Demikian dikatakan oleh Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin (21/1). Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan karena hampir seluruh komiditas pangan mengalami gejolak. Hal itu merupakan fenomena yang relatif menyeluruh dan sepenuhnya faktor yang paling besar berasal dari faktor eksternal yang ada di pasar internasional. Namun, pengaruh itu tidak berasal dari perdagangan saja. Muncul fenomena baru, yakni makin menariknya perdagangan future berjangka dari produk pertanian. "Itu menyebabkan peran investor dan broker di dalamnya. Akibatnya, harga-harga cepat bergejolak. Karena itu, pemerintah merancangkan kebijakan yang berlaku hampir di semua komoditas pangan," kata Bayu. Menurutnya, kebijakan jangka pendek terdiri dari tiga program. Pertama, melakukan intervensi pengelolaan perdagangan dan biaya-biaya produksi yang sebagian besar dalam bentuk pengelolaan pajak atau bea masuk. "Misalnya, kedelai kita bebaskan bea masuknya, untuk kelapa sawit kita terapkan pajak ekspor, kita lakukan intervensi bea masuk dan pajak," ujarnya. Namun, untuk pengelolaan perdagangan, Bayu mengatakan pemerintah sedang mengkaji kebijakan apa yang bisa dihilangkan atau disederhanakan. "Di kedelai, tidak ada hambatan perdagangan, yang mungkin dicermati adalah terigu. Kita coba lihat apa bisa dihilangkan atau disederhanakan," paparnya. Langkah jangka pendek lainnya yaitu dengan melakukan operasi pasar yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Swasta, teutama melalui corporate social misalnya untuk minyak goreng. Upaya lain yang dilakukan dalam jangka pendek adalah memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang terkena gejolak harga pangan. ''Ini biasanya dikombinasikan dengan operasi pasar,'' singkatnya.

Sedangkan program jangka menengah dan panjang, kebijakan yang diambil pemerintah adalah peningkatan produksi pangan dengan memberikan subsidi serta dukungandukungan lain dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Program jangka panjang lainnya yaitu dengan mengembangkan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga berupaya untuk menyeimbangkan dan menyehatkan struktur pasar dalam negeri. Untuk kasus kedelai, lanjut Bayu, terjadinya pasar dengan pelaku impor yang hanya 4-5 perusahaan adalah kondisi natural. Karena, agar bisa bidding di pasar internasional harus membeli minimal 50 ribu ton kedelai. "Kalau lebih kecil, tidak efisien untuk biaya transportasi dan L/C. Kalau beli kedelai lebih kecil, penjualnya juga enggak mau. Untuk itu, ke depan ada seleksi terhadap perusahaan itu. Kalau itu terjadi, dampak terbentuk suatu pasar yang tidak sehat. Kita ingin menyeimbangkan struktur pasar itu, itu pekerjaan jangka menengah,'' ujar dia. Bayu mengatakan, kenaikan harga-harga komoditas pangan terjadi pada seluruh bahan pangan, baik yang diimpor maupun yang diekspor. Untuk komoditas pangan yang sebagian besar impor, yakni kedelai, jagung, gandum, mengalami kenaikan. Demikian juga untuk komoditas lain seperti beras, maupun komoditas pangan yang produksinya surplus seperti CPO. "Jadi, tekanan harga tidak hanya pada produk yang kita impor, tapi juga yang kita ekspor," katanya. Selain menyiapkan program jangka pendek dan jangka menengah, pemerintah juga mencermati dampak kenaikan harga pangan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat. Selain itu, pengaruh kenaikan terhada usaha mikro kecil yang menggunakan bahan baku dari produk-produk pangan juga tengah dikaji. "Khususnya, dua yang penting, kedelai dan terigu. Dalam konteks ini, kita cermati juga dampak linkage-nya, seperti pabrik pakan. Kalau pabrik pakan yang besar, dia bisa sesuaikan. Nah, bagaimana dengan penggunanya. Itu yang jadi masalah," ujarnya. Dampak kenaikan harga-harga komoditas pangan itu dipastikan akan berpengaruh terhadap inflasi. Kedelai tidak memberikan dampak inflasi secara langsung, bobotnya kecil sekali. "Tapi, tahu tempenya berikan dampak pada inflasi. Ada yang diuntungkan dengan kenaikan harga ini, yaitu petani. Petani menikmati tambahan pendapatan, dari pengkajian sekitar 13%-18%,'' jelas Bayu.(Ray/OL-03) http://www.mediaindo.co.id/berita.asp?id=156265 BERITA PENGAMANAN PANGAN Kompas (24/01/2008, 09:27:29)

Jakarta, Kompas - Pemerintah memerintahkan Perusahaan Umum Bulog untuk mempersiapkan diri jika sewaktuwaktu diminta mengimpor kedelai dalam jumlah besar untuk mengamankan pasokan domestik. Pemerintah juga memperhitungkan kemungkinan pemberian subsidi kedelai sebesar Rp 200 miliar. ”Ini merupakan hasil pembahasan bersama antara Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta Kantor Menko Perekonomian,” ujar Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kehutanan Bayu Krisnamukti dalam konferensi pers mengenai kebijakan pengamanan pangan yang telah disusun pemerintah untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang, Senin (21/1) di Jakarta. Menurut Bayu, Bulog memerlukan waktu sedikitnya enam bulan untuk mempersiapkan diri. ”Bagaimanapun ini harus dipersiapkan karena pasokan komoditas pangan masih akan tetap tertekan akibat kenaikan harga dalam empat hingga enam bulan ke depan. Harga komoditas pangan diperkirakan akan terus naik hingga bulan Juni 2008 dan setelah itu akan bergerak landai,” ujar Bayu. Atas dasar itu, pemerintah mengarahkan seluruh perhatiannya pada tiga hal. Pertama, pemulihan daya beli dan konsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat usaha mikro dan kecil, terutama pengusaha yang menggunakan bahan baku berupa komoditas makanan yang tengah meningkat harganya, yakni kedelai dan terigu. Ketiga, mengendalikan inflasi karena sembilan dari 20 komoditas yang berdampak besar terhadap inflasi adalah makanan. Kesembilan produk itu adalah beras, terigu, kedelai, jagung, susu, gula, minyak goreng, daging, dan bumbubumbuan, terutama bawang merah dan cabai. Untuk merealisasikan ketiga tujuan itu, pemerintah telah merancang kerangka kebijakan pengamanan pangan yang belaku bagi semua jenis komoditas makanan. Struktur produksi Kebijakan itu dibagi atas dua bagian, yakni kebijakan segera atau jangka pendek dan kebijakan menengah serta jangka panjang. Kebijakan jangka pendek dilakukan dengan tiga langkah. Pertama, mengintervensi proses pengelolaan, perdagangan, dan produksi komoditas makanan. Langkah itu sebagian sudah dilakukan, antara lain pembebasan bea masuk impor kedelai dari 10 persen menjadi nol persen. Kebijakan ini hanya sementara mengikuti kondisi harga di pasar dan tingkat petani. Kedua, operasi pasar dengan menggunakan mekanisme gabungan antara pemerintah dan swasta atau swasta saja melalui program tanggung jawab sosialnya. Ketiga, memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak langsung fluktuasi harga komoditas makanan. Adapun untuk jangka panjang, pemerintah menetapkan dua langkah penting. Pertama, menyehatkan struktur produksi, antara lain dengan memberikan subsidi hingga pengembangan infrastruktur. Kedua, menyeimbangkan struktur pasar. Ini ditetapkan karena dalam kasus kedelai hanya ada empat hingga lima importir, karena untuk mencapai efisiensi biaya perlu dana besar. Itu disebabkan unit terkecil dalam penawaran lelang kedelai, minimal 50.000 ton, sehingga hanya sedikit pengusaha yang sanggup menanggung biaya itu plus ongkos transportasi. ”Impor kedelai terakhir yang dilakukan Bulog adalah pada tahun 1996-1997 sehingga perlu membangun jaringan lagi. Apalagi stok kedelai di pasar internasional sangat tipis akibat China yang menyedot kedelai dari pasar,” ujar Bayu.

Bayu menegaskan, kebutuhan dana untuk memberikan subsidi kedelai sebesar Rp 1.000 per kilogram selama dua bulan mencapai Rp 200 miliar. Berdasarkan catatan pemerintah, produksi kedelai pada 2007 mencapai 608.000 ton dan tahun 2006 sebesar 748.000 ton. Sedangkan impor kedelai 983.000 ton atau lebih rendah dibanding tahun 2006 sebesar 1,132 juta ton. Target produksi kedelai tahun ini sebesar 900.000 ton. (OIN)

http://indobic.or.id/berita_detail.php?id_berita=4672 Rawannya Struktur Pasar Dalam pelajaran ekonomi industri, ada sebuah topik soal struktur industri. Struktur yang dimaksud adalah struktur pasar dengan persaingan sempurna. Dalam struktur ini, pelaku produksi sangat merata dan dilakukan banyak orang dan massal sifatnya. Dalam konteks pasar dengan persaingan sempurna, atau katakanlah mendekati sempurna, maka akan sulit terjadi kenaikan harga akibat permainan produsen. Malah yang akan terjadi adalah menurunkan harga jual serendah mungkin, atau setidaknya hanya sedikit di atas biaya produksi. Struktur pasar kedua adalah oligopoli, di mana pemain utama terdiri dari empat orang atau empat perusahaan, atau paling maksimum delapan orang atau delapan perusahaan, yang menguasai 80 persen pangsa pasar. Dengan struktur pasar seperti ini, maka harga jelas mudah dikendalikan produsen. Satu jenis lagi struktur pasar adalah monopoli, dimana pemainnya hanya seorang atau tunggal. Dalam konteks ini, kendali harga jelas hanya ada di perusahaan si pemilik monopoli itu. Struktur pasar yang monopoli, oligopoli atau persaingan sempurna juga bisa terjadi di dalam tingkat distribusi. Artinya, sebuah aktivitas distribusi bisa monopolistik atau oligopolistik sifatnya. Dengan struktur pasar di bidang distribusi dengan status oligopoli atau monopoli, jelas permainan harga sangat dimungkinkan.

Karena itulah berbagai negara mencoba menghapus barrier to entry, hambatan masuk bagi pemain baru, agar pelakunya banyak dan pasar tidak didikte oleh segelintir pemain. Tidak jelas apa persisnya struktur pasar komoditas primer yang dimiliki Indonesia sekarang ini. Namun juga tidak tertutup kemungkinan bahwa struktur pasar komoditas primer di Indonesia memang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Dalam hal perdagangan beras misalnya, jelas pemainnya tidak banyak. Diduga kuat, hal

seperti itu juga terjadi dalam sistem distribusi komoditas lainnya. Karena itu, tidak heran jika harga-harga mudah bergejolak. Itulah hasil dari struktur pasar yang rawan, terutama jika strukturnya oligopolistik atau bahkan monopolistik. http://caninews.com/hot_issues/article.php?article_id=346 Kamis, 24/01/2008

Harga ideal kedelai Rp6.000/kg •

Cetak

JAKARTA: Rapat Gabungan Komisi VI DPR dengan sejumlah menteri dan para produsen tahu tempe hanya menjadikan batasan harga stabil kedelai Rp5.500-Rp6.000 per kg sebagai catatan yang tidak masuk dalam simpulan. Rapat Gabungan Komisi VI DPR, yang berakhir Rabu pukul 00.20 WIB melibatkan Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Negara Koperasi dan UKM, serta Ketua Induk Koperasi Tahu Tempe (Inkopti). Penetapan batas harga eceran kedelai di tingkat produsen tempe tahu ini sempat disampaikan sebagai draf kesimpulan rapat, yang dipimpin Toto Daryanto (F-PAN). Namun, Menteri Perindustrian Fahmi Idris tidak sependapat dengan poin draf kesimpulan itu, meski dia setuju dua poin draf lainnya yang menyangkut solusi jangka panjang. "Minggu lalu, sudah dilakukan berbagai pembicaraan termasuk exercise harga, termasuk mekanisme subsidi, yang mengacu pola raskin," ujar Fahmi. Saat itu, lanjut dia, Dirut Bulog menyampaikan bahwa sudah ada bupati yang memberi subsidi Rp1.000 per kg. Angka ini kemudian sebagai acuan. Kalau harga kedelai yang terbentuk setelah penghapusan bea masuk adalah Rp7.000 per kg, maka dibutuhkan subsidi Rp1.000 per kg. "Ini menyangkut dana. Dananya dari mana?" Sikap pemerintah ini, berlanjut pro-kontra penetapan harga batas sebagai kesimpulan rapat yang sempat alot dan memanas hingga Zulkifli Halim, legislator F-PAN, melakukan aksi walk-out. Zulkifli menuntut agar batas harga itu ditetapkan dengan pertimbangan daya beli masyarakat terhadap tahu tempe berada di kisaran harga kedelai Rp5.500 - Rp6.000. Pentingnya penetapan batas harga kedelai juga disampaikan Aria Bima dan sejumlah legislator lainnya dari PDIP. Tapi, legislator lain, seperti Nusron Wahid (F-PG), dan

Azam Azman Natawijana (FPD), tidak sependapat. �"Soal bagaimana menurunkan itu tugas pemerintah. Kalau harga pasar, ditambah pembebasan bea masuk dan pajak, ketemu angka Rp7.200 per kg. Tinggal subsidi," ujar Zulkifli. Dia mengkritik sikap pemerintah dan anggota dewan lainnya yang tidak mau menetapkan batasan harga stabil jangka pendek selama tiga bulan mendatang. Nusron Wahid, legislator F-Partai Golkar, penentuan batasan harga harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan tiga pihak, yakni konsumen, produsen, dan� petani. "Kita kan baru dengar dari Induk Koperasi Tahu Tempe. Kalau mau fair [adil] dan objektif berapa angka harga normal itu, ya, harus dari tiga pihak. Kita juga perlu hitung tingkat efisiensi produksi tahu tempe kita," ujar Nusron. Pembebasan BM Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan harga kedelai di pasaran lokal sekarang Rp7.200 per kg. Dengan pembebasan bea masuk impor 10%, harga akan turun di kisaran Rp6.500. Pernyataan Mendag didasarkan pada harga kedelai di pasar dunia saat ini US$600 per ton dengan asumsi kurs dolar AS senilai Rp9.000. "Bila harga tidak turun ke Rp6.500,� ada gejala tidak normal dalam struktur pasar domestik." Di Makassar, Dirjen Tanaman Pangan Deptan Sutarto Alimuso juga mengatakan batasan harga eceran kedelai Rp5.500-Rp6.000 per kg di tingkat produsen tempe tahu merupakan win win solution bagi petani, perajin, ataupun konsumen komoditas tersebut. "Harga minimum kedelai harus ada supaya menarik bagi petani. Selama ini kan tidak. Masa harga kedelai lebih murah dari beras? Pertengahan 2007 pun baru di sekitar Rp3.500, beras sudah Rp4.000 lebih. Ini yang terjadi dan harus dirasionalisasi," ujarnya di sela-sela menghadiri rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi di Makassar kemarin. Dia membantah penilaian bahwa pembebasan BM kedelai hanya menguntungkan importir dan merugikan petani yang tengah menikmati kenaikan harga komoditas itu. (11/Kwan Men Yon) (fatkhul.maskur@ bisnis.co.id) Oleh Moh. Fatkhul Maskur Bisnis Indonesia http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/ritel-ukm-mikro/1id40248.html

Insentif Fiskal Tidak Tepat Harian Seputar Indonesia, 27 Februari 2008 JAKARTA(SINDO) – Pemberian insentif fiskal,seperti penurunan tarif bea masuk, untuk berbagai komoditas pangan merupakan kebijakan yang tidak tepat. Selain menekan penerimaan bea masuk dan pajak, pemberian insentif fiskal tidak menjamin penurunan harga komoditas pangan di tingkat masyarakat. “Yang perlu kita reviuapakah pembebasan (bea masuk) memang bermanfaat atau tidak. Contohnya bea masuk kedelai dibebaskan pemerintah.Pertanyaannya, apakah harga kedelai menjadi normal,”ujar Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, inti persoalan lonjakan harga komoditas pangan di dalam negeri bukan semata-mata akibat adanya tarif bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) impor.Namun, pada struktur pasar di dalam negeri yang perlu ditata ulang oleh Departemen Perdagangan. “Menurut saya,pasar tidak sempurna karena kedelai hanya ada empat importir. Itu yang harusnya diatasi, yaitu ketidaksempurnaan pasar.Itu sangat penting karena penetapan harga tergantung pada posisi pasar,”kata Anwar. Untuk itu, Anwar mengharapkan kebijakan pembebasan bea masuk sejumlah komoditas pangan tidak terlalu lama diterapkan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (20/2) lalu,Anwar memperkirakan potensi penerimaan bea masuk yang hilang tahun ini mencapai Rp2,325 triliun. Hal ini disebabkan penurunan hingga penghapusan tarif bea masuk impor, terkait kebijakan pangan dan industri. Bila ditambahkan penghapusan tarif bea masuk importasi di kawasan perdagangan bebas, jumlah kerugian negara bisa bertambah. “ Ini belum termasuk perjanjian EPA (perjanjian kemitraan ekonomi) dengan Jepang dan perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan,” ujarnya. Kerugian negara sebesar Rp2,325 triliun itu bersumber antara lain dari penurunan tarif bea masuk beras dari Rp550 menjadi Rp450 per kg. Nilai kerugian penurunan tarif bea masuk impor beras ini sebesar Rp109,38 miliar. Pembebasan tarif bea masuk tepung terigu menjadi 0% mengakibatkan kerugian Rp77,16 miliar, dan pada kedelai Rp496,01 miliar. Lalu,pembebasan bea masuk dalam rangka Peraturan Menteri Keuangan No 135/ KM/2005 tentang Impor Mesin, Barang terkait kebijakan industri menyedot Rp1,642 triliun. “Penerimaan dari Batam Bintan Karimun nilainya Rp68,6 miliar. Di luar potensi penyelundupan sebagai akibat belum ditetapkannya pelabuhanresmi,”kata Anwar. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,efektivitas instrumen fiskal bergantung pada komitmen pengusaha menurunkan harga jual produk pangannya. Jaminan pemerintah adalah memantau realisasi komitmen tersebut.

“Kalau jaminan pemerintah bakal memonitor tingkah laku dari perusahaan itu, di dalam men-charge apakah yang menerima fasilitas itu memang akan dipercepat atau diteruskan kepada masyarakat, tetap kita lakukan,” ujar Sri Mulyani. Menkeu menjelaskan,ada nilai ekonomis dari kerugian negara yang hilang. Selain penulisannya dalam APBN membuat kebijakan ini akuntabel dan transparan, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah adanya pengorbanan yang harus dibayar pemerintah untuk menurunkan harga. “Jadi, itu supaya masyarakat tahu kalau kebijakan ini ada artinya.Pada akhirnya bisa memengaruhi putusan tingkah laku pada sektor riil, pada produknya," kata Sri Mulyani. Dia menambahkan, seluruh aturan pelaksanaan keringanan instrumen fiskal komoditas pangan pada bulan ini sudah diterbitkan.Kebijakan itu antara lain berupa Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Keuangan hingga Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. “Ini mulai berlaku dengan tarif kepabeanan,yang impor sudah masuk setelah 1 Februari kemarin. Kalau untuk pajak, setiap transaksi terjadi setelah keputusan itu otomatis turun 10% kan PPNnya," katanya. Muhammad Ma'ruf http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=1520&q=terigu&hlm=4

Produktivitas Kedelai, Bagaimana? Januari 15, 2008 oleh Mila “Pak Ndut, biasa. Bakso semangkok.” “Pakai telor? Maaf tahunya tak ada.” “Hmmmpf… tidak. Eh, Pak Ndut tidak ikut demo tahu-tempe?” “Ah, kagak ada yang dengerin.” Dialog ini bukan imajinasi saya, tapi berlangsung tadi sore di dekat rumah. Senyum kecut saya mungkin tak banyak membawa arti. Saya pulang ke rumah setelah makan bakso, kenyang tapi penasaran. Google sana, google sini. Saya alt-tab beberapa bacaan, multitasking. Hasilnya sebuah pemikiran ini: Bayangkan saja Brazil (kuantitas 19.247.690 metrik ton per tahun 2004), yang juga berada di garis khatulistiwa sejajar dengan negeri ini, adalah pengekspor biji kedelai

nomor dua dunia dilanjutkan Argentina (6.519.806 metrik ton), negara yang agak sejuk karena berada di selatan khatulistiwa. Amerika Serikat masih nomor satu (25.602.609 metrik ton). Paraguay, Belanda, Kanada, China, Uruguay, Belgia dan Bolivia berada di urutan setelah itu (sepuluh pengekspor terbesar dunia). Indonesia tidak berada dalam 20 besar sekalipun, tapi masuk dalam 10 besar pengimpor dunia. Baca selengkapnya di situs Food and Agriculture Organization (klik di sini). Ada gambar yang salah lagi di sini, bukan? *** Setiap tanaman pangan pasti memiliki masalah di pasar input hulu tanaman (petani kedelai ke pembeli untuk distribusi ke daerah-daerah), hingga di pasar output (antara pengrajin tahu tempe atau susu kedelai ke konsumer akhir). Tanaman pangan juga memiliki masalah internal produksi tanaman itu sendiri, mulai dari hama hingga struktur tanah. Produktivitas kedelai adalah masalah terutama negeri ini, juga masalah yang nyaris terlupakan hingga para pengrajin tahu tempe bergerak kemarin. Saya menemukan sebuah tulisan lengkap tentang kedelai di Indonesia yang dimuat di situs UNCAPSA atau United Nations’ Centre for the Alleviation of Poverty through Secondary Crops’ Development in Asia and the Pacific. Tulisan ini adalah laporan dari Shiro Okabe (Direktur Pusat Palawija) dan Ibrahim Manwan (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pangan). Klik situs Pusat Penelitian dan Pengembangan Pangan di sini yang membahasa kedelai, dan klik tulisan Okabe-Manwan di sini yang membahas Sistem Komoditas Kedelai di Indonesia. Sungguh suatu usaha yang sepertinya bagus di atas kertas. Saya harus yakin tulisan Okabe-Manwan ini telah dibagikan ke seluruh pemerintah provinsi di Indonesia sebagai panduan untuk meningkatkan produktivitas kedelai di negeri ini. Saya juga punya tulisan bagus dari Brazil tentang produktivitas kedelai yang ditulis Fabio Trigueirinho (2007) Sustainable Soy Production - Strategic Action (klik sini). Pemerintah Brazil memberlakukan moratorium kedelai selain pengaturan terhadap konservasi hutan Amazon untuk pengembangan produksi tanaman kedelai di negeri itu. *** Dua hari ke depan (ini gosip Si Mbok tukang sayur di pasar tadi pagi) pasokan tahu tempe sudah bisa ditemui secara normal. Harga? “Tidak janji,” katanya. Mahal, it’s okay; this is just supply-demand thing. http://ameliaday.wordpress.com/2008/01/15/produktivitas-kedelai-bagaimana/

Pasar Monopoli v. Oligopolistik v. Monopolistik v. Persaingan Sempurna Desember 24, 2007 oleh Mila Ada pernyataan seorang kawan akhir-akhir ini, saat bertemu dengan pelaku pasar televisi berlangganan di Indonesia. Sebelum sering-sering bermain ke Gorontalo dan Balikpapan untuk melihat dan mendaftar pemain-pemain kecil spanyol*, ada baiknya konsepsi dasar tentang struktur pasar harus dipahami secara mendalam. Saya jadi tersenyum sekaligus menggeleng, “Kenapa juga pasar oligopolistik jadi merugikan masyarakat?” Pak, jangan memberikan pernyataan sebelum melakukan riset dan pendalaman pemahaman, ya. *** Pasar monopoli pun bisa terjadi secara alamiah, karena penguasaan teknologi atau modal kapital yang besar. Saat sang pemain monopoli ini mulai melakukan tindakan merugikan masyarakat (dan ada hitungannya), di saat ini pula kebijakan persaingan usaha berperan. Secara singkat ada sedikit perbedaan antara persaingan sempurna dengan monopolistik: Pasar persaingan sempurna: • • • •

banyak pembeli dan banyak penjual produk yang homogen informasi produk cukup free entry

Pasar persaingan monopolistik: • • • •

banyak pembeli dan banyak penjual produk yang terdiferensiasi informasi produk cukup free entry

Produk yang mirip bisa terdiferensiasi karena geografi (lokasi Alfamart di dekat rumah saya lebih nyaman ditempuh daripada Indomaret lima rumah di sebelahnya). Alfamart itu berada di daerah yang tidak terlalu ramai untuk diseberangi dibanding Indomaret. Produk yang mirip juga bisa terdiferensiasi karena iklan yang terus-menerus. Cairan pencuci rambut (shampoo) merek Sunsilk yang berbotol hijau adalah untuk pengguna jilbab. Apa isinya berbeda dengan yang botol kuning, merah muda ataupun biru? Mungkin hanya wewangian dan pewarna yang berbeda, tetapi semuanya tetap cairan pencuci rambut dari bahan kimia sama.

Lalu apa oligopolistik? Di pasar ini, keputusan harga berada di segelintir pemain, walaupun berada di banyak pemain. Sebagai price leaders, segelintir pemain ini bisa membuat skema sebagai berikut: • • • •

Perusahaan oligopoli berkonspirasi dan berkolaborasi untuk membuat harga monopoli dan mendapatkan keuntungan dari harga monopoli ini Pemain oligopoli akan berkompetisi dalam harga, sehingga harga dan keuntungan menjadi sama dengan pasar kompetitif Harga dan keuntungan oligopoli akan berada antara harga di pasar monopoli dan pasar kompetitif Harga dan keuntungan oligopoli tak dapat ditentukan, indeterminate.

Di sini, barulah kita bermain dalam sebuah teori permainan. Game theory. Ada tata cara bermain dan penaltinya juga! Dilanjutkan nanti ya… * Catatan: spanyol = separuh nyolong, sebuah istilah yang dikemukakan oleh seorang filantropis pemilik satelit negeri ini, “Sesungguhnya inilah Indonesia Raya, negara kepulauan yang tak mampu diurus semuanya di pusat.” http://ameliaday.wordpress.com/2007/12/24/pasar-monopoli-v-oligopolistik-vmonopolistik-v-persaingan-sempurna/

Butuh 6.000 Hektar Lahan untuk Kedelai Harga Masih Meningkat Mencapai Rp 7.500 Per Kilogram Sumedang, Kompas - Pemerintah Kabupaten Sumedang diminta menyediakan lahan minimal seluas 6.000 hektar untuk ditanami kedelai. Penambahan lahan itu diyakini bisa meningkatkan produksi komoditas tersebut sedikitnya 7.402 ton per tahun. Jumlah itu bisa memenuhi kebutuhan kedelai di Kabupaten Sumedang yang rata-rata sebanyak 600 ton per bulan atau 7.200 ton per tahun. Demikian dikatakan Ketua Primer Koperasi Pengusaha Tahu dan Tempe Indonesia (Primkopti) Sumedang Nono Sungkono, Rabu (16/1) di Sumedang. Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir ketergantungan pengusaha setempat terhadap kedelai impor sangat tinggi. Kebutuhan berkisar 600-650 ton per bulan. Sebaliknya, produksi lokal tahun 2005 hanya 1.316 ton, sedangkan pada 2006 sebanyak 882 ton. Bahkan, pada 2007, target produksi sebanyak 2.170 ton hanya terealisasi 740 ton. Untuk memenuhi kekurangan sebanyak 6.318 ton pada tahun 2006, misalnya, terpaksa bergantung pada kedelai impor. "Jadi, penyediaan lahan minimal 6.000 hektar di Kabupaten Sumedang itu sudah sangat mendesak sebagai salah satu solusi menghentikan ketergantungan pada kedelai impor," kata Sekretaris Primkopti Sumedang Rachmat Iriana. Untungkan importir Sejak awal Desember 2007, Primkopti Sumedang bersama Puskopti Jawa Barat telah mengusulkan kepada Dinas Pertanian; Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi

(Disperindagves); serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk mengadakan kampanye pembukaan lahan di setiap kabupaten seluas 6.000 hektar. Namun, menurut Rachmat, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Sumedang baru menyanggupi lahan seluas 1.000 hektar di wilayah Sumedang timur. Di sana iklim dan struktur tanahnya menunjang untuk budidaya kedelai. Kesanggupan pemerintah kabupaten itu, lanjut Rachmat, diputuskan dalam rapat dengan instansi terkait, Senin lalu. Namun, menurut Kepala Seksi Perdagangan Menengah Kecil Disperindagves Kabupaten Sumedang Wawan Hudawan, lahan yang akan disediakan pemerintah untuk penanaman kedelai sekitar 1.500 hektar. Nono juga mengatakan, kebijakan bea masuk impor nol persen tidak memengaruhi harga kedelai di tingkat pengolah (perajin) tahu dan tempe. Terbukti di pasaran harga komoditas tersebut, kemarin, meningkat lagi mencapai Rp 7.500 per kilogram. Sehari sebelumnya harga kedelai Rp 7.350 per kilogram. Kebijakan pemerintah itu dinilai hanya dapat dirasakan di tingkat pengimpor kedelai. Importir beralasan harga kedelai di pasar dunia sedang naik sehingga harga untuk pasar domestik perlu ditingkatkan. Argumentasi ini, menurut Nono, tidak logis. Ia mencontohkan, saat ini harga kedelai ialah 360 dollar AS per ton. Jika satu dollar AS setara dengan Rp 9.000, seharusnya harga kedelai di pasar domestik di Indonesia sekitar Rp 3.600.000 per ton atau Rp 3.600 per kilogram. "Jadi, kalau kedelai di pasar Indonesia masih dijual seharga Rp 7.500 per kilogram, sulit diterima. Apalagi, kini bea masuk impor sudah nol persen," Nono menegaskan. (A15/A01/A04)

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0801/17/Jabar/31280.htm

Tiga Rahasia Pasar Tradisional Desember 20, 2007 oleh Mila Setiap pagi saya naik sepeda menuju pasar tradisional, yang jaraknya lumayan jauh. Sengaja saya pilih pasar ini dengan dua alasan, pertama saya bisa berolahraga, dan kedua pasar ini “seperti” Passer Baroe (kiosnya berada di sepanjang jalan, tidak masuk ke dalam los-los sehingga saya hanya duduk di atas sepeda untuk bertransaksi). Anak saya selalu bertanya saat saya tiba di rumah, “Ibu dari pasar bau, ya?” Alasan saya sebenarnya ada tiga. Dengan uang yang sama, saya mendapatkan lebih banyak jika berbelanja di pasar tradisional. Bisa saja saya tinggal duduk di rumah menunggu Bang Hasan, tukang sayur gerobak lewat setiap pukul 7.30 pagi. Saya menyukai tawar-menawar di pasar tradisional, walau hanya sekadar limaratus rupiah. Kebiasaan ini saya lakukan mulai Idul Fitri tempo hari, saat ditinggal pulang “asisten rumah tangga”. Saya mulai menyukai kegiatan rutin ini, karena secara nyata saya tahu bagaimana harga bawang bergerak naik, daging sapi dan ayam bergerak turun lalu naik lagi. “Seribu cabe merah,’Yu” akan berbeda jumlah cabenya jika kita membeli di tempat langganan. Ada rasa “trust” di antara pembeli dan pelanggan yang terbangun baik.

Hari ini saya banyak men-download tulisan jurnal di luar negeri dengan kata kunci “traditional market”. Saya mampir di www.traditionalmarket.co.uk. dengan konsep pasar tradisional yang berbeda dengan pasar tradisional di Indonesia. Tapi tiga rahasia mereka adalah: kualitas, suasana dan profesionalisme. Menarik… Kualitas: tentu pembeli menginginkan ikan yang masih segar (lihat insang masih berwarna cerah atau tidak) atau tempe yang sempurna (seluruh pori-pori terbalur sebagai hasil fermentasi yang baik). Suasana: pasar tradisional yang saya datangi di musim hujan begini menjadi kubangan lumpur yang membuat saya yang bersepeda diuntungkan (tidak sering-sering menjejakkan kaki ke tanah becek). Sungguh suasana becek bukan halangan, karena dengan penjual “serba-ada” langganan, saya selalu disapa “Tuku opo, ‘Yang? Tempe’ne apik…” Terkadang gelak tawa terdengar di kios tukang kelapa di sela-sela lamunan nenek penjual ikan asin. Profesionalisme: pedagang ikan langganan mengerti bahwa saya tak suka membersihkan sisik ikan, jadi otomatis dibersihkan. Penjual tahu juga selalu memberi lebih jika saya membeli lima ribu rupiah. Saya juga tidak akan diberikan sayuran yang layu oleh ‘Yu Pon langganan saya. Intinya adalah ada kenikmatan berbelanja di pasar tradisional juga. Saya bisa mengetahui harga atau kuantitas di kios ini lebih menguntungkan dibandingkan di kios ujung sebelah sana. Saya juga suka dengan kualitas tahu di dekat tukang ayam langganan, sehingga tak ingin pindah ke tukang tahu lain. Inilah konsep-konsep dasar ekonomi yang saya pelajari di pasar tradisional. Sekarang adalah masalah waktu dan itikad pemerintah daerah untuk meremajakan pasar tradisional tanpa harus mengubah nilai dari tiga rahasia pasar tradisional. http://ameliaday.wordpress.com/2007/12/20/tiga-rahasia-pasar-tradisional/