Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bebas Dari Anggota Partai Politik.docx

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BEBAS DARI ANGGOTA PARTAI POLITIK

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Melihat Sejarah ketatanegaraan, Moh. Yamin pada saat itu mengungkapkan keberadaan daerah di parlemen sangat penting, keterlibatan daerah dalam menjalankan pemerintahan di pusat bisa menjadikan tolak ukur atau batasan bagi pemerintah pusat untuk menyusun kebijaksanaan maupun kebijakan nantinya1. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mereformasi lembaga-lembaga negara, baik ditingkat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga-lembaga negara yang baru diperkenalkan dalam UUD 1945. Kedudukan dan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan bagian terpenting dalam upaya reformasi ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya DPD dalam ketatanegaraan Indonesia sejalan dengan tuntutan demokrasi, dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara bersifat sentralistik yang berlangsung sejak orde lama hingga orde baru. Kehadiran DPD sebagai upaya untuk memastikan bahwa daerah harus memiliki wakil utuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional. Para wakil perwakilan daerah tersebut bukanlah wakil dari suatu golongan, komunitas di daerah yang berbasis ideologi atau partai politik2. Berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945, keberadaan DPD diatur dalam : Pasal 22 C 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap provinsi jumlah sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakila Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. 1 2

Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (PT. Rineka Cipta:Jakarta, 2003)hlm. 19. Ibid.,hlm. 22

Pasal 22 D 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

serta

perimbangan

keuangan

pusatdan

daerah;

serta

memberikan

pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasaannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatanya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang3.

Disisi lain di perkuat dengan adanya

putusan Makamah Konstitusi (MK)

Nomor/30/PUU-XVI/2018 yang menegaskan bahwa penguruss partai politik tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memutuskan Frasa “pekrjaan lain” dalam pasal 182 huruf l Undangundang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum bertentagan dengan Undangundang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara besyarat sepanjang tidak dimaknai mecakup pula pengurus (fungsionaris) Partai Politik (PARPOL).

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke3 Tahun 2001, Pasal 22 C – 22 D

Ditulis disini de... Namun, realita yang ada sekarang tidak lagi melihat perbedaan yang terjadi di dalam tubuh parlemen Indonesia. Perubahan pemahaman tentang perbedaan DPR dengan DPD tidak lagi terlihat kembali, dengan melihat realitas yang ada sekarang. Banyaknya anggota DPD yang hijrah kedalam partai politik akhir-akhir ini, yang mana berdampak hilangnya keindependensian lembaga DPD ketika aggotanya hijrah ke dalam partai politik serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. “DPD kini banyak diisi anggota partai politik, bahkan Ketua DPD yang baru terpilih, yaitu Oesman Sapta adalah Ketua umum Hanura, Hal ini dianggap sebagai kiamat bagi aspirasi daerah”4. Dengan banyaknya anggota DPD menjadi kader partai, hal itu akan mengubah substansi dari pembentukan DPD yang awalnya mewakili rakyat daerah, yang semula DPD dalam membawa aspirasi daerahnya bisa bergeser membawa aspirasi dari partai politik tersebut, serta dengan adanya anggota DPD yang menjadi anggota partai politik akan cenderung mendahulukan kepentingan partai politiknya dibandingkan dengan kepentingan masyarakat daerah dan akan menuai problematik baru di lembaga perwakilan Indonesia5. B. IDENTIFIKASI MASALAH

4 Tidak Bernama, Kumparan, https://kumparan.com/pranannya-dewati/mahfud-md-pemilihan-oesmansapta-jadi-ketua-dpd-ilegal. Diakses pada hari Minggu, 03 marer 2019, pukul 22:22 Wib. 5 Ibid., hlm. 77