Area Larangan Merokok.docx

AREA LARANGAN MEROKOK Dalam rangka merealisasikan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : Setiap rumah sakit berkewajiban memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tampa rokok, maka unit Promkes Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit untuk tidak merokok di lingkungan rumah sakit . Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarangan untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan / atau mempromosikan Produk Tembakau. PP 109 tahum 2012 sudah disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono, namun ada beberapa orang yang belum mengetahui apa saja dan dimana saja Kawasan Tanpa Rokok yang harus diterapkan dilingkungan masyarakat. Berikut ini kami akan memberitahu beberapa tempat yang harus menjadi Kwasan Tanpa Rokok sebegai berikut ; 1. Fasilitas pelayanan kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan disini adalah rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, apotek, dan tempat-tempat lain yang mempunyai pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar Yang termasuk tempat proses belajar mengajar adalah Sekolah mulai dari Taman kanakkanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama, Sekolah Menegah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan/Sederajat, Kampus , Tempat bimbingan belajar (bimbel), dan tempat lain yang digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar. 3. Tempat amak bermain Ada banyak tempat bermain atau taman yang digunakan sebagai tempat anak bermain (taman bermain). Tampat-tampat ini juga merupakan Kawasan Tanpa Rokok. 4. Tempat ibadah Tempat ibadah meliputi tempat ibadah semua agama yang diakui di Indonesia, yaitu masjid, gereja, pura, wihara. Tempat ibadah tersebut merupakan kawasan Tampa Asap Rokok yang seharusnya tidak ada aktivitas kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. 5. Angkutan umum Angkutan umum meliputi kedaraan kecil seperti angkot, bemo, bajai, dan lain-lain. Juga kendaraan besar meliputi bus metromini, bus-bus antar kota maupun antar propinsi. Selain itu juga kendaraan seperti kereta api, kapal laut, pesawat, dan berbagai angkutan umum lainnya. 6. Tempat kerja

Tampat kerja disini juga meliputi tempat aktivitas melakukan pekerjaan baik negri, maupun swasta. Oleh karena itu kantor pegawai negeri maupun swasta wajib untuk menjadi Kawasan Tampa Rokok. 7. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan Dari beberapa diatas yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok, seharusnya pemerinatah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan PP 109 Tahun 2012 pasal 49 dan 50, yaitu ayat 2,3 dan 4.

Mengenai Undang – Undang tentang Larangan Merokok hingga saat ini tidak ada Undang – Undang Larangan Merokok di Indonesia. Larangan Merokok ditempat2 tertentu diatur dlm UU Kesehatan No 36/2009 – PP No 109/2012 dan diatur melalui PERDA masing-masing Daerah. Pasal 10 UU No 36/2009 ttg Kesehatan menyatakan :”Setiap org berkewajiban menghormati hak org lain dlm upaya memperoleh lingkungn yg sehat, baik fisik, biologi maupun sosial” Pasal 115 UU No 36/2009 ttg Kesehatan, Kawasan Tanpa Rokok antara lain; 1. Fasyankes 2. Tempat belajar mengajar 3. Tempat anak bermain 4. Tempat Ibadah 5. Angkutan Umum 6. Tempat Kerja 7. Tempat umum dan tempat lain yg ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, setiap daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Setiap Daerah diwajibkan membuat PERDA (Peraturan Daerah) ttg Kawasan Bebas Asap Rokok. (Silahkan dilihat Perda didaerah dokter.) Ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok dapat diLihat juga pada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/ MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Cth di Kota Medan, Sumatera Utara; Sudah Ada Perda No 3 Tahun 2014 ttg Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan UU Kesehatan dan aturan tersebut maka Fasyankes (RS/Klinik/Puskesmas/Praktik Dokter), termasuk Kawasan tanpa Rokok Bagi orang (perokok) yg melanggar akan dikenakan Pidana Penjara 3 hari atau denda paling banyak 50 juta rupiah (Pasal 44 ayat 1 Perda Kota Medan No 3/2014) Sementara bagi pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR akan diancam pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta rupiah (Pasal 44 ayat (3)) Adapun Tujuan dari Perda tersebut tentunya bukan melarang orang yang ingin merokok, tapi bertujuan untuk lebih menertibkan para perokok agar tidak lagi merokok disembarang tempat supaya tidak mengganggu dan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan orang lain Mengenai Ancaman, makian dan Sumpah Serapah jika Pasien secara melawan dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Maka atas pengaduan korban (dokter) bisa dipidana dengan Ancaman Pidana Penjara Paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Untuk pasien dapat diproses pidana, dokter sebagai korban pengancaman dapat menyampaikan pengaduannya kepada pihak kepolisian setempat untuk dapat segera ditindaklanjuti. Demikian, semoga dapat dipahami bersama.