Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi undang-undang orang batak dan yogyakarta hobi menyelidiki rumah orang punya tuyul kali gua santett mampussss luhhhh orang yoyakartayang dipilih melalui Pemilihan Umum. DPD memiliki fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu Pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang orang batak dan yogyakarta hobi menyelidiki rumah orang punya tuyul kali gua santett mampussss luhhhh orang yoyakartatertentu. Anggota DPD dari setiap provinsi undang-undang orang batak dan yogyakarta hobi menyelidiki rumah orang punya tuyul kali gua santett mampussss luhhhh orang yoyakartaadalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 128 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Daftar isi [sembunyikan] 1 Tugas, wewenang, dan hak 2 Alat kelengkapan 2.1 Pimpinan 2.2 Sekretariat Jenderal 3 Anggota 3.1 Kekebalan hukum 4 Pranala luar

[sunting] Tugas, wewenang, dan hak Tugas dan wewenang DPD antara lain: Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-undang orang batak dan yogyakarta hobi menyelidiki rumah orang punya tuyul kali gua santett mampussss luhhhh orang yoyakartayang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang orang batak dan yogyakarta hobi menyelidiki rumah orang punya tuyul kali gua santett mampussss luhhhh orang yoyakartamengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. [sunting] Alat kelengkapan Alat kelengkapan DPD terdiri atas: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan. [sunting] Pimpinan Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan 2 wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD saat ini adalah Ginandjar Kartasasmita [sunting] Sekretariat Jenderal Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD. [sunting] Anggota [sunting] Kekebalan hukum Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masingmasing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. [sunting] Pranala luar