Analisis Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kota Denpasar

Analisis Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kota Denpasar Agistya Maharani Joner Dea Sabilla Islami Mutqinah Hanifah

Kelengkapan Dokumen Menurut UU No 25 Tahun 2004 No

Nama Dokumen

1

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) - Periode 2005-2025

√

2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) - Periode 2016-2021

√

3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) - Periode 2016-2021

√

4

Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) – Periode 2016

√

5

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

√

1 RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Tahun 2005-2025

“ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dan tujuan dibentuknya Pemerintah Kota Denpasar dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencangkup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025

RPJPD ini ditetapkan dengan memperhitungkan faktor sumber daya alam dan lingkungan hidup, kependudukan, pendidikan, kesehatan, SDM, Gender, ekonomi, politik, hukum, dan IPTEK. Disamping itu memperhatikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar.

Maksud dan Tujuan RPJPD Kota Denpasar

RPJP ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Pemerintah Kota sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masingmasing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak

UU No 25 Tahun 2004 (Pasal 5)

RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

Perbandingan Visi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

NASIONAL “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”

PROVINSI

KOTA

“Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”

“Denpasar Kota Berbudaya, dilandasi Tri Hitakarana”

2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) SEMESTA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2016-2021

“ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut dengan RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

MAKSUD PENYUSUNAN RPJMD Sebagai pedoman dan arah pembangunan daerah Kota Denpasar selama lima tahun mendatang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas serta indikasi pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Denpasar.

TUJUAN PENYUSUNAN RPJMD

1. Menjabarkan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan (2016-2021) disertai dengan program-program prioritas dengan berpedoman pada RPJPD Kota Denpasar Tahun 2005-2025 serta memperhatikan agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, serta menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar (2016-2021) 2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan RKPD (20162021) dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD di Pemerintahan Kota Denpasar

3. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan (2016-2021) 4. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan (2016-2021) 5.

Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan (2016-2021)

KESESUAIAN UU No 25 Tahun 2004 (Pasal 5)

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

PENYUSUNAN RPJMD UU No.25 th 2004 Pasal 9

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Persiapan penyusunan RPJMD Penyusunan rancangan awal RPJMD Penyusunan rancangan RPJMD Pelaksanaan musrenbang RPJMD Perumusan rancangan akhir RPJMD Perumusan rancangan RPJMD.

Penyusunan RPJMD mengacu pada pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan UU No.25 th 2004, Pasal 9 poin (2)

Keterkaitan Visi, Tujuan dan Sasaran

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1 RKPD Kota Denpasar (2016)

Penyusunan RKPD Kota Denpasar ini berdasarkan RPJPD Kota Denpasar Periode 2005-2025 (karena Kota Denpasar belum menetapkan RPJMD untuk periode 2016-2021) Rencana Kerja (Renja) SKPD, masukan dan aspirasi dari semua pelaku pembangunan berdasarkan hasil Musrenbang Kota Denpasar dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan RKPD yang disusun menjadi pedoman dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Landasan Hukum • • •

• • • •

• • •

• •

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun tentang 2008 Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 10); Peraturan Walikota tanggal 24 Desember 2014 Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 59);

Maksud RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk : ▸ ▸

▸

Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016.

Tujuan RKPD

▹

Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan di Kota Denpasar

▹

Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan

▹

Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

▹

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas;

▹

Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

UU No 25 Tahun 2004 Pasal 5 RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Fungsi Pokok RKPD

• Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat seluruh kebijakan publik; • Menjadi pedoman dalam menyusun APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan • Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

UU No 25 Tahun 2004 Pasal 25

(2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Hubungan Antar Dokumen

▹

RPJPD dengan RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang memuat visi misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD, yang hakekatnya merupakan penjabaran visi misi kepala daerah selama periode 5 tahun.

▹

RPJMD dengan RKPD : RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja tahunannya.

▹

Rencana Strategis SKPD (renstra-SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD

▹

RKPD dengan Renja-SKPD : RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang dijabarkan dalam dokumen rencana kerja tahunan (renja) SKPD.

Hubungan Antar Dokumen Dalam penyusunan RKPD tahun 2016, Kota Denpasar berpedoman kepada aturan terbaru yang ada. Ditingkat tertinggi yang dipakai pedoman adalah RPJPN yang diteruskan ditingkat yang lebih rendah adalah RPJPD Provinsi Bali. Setelah itu barulah bisa dibuat dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang dijadikan acuan untuk membuat dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang selanjutnya dijadikan acuan pokok dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Selanjutnya RKPD Kabupaten/ Kota ini dijadikan pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota.

RPJPN RPJPD Provinsi RPJPD Kota

RPJMD Kota RKPD Kota

RAPBD Kota