Apakah Indonesia Termasuk Negara Demokrasi.docx

APAKAH INDONESIA TERMASUK NEGARA DEMOKRASI? oleh

Aulia Cika Hindarti XI MIA 2

SMA NEGERI 15 JAKARTA PKN (DEMOKRASI) 2016

Apakah negara indonesia termasuk negara Demokrasi? Sebelum menyimpulkan apakan negara Indonesia termasuk negara demokrasi Amien Rais mengemukakan bahwa untuk menilai suatu Negara itu Demokratis atau tidak diantaranya adalah persamaan kedudukan di depan hukum, distribusi pendapatan secara adil, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Dilihat dari teorinya, demokrasi merupakan bentuk negara yang sangat diinginkan/diidam-idamkan Indonesia. Namun jika kita lihat lagi, menurut teori Amien Rais, negara indonesia masih banyak kemiskinan dimana-mana. Pejabat yang menonton tontonan tidak senonoh di rapat paripurna dan juga banyak yang tidur saat rapat berlangsung. Banyaknya kemiskinan, pengangguran dan anak-anak yang belum mengenyam dunia pendidikan. Ketidakadilan hukum, disaat orang miskin dijerat hukuman yang berat, sedangkan pejabat tinggi diberikan keringanan yang tidak orang awam tahu. Dengan uang, segalanya terasa mudah. Apa bisa hal-hal diatas sudah sesuai dengan teori Demokrasi? TIDAK. Padahal arti dari demokrasi adalah pemerintahan yang berjalan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun dimana hak rakyat? bukan hanya untuk mengemukakan pendapat, tetapi untuk mendapat kesejahteraan dan kelayakan hidup. Lalu Demokrasikah Indonesia? Jawabannya iya, Indonesia adalah nagara Demokrasi ala Aristoteles yakni Negara yang pemerintahannya dipegang atas nama rakyat, tetapi sifat pemerintahannya jelek kiasan halusnya kurang sempurna, karena pemerintahan hanya ditujukan untuk kepentingan sipemegang kekuasaan saja. Prinsip-prinsip yang tertuang didalam UUD 45 telah menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Walaupun masih terdapat banyak kelemahan, Indonesia telah tergolong sebagai negara yang demokratis dalam arti kata yang sebenarnya. Pasal 1 UUD 45 menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional dan negara hukum, prinsip-prinsip yang sebenarnya telah cukup kuat untuk menegakkan negara demokrasi dimana mekanisme mayoritas dan

minoritas dalam pengambilan keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan pada prinsip penghargaan hak-hak asasi manusia.  INDONESIA SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI Menurut Amzulian Rifai, SH. LLM. Ph.D, Dosen Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya, paling tidak ada tiga alasan untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Pertama, Indonesia telah memiliki lembaga pelaksana pemilu yang independent. Kedua, pemilihan umum berlangsung secara jujur dan adil. Ketiga, Indonesia memiliki suatu peradilan yang khusus menangani sengketa hasil pemilihan umum. Alasan untuk menyatakan Indonesia sebagai negara demokrasi karena pemilu telah berlangsung dengan “fair,” sekalipun dengan berbagai keterbatasan. Padahal selama ini salah satu alasan kita main sandiwara demokrasi adalah karena Indonesia adalah negara dengan penduduk banyak yang membuat kita sulit menerapkan sistem pemilu yang demokratis. Namun, kita mengaku negara berasaskan demokrasi tetapi diharamkan berdiskusi tentang undang undang dasar negeri sendiri. Kita juga main sandiwara yang tanpa malu mengaku menjalankan PEMILU dengan asas JURDIL, tapi kenyataannya pemilu dijalankan dengan berbagai perilaku curang. Bagi Pemerintah, Demokrasi bukan lah hanya sekedar pemilihan umum yang bebas dan fair, adanya hak untuk menjadi calon suatu jabatan, dan adanya hak dipilih dan memilih saja. Pemerintah semestinya belum dapat bangga dengan kinerja pemerintahan saat ini, dengan obral sana sini bahwa Negara kita adalah Negara demokrasi yang hanya di ukur dari proses pemerintahan saja. Tetapi kata Demokrasi bisa dimiliki secara utuh oleh bangsa Indonesia jika tujuan Negara yang terdapat dalan pembukaan UUD 1945 yakni mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terlaksana. Tentunya peran pemerintah dalam mewujudkan amanat Pembukaan UUD 1945 ini sangat dominan demi mewujudkan Negara Demokrasi yang seutuhnya. “Bangsa Indonesia patut diberikan selamat karena telah berhasil beralih dari negara otoriter ke negara demokrasi hanya dalam waktu 6 tahun..” demikian pujian dari mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang menjadi salah satu pemantau pemilu 5 Juli 2004.

PEMILU yang teratur dan fair saja tidak cukup, karna tetap ada kemungkinan sengketa terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu kita memiliki Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang menangani sengketa pemilu. Tidak banyak negara demokrasi di dunia ini yang memiliki MK. Mahkamah tersebut berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Secara geografis, mungkin banyak orang ‘geleng-geleng’ kepala karena banyak TPS yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan angkutan udara atau sungai. Keterbatasan SDM, dana dan fasilitas harus pula dikedepankan untuk melengkapi rumitnya pelaksanaan demokrasi berupa pemilu di Indonesia. Begitulah sepertinya sudah cukup alasan saya untuk membuktikan Indonesia sebagai negara Demokratis. Tidak ada lagi alasan dunia barat menyatakan kita negara otoriter, negara yang pemilunya hanya sandiwara. Justru sepantasnya negara lain belajar dari kita. Kini tak lagi sungkan kita menyebut “Negara Demokrasi Indonesia”.